Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 4 hours 24 min ago

Mau Lebih Siap Jalani SKD CAT BKN, Simak Testimony Peserta Berikut

Mon, 09/18/2017 - 16:51

Jakarta-Humas BKN, Pada pelaksanaan hari pertama Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar formasi Calon Hakim Mahkamah Agung (MA) CPNS 2017 periode pertama yang berlangsung hari ini Senin, (18/09), Humas BKN melakukan wawancara dengan beberapa peserta SKD yang berlokasi di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Aji menyampaikan kesannya terhadap pelaksanaan SKD. (foto: mia)

Kepada Humas BKN, salah satu peserta yang memenuhi passing grade SKD Aji Sudirjo menyampaikan kesannya terhadap pelaksanaan SKD dengan CAT BKN yang menurutnya mengeluarkan hasil seleksi yang transparan. “Ini pertama kali saya ikuti tes CPNS dan dengan seleksi berbasis CAT saya merasa puas karena hasilnya langsung diketahui peserta secara real time sehingga hasil SKD tidak bisa dimanipulasi, apalagi dinegosiasi” ungkapnya.

“..hasilnya langsung diketahui peserta secara real time sehingga hasil SKD tidak bisa dimanipulasi, apalagi dinegosiasi” ungkapnya.(Foto: wik)

Bagi peserta yang belum memenuhi passing grade pada SKD MA, Aji berbagi pengalamannya mengikuti SKD dengan CAT BKN hingga berhasil lolos memenuhi passing grade, menurutnya kunci utamanya teman-teman peserta harus tenang sebelum menghadapi ujian.

“Pastinya harus tenang, persiapan yang matang, jangan sampai gugup saat sudah berada di dalam ruangan ujian, gak usah khawatir duluan, kalau sudah membekali diri dari jauh-jauh hari, gak usah panik, tenang dan hadapi. Kalau misalnya masih belum berhasil periode pertama, masih punya kesempatan buat persiapkan diri pada periode kedua” tutupnya. des

SKD Calon Hakim MA dengan CAT BKN, 25.358 Pelamar Bersaing di 30 Lokasi

Mon, 09/18/2017 - 16:42

Setelah pendaftaran online CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) ditutup pada 26 Agustus 2017, data BKN menunjukkan bahwa hanya 25.358 peserta dari 30.715 total pelamar MA (formasi umum; cumlaude; dan putra/I Papua) yang dinyatakan lolos administrasi dan berhak melanjutkan tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT BKN). SKD Calon Hakim MA tersebut telah mulai digelar sejak hari ini Senin, 18 September 2017 dan akan berlangsung sampai  22 September 2017 mendatang.

Data BKN memperlihatkan terdapat 30 (tiga puluh) titik lokasi pesebaran pelaksanaan SKD Calon Hakim MA, yakni di Kantor Pusat BKN Jakarta, seluruh Kantor Regional BKN, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN dan secara mandiri bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat.

Bima bersama Ali meninjau proses SKD yang berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta. (foto: dok.Humas)

Pada hari pertama pelaksanaan SKD, Kepala BKN Bima Hari Wibisana bersama Ketua MA Muhammad Hatta Ali meninjau proses SKD yang berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta. Pada kesempatan itu Ketua MA menyampaikan puas dengan transparansi yang melekat pada sistem CAT BKN sebab dengan sistem CAT BKN hasil SKD masing-masing peserta langsung dapat dilihat dan dipantau, begitu transparan dan hasil dapat diketahui real time, sehingga dapat dipastikan SKD CAT berjalan tanpa kecurangan.

Sementara itu data center Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) BKN per 18 September 2017 pukul 15:28 wib menunjukkan terdapat 5 K/L dengan peminat pelamar terbanyak yakni: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (85.733 orang); Kementerian Kesehatan (72.234 orang); Kementerian Keuangan (64.470 orang); Kejaksaan Agung (40.795 orang); dan Kementerian Perhubungan (39.966 orang).

Selanjutnya untuk 5 (lima) K/L dengan peminat pelamar paling sedikit terdapat pada Lembaga Sandi Negara (24 orang); Kementerian Koordinator Perekonomian (124); Badan Pengawas Tenaga Nuklir (329 orang); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (508 orang); dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (523 orang). Sementara total pelamar SSCN periode dua rekrutmen CPNS 2017, terhitung sejak 11 September 2017 berjumlah 605.710 orang. des

BKN ADAKAN SELEKSI CALON PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DENGAN CAT BKN

Mon, 09/18/2017 - 14:28

Jakarta-Humas BKN, Setelah diumumkannya seleksi administrasi calon Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui website BKN, Pelamar yang lolos administrasi/ memenuhi syarat berhak mengikuti ujian menggunakan Computer Assisted Test (CAT) pada hari Senin (18/09/2017) bertempat di Kanreg V BKN Jakarta. Hadir dalam acara pembukaan seleksi tersebut Kepala Biro Kepegawaian Achmad Slamet Hidayat, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) S. Kuspriomurdono dan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian selaku Sekretaris Pansel Aris Windiyanto.

Kusprio mengatakan, setiap jabatan akan diambil 6 (enam) orang terbaik yang akan maju mengikuti tahap selanjutnya. (foto: sugeng)

Kusprio selaku Ketua Pansel mengatakan, setiap jabatan akan diambil 6 (enam) orang terbaik yang akan maju mengikuti tahap selanjutnya yakni seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural melalui Assessment Center dan tes bahasa inggris. Dalam kesempatan yang sama Aris selaku Sekretaris Pansel mengatakan formasi jabatan Pimpinan Madya yang dibuka adalah formasi Jabatan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, sedangkan formasi Jabatan Pimpinan Pratama meliputi Inspektur, Direktur Jabatan ASN, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan serta Direktur Pengawasan dan pengendalian Bidang Kode Etik, Displin, Pemberhentian, dan Pensiun.

Adapun materi yang akan diujikan sebanyak 100 soal dalam waktu 90 menit terdiri dari manajemen ASN 70 soal, Renstra dan Organisasi BKN 20 soal, Kebijakan Publik 5 soal dan Pelayanan Publik 5 soal. Jumlah pelamar yang lolos administrasi sebanyak 7 orang untuk Calon Pimpinan Tinggi Madya dan 54 orang untuk Calon Pimpinan Tinggi Pratama yang kesemuanya memiliki kesempatan yang sama dalam ujian dengan CAT BKN dan akan diambil paling banyak 6 (enam) orang pelamar dengan peringkat nilai terbaik bagi masing-masing jabatan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. dey

Terbukti Curang Dalam Rekrutmen CPNS, Masuk Black List Kandidat ASN

Mon, 09/18/2017 - 12:06

Semarang-Humas BKN, Di sela-sela proses body check menuju ruang Computer Assisted Test (CAT) pelaksanaan sesi ke-4 Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CAT Rekrutmen tahun 2017 CPNS  Kemenkum dan HAM di MG Setos Hotel, Semarang, Rabu (13/9/2017), seorang peserta didapati menyembunyikan seperangkat alat komunikasi dengan rapi di balik pakaiannya. Dengan niat untuk curang demi lulus SKD menggunakan CAT BKN, ia nekad bekerjasama dengan joki melalui alat komunikasi tersebut.

Alat komunikasi di balik pakaiannya.(dok.kemenkumham)

Dalam hal ini, interogasi selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib dan hasil penyelidikan polisi di Polsek Semarang Tengah menyatakan bahwa tidak ada panitia BKN maupun Kemenkum dan HAM yang terlibat dalam tindakan peserta tersebut.

”Setiap peserta yang melakukan tindak kecurangan harus dicatat dalam database sebagai daftar hitam yang tidak akan diberi kesempatan kembali untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegas Bima. (dok.HumasBKN)

Terkait hal tersebut, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana Jumat (15/9/2017) di Jakarta menegaskan ”Setiap peserta yang melakukan tindak kecurangan harus dicatat dalam database sebagai daftar hitam yang tidak akan diberi kesempatan kembali untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegas Bima. dik/dep

Tiga Kanal Media Sosial BKN Dibanjiri 3.995.027 Interaksi

Fri, 09/15/2017 - 15:12

Jakarta – Humas BKN, Tingginya minat masyarakat untuk menjadi Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS) berimbas pada permintaan pelayanan informasi kepada tiap-tiap instansi yang membuka lowongan formasi, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang juga mengelola laman Sistem Seleksi CPNS Naional (SSCN). Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Herman mengatakan, permintaan pelayanan informasi seputar penerimaan CPNS Tahun 2017 paling banyak melalui media sosial, walaupun tidak sedikit juga calon pelamar yang mengajukan permintaan informasi melalui surat elektronik, LAPOR-BKN, serta datang langsung ke ruang help desk di Kantor Pusat BKN, Jakarta.

Herman merinci, sejak Rabu (16/8/2017) hingga Jumat (15/9/2017), tercatat 3 (tiga) kanal media sosial BKN dibanjiri permohonan informasi. “Engagement pada akun Twitter @BKNgoid paling tinggi, mencapai 2.574.231, disusul akun Instagram BKNgoidofficial sebanyak 764.921 kali, dan akun Facebook Fan Page @BKNgoid sebanyak 655.875 kali. Itu semua sudah termasuk interaksi yang terdiri dari mention, like, comment, share, dan lain sebagainya,” jelas Herman.

Herman melanjutkan, total permohonan informasi yang diterima ketiga kanal tersebut sebanyak 3.995.027.(dok.Humas)

Herman melanjutkan, total permohonan informasi yang diterima ketiga kanal tersebut sebanyak 3.995.027. “Diprediksi, hingga akhir tahun, permohonan informasi masih akan terus datang. Karena proses penerimaan CPNS Gelombang II baru saja dimulai,” ujarnya.

Kepada tim website BKN, Jumat (15/9/2017), Herman memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh admin media sosial BKN dan admin media sosial instansi lain, yang sudah bekerja keras memenuhi kebutuhan informasi demi kelancaran penerimaan CPNS Tahun 2017. “Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh admin media sosial BKN dan instansi lain. Semoga seluruh kerja keras yang sudah dilakukan, berbuah hal yang positif di kemudian hari,” pungkasnya. Berry

Peresmian UPT ke-9 BKN, Gubernur Maluku : Saya Seperti Mendapat Durian Runtuh

Thu, 09/14/2017 - 18:01

Ambon-Humas BKN, Gubernur Provinsi Maluku, berharap hadirnya UPT BKN di Ambon ini dapat mendorong pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Provinsi Maluku. “Dengan diresmikannya UPT ini, saya seperti mendapat durian runtuh. Maluku beruntung dengan berdirinya UPT ini,” demikian disampaikan Said Assagaff, Kamis (14/9/2017) dalam peresmian Kantor UPT ke-9 BKN yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution nomor 8 Karang Panjang kota Ambon. Said memberikan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas jalinan kerja sama yang baik dengan pemerintah Provinsi Maluku.

“Maluku beruntung dengan berdirinya UPT ini,” demikian disampaikan Said Assagaff. (foto: Wika)

Di bagian lain, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa selama ini Provinsi Maluku termasuk dalam wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar, di mana Kanreg Makassar mempunyai beban kerja yang berat salah satunya mengawal lima provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan  Maluku). Harapannya, dengan kehadiran kantor UPT BKN Ambon ini dapat memangkas alur proses layanan kepegawaian. “Kedekatan lokasi kami harapkan memudahkan pengurusan hal-hal yang terkait kepegawaian para PNS di Provinsi Maluku, di antaranya akan mengefisiensikan waktu dan anggaran”.

“Saya berharap UPT BKN Ambon ini dapat dioptimalkan manfaatnya,” ujar Bima. (foto: Wika)

Sebelumnya, Kepala BKN menyampaikan bahwa fungsi UPT BKN Ambon ini di antaranya menyelenggarakan seleksi pegawai berbasis teknologi informasi, melaksanakan penilaian kompetensi pegawai dan pelayanan lainnya di bidang kepegawaian. “Saya berharap UPT BKN Ambon ini dapat dioptimalkan manfaatnya mengingat di dalamnya tersedia fasilitas station CAT dan assessment center sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan manajemen ASN khususnya di lingkungan Provinsi Maluku” ujar Bima.

Pemotongan pita oleh Gubernur Provinsi Maluku dan Kepala BKN. (foto: Wika)

Peresmian Kantor UPT BKN Ambon ini ditandai dengan pembukaan tirai selubung papan nama kantor serta pemotongan pita oleh Gubernur Provinsi Maluku dan Kepala BKN. Selepas peresmian yang dihadiri oleh para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku serta Bupati dan Walikota se-provinsi Maluku ini, acara peresmian kantor UPT Ambon  dilanjutkan dengan launching Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) online Perangkat Daerah lingkup pemerintah Provinsi Maluku. wik

UPT BKN Ambon Diresmikan, BKN Maksimalkan Layanan Kepegawaian di Provinsi Maluku

Thu, 09/14/2017 - 17:05

Ambon-Humas BKN, Setelah meresmikan 8 (delapan) Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Jambi, Semarang, Serang, Gorontalo, Padang, Mataram, Kendari, dan Palu, pada tahun 2017 BKN kembali mengembangkan penyebaran Kantor UPT yang diresmikan tepat pada hari ini tanggal 14 September 2017.

UPT BKN Kota Ambon difungsikan untuk menjangkau seluruh proses pelayanan kepegawaian yang ada di Provinsi Maluku. Percepatan pendirian Kantor UPT BKN Kota Ambon terlaksana atas kerja sama BKN dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku atas ijin pinjam pakai tanah dan bangunan yang telah dilaksanakan pada 19 Mei 2017.

Kantor UPT BKN Kota Ambon yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution Nomor 8 Karang Panjang Kota Ambon selain difungsikan untuk meningkatkan layanan kepegawaian di Maluku bersama Kantor Regional VI Makassar, juga ditujukan sebagai sarana pelaksanan rekrutmen CPNS, seleksi dalam jabatan, pemetaan kompetensi, dan seleksi ujian ikatan dinas melalui Computer Assisted Test (CAT BKN) yang dibangun di Kantor UPT.

Sekretaris utama BKN, Usman Gumanti menyampaikan bahwa UPT merupakan cikal bakal pengembangan organisasi yang lebih besar dan nantinya juga akan melayani layanan kepegawaian selain fasilitasi berbasis CAT dan Assessment Center. “Kehadiran 9 (Sembilan) UPT BKN diharapkan dapat meningkatkan kualitas percepatan pelayanan kepegawaian di seluruh Indonesia, serta mempermudah sinergi BKN dengan seluruh komponen kepegawaian daerah” jelas Usmandes/wik

Taiwan Menjajaki Pertukaran SDM dengan BKN

Thu, 09/14/2017 - 10:17

Jakarta – Humas BKN, Direktorat Jenderal Administrasi Personalia Republik China berkunjung untuk menjajaki mengenai pertukaran SDM dengan BKN, serta membahas tentang Pusat Pengembangan ASN di BKN dan sistem personalia pemerintah Taiwan. Hal itu disampaikan Ketua Delegasi dari Taiwan Lee Chung Feng di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Rabu (13/9/2017).

“Karena di Asia, negara Indonesia dan China cukup dekat, maka  kami berfikir untuk memulai pertukaran SDM, mempromosikan destinasi wisata, dan meningkatkan aktivitas perekonomian kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mendirikan sistem personalia pemerintah yang terkait antara Indonesia dan Taiwan”, ungkap Lee Chung Feng.

Aris(kiri) dan Lee Chung Feng(kanan). (foto: sugeng)

Selanjutnya pihak delegasi Taiwan Lin Yen Tseng juga membahas sistem personalia pemerintah Taiwan yang dibagi menjadi tiga, yaitu tentang Organisasi Pemerintah dan Pelayanan Sipil, Sistem Personalia Pemerintah, dan Tujuan dari Pemerintah Taiwan.

Kemudian Aris Windiyanto selaku Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menjelaskan tentang beberapa layanan untuk pegawai negeri sipil, seperti Sistem CAT, Assessment Center, Training & Development Center, Sistem Aplikasi Pengolahan Data ASN, dan mengenai SSCN di BKN.

Dalam pertemuan delegasi tersebut Kapus Pengembangan ASN Ahmad Jalis juga  memaparkan mengenai Pusat Pengembangan ASN yang meliputi seputar pengelolaan pegawai negeri sipil, fungsi BKN dan fungsi Pusat Pengembangan ASN BKN, program-program BKN, fasilitas dan aktivitas dari BKN, serta rancangan eloktronik pengembangan pegawai negeri sipil.

Apresiasi yang mendalam diberikan Lee Chung Feng kepada pihak BKN yang telah mengatur pertemuan delegasi antara Taiwan dan Indonesia. Diharapkan pertemuan ini dapat menjalin kerjasama dan hubungan baik antara BKN dengan Direktorat Jenderal Administrasi Personalia Republik China. Julia/Amal

PP 11 Tahun 2017 mengatur Jabatan Pimpinan Tinggi yang Dilarang Diisi oleh non-PNS

Fri, 09/08/2017 - 18:25

Usman Gumanti saat sebagai narasumber dengan topik ” manajemen PNS berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017  di forum sekretaris daerah seluruh indonesia yang dilaksanakan di palembang. (foto: Gandy)

Palembang – Humas BKN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur larangan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya dan utama bagi non-PNS. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Usman Gumanti saat sebagai narasumber dengan topik” manajemen PNS berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS” di Hotel Horizon, Palembang, Jumat (8/9/2017).

Lebih lanjut, Usman mengatakan  jabatan pimpinan tinggi madya dan urama yang tidak boleh diisi dimaksud, yakni bidang rahasia negara, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang pengelolaan aparatur negara, bidang kesekretariatan negara, bidang pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lainnya yg ditetapkan oleh presiden. “Jabatan-jabatan tersebut saat ini dilarang diisi oleh non-PNS. Itu sesuai PP yang ada,” kata Usman.

Kemudian, di hadapan peserta sosialisasi yang merupakan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/kota seluruh indonesia, Usman menjelaskan bahwa bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang ingin menduduki jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, diharuskan mengikuti seleksi terbuka, dan apabila telah lulus dan akan diangkat sebagsi jabatan pimpinan tinggi yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari instansi asalnya. pangkasnya. Gandy/Usman

PP 11 Tahun 2017 Atur Jabatan Pimpinan Tinggi yang Dilarang Diisi oleh non-PNS

Fri, 09/08/2017 - 16:52

Usman Gumanti saat membuka Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 . (foto: Gandy)

Palembang – Humas BKN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur pengisian jabatan pimpinan tinggi bagi non-PNS. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Usman Gumanti saat membuka Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS di Hotel Horizon, Palembang, Jumat (8/9/2017).

Lebih lanjut, Usman mengatakan jika jabatan pimpinan tinggi yang dimaksud, yakni bidang rahasia negara, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang pengelolaan aparatur negara, bidang kesekretariatan negara, bidang pengelolaan sumber daya alam, dan bidang yg ditetapkan oleh presiden. “Jabatan-jabatan tersebut saat ini dilarang diisi oleh non-PNS. Itu sesuai PP yang ada,” kata Usman.

Kemudian, di hadapan peserta sosialisasi yang merupakan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/kota se-wilayah kerja Kantor Regional VII BKN Palembang, Usman menjelaskan bahwa bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang ingin menduduki jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, diharuskan mengundurkan diri terlebih dahulu dari instansi asalnya. “Selain harus mengundurkan diri dari instansi awal, bagi TNI/POLRI yang ingin menduduki jabatan pimpinan tinggi harus melalui seleksi terbuka,” pungkasnya. Gandy

Lokasi SKD Pelamar CPNS Kemenkumham 2017 Berlangsung di 33 Lokasi

Fri, 09/08/2017 - 15:52

Ruang CAT BKN di Kantor Pusat BKN.(foto: Sugeng)

Jakarta-HumasBKN. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT BKN) bagi pelamar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2017 kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana rencannya akan dipusatkan di 33 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara pelaksanaan SKD tersebut dijadwalkan akan berlangsung mulai 11 hingga 16 September 2017. Total peserta SKD Kemenkumham diprediksi mencapai 211.538 orang. Untuk 33 titik lokasi pelaksanaan SKD akan berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta, seluruh Kantor Regional BKN dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, Kantor Wilayah Kemenkumham, serta bekerjasama dengan Pemerintah Daerah terkait.

Berikut daftar sebaran 33 titik lokasi SKD CPNS Kemenkumham 2017 kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Sarjana:    (des)

KANWIL KEMENKUMHAM LOKASI ALAMAT JAWA BARAT Gedung Istana Kana Bandung Jl. Kawaluyaan, Bandung JAWA TENGAH MG SETOS Hotel (Shamrock Ballroom) Jl. Inspeksi Gajahmada, Semarang JAKARTA   BKN Pusat (Gedung CAT)  Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur BKN Pusat Lantai 8 Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl. Letjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur JAWA TIMUR   Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya Jl. Gunung Anyar Boulevard No. 1 Surabaya SUMATERA UTARA   Kanreg VI BKN Medan  Jl. TB. Simatupang No.151 Sunggal, Medan Sungal, Kota Medan SULAWESI SELATAN Kanreg IV BKN Makassar Jalan Pacerakang 3 Makassar Akademi Koperasi Jl. Meranti No 10 Makassar BANTEN Hotel Olive Tangerang Jl. Imam Bonjol, Nomor 777, Karawaci, Tangerang, Banten RIAU Kanreg BKN XII Pekanbaru Jl. Hangtuah Ujung Pekanbaru Kanwil Kemenkumham Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru SUMATERA BARAT UPT BKN Gedung Rohana Kudus, Padang UNIVERSITAS NEGERI PADANG Jl. Prof Hamka, Padang SUMATERA SELATAN Kanreg VII BKN Palembang Jl. Gubernur H. A. Bastari, 8 Ulu, Seberang Ulu I, Kota Palembang SMK 3 Palembang Jl. Sriwijaya Negara, Bukit Lama, Ilir Barat I, Kota Palembang ACEH   Aula Universitas Abulyatama Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude, Aceh Besar LAMPUNG   Universitas Lampung (gedung meneng) Jl. Sumantri Brojonegoro-gedung meneng D I YOGYAKARTA Kanreg I BKN Yogyakarta Jl Magelang Km 7.5 Yogyakarta JAMBI Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi Jl. Jend. Ahmad Yani, Telanaipura, Jambi KALIMANTAN TIMUR   SMA Negeri 1 Samarinda Jl. Kadrie Oening, Samarinda KALIMANTAN SELATAN Kanreg VIII BKN Banjarmasin Jl. Bhayangkara No. 1 Banjarbaru NUSA TENGGARA BARAT   Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Jl. Pemuda No. 59 Kota Mataram – NTB SULAWESI TENGGARA SMKN I Kendari Jl.  Jend. A. Yani No. 17, Bende, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara SULAWESI TENGAH Universitas Tadulako Jl. Sukarno Hatta Km 9 Tondo Mantikulore, Kota Palu BENGKULU Universitas Bengkulu Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Jln. WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu KALIMANTAN BARAT Aula Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat Jl. Ks. Tubun no.  26 Pontianak KEPULAUAN RIAU CK TANJUNG PINANG HOTEL Jl. R.H. FISABILILLAH KM 8 NO 10, BATU IX, Tanjung Pinang BALI Kanreg X BKN Denpasar Jl. Bypass Ngurah Rai No. 646 Denpasar Bali NUSA TENGGARA TIMUR STIKOM UYELINDO Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan Kayu Putih Kupang PAPUA Kanreg IX BKN Jayapura Jl.Baru No.100/B Kota Raja Jayapura SULAWESI UTARA Kanreg XI BKN Manado Jl. A.A Maramis Km. 8 Kelurahan Paniki Bawah, Mapanget, Kota Manado KALIMANTAN TENGAH Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Jl. Willem AS No.11 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. MALUKU Islamic Center Jl. Sultan Babullah, Ambon BANGKA BELITUNG Badan Kepulauan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komplek Perkantoran Gubernur Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang GORONTALO  UPT BKN Gorontalo Jl. H.D.I. Rachman Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto SULAWESI BARAT Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas, Mamuju MALUKU UTARA  Universitas Khairun Ternate Jl. Kampus 2 Gambesi, Kota Ternate Selatan, Ternate PAPUA BARAT                    SMA Negeri 1 Manokwari Jl. Palapa Reremi

Komisi Kepegawaian Timor-Leste Pelajari Sistem KPE BKN

Thu, 09/07/2017 - 15:11

Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Iwan Hermanto

Jakarta – Humas BKN, Untuk mempelajari manajemen administrasi kepegawaian pemerintah yang diperankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Kepegawaian Demokratik Timor-Leste mengunjungi Kantor Pusat BKN Jakarta pada Kamis, (6/9/2017). Secara spesifik tujuan pertemuan itu dilakukan untuk mengetahui lebih jauh terkait pengelolaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE).

Salah satu Anggota Komisi, Jose Telo Soares Cristovao menyampaikan bahwa salah satu alasan kunjungan resmi yang dilakukan pagi ini yakni sistem KPE yang dibangun BKN dinilai sudah baik. Selain itu sebagaimana sejarah panjang mencatat bahwa antara Timor Leste dan Indonesia memiliki hubungan yang dekat. “Kami berkunjung ke BKN disambut seperti hubungan Kakak dengan Adik, bukan seperti tamu oleh tuan rumah,” ujar Jose.

Usai menerima penjelasan secara rinci terkait administrasi pengelolaan KPE dan melihat bentuk fisiknya, Jose memberikan apresiasi kekagumannya. “Sangat berbeda dengan di Negara kami, kartu pegawai hanya dibuat seperti KTP saja,” terang Jose. Sementara menurut Jose fitur KPE dibuat canggih dan multifungsi. “KPE semacam smart card,” imbuhnya. Jose berharap pemanfaatan model KPE Indonesia dapat diterapkan dalam pengelolaan pegawai pemerintah di Timor Leste.

Sebagai smart card, KPE merupakan kartu yang memiliki chips berisi data pribadi PNS yang bersangkutan, data istri, anak, dan biometric data fiture/finger print. Kunjungan Komisi Kepegawaian Demokratik Timor-Leste diterima oleh sejumlah pejabat BKN di antaranya Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Iwan Hermanto, Kepala Biro Humas Mohammad Ridwan, Direktur Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Bajoe Loedi H, Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Herman, dan Kepala Bagian Publikasi Titin S. bal

BKN Selenggarakan FGD Tentang Pola Karier PNS

Thu, 09/07/2017 - 14:50

Assessor Utama Yulina Setiawati

Jakarta – Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan workshop Focus Group Discussion (FGD) pada hari Rabu, 06 September 2017 di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta untuk membahas penyusunan pola karier dengan pendekatan talent management. FGD Pola Karier tersebut dihadiri oleh Direktur Peraturan Perundang-undangan Haryomo Dwi Putranto sebagai moderator, Assessor Utama Yulina Setiawati dan Kepala Biro Kepegawaian Achmad Slamet Hidayat sebagai pembicara, serta pejabat Administrator di lingkungan BKN.

Pada FGD tersebut Yulina Setiawati mengatakan bahwa dimasa lalu Undang – Undang No. 43 tahun 1999 sudah mewajibkan adanya pola karier nasional dan pola karier bagi masing-masing instansi. Tetapi tidak banyak instansi yang mampu menyusun pola karier di instansi masing-masing.

Lebih lanjut Yulina mengatakan tujuan dari pelaksanaan manajemen karier adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian karier PNS yang harapannnya adalah adanya kesesuaian pengembangan karier ini dengan kebutuhan daripada instansi, serta untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, dan tentunya mendorong peningkatan karier PNS dengan benar dan tepat. Sasarannya adalah memberikan kejelasan tersedianya pola karier secara nasional dan panduan-panduan penyusunan pola karier instansi, dan juga meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dalam manajemen karier PNS terbagi menjadi dua, yaitu manajemen pengembangan karier dan manajemen pengembangan kompetensi. Dalam pengembangan karier setiap instansi berkewajiban untuk menetapkan rancangan pengembangan karier, melaksanakan pengembangan karier, melaksanakan pemantauan dan evaluasi. Dalam hal ini BKN berkewajiban untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi manajemen karier PNS, mengumumkan informasi lowongan jabatan seluruh instansi, dan juga menyusun rencana pengembangan karier nasional. Pengembangan kompetensi PNS menurut PP Nomor 11 Tahun 2017 adalah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan kompetensi dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Kepala Biro Kepegawaian Achmad Slamet Hidayat juga membahas mengenai Pola Karier. Pola karier itu ditetapkan oleh MenPan RB dan disusun oleh BKN dengan pedoman yang ditetapkan oleh MenPan RB. Bentuk dari pola karier PNS itu ada yang horizontal, vertikal, dan diagonal. Ia juga mengatakan dalam menetapkan alur karier harus memperhatikan urutan karier yang berkesinambungan dalam suatu organisasi dengan memperhatikan tugas yang serumpun, kompetensi yang berkaitan, dan persyaratan pendidikan. Julia

Komisi Kepegawaian Timor-Leste Pelajari Sistem KPE BKN

Thu, 09/07/2017 - 14:03

Jakarta – Humas BKN, Untuk mempelajari manajemen administrasi kepegawaian pemerintah yang diperankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Kepegawaian Demokratik Timor-Leste mengunjungi Kantor Pusat BKN Jakarta pada Kamis, (6/9/2017). Secara spesifik tujuan pertemuan itu dilakukan untuk mengetahui lebih jauh terkait pengelolaan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE).

Salah satu Anggota Komisi, Jose Telo Soares Cristovao menyampaikan bahwa salah satu alasan kunjungan resmi yang dilakukan pagi ini yakni sistem KPE yang dibangun BKN dinilai sudah baik. Selain itu sebagaimana sejarah panjang mencatat bahwa antara Timor Leste dan Indonesia memiliki hubungan yang dekat. “Kami berkunjung ke BKN disambut seperti hubungan Kakak dengan Adik, bukan seperti tamu oleh tuan rumah,” ujar Jose.

Anggota Komisi, Jose(tengah). (foto: kis)

Usai menerima penjelasan secara rinci terkait administrasi pengelolaan KPE dan melihat bentuk fisiknya, Jose memberikan apresiasi kekagumannya. “Sangat berbeda dengan di Negara kami, kartu pegawai hanya dibuat seperti KTP saja,” terang Jose. Sementara menurut Jose fitur KPE dibuat canggih dan multifungsi. “KPE semacam smart card,” imbuhnya. Jose berharap pemanfaatan model KPE Indonesia dapat diterapkan dalam pengelolaan pegawai pemerintah di Timor Leste.

Iwan, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian dan jose, perwakilan Timor Leste.(foto:kis)

Sebagai smart card, KPE merupakan kartu yang memiliki chips berisi data pribadi PNS yang bersangkutan, data istri, anak, dan biometric data fiture/finger print. Kunjungan Komisi Kepegawaian Demokratik Timor-Leste diterima oleh sejumlah pejabat BKN di antaranya Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Iwan Hermanto, Kepala Biro Humas Mohammad Ridwan, Direktur Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Bajoe Loedi H, Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Herman, dan Kepala Bagian Publikasi Titin S. bal

Jangan Buru-buru Daftar, Pelajari Syarat Rekrutmen CPNS 61 K/L dengan Cermat

Wed, 09/06/2017 - 16:03

Jakarta-Humas BKN, Pada tanggal 5 September 2017 pemerintah secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa penerimaan CPNS 2017 periode kedua yang melingkupi 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 1 Pemerintah Daerah (Kalimantan Utara) telah dibuka. Jumlah kuota formasi yang tersedia pada 61 K/L serta persyaratan rekrutmen dapat diakses publik melalui sscn.bkn.go.id pada navigasi “pengumuman”.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan(foto: ags)

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa sama halnya dengan penerimaan CPNS periode pertama yang melingkupi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA), setiap pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) instansi yang dituju dengan syarat memenuhi kualifikasi yang ditetapkan masing-masing instansi.

“Bagi pelamar CPNS periode pertama yang tidak lolos seleksi administrasi dapat mengikuti kembali pendaftaran CPNS pada periode kedua yang tersedia di 61 K/L tanpa harus membuat akun baru,” jelas Ridwan.

Berbeda halnya dengan pendaftaran online periode I yang dibuka serentak pada 1 Agustus 2017 dan berakhir pada 31 Agustus 2017, jadwal pendaftaran online CPNS pada 61 K/L akan ditentukan oleh masing-masing instansi. Untuk itu calon pelamar diminta mencermati terlebih dahulu seluruh keterangan, syarat/jadwal pendaftaran, dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran di masing-masing formasi untuk menghindari kesalahan pendaftaran.

“Jika telah memahami segala ketentuan/persyaratan, pelamar dapat melakukan pendaftaran online melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN BKN) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing-masing instansi. Selain memuat syarat rekrutmen, pada portal SSCN juga tersedia Frequently Ask Questions (FAQ) atau pertanyaan umum seputar SSCN yang dapat dipelajari oleh para pelamar untuk mengantisipasi kesulitan yang ditemui saat melakukan pendaftaran,” lanjut Ridwan.

Ridwan juga mengingatkan kembali agar pelamar mengakses informasi penerimaan dan pendaftaran CPNS hanya melalui media informasi resmi pemerintah. Seluruh proses rekrutmen CPNS tidak dipungut biaya sedikit pun dan berjalan terbuka sehingga berkompetisilah secara fair. des

Jangan Buru-buru Daftar, Pelajari Syarat Rekrutmen CPNS 61 K/L dengan Cermat

Wed, 09/06/2017 - 15:50

Jakarta-Humas BKN, Pada tanggal 5 September 2017 pemerintah secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa penerimaan CPNS 2017 periode kedua yang melingkupi 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 1 Pemerintah Daerah (Kalimantan Utara) telah dibuka. Jumlah kuota formasi yang tersedia pada 61 K/L serta persyaratan rekrutmen dapat diakses publik melalui sscn.bkn.go.id pada navigasi “pengumuman”.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa sama halnya dengan penerimaan CPNS periode pertama yang melingkupi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA), setiap pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) instansi yang dituju dengan syarat memenuhi kualifikasi yang ditetapkan masing-masing instansi.

“Bagi pelamar CPNS periode pertama yang tidak lolos seleksi administrasi dapat mengikuti kembali pendaftaran CPNS pada periode kedua yang tersedia di 61 K/L tanpa harus membuat akun baru,” jelas Ridwan.

Berbeda halnya dengan pendaftaran online periode I yang dibuka serentak pada 1 Agustus 2017 dan berakhir pada 31 Agustus 2017, jadwal pendaftaran online CPNS pada 61 K/L akan ditentukan oleh masing-masing instansi. Untuk itu calon pelamar diminta mencermati terlebih dahulu seluruh keterangan, syarat/jadwal pendaftaran, dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran di masing-masing formasi untuk menghindari kesalahan pendaftaran.

“Jika telah memahami segala ketentuan/persyaratan, pelamar dapat melakukan pendaftaran online melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN BKN) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing-masing instansi. Selain memuat syarat rekrutmen, pada portal SSCN juga tersedia Frequently Ask Questions (FAQ) atau pertanyaan umum seputar SSCN yang dapat dipelajari oleh para pelamar untuk mengantisipasi kesulitan yang ditemui saat melakukan pendaftaran,” lanjut Ridwan.

Ridwan juga mengingatkan kembali agar pelamar mengakses informasi penerimaan dan pendaftaran CPNS hanya melalui media informasi resmi pemerintah. Seluruh proses rekrutmen CPNS tidak dipungut biaya sedikit pun dan berjalan terbuka sehingga berkompetisilah secara fair. des

Pemerintah Buka Penerimaan CPNS di 60 K/L dan Pemprov Kaltara

Tue, 09/05/2017 - 16:54

Jakarta-Humas BKN, Setelah sebelumnya Pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) periode I tahun 2017, yakni pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah Agung (MA), Pemerintah kembali membuka lowongan periode II pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini. Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id, website menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, atau akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, Selasa (5/9/2017) menyampaikan kepada publik bahwa informasi persyaratan pendaftaran penerimaan CPNS pada 60 K/L dan 1 Pemprov mulai dapat di-download pada 5 September 2017, melalui sscn.bkn.go.id.  Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 K/L dan 1 pemprov tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi. Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini. Pelamar tinggal log-in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran periode I.

Selengkapnya informasi  K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN

  1. Kementerian Keuangan, 2.880
  2. Kementerian ESDM, 65
  3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300
  4. Kementerian Ketenagakerjaan, 160
  5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329
  6. Kementerian Perindustrian, 380
  7. Kementerian PUPR, 1.000
  8. Kementerian Pariwisata, 40
  9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610
  10. Kementerian LHK, 700
  11. Kementerian Perhubungan, 400
  12. Kementerian Luar Negeri, 75
  13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras, 91
  14. Kementerian Kesehatan, 1.000
  15. Kementerian Pertanian, 475
  16. Kementerian Sosial, 160
  17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500
  18. Kementerian PPN/BAPPENAS, 38
  19. Kementerian PANRB, 91
  20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21
  21. Kementerian Sekretariat Negara, 178
  22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40
  23. Kementerian Agama, 1.000
  24. Kementerian Perdagangan, 65
  25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27
  26. Kementerian Bidang Polhukam, 25
  27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25
  28. Kementerian BUMN, 25
  29. Kementerian KUKM, 25
  30. Kementerian Pertahanan, 50

LEMBAGA

  1. Kejaksaan Agung, 1.000
  2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175
  3. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98
  4. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60
  5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28
  6. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175
  7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10
  8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90
  9. Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87
  10. Komisi Yudisial (KY), 33
  11. Badan Narkotika Nasional (BNN), 275
  12. Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60
  13. Badan SAR Nasional, 160
  14. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 300
  15. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225
  16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182
  17. Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99
  18. Badan Ekonomi Kreatif, 93
  19. Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110
  20. Badan Intelijen Negara (BIN), 199
  21. Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212
  22. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157
  23. Setjen DPR, 85
  24. Badan Informasi Geospasial (BIG), 67
  25. Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299
  26. Mahkamah Kontitusi (MK), 70
  27. Kepolisian Republik Indonesia, 200
  28. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25
  29. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 53
  30. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26

PROVINSI

  1. Kalimantan Utara, 500

“Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar: (1) membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan (2) memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri”, ujar Kepala Biro Humas BKN . Dua periode penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja Pemerintah yang efektif dan berkualitas. mr/dep/des

“Penghitungan Kebutuhan JFK Wajib Dilakukan Sebelum Ajukan Inpassing”

Mon, 09/04/2017 - 15:10

Jakarta – Humas BKN, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Peraturan Kepala (Perka) BKN tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Mutasi Aris Windiyanto saat membuka sosialisasi Perka BKN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Sosialisasi Perka BKN no. 12. (foto: sugeng)

Aris melanjutkan, Perka BKN yang sudah berlaku sejak Bulan Juli 2017 tersebut, dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK).

Aris Windiyanto saat membuka sosialisasi. (foto: sugeng)

“Ada beberapa tahapan dalam tata cara penetapan kebutuhan JFK, di antaranya yakni 1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Asesor SDM Aparatur per jenjang jabatan, 2) Hasil penghitungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Instansi Pembina melalur e-formasi, 3) Berdasarkan hasil penghitungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, BKN sebagai Instansi Pembina melakukan validasi data kebutuhan jabatan fungsional per jenjang,” jelas Aris, di hadapan peserta sosialisasi yang berasal dari Kantor Regional BKN dan Badan Kepegawaian Daerah. berry

“Takbir Itu Pengingat, Bahwa Segala Kebesaran Hanya Milik Allah SWT”

Fri, 09/01/2017 - 08:56

Jakarta-Humas BKN,  “Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar, walillahilham. Kesombongan adalah Pakaian-Ku, dan Keagungan adalah Sarung-Ku. Barang siapa merampas salah satu dari keduanya Aku akan lemparkan dia ke neraka jahanam”. Takbir dan untaian hadis Riwayat Abu Dawud tersebut menjadi kalimat pembuka dalam kutbah Iduladha yang disampaikan oleh Ahmad Muti, selaku Imam dan Khotib Solat Iduladha 1438 Hijriyah yang berlangsung di halaman Kantor Pusat BKN Jakarta, Jumat (1/9/2017).

Ahmad Muti, Dosen Sharia Economic Banking Institute, yang menjadi Khotib dan Imam Sholat Id. (foto: kis)

“Sesungguhnya Allah adalah Zat yang menyandang Segala Keagungan maka kiranya kita tidak pantas merasa sombong atas apa yang melekat pada kita, termasuk jabatan,” jelas Ahmad. Sebagai muslim, lanjutnya, hal tersebut selayaknya selalu kita ingat dalam setiap tutur kata dan tindak tanduk agar senantiasa sesuai dengan ketentuan Islam. “Takbir menjadi salah satu pengingat kita,  bahwa segala kebesaran itu milik Allah. Manusia tidak semestinya besar kepala dan sombong. Selain itu, takbir juga mengajarkan agar kita mengagungkan perintah Allah SWT dan mendorong kita hanya menyembah kepada-Nya, ” pesan Ahmad.

Warli, mewakili panitia kurban BKN. (foto: kis)

Sebelum pelaksanaan Sholat Iduladha yang dihadiri Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, sejumlah pejabat BKN dan warga yang tinggal di sekitar Kantor BKN itu, Warli, mewakili Panitia Kurban 1438 H, menyampaikan bahwa tahun ini BKN menerima 2 ekor sapi untuk dikurbankan. “Daging kurban rencananya akan didistribusikan kepada cleaning service, satpam dan resepsionis, selaku tenaga outsourcing, yang kami nilai lebih membutuhkan. “Semoga hewan-hewan kurban ini kelak di Yaumil Akhir akan menjadi saksi ketaatan dan keimanan para pengkurban terhadap tuntunan Islam,” pungkas Warli. fir

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menenangkan sapi yang akan dikurbankan. (foto: ronal)

Rekapitulasi Akhir Pelamar CPNS Kemenkumham dan MA

Fri, 09/01/2017 - 07:56

Jakarta – Humas BKN, Penerimaan CPNS Kemenkumham dan MA melalui SSCN telah berakhir semalam tepat pada pukul 23.59. Selanjutnya verifikator di kedua instansi tersebut akan melakukan seleksi administrasi terhadap berkas yang diunggah dan/atau diterima melalui pos. Hingga tenggat akhir pelamaran, didapat data sejumlah 1.146.853 pelamar yang terdiri dari 1.116.138 pelamar Kemenkumham dan 30.715 pelamar MA. Sistem SSCN mencatat sejumlah 299.370 orang melakukan registrasi akun tanpa melanjutkan ke proses pemilihan formasi dan pengisian data, sehingga otomatis dinyatakan gugur sebelum diverifikasi. Rekapituasi pelamar dapat dilihat dalam gambar berikut.

Rekap Pelamar Kemenkumham (Dashboard SSCN)

Rekap Pelamar MA(Dashboard SSCN)

Sementara itu Help Desk SSCN BKN yang disiapkan oleh Biro Humas, Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian serta Direktorat Pengolahan Data Kepegawaian menerima lebih dari 900 pengunjung. Help Desk ini menerima pengunjung terkait dengan SSCN selama jam kerja. Keluhan terbanyak yang diterima Help Desk CCSN BKN adalah NIK dan KK yang tidak terdaftar di server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. Untuk itu BKN selalu menyarankan agar pelamar menghubungi instansi tersebut melalui Call Center yang dimiliki atau datang langsung bagi mereka yang berdomisili di Jabodetabek.

Pelamar CPNS pada kedua instansi ini dingatkan untuk memantau perkembangan hanya di web resmi yaitu cpns.kemenkumham.go.id, www.mahkamahagung.go.id, dan www.bkn.go.id. Selain itu, BKN memiliki akun media sosial yang terus menerus memberitakan informasi terkini di facebook.com/BKNgoid, twitter.com/BKNgoid, serta instagram.com/BKNgoidofficial. [mr].

Pages