Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 53 min 28 sec ago

BKN resmikan UPT ke-16 di Bandar Lampung

Fri, 10/19/2018 - 17:40

Lampung-Humas BKN. Menjelang Pekerjaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Penyelesaian Dalam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) meresmikan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lampung pada hari Jumat (19/10/2018). Berlokasi di Jl. Nusa Indah I Nomor 2A Kota Bandar Lampung, pendirian UPT ini merupakan bentuk kerja sama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan BKN.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa saat ini sedang berlangsung proses penerimaan CPNS dengan formasi besar sejak Indonesia merdeka dan dengan jumlah pendaftar terbanyak sepanjang sejarah.
“Perlu proses yang matang agar proses rekrutmen CPNS ini dapat berjalan dengan baik, dari segi pelaksanaan hingga akhir dari sisi akuntabilitas, dan transparansi. BKN mengajak seluruh komponen masyarakat dan lembaga bersinergi agar dapat menyaring aparatur negara kualitas terbaik.

Bima juga menambahkan bahwa adanya UPT BKN ini merupakan wujud langkah yang tepat dan cepat dalam upaya mendekatkan layanan kepegawaian kepada masyarakat khususnya di Provinsi Lampung. Mengamini hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyampaikan kehadiran atas hadirnya UPT BKN Lampung. “Adanya UPT BKN Lampung ini harus digunakan dengan optimal oleh masyarakat. Semua alur layanan dapat dipercepat dan berjalan efektif karena kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta,” ungkap Bachtiar. wik 

Kompetensi Merupakan Unsur Utama Menempatkan Pegawai dalam Jabatan

Fri, 10/19/2018 - 16:05

Jayapura – Humas BKN, Sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dijalankan berdasarkan sistem merit. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura Paulus Dwi Laksono saat membuka kegiatan Pemetaan Kompetensi Jabatan Fungsional Umum Berbasis CAT-BKN bagi PNS di lingkungan Pemerintahan Propinsi Papua, di Kantor Regional IX BKN Jayapura, Kamis (18/10/2018).

Lebih lanjut, Paulus mengatakan jika berbicara bicara sistem merit, berarti bicara tentang kompetensi.  “Jadi dalam sistem merit, kompetensi merupakan unsur utama saat akan menempatkan seorang pegawai  dalam suatu jabatan maupun saat akan mempromosikan ke suatu jabatan yang lebih tinggi. Sehingga tidak ada lagi istilah like atau dislike dalam menempatkan seorang PNS,” ujarnya. Paulus berharap, “Marilah hendaknya kita mulai lakukan perubahan terhadap pengelolaan manajemen ASN di tanah Papua ini agar lebih baik, sehingga segala sesuatunya menjadi lebih transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Di saat yang sama, Ketua Penyelenggara kegiatan tersebut,  Helfiana Siregar mengatakan jika kegiatan yang diselenggarakan di Kantor  Regional IX BKN Jayapura tersebut diikuti sedikitnya oleh 1370 PNS dari 15 unit kerja di lingkungan Provinsi Papua. ber

Berikut ini, Dua Alasan Utama BKN Melakukan Pemetaan SDM PNS

Fri, 10/19/2018 - 15:51

dok. don

Jakarta-Humas BKN, Implementasi dari merit system dan merealisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan dua alasan utama di balik pelaksanaan program pemetaan SDM PNS di ingkungan instansi pemerintah yang digagas oleh BKN. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf saat meninjau Kegiatan Pemetaan Jabatan Pelaksana dan Pengawas di kantor Pusat BKN, Kamis (16/10/2018).

Supranawa Yusuf juga menyampaikan bahwa pemetaan potensi dan kompetensi PNS pada dasarnya untuk melihat sampai di mana kompetensi pegawai yang ada.

Lebih jauh Supranawa Yusuf menjabarkan kedua alasan utama tersebut. Yang pertama, menurutnya bahwa pemetaan ASN merupakan bagian implementasi dari merit system di lingkungan instansi pemerintah. Di mana menurutnya merit system mengisyaratkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dari seorang ASN. “Nah dari hasil pemetaan ini akan dapat diketahui potensi seorang ASN tentunya. Sehingga hasilnya tentu dapat dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan manajemen ASN, sehingga hasil tersebut dapat menjadi acuan untuk menerapkan the right man on the right place, yang menjadi salah satu bagian terpenting dari merit system,” imbuhnya.

Sementara yang kedua, menurut Yusuf bahwa alasan utama pentingnya pemetaan PNS adalah merealisasikan implementasi reformasi birokrasi di Pemerintahan, di mana salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan SDM. “Penataan SDM merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi. Penataan dapat dilakukan setelah mengetahui peta kompetensi dan potensi pegawai,” ujar Yusuf.

Sebagai catatan bahwa tahun 2018 ini mencanangkan program pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemetaan kompetensi tersebut menyasar 100.000 ASN pada level pelaksana dengan menggunakan metode computer assisted test (CAT BKN). rez/bal

Sebelum ikut SKD, Pelamar Perlu Pahami Tiga Item yang Diujikan

Fri, 10/19/2018 - 15:46

Jakarta – Humas BKN, Melalui akun official media sosial milik BKN pada tanggal 17 Oktober 2018, SobatBKN (sapaan BKN kepada audience medsosnya) telah diinformasikan tentang apa itu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berbagai komponen seleksi di dalamnya.

Seperti disampaikan lewat cuitan medsos tersebut, ada tiga item SKD yang diujikan dalam seleksi CPNS 2018, yakni Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Item Pertama, TKP. Tes ini berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS didesain dengan tujuan menguji kemampuan calon ASN dalam beradaptasi, kemampuan bekerja secara tim dan menguji karakter berorientasi pelayanan. Beberapa di antaranya seperti profesionalisme, integritas diri, pelayanan publik, kreativitas dan inovatif.

Infografis: Ika

Kedua, TIU didesain untuk mengukur seberapa cakap kemampuan calon ASN dalam logika berpikir, verbal, figural, analisis dan kemampuan memecahkan masalah dengan inovasi baru. Beberapa item di dalamnya seperti kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural, kemampuan berpikir logis dan kemampuan berpikir analitis.

Infografis: Ika

Ketiga, TWK ditujukan untuk menguji seberapa baik wawasan dan pengetahuan calon ASN tentang Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggakl Ika, NKRI, Nasionalisme, Bahasa Indonesia, dan wawasan pilar negara. Uji kemampuan ini dilakukan karena salah satu fungsi ASN sebagai perekat NKRI, penjamin kesatuan dan persatuan bangsa.

Infografis: Ika

Selain penjelasan ketiga item SKD, dalam cuitan medsos BKN juga disampaikan mengenai nilai ambang batas (passing grade) masing-masing item SKD CPNS 2018. Misalnya untuk pelamar formasi umum, untuk 35 jumlah soal TKP dengan passing grade minimal 143, TWK 35 soal dengan passing grade minimal 75, dan TIU 30 soal dengan passing grade minimal 80.

Pelamar dapat memperbarui setiap informasi seleksi CPNS 2018 melalui kanal medsos BKN yang bertanda official dan medsos instansi yang dilamar. Selain informasi yang diterbitkan dari akun official milik Instansi pemerintah, dipastikan hoax

Khusus untuk BKN, kami memiliki www.bkn.go.id dan media sosial twitter.com/BKNgoid, facebook.com/BKNgoid, instagram.com/BKNgoidOfficial dan youtube.com/c/BKNgoidOfficial. des

Jelang Pengumuman Seleksi Administrasi dan Pelaksanaan SKD Rekrutmen CPNS, Ini Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Thu, 10/18/2018 - 16:32

Jakarta Humas BKN, Proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018, kini akan memasuki tahap pengumuman hasil seleksi administrasi dan persiapan menjelang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Hal itu disampaikan Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui akun twitter resmi @BKNgoid, Kamis (18/10/2018).

Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentas, Biro Humas BKN, Sigit Pramuhardjo, Kamis pagi (18/10/2018) mengatakan, “Silakan para pelamar pantau terus medsos resmi BKN agar selalu update tentang hal-hal yang perlu dilakukan sejalan dengan tahapan seleksi yang sedang berlangsung”.

Berikut beberapa cuitan Admin twitter official BKN “#SobatBKN pejuang #CPNS2018, pengumuman Seleksi Administrasi maksimal 21 Oktober. Cek berkala dengan login di SSCN, atau kanal informasi instansi yang dilamar. Selamat bagi yang sudah dinyatakan lulus. No matter happens, mimin loves you all, tulis cuitannya.

Cuitan lain yang juga direspons ribuan netizen tersebut berisi informasikan tahapan pascapendaftaran, yakni tahapan yang harus dilalui pelamar yang lolos verifikasi administrasi dan tahapan selanjutnya, serta materi yang akan diujikan pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada CPNS 2018. Berikut cuplikan cuitan @BKNgoid yang dirangkum oleh Humas BKN.


Dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdapat 3 aspek yang diuji, yaitu: 1. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 2. Tes Intelegensia Umum (TIU) 3. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masing-masing dari ketiga aspek tersebut akan mimin bahas secara mendalam #SobatBKN.

Untuk Tes Wawasan Kebangsaan dalam SKD, Sigit mengingatkan #SobatBKN pejuang #CPNS2018 bahwa mereka akan diuji tenntangg hal tersebut. “Mengapa ini perlu? Karena kalian adalah calon perekat NKRI, penjamin kesatuan & persatuan bangsa,” tanya Sigit. (gambar)

“Selanjutnya Tes Intelegensia Umum dalam SKD dibuat untuk mengukur seberapa cakap #SobatBKN dlm logika, verbal, figural & analisis, memecahkan masalah dengan inovasi baru. Ingat, kalian adalah calon smart ASNers.

Karakteristik Pribadi dalam SKD bertujuan melihat kemampuan #SobatBKN beradaptasi, bekerja secara tim, IT, pelayanan, karakter, integritas, kemampuan menahan sebaran hoax & SARA dll.

Sementara itu untuk rincian soal pada SKD terdiri dari 35 soal TWK, 30 TIU, & 35 TKP. Nilai 5 jika benar & 0 jika salah dalam TWK & TIU; TKP jawaban bernilai 1~5. Untuk penuhi passing grade Formasi Umum, cukup jawab benar 15 TWK, 16 TIU, & 29 TKP bernilai 5. ber

Tahun 2018, Kali Pertama CAT BKN Fasilitasi Seleksi Penerima Beasiswa LPDP

Thu, 10/18/2018 - 16:23

Jakarta-Humas BKN, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) BKN Heri Susilowati menyampaikan bahwa tahun 2018 ini, merupakan kali kali metode seleksi Computer Assissted Test (CAT BKN) digunakan dalam seleksi untuk menjaring calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pernyataan tersebut disampaikannya di sela-sela pelaksanaan ujian penerima beasiswa LPDP di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Rabu (17/10/2018).

Heri Susilowati menerangkan bahwa sebelumnya CAT BKN digunakan sejumlah instansi untuk seleksi calon mahasiswa pendidikan ikatan dinas dan seleksi pengembangan karir. “Tahun 2018 ini merupakan tahun pertama LPDP menggunakan CAT BKN dalam seleksi penerima beasiswa untuk pendidikan di dalam maupun luar negeri,” ujarnya. Dengan kenyataan itu, Heri meyakini metode rekrutmen/seleksi menggunakani CAT BKN semakin dipercaya masyarakat. Pada kesempatan itu Heri juga menyampaikan bahwa soal ujian dalam seleksi kali ini merupakan kombinasi soal yang dikelola oleh Tim LPDP dan dari bank soal CAT BKN.

Pada kesempatan terpisah, salah seorang Tim LPDP, Adam, menyampaikan bahwa dipilihnya CAT BKN untuk memfasilitasi seleksi penerima beasiswa LPDP telah melalui pertimbangan yang matang. Pertimbangan tersebut di antaranya CAT BKN dikelola oleh SDM berintegritas tinggi dan dinaungi oleh infrastruktur memadai yang tersebar di berbagai provinsidi Indonesia. “Sebenarnya prosesnya dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan. Kami memantau metode CAT BKN yang dipercaya dari beberapa kalangan mulai dalam proses rekruitment CPNS dan lain-lain. Kami melihat CAT BKN sudah sistematis dan fasilitasnya ready di berbagai daerah. Selain itu kami jarang sekali menemukan komplain-komplain terkait CAT. Proses pelaksanaan di lapangan juga sangat transparan, hasilnya bisa dilihat langsung secara live dan real time,” tegas Adam.

Perihal transparansi CAT BKN juga diakui salah satu peserta ujian seleksi beasiswa LPDP luar Negeri, Ayu. Menurutnya aplikasi dari CAT sangat bagus dan transparan. “CAT BKN sangat user friendly. Aplikasinya cukup membantu dan mudah dimengerti. Saya sendiri bukan tipe orang yang mengerti teknologi, tapi dengan menggunakan aplikasi itu (CAT BKN-red), tes tadi mudah dilaksanakanh,” ujar Ayu yang berencana mengambil beasiswa pendidikan di London. bal/rez

Fasilitasi Seleksi CPNS 2018, CAT BKN Pastikan Proses Rekrutmen Konsisten dan Kredibel

Thu, 10/18/2018 - 10:11

Belitung-Humas BKN, Bersiap memfasilitasi rekrutmen CPNS 2018, Tim CAT BKN berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi dan kredibilitas sistem dalam memberikan pelayanan terbaik. Komitmen tersebut di antaranya berupa pembentukan metode seleksi yang bersih dan terpercaya. Demikian tegas Kepala BKN Bima Haria Wibisana di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Sistem Informasi ASN dan Persiapan Seleksi CPNS 2018 di BW Suite Hotel Belitung, Rabu (17/10/2018).

“Komitmen tersebut harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan. Hal itu mengingat apresiasi dan kepercayaan publik terhadap CAT BKN yang kini juga terus meningkat,” ujar Kepala BKN. Selanjutnya Kepala BKN meyakini bahwa kesuksesan penerimaan CPNS 2018 ini merupakan bentuk kontribusi BKN untuk negara. “Dari proses penerimaan CPNS ini menghasilkan Calon PNS yang 20 tahun mendatang akan menggerakkan roda Pemerintahan Indonesia. Ada andil BKN dalam hal ini. Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab kita untuk menghasilkan abdi negara yang tepat dan cepat untuk membangun negara ini,” tukas Kepala BKN.

Perlu dipersiapkan secara matang dalam memilih SDM pejuang CAT terbaik. (foto: panitia)

Kepala BKN menegaskan kembali bahwa rekrutmen CPNS 2018 merupakan pekerjaan besar. Sehingga menurutnya perlu dipersiapkan secara matang dalam memilih SDM pejuang CAT terbaik. “Ini tantangan berat. Selain permasalahan IT, perlu juga diperhatikan permasalahan non IT. Kepada para pejuang CAT BKN, siapkan fisik, mental dan spiritual. Tulis pengalaman selama mengawas CAT BKN untuk didokumentasikan dan menjadi lesson learn,” pinta Kepala.
Sebagai tindakan prefentif, Kepala juga meminta Tim CAT BKN membentuk call center solution dan disaster management. “Harus ada call center solution sebagai pusat penanganan masalah selama proses rekrutmen berlangsung dan juga perlu dibentuk disaster manajement yang bagus,” ujar Kepala.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa dibanding dengan pelamar CPNS tahun-tahun sebelumnya, jumlah pelamar pada seleksi CPNS tahun 2018 terbanyak dalam sejarah. Pusat Data SSCN BKN mencatat bahwa akun pelamar CPNS 2018 ini mencapai 4.436.694 pelamar. Dari jumlah tersebut, terdata pelamar yang sudah memilih instansi sebanyak 3.782.685 orang dan sebanyak 3.627.981 orang sudah melakukan submit. bal/suhadi

Ini 9 (sembilan) Fakta Menarik Tentang Pendaftaran Online CPNS 2018Ini 9 (sembilan) Fakta Menarik Tentang Pendaftaran Online CPNS 2018

Wed, 10/17/2018 - 14:28

Jakarta-humas BKN, Pendaftaran online rekrutmen CPNS 2018 via SSCN BKN telah ditutup pada Senin, 15 Oktober 2018. Sedikitnya terdapat 9 (sembilan) fakta menarik versi Humas BKN yang dirangkum sepanjang proses pendaftaran online yang dibuka sejak 26 September 2018 hingga 15 Oktober 2018 yang masyarakat harus tahu. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, Selasa (16/10/2019), dalam konferensi pers yang di gelar di Food Corner BeKeN, Kantor Pusat BKN Jakarta memaparkan secara rinci kesembilan fakta menarik tersebut, meliputi:

  1. Pengaduan pelamar ke helpdesk SSCN BKN kembali didominasi oleh permasalahan kependudukan. Permasalahan kependudukan ini juga sempat terjadi pada masa pendaftaran tahun 2017 lalu. Ketidaksesuaian nama dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan database kependudukan nasional menjadi salah satu yang dikeluhkan pelamar,   padahal Humas BKN sudah mengimbau dan mengedukasi masyarakat yang berminat mendaftar CPNS 2018 untuk mengantisipasi permasalahan itu jauh-jauh hari sebelumnya dengan melakukan konfirmasi ke dinas Dukcapil setempat.
  2. Dari 13.345 Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan dari Eks Tenaga Honorer K-II yang berhak mendaftar melalui formasi jalur khusus CPNS 2018 berdasarkan ketentuan PermenPANRB Nomor: 36 Tahun 2018, dalam kenyataan di lapangan tidak semua mendaftar. Saat registrasi SSCN BKN ditutup tercatat hanya 8.802 akun pelamar dari Eks Tenaga Honorer K-II tersebut. Dari jumlah tersebut tercatat hanya 8.773 yang sudah memilih instansi dan hanya  8.765 pelamar yang sudah submit.
  3. Sesuai dengan ketentuan dalam Permenpora Nomor 6 tahun 2018 di mana disebutkan bahwa Atlet Berprestasi yang dapat mengikuti seleksi CPNS 2018 adalah minimal meraih medali perunggu pada Olimpic dan atau Paralympic Games tahun 2016 dan atau Kejuaraan Dunia tahun 2016 yang diakui oleh federasinya; Minimal medali perak pada Asian Games dan atau Asian Para Games tahun 2014 dan atau Kejuaran Asia tahun 2014 yang diakui oleh federasinya; Minimal medali emas pada Sea Games dan atau Asian Para Games tahun 2015 dan atau tahun 2017 dan atau Asia Tenggara tahun 2017. Olahragawan/olahragawati berprestasi internasional pada tahun 2018 tidak dapat diangkat menjadi CPNS pada tahun 2018 ini melalui jalur Formasi khusus Olahragawan/Olahragawati Berprestasi Internasional.
  4. Dibanding dengan pelamar CPNS tahun-tahun sebelumnya, pelamar CPNS tahun 2018 terbanyak dalam sejarah. Pusat Data SSCN BKN mencatat bahwa akun pelamar CPNS 2018 ini mencapai 4.436.694 pelamar. Dari jumlah tersebut, terdata sudah memilih instansi sebanyak 3.782.685 pelamar, dan sebanyak 3.627.981 sudah menyatakan submit. Sementara pelamar CPNS tahun 2014 tercatat mencapai 2,6 juta. Sedangkan tahun 2017 hanya mencapai 2,4 juta.
  5. Masa pendaftaran CPNS via portal SSCN yang semula direncanakan akan ditutup pada 10 Oktober 2018, akhirnya diperpanjangan hingga 15 Oktober 2018. Hal tersebut diputuskan dalam rapat Panselnas yang berlangsung Selasa, 2 Oktober 2018 di Kantor KemenPANRB, Jakarta. Sebagai bahan pertimbangan atas perpanjangan masa pendaftaran tersebut adalah terjadinya bencana di beberapa daerah di Indonesia seperti gempa  di NTB, serta gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah serta masalah ketidaksesuaian data kependudukan, sulitnya akses ke web SSCN pada awal masa pendaftaran.
  6. Penundaan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2018 khusus untuk wilayah yang terdampak bencana alam gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah. Panselnas CPNS memutuskan pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 untuk formasi daerah di Pemprov Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong kemungkinan akan ditunda hingga tahun 2019. Selain itu, untuk formasi CPNS daerah di wilayah Papua dan Papua Barat, pelaksanaan seleksi CPNS akan dilakukan secara terpisah.
  7. Permintaan Penundaan seleksi CPNS tahun 2018 oleh Pemkot Bengkulu atas permintaan sendiri saat proses pendaftaran online CPNS 2018. Penundaan tersebut di antaranya didasari oleh: rasio pegawai di lingkungan Pemkot Bengkulu masih cukup dan banyaknya PNS yang mutasi ke Pemkot Bengkulu. Alasan berikutnya adalah beban APBD Pemkot Bengkulu untuk belanja pegawai mencapai 55% dari total APBD di mana dinilai memberatkan bagi Pemkot Bengkulu. Dan alasan lainnya adalah daya dukung dana untuk pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun anggaran 2018 di lingkungan Pemkot Bengkulu tidak mencukupi.
  8. Top 5 universitas  asal pelamar terbanyak dalam masa pendaftaran CPNS 2018, yakni sebagai berikut: 1) Universitas Terbuka: 102,229 pelamar; 2) Universitas Pendidikan Indonesia: 33,647 pelamar; 3) Universitas Negeri Padang: 31,330 pelamar; 4) Universitas Negeri Semarang: 31,155 pelamar; 5) Universitas Brawijaya: 29,488 pelamar.
  9. Top 5 program studi asal pelamar terbanyak dalam masa pendaftaran CPNS 2018, meliputi:1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar: 190,804 pelamar; 2) Kebidanan: 166,117 pelamar; 3) Pendidikan Agama Islam: 162,340 pelamar; 4) Manajemen: 160,007 pelamar; 5) Akuntansi: 155,174 pelamar. bal

Perencanaan Suksesi, Satu Unsur Penting Penerapan Sistem Merit

Tue, 10/16/2018 - 17:10

Jakarta – Humas BKN, Salah satu unsur penting dari penerapan sistem merit ialah perencanaan suksesi PNS. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengkajian dan Penelitian Pegawai BKN Achmad Slamet Hidayat saat memberikan laporan penyelenggaraan Seminar Perencanaan Suksesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pusat, yang berlangsung di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Seminar Perencanaan Suksesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pusat. (foto:kis)

Lebih lanjut, Achmad berharap, seminar yang berlangsung kali ini dapat menghasilkan rumusan formula perencanaan suksesi PNS yang baik. “Ada 2 (dua) narasumber yang memiliki kompetensi di bidang SDM, harapannya agar formula perencanaan suksesi PNS dapat tersusun dengan baik,” ujarnya.
Di saat yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang membuka langsung acara tersebut menceritakan bagaimana pola suksesi pegawai di sektor swasta berjalan. “Jika di (perusahaan) swasta, saat interview penerimaan pegawai, pelamar akan ditanya dengan pertanyaan, 10 – 15 tahun lagi kamu akan jadi apa?,” jelas Bima. “Maka, perusahaan sudah menyusun pola suksesi pegawai dengan benar. Karena, dengan pertanyaan seperti itu, pelamar yang berhasil diterima menjadi pegawai, sudah pasti pelamar yang melakukan research terlebih dahulu tentang perusahaan, pelamar yang tahu akan talenta yang dimilikinya, dan yang terpenting, pelamar tahu betul apa yang dia mau,” tambah Bima. ber

Integrasikan 14 Aplikasi Sistem di Lingkungan Sesma , BKN Ciptakan Sesma – One BKN

Fri, 10/12/2018 - 14:48

Jakarta-Humas BKN. “Menghindari terjadinya ketimpangan data dan data berulang, sikronisasi satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya dalam satu kaitan dapat mendukung data dan informasi”, ujar Supranawa Yusuf selaku Sekretaris Utama BKN dalam pembukaan acara Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Sesma – One BKN yang berlangsung di Aula lantai 5 gedung I BKN pada Jum’at (12/10/2018) yang dihadiri oleh Pimpinan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Sesma BKN, perwakilan Pejabat Pengawas serta para admin aplikasi yang ada di lingkungan Sekretaris Utama BKN.

Direktur Pengolahan Data dan Kepegawaian, Sabar P Sormin selaku ketua pelaksana dalam acara tersebut mengungkapkan secara garis besar dalam pembangunan SesOne.bkn.go.id akan ada tiga kelompok besar pekerjaan meliputi Pengintegrasian aplikasi yang eksisting kedalam sistem Single Sign On (SSO), Pengembangan Sistem dimana akan adanya pengembangan aplikasi dan database serta mengintegritasikan kedalam SSO serta Pembangunan Sistem yang bermuaranya juga ke SSO. “saat ini akan ada 14 aplikasi di bawah Sekretaris Utama yang akan di integrasikan secara bertahap, diantaranya 6 aplikasi Biro Keuangan (Sikap, Gaji Online, Siava, e-travel, si-honor dan SPTB online), 2 aplikasi Biro Perencanaan (e-Lakip dan Siap), 2 aplikasi Biro Umum (Sioni dan Barcode Asset), 1 aplikasi Biro Kepegawaian (Presensi Online) dan 1 aplikasi Inspektorat yaitu e-Audit”, terang Sabar.

Selanjutnya, Yusuf berpesan dengan adanya masa transisi ini, pastikan semua data tetap tersimpan dengan baik agar tidak ada kemungkinan data yang hilang/human error selama masa migrasi data tersebut. “Manfaatkanlah sebaik-baiknya, jangan sampai mangkrah dengan pemanfaatan kemajuan teknologi karena akan berimbas pada image masyarakat yang lebih bagus”, tutur Yusuf.

Terakhir Yusuf berharap kedepan dengan sistem SSO ini harus diperluas tidak hanya dalam lingkungan Sekretaris Utama saja tapi ke Kedeputian-kedeputian lain di lingkungan BKN. dey

A-EXPECS Konsep Manajemen Kepegawaian dari BKN untuk ASEAN

Wed, 10/10/2018 - 20:55

Jakarta-Humas BKN, Dalam kurun 2 (dua) dekade partisipasi aktif pada lingkup kerja sama ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM), Badan Kepagawaian Negara selaku focal point telah mengajukan konsep pengembangan ASEAN Resource Center (ARC). ARC pertama dibentuk pada 1998 yakni ASEAN Resource Center on Information Exchange (ARCIE) yang kemudian pada 2015 dimutakhirkan dengan ASEAN Pool of Experts on Civil Service (A-EXPECS). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Focal Point ACCSM Ahmad Jalis di sela-sela Rapat Koordinasi Tim Focal Point Nasional untuk ACCSM, Rabu (10/10/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta. A-EXPECS diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan dan pemeliharaan kepegawaian yang berkinerja tinggi, dinamis, dan berpusat pada warga negara di wilayah ASEAN.

“Gagasan ARC: A-EXPECS diilhami oleh spirit untuk mendukung akselerasi integrasi masyarakat ASEAN melalui penyediaan sumber data pakar dan _talent_ bidang kepegawaian serta Center of Excellence kepegawaian di ASEAN,” papar Ahmad Jalis. Pihaknya juga mengklaim bahwa tahun ini, implementasi program pembangunan ARC telah menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan melalui pendekatan _bottom up_. “Sampai saat ini, BKN telah menyempurnakan draf A-EXPECS yang merupakan hasil rekomendasi ARC Workshop on Formulating Concept: ASEAN Pool of Expert on Civil Service yang diselenggarakan di Yogyakarta pada 18 – 21 September 2018 lalu dan Workshop Nasional I Penyusunan Konsep A-EXPECS 7-9 Mei 2018 di Bogor,” ujar Ahmad Jalis.

Sementara itu Kepala Bagian Kerja Sama Program dan Anggaran BKN Dewi Sartika menyampaikan kembali tiga tujuan utama konsep A-EXPECS yang digagas BKN tersebut. Ketiga tujuan A-EXPECS meliputi: mendorong ASEAN Member States (AMS) atau negara-negara anggota ASEAN agar saling berbagi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman mengenai desain, pengembangan, metode dan instrument Pool of Experts; menyediakan sumber pakar dan talenta bidang kepegawaian di ASEAN yang dapat diakses oleh semua Negara Anggota ASEAN; dan mampu menyajikan institusi-institusi Pmerintah di ASEAN yang memiliki center of excellence yang dapat menjadi rujukan kegiatan benchmark AMS dan pemanfaatan – pemanfaatan lain yang relevan.

Untuk segera mewujudkan konsep tersebut dan juga sebagai agenda akhir tahun 2018 dan tahun 2019, Dewi Sartika mengatakan BKN sebagai focal point Indonesia untuk kerja sama ACCSM akan fokus menindaklanjuti implementasi program ARC: A-EXPECS dengan mengadakan Workshop Nasional Ke-II dan Workshop ASEAN untuk Launching A-EXPECS. “Selanjutnya untuk memperkuat jejaring, memperkaya gagasan penyusunan dan pengembangan A-EXPECS, BKN mengagendakan beberapa kunjungan ke universitas dan daerah untuk mendapatkan input-input terkait pengembangan Prototipe aplikasi A-EXPECS lebih lanjut,” pungkas Dewi Sartika. *_bal_*

Jaring Peminat Berkualitas, Pansel CPNS BKN 2018 Siapkan 3 Jenis Seleksi

Wed, 10/10/2018 - 13:36

dok by: don

Jakarta-Humas BKN, Dalam rangka menjaring ASN berkualitas Panitia Seleksi (Pansel) CPNS BKN Tahun 2018, kembali bertekad melaksanakan sistem seleksi yang obyektif, transparan, akuntabel serta bebas KKN. Untuk menemukan peserta yang berkualitas tersebut, pelamar yang berminat mendaftar CPNS di lingkungan BKN akan mengikuti tiga jenis seleksi. Hal tersebut diuangkapkan Sekretaris Utama BKN selaku Ketua Pansel CPNS BKN Tahun 2018 Supranawa Yusuf di sela-sela Rapat Penyusunan Soal CPNS BKN Tahun 2018, Rabu (10/10/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

“Ketiga jenis seleksi bagi pelamar CPNS BKN tersebut terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB) sesuai dengan jabatan yang dilamar,” beber Supranawa Yusuf.

Dalam proses seleksi administrasi, menurut Supranawa Yusuf akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian semua berkas lamaran yang telah diunggah pelamar melalui SSCN BKN. Sementara untuk SKD, menurut Supranawa akan dilaksanakan dengan metode CAT-BKN. “Dalam menentukan kelulusan SKD akan berpedoman pada regulasi, di antaranya PermenPANRB Nomor: 37 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS,” imbuhnya. Pada SKB, menurutnya, Pansel CPNS BKN 2018 rencananya akan melakukan seleksi kompetensi teknis, serta wawancara kompetensi manajerial dan sosio kultural bagi pelamar. “Tim yang berkaitan sedang menyiapkan soal-soal yang akan digunakan,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Kepegawaian BKN selaku Sekretaris Pansel CPNS BKN 2018 Diah Kusuma Ismuwardani mengharapkan proses SKD dan SKB untuk pelamar CPNS di lingkungan BKN akan berlangsung sesuai jadwal Panselnas CPNS 2018. “Untuk waktu pelaksanaan SKD akan berlangsung antara 26 Oktober sampai dengan 15 November 2018. Sedangkan untuk SKB rencananya antara 26 November sampai dengan 1 Desember 2018,” terang Diah Kusuma.

Sementara itu Pusat data Kepegawaian BKN mencatat bahwa BKN memperoleh 170 formasi CPNS pada tahun 2018 ini. Formasi tersebut terdiri dari jalur Umum, Cumlaude, Disabilitas, dan Putra/Putri Papua. Keseratus tujuh puluh formasi itu terbagi dalam 26 Jabatan, yang terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Pelaksana. Untuk kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan BKN meliputi Sarjana Strata 1 (S1)/Diploma IV (D.IV) dan Sarjana Strata 2 (S2). bal

Mendikbud Serahkan Soal SKD CPNS 2018 Kepada Panselnas

Mon, 10/08/2018 - 16:13

Jakarta-Humas BKN, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyerahkan soal ujian seleksi CPNS kepada Menteri PANRB selaku Tim Pembina Panselnas Syarifudin di Kantor Kemendikbud Jakarta, Senin (8/10/2018). Soal tersebut merupakan soal-soal materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang akan digunakan untuk menyeleksi CPNS 2018.

Dalam kesempatan tersebut Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Kemendikbud sudah dipercaya sebagai bagian dari Panselnas CPNS sejak 2012 lalu, di mana salah satu tugasnya untuk menyediakan soal-soal ujian seleksi CPNS. “Terimakasih atas kepercayaan selama ini. Semoga kerja sama yang baik dapat terus meluas pada lebih banyak hal,” ujar Muhadjir. Selanjutnya Muhadjir juga berharap bahwa Pemerintah dapat memenuhi kebutuhan akan Guru di sekolah. “SDM Guru merupakan tiang utama kerja Kemendikbud. Untuk kinerja yang lebih baik kebutuhan guru perlu dipenuhi”.

Sementara Syarifudin menyampaikan bahwa penyerahan naskah soal SKD itu masih merupakan tahap awal seleksi CPNS 2018. Menurutnya Panselnas masih harus bekerja keras hingga proses rekrutmen CPNS 2018 ini berakhir. Dia menyampaikan kembali bahwa untuk formasi CPNS 2018 ini tersedia 238.015 formasi.

Dimintai keterangan usai menyaksikan penyerahan soal SKD tersebut, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf meyakini bahwa soal-soal tersebut dapat dipertanggungjawaban akuntabilitasnya. Lebih jauh Supranawa menyampaikan bahwa soal-soal tersebut akan mampu menyeleksi calon SDM ASN yang profesional. “SDM profesional yang lahir hasil seleksi yang baik akan mampu menggawangi negara ini. Mereka akan dapat meningkatkan grade Indonesia di mata dunia,” pungkas Supranawa Yusuf. Sebagai tambahan informasi, soal SKD CPNS 2018 ini disusun oleh 110 penulis naskah soal. Mereka berasal dari 19 Perguruan Tinggi. bal

Awal Tahun 2019, Pusbang ASN Targetkan PIK Terdaftar Sebagai Politeknik Mandiri di Kemenristekdikti

Sun, 10/07/2018 - 19:14

Ciawi-Humas BKN, Kepala Pusat Pengembangan (Pusbang) ASN BKN, Ahmad Jalis saat menutup Workshop Tata Cara Pengajaran Perguruan Tinggi Pendidikan Ilmu Kepegawaian, Jumat (5/10/2018), di Pusbang ASN BKN, Ciawi, Bogor, mengatakan awal Januari tahun 2019 Pusbang ASN akan mendaftarkan Pendidikan Ilmu Kepegawaian(PIK ) BKN ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai Politeknik Kepegawaian yang berdiri secara mandiri. Selama ini penyelenggaraan PIK BKN merupakan kerja sama dengan Universitas Terbuka.

Ahmad Jalis mengharapkan dengan terdaftarnya PIK di Kemenristekdikti diharapkan akan lahir PIK “wajah baru” yang makin matang menyiapkan lulusan berkualitas yang kemudian mewujud dalam Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Asesor SDM Aparatur yang profesional. Jalis menjelaskan Workshop kali ini merupakan bagian upaya meningkatkan kapasitas para pengajar PIK untuk mendukung terwujudnya pola belajar mengajar yang efektif di lingkungan PIK yang mampu melahirkan kualitas lulusan sesuai dengan target pembelajaran.

Sebelumnya, dalam workshop yang telah berlangsung sejak Kamis (4/10/2018) itu, dihadirkan sejumlah pakar pendidikan dari Universitas Kristen Indonesia (UKI). Salah satu pemateri, Drs Kerdid Simbolon MPd saat menyampaikan materi Standar Kompetensi Lulusan mengatakan ada empat unsur lulusan yang diharapkan Pemerintah dari penyelenggara pendidikan perguruan tinggi. Dua unsur lulusan disusun oleh pemerintah, dan dua lainnya disusun oleh asosiasi program studi (Prodi). “Dua unsur lulusan yang dibuat oleh Pemerintah adalah sikap dan keterampilan umum dan dua unsur lulusan yang dibuat oleh Prodi adalah keterampilan khusus dan pengetahuan,” jelas Kerdid.

Sementara itu, Pakar Pendidikan UKI Dr Dra Erni Murniarti dalam workshop tersebut menjelaskan materi mengenai Blended Learning yang memiliki tujuan menggabungkan pembelajaran secara langsung (face to face) dan lingkungan e-learning. “Blended Learning digunakan untuk mendeskripsikan suatu situasi pembelajaran yang menggabungkan beberapa metode pencapaian yang bertujuan untuk memberikan pengalaman yang paling efektif dan efisien, misalnya video, CD-rom, film atau internet”. dep

BTN Gelar Sosialisasi Dukungan KPR Bagi Pegawai BKN

Fri, 10/05/2018 - 19:15

Jakarta-Humas BKN, Dukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Polri, PT. Bank Tabungan Negara (BTN) mengadakan sosialisasi program Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya bagi ASN di lingkungan kantor BKN.

Sosialisasi yang digelar pada Kamis, (04/10/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta secara khusus mempresentasikan beberapa pilihan penawaran KPR yang bisa dimanfaatkan pegawai BKN, khususnya bagi pegawai yang belum memiliki rumah. Hal itu disampaikan Inspektur BKN A Darmuji mewakili Dewan Pengurus KORPRI BKN didampingi pihak BTN.

Darmuji juga sempat memaparkan data pegawai BKN yang tercatat belum memiliki kepemilikan rumah sendiri didominasi pegawai dengan jabatan golongan menengah (golongan III), diikuti dengan golongan II. Untuk itu Darmuji mengajak pegawai BKN untuk memanfaatkan program pemerintah yang mendukung ASN secara khusus untuk memiliki hunian yang layak.

Sebagai informasi, skema pembiayaan rumah dengan dukungan penyediaan KPR yang lebih terjangkau dengan jangka waktu KPR hingga 30 tahun bagi ASN, TNI, dan Polri sudah dilaporkan dalam Rapat Terbatas Presiden dengan Kabinet Kerja pada 26 April 2018 di Kantor Presiden dan mulai diimplementasikan untuk tahun ini.

Dalam arahannya pada Ratas tersebut, Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan ia menerima laporan terdapat 945 ribu ASN, 275 ribu TNI, dan 360 ribu anggota Polri yang belum memiliki rumah dengan kepemilikan sendiri. des

BKN Siapkan Pemetaan Potensi dan Kompetensi ASN di Papua dan Papua Barat

Thu, 10/04/2018 - 18:59

Bogor-Humas BKN, BKN kembali berencana memetakan potensi dan kompetensi jabatan Pengawas di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) pada tahun mendatang. Sebagai langkah awal pelaksanaan kegiatan tersebut, Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas Assessor SDM Aparatur Rabu hingga Jumat (3 s.d. 5/10/2018) di Mirah Hotel, Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf menyampaikan bahwa workshop tersebut dilakukan sebagai pembekalan kepada para Assessor SDM Aparatur untuk melaksanakan program P2K tersebut. Supranawa Yusuf menyampaikan bahwa program P2K BKN mendatang akan diprioritaskan pada peningkatan potensi dan kompetensi ASN di Papua dan Papua Barat. Supranawa Yusuf meyakini bahwa dengan pendampingan melalui pendekatan langsung program tersebut dapat meminimalkan perbedaan persepsi dan praktek penilaian kompetensi guna mendukung peningkatan tata kelola pemerintah di wilayah sana.

Supranawa Yusuf menyampaikan bahwa tahap awal kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pemetaan potensi dan kompetensi individual ASN di sana dan dijadikan database kepegawaian. ” Database tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pegawai oleh para PPK instansi di sana,” ujar Supranawa Yusuf. Sehingga, menurutnya akan dapat diperoleh pegawai yang mendusuki jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. “Harapanya mereka dapat menggerakkan pelayanan yang memuaskan bagi para pemangku kepentingan,” paparnya.

Mengupas penyelenggaraan workshop itu sendiri, Supranawa Yusuf menyampaikan bahwa melalui workshop seorang Assessor memperoleh peningkatan kapasitas dan pengembangan diri. “Melalui workshop ini Asesor dapat meningkatkan kapasitasnya, selain keterampilan teknis juga dapat menambah wawasan perihal pengelolaan SDM secara keseluruhan,” ujarnya. Supranawa Yusuf menegaskan bahwa Asesor merupakan salah satu kunci utama yang memengaruhi keefektifan penilaian kompetensi SDM.

Berdasarkan pantauan Tim Humas BKN bahwa workshop diikuti sebanyak 110 peserta. Mereka berasal dari para Asesor di lingkungan BKN Pusat, Kanreg BKN dan instansi lainnya. bal

Persiapkan Seleksi CPNS, BKN Gelar Persiapan dan Pengorganisasian Tata Kelola Pelaksanaan CPNS Tahun 2018

Thu, 10/04/2018 - 16:06

(foto: end)

Jakarta, Humas BKN. Persiapan seleksi CPNS Tahun 2018 yang diusung menjadi perekrutan CPNS terbesar tahun ini yaitu sebesar 238.015 formasi akan sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang juga tidak sedikit dalam berjalannya tes seleksi nanti, oleh karena itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam acara Persiapan dan Pengorganisasian Tata Kelola Pelaksanaan CPNS Tahun 2018 yang di selenggarakan di Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Kamis (04/10/2018) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan 14 Kantor Regional (Kanreg) dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) BKN berharap dalam seleksi CPNS nanti melibatkan seluruh pegawai yang tidak hanya mengerti Komputer namun juga dapat diandalkan dan dipercaya.

Bima menambahkan, dalam perekrutmen CPNS ini juga melibatkan pihak Polri. (foto: end)

Bima menambahkan, dalam perekrutmen CPNS ini juga melibatkan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mendukung semua kegiatan selama seleksi CPNS berlangsung nantinya. Hadir juga dalam acara tersebut Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf menjelaskan secara rinci terkait apa saja persiapan dan pelaksanaan SKD dan SKB hingga tahap evaluasi dan penetapan NIP yang akan dilakukan BKN. Yusuf berharap masing-masing Kanreg dan UPT BKN menyiapkan sebaik-baiknya dengan semua fasilitas yang ada secara maksimal dan tidak lupa untuk membuat laporan hasil di akhir kegiatannya.

Yusuf juga menjelaskan titik lokasi tes yang tersebar di seluruh Indonesia dengan sistem fasilitas BKN, fasilitas mandiri, cost sharing dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mencakup tempat tes yang lebih dekat bagi peserta tes. Rencana jumlah titik lokasi yang tersebar berjumlah 875 titik lokasi.

Yusuf juga menjelaskan titik lokasi tes yang tersebar di seluruh Indonesia. (foto: end)

Acara juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto yang menjelaskan terkait Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018), Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Iwan Hermanto yang menjelaskan Rekapitulasi Proses Pendaftaran CPNS 2018, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto yang menjelaskan Tata Cara Pelaksanaan Seleksi CPNS dan penarikan data hasil seleksi CPNS dan Deputi Bidang pengawasan dan Pengendalian I Nyoman Arsa yang menjelaskan Pokja Wasdal dan Advokasi Rekrutmen CPNS Nasional Tahun 2018.

“Bersikaplah transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pekerjaan, selesaikan setiap permasalahan yang ada tanpa mengeluh”, ungkap Bima dalam acara tersebut. dey

Tiga Hal yang harus Dilakukan Guna Mengembangkan Assessment Center yang Efektif

Thu, 10/04/2018 - 08:09

Bogor-Humas BKN, Terdapat tiga hal yang harus segera dilakukan guna membangun dan mengembangkan Assessmen Center yang efektif di lingkungan instansi pemerintah. Ketiga hal tersebut menjadi target prioritas yang harus dirampungkan BKN hingga ahkhir tahun 2018 ini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi PNS Purwanto pada Workshop Peningkatan Kapasitas Assessor, Rabu hingga Jumat (3/10/2018) di Mirah Hotel, Bogor.

Selanjutnya Purwanto juga menyebutkan secara gamblang mengenai ketiga hal tersebut, meliputi: standardisasi, akreditasi, dan pengawasan-pengendalian. Purwanto menjabarkan bahwa dalam penyelenggaraan assessment center memerlukan suatu standardisasi. “Pertama, perlu pedoman yang sama sebagai standar penyelenggaraannya. Ini masih menjadi tugas yang harus menjadi prioritas,” terangnya.

Perihal akreditasi, Purwanto menjelaskan bahwa akreditasi diperlukan dalam melakukan penilaian kompetensi bagi penyelenggara assessment centre. Akreditasi menurutnya juga perlu dalam bentuk pedoman atau aturan regulasi akreditasi. Akreditasi, menurut Purwanto akan memberikan gambaran tentang tingkat kinerja penyelenggara assessment center yang dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kinerja, baik kualitas, produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan inovasinya. Selain itu akreditasi akan memberikan jaminan kepada user bahwa assessment center tertentu yang telah dinyatakan terakreditasi menyediakan layanan penilaian kompetensi PNS yang memenuhi standar kualitas nasional. “Sehingga akreditasi dapat memberikan jaminan kepada user bahwa SDM dinilai oleh unit kerja yang benar-benar memenuhi persyaratan standar kualitas nasional,” kata Purwanto.

Selanjutnya perihal pengawasan dan pengendalian, menurut Purwanto bahwa hal itu dibutuhkan dalam rangka mengawal penerapan atau implementasi oleh PPK atas hasil rekomendasi penilaian kompetensi SDM ASN secara tepat dan akurat. “Bahkan regulasi pengawasan dan pengendalian assessment center sangat ditunggu oleh KASN,” pungkas Purwanto. bal

Per 31 Juli 2018, BKN Blokir 307 Data PNS Pelaku Korupsi Bertatus Inkracht

Wed, 10/03/2018 - 17:47

Jakarta-Humas BKN, BKN telah melakukan pemblokiran data kepegawaian terhadap 231 ASN yang terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini langkah tersebut masih terus berlanjut dan tercatat Per 31 Juli 2018 BKN telah melakukan tindakan serupa berupa pemblokiran data kepegawaian terhadap 307 PNS pelaku korupsi dengan status inkracht. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa dalam konferensi pers yang digelar pada Senin (6/8/2018) di Ruang Mawar, Kantor Pusat BKN.

Pada kesempatan itu I Nyoman Arsa mengatakan “Menindaklanjuti pemblokiran data kepegawaian bagi ASN tipikor tersebut, ke depan ada sejumlah hal yang akan dilakukan BKN””, yakni 1.Pemberian konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai wujud law enforcement ; 2.Kerja sama dan koordinasi kepada instansi/pejabat terkait untuk secara bersama-sama mengawal ditaatinya UU ASN; 3. Jika terjadi pembiaran berlarut maka agar diterapkan UU NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 80, 81 dan 82 yang mengatur jenis pelanggaran & sanksi yang dapat diterapkan bagi Pejabat Pemerintah.

Nyoman melanjutkan dalam menindaklanjuti penanganan kasus ASN Tipikor yang masih aktif di birokrasi, BKN menggandeng sejumlah instansi terkait untuk bersinergi di antaranya Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. des/dep

Pendaftaran SSCN Diperpanjang, Pemulihan Daerah Terdampak Bencana Menjadi Pertimbangan

Wed, 10/03/2018 - 17:10

Jakarta-Humas BKN, Pemerintah melalui Panitia Seleksi CPNS Nasional (Panselnas) memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran CPNS via portal SSCN sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 pukul 23:59 WIB. Hal tersebut diputuskan dalam rapat Panselnas yang berlangsung Selasa, (02/10/2018) di kantor KemenPANRB Jakarta, dengan mempertimbangkan perkembangan terkini yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia di antaranya yang terkena dampak bencana, seperti gempa  di NTB, serta gempa dan tsunami di Sulteng.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan. (foto: kis)

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, “Keputusan ini sudah disampaikan ke seluruh instansi pembuka rekrutmen CPNS melalui Surat Kepala BKN Nomor K26-
30/V141-2/99 perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018”. Ridwan melanjutkan, “Selain proses pemulihan daerah terdampak bencana, formasi instansi pembuka rekrutmen CPNS 2018 yang belum terposting secara keseluruhan pada portal SSCN juga menjadi salah satu pertimbangan  rpanjangan masa pendaftaran. Hal itu dikarenakan masih ada beberapa revisi formasi oleh KemenPANRB”. Selanjutnya, munculnya sejumlah kendala teknis yang dialami pelamar di antaranya belum sinkronnya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga, juga turut menjadi pertimbangan dengan harapan perpanjangan masa pendaftaran bisa menjadi kesempatan pelamar berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun kepada Ditjen Dukcapil. Perpanjangan waktu pendaftaran juga akan dimanfaatkan untuk peningkatan aksesibilitas portal SSCN sehingga dapat makin memperluas kesempatan pelamar mengakses portal SSCN.

Ridwan menlanjutkan penjelasannya dengan menyampaikan bahwa ada beberapa perubahan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan CPNS 2018 yang perlu diketahui pelamar. Sebelumnya, akreditasi kampus yang diakui hanya yang diterbitkan oleh BAN-PT. “Kini dalam Peraturan Menteri PANRB dengan nomor yang sama, selain akreditasi kampus yang diakui tidak hanya yang diterbitkan oleh BAN-PT namun juga yang diterbitkan oleh Pusdiknakes/LAM-PTKES. Perubahan Permenpan juga mengakomodasi sertifikasi tenaga pendidik yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti”, pungkas Ridwan.

Sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018 pukul 16.20 jumlah akun yang terdaftar mencapai lebih dari 2,84 juta, 1,12 juta di antaranya telah memilih instansi. Sejumlah 632 ribu pelamar telah menyelesaikan unggah  dokumen, 142 ribu di antaranya telah diverifikasi oleh instansi. [des/mr]

 

Pages