Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 1 hour 18 min ago

Undang-Undang nomor 18 Tahun 2017, Tingkatkan Pelayanan Aspek Hukum dan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia

Wed, 12/12/2018 - 15:38

Jakarta-Humas BKN, Guna meningkatkan pelayanan aspek hukum dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Razak Budie Utama saat membuka Forum Tematik Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) Pemerintah BNP2TKI, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (12/12/2018).

Lebih lanjut, Tatang mengatakan, target dari adanya UU yang baru, selain meningkatkan aspek pelayanan, Pemerintah juga ingin meningkatkan penempatan PMI pada sektor pekerjaan formal, tidak lagi didominasi pekerja rumah tangga. “Negara-negara di Timur Tengah saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja terampil untuk berbagai sektor/formal. Namun, hingga kini, kita tidak bisa memenuhi hal itu,” ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Kuwait tersebut. Oleh sebab itu, “Sesuai amanat UU, sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah menjadi mutlak perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi calon PMI agar dapat mengisi kebutuhan di bidang formal tersebut,” pungkasnya.

Di saat yang sama, Deputi Penempatan BNP2TKI, Teguh Hendro Cahyono menjelaskan pentingnya sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. “Untuk meningkatkan pelayanan PMI, ada banyak instansi yang terlibat. Tapi, secara garis besar, kewenangan instansi pusat yakni terkait norma dan nilai yang mengatur tata kelola penempatan dan perlindungan PMI, sedangkan bagi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, kewenangannya yakni terkait izin dan rekrutmen PMI di daerah dan penyiapan keterampilan calon PMI, serta bagi Pemerintah Desa, kewenangannya terkait sebagai ujung tombak deteksi dini proses penempatan dan perlindungan calon PMI,” tutupnya. ber

“Meningkatkan Tugas dan Pelayanan Kepada PNS Jangan Tulisan Semata”

Tue, 12/11/2018 - 16:54

Jayapura – Humas BKN, “Sebagai ciptaan-Nya, dalam hidup bermasyarakat, meningkatkan tugas dan pelayanan kepada masyarakat PNS hendaknya bukan hanya tulisan semata, tetapi harus benar-benar dihayati dan dilaksanakan dalam pelaksanan tugas sehari hari.” Hal itu disampaikan Kepala Kantor Regional (Kanreg) BKN IX Jayapura, Paulus Dwi Laksono saat perayaan Hari Natal 2018 dan Menyambut Tahun Baru 2019 di Kanreg IX BKN Jayapura, Senin (10/12/2018).

Pada acara yang juga dihadiri pegawai Kristiani Kanreg IX BKN Jayapura, Pensiunan, PT. Taspen Jayapura, Bank Mantap, serta perwakilan BKD se-Provinsi Papua tersebut, Paulus juga mengajak anak-anak para pegawai untuk naik ke panggung dan meminta mereka menyebutkan harapan mereka terhadap orang tuannya.  “Ajakan ini bukan tiada maksud,  penilaian anak terhadap orangtuanya inilah yang akan menjadikan kekuatan dan semangat tersendiri bagi para karyawan untuk mewujudkan harapan anak-anak akan dirinya,” ujarnya.

Paulus menambahkan, “Pegawai Kanreg IX BKN Jayapura harus bisa mewujudkan harapan anak-anak mereka dengan memperbaiki diri, meninggalkan sifat dan perilaku yang tidak baik menuju peningkatan disiplin diri dan semangat kerja yang baik,” tutupnya.

Kontributor : Tim Humas kanregIXBKN

Penulis : ber

Editor : DEP

Gali Pengembangan Layanan Satu Pintu, Humas BKN Studi Banding ke DPMPTSP Pemprov DKI Jakarta

Fri, 12/07/2018 - 23:44

Jakarta – Humas BKN, Tim Humas BKN melakukan studi banding pelayanan publik ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (6/12/2018). Pada kesempatan itu tim humas BKN disambut Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Deni Wahyu Haryanto beserta jajarannya.

Wakil Kepala DPMPTSP Deni Wahyu Haryanto. (foto: mia)

“Awal dibentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), banyak Kepala Dinas yang dicopot dari jabatan oleh Gubernur Joko Widodo, karena tidak berkomitmen untuk memberikan pelayanan terpadu,” kata Deni. Hal itu, sambung Deni merupakan dinamika yang biasa terjadi tatkala perubahan dimulai. “Tentu saat pertama DPMPTSP dibangun, banyak resistensinya. Namun, hasilnya seperti saat ini, banyak layanan publik yang lebih praktis bagi masyarakat umum,” ujarnya.

Kepala Subbagian Tata Usaha Pemanfaatan Teknologi Darmawan. (foto: mia)

Di saat yang sama, Kepala Subbagian Tata Usaha Pemanfaatan Teknologi Darmawan menjelaskan fungsi DPMPTSP yang kini lebih optimal. “Di tahun ke-3 berdirinya DPMPTSP, banyak penyempurnaan daripada layanan-layanan yang ada. Contohnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dulu memakan waktu 60 hari kerja, kini hanya 3 jam saja,” katanya.

Pimpinan rombongan Tim Sekretariat PTSP BKN, Lugi Juwono sangat mengapresiasi kinerja DPMPTSP dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam bidang perizinan. “Mantap sekali,” ujarnya. “Semua lini, dari mulai customer relation officer (CRO) hingga back office, rapi dan modern. Semoga PTSP BKN bisa menerapkan hal yang serupa,” tutupnya. cal/ber

Konsepsi Manajemen ASN ke Depan Bertumpu pada Manajemen Talenta

Fri, 12/07/2018 - 23:09

Jakarta – Humas BKN, Konsepsi manajemen Aparatus Sipil Negara (ASN) ke depan bertumpu pada manajemen talenta. Hal itu disampaikan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat membuka secara langsung Rapat Koordinasi Penyerahan Hasil Pemetaan Preferensi Kompetensi Jabatan Pelaksana di Kantor Pusat BKN, Jumat (7/12/2018).

Bima melanjutkan, hal itu dapat didukung dengan peta atau database talenta kompetensi setiap PNS. “Dengan adanya database yang berisikan talenta setiap PNS, maka pengambilan kebijakan untuk pengembangan karir didasarkan pada database itu,” ujarnya.

Di saat yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN BKN, Heri Susilowati menjelaskan jika khusus untuk pemetaan bagi jabatan pelaksana, pengukuran dilakukan pada potensinya, belum kompetensi. “Preferensi kompetensi yang dilakukan kepada jabatan pelaksana kali ini mengukur potensinya, berbeda dengan yang dilakukan bagi Jabatan Administrator dan Pratama,” katanya.

Heri menambahkan, dari pelaksanaan pemetaan kali ini, sedikitnya terdapat 71.394 data yang dihasilkan, yang berasal dari 401 instansi, dengan rincian 245 Pemerintah Kabupaten, 72 Pemerintah Kota, 25 Pemerintah Provinsi, serta 59 pemerintah Instansi Pusat. “Total ada 401 instansi yang mengikuti pemetaan kali ini. Dari jumlah itu, salah satu hasil yang diketahui adalah tingkat kesesuaian minat jabatan dengan potensi diri, yakni hanya 15,3% saja,” pungkasnya. ber

Polri Siap Tindak Upaya Gangguan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018

Fri, 12/07/2018 - 22:02

Jakarta-Humas BKN, Sebagai bagian dari Panselnas CPNS 2018, Kepolisian Negara RI (Polri) sudah berkomitmen untuk melakukan cegah tangkal terhadap upaya-upaya yang bertujuan menganggu kelancaran pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 ini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas BKN selaku Tim Bidang Komunikasi Informasi Panselnas CPNS 2018 Mohammad Ridwan melalui pernyataan resminya sehari jelang SKB serentak, Jumat (7/12/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

“Dengan demikian, segala bentuk kecurangan dan gangguan akan disikapi secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Ridwan. Ridwan menegaskan kembali bahwa Panselnas CPNS 2018 telah menandatangani MoU dengan Polri. “MoU tersebut mengenai pengamanan rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS 2018. Pengamanan itu meliputi fisik maupun sistem,” terang Ridwan.

Selanjutnya Ridwan juga menyampaikan bahwa Tim Pelaksana Panselnas (BKN-red) akan menyelenggarakan pelaksanaan SKB CPNS 2018 serentak sedikitnya di 59 titik lokasi (tilok). Pelaksanaan SKB tersebut, menurut Ridwan rencananya akan diselenggarakan terhitung mulai 8 hingga 15 Desember 2018. “Sebaran tilok tersebut terbagai dalam wilayah kerja 14 Kantor Regional BKN dan Kantor Pusat BKN Jakarta,” sambung Ridwan.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa peserta SKB CPNS 2018 didominasi pelamar umum sebanyak 1.574.871 dan pada urutan kedua pelamar dari jalur khusus eks tenaga honorer K II sebanyak 4.554. Jumlah tersebut merupakan akumulasi hasil rekonsiliasi data hasil SKD dengan mekanisme Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 37 Tahun 2018 dan PermenPANRB Nomor 61 Tahun 2018. bal

Hasil Talent Pool 2018: Belum Maksimalnya Capaian Aspek Softskill

Thu, 12/06/2018 - 19:47

Jakarta – Humas BKN, Menyingung rata-rata capaian hasil penilaian kompetensi dan potensi tahap kedua yang digelar selama Juni – September 2018 kepada 1.262 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dari 110 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN Purwanto menyebutkan bahwa capaian pada aspek softskill belum menyentuh angka yang maksimal.
Hal senada juga diungkapkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam pembukaanya pada Rapat Koordinasi dan Penyerahan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator (Talent Pool) yang berlangsung pada Kamis, (06/12/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta. “Dari aspek intelektualnya mungkin mengalami peningkatan, tapi belum maksimal pada aspek softskill-nya,” tuturnya.

Dari capaian talent mapping keseluruhan (TP pertama dan kedua), Purwanto menyebutkan bahwa terhitung 3,74% dari total 2.194 (374 JPT Pratama dan 1.820 Administrator) yang telah mengikuti TP memiliki kompetensi dan potensi yang tinggi dan berpotensial untuk disiapkan sebagai pemimpin masa mendatang.

Pelaksanaan TP tahap kedua ini melibatkan 1.262 PNS dari 110 instansi pusat dan daerah yang terdiri dari 214 JPT Pratama dan 1.048 Pejabat Administrator di 14 Instansi Pusat, 10 Pemerintah Provinsi, 22 Pemerintah Kota, dan 64 Pemerintah Kabupaten.

Tercatat dari pelaksanaan TP tahap satu dan dua ini, total JPT Pratama dan Administrator yang telah diassess pada tahun 2018 mencapai 2.984 dari 2.500 target sasaran. nik/des

Targetkan Data Kompetensi Terintegrasi, BKN Siapkan Aturan Akreditasi Bagi Lembaga Assessment Pemerintah

Thu, 12/06/2018 - 19:37

Jakarta – Humas BKN, “Target integrasi data kompetensi ASN se-Indonesia masih menjadi tantangan untuk kita, terutama bagi BKN selaku pembina manajemen kepegawaian. Untuk itu, BKN akan mengambil langkah menyiapkan program akreditasi bagi seluruh lembaga Assessment Center (AC), khususnya di lingkup pemerintah. Saat ini Kedeputian Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN sedang menyusun Peraturan Badan Kepegawaian Negara-nya,” ungkap Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN Purwanto.

Rencana program tersebut disampaikannya pada Rapat Koordinasi dan Penyerahan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator (Talent Pool) dengan perwakilan Biro Kepegawaian dari 110 instansi penerima hasil TP yang berlangsung pada Kamis, (06/12/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Secara garis besar, Purwanto menyebutkan bahwa pentingnya akreditasi lembaga AC di lingkup pemerintah karena kebanyakan unit AC masih berada di bawah unit eselon III dan IV. Menurutnya, ada tiga indikator akreditasi AC yang akan dilakukan yakni mencakup dari aspek struktur, sumber daya manusia pengelola

AC, dan metode AC yang digunakan instansi. “BKN akan susun kurikulum-nya dan lakukan training lembaga pengelola AC,” tambahnya.

Berbicara kemanfaatan, Purwanto menyakinkan pengelola kepegawaian instansi yang hadir bahwa data integrasi kompetensi ini nantinya digunakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Selain menyasar JPT, Purwanto sedikit menerangkan bahwa pemetaan kompetensi juga sudah mulai dilakukan BKN kepada 100.000 ASN di level jabatan pelaksana. “Pemetaan 100.000 jabatan pelaksana mulai dilakukan tahun ini, namun masih belum tuntas karena BKN masih disibukkan dengan pelaksanaan CPNS 2018,” tutupnya. des

Presentasi Sidang KPLB: Pemerataan Akses TI di Wilayah 3T Indonesia Jadi Sasaran Kami

Wed, 12/05/2018 - 19:27

 

Jakarta – Humas BKN, “Pemerataan akses teknologi dan informasi di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal menjadi visi inovasi kami agar tidak ada lagi kesejangan akses TI di pelosok negeri,” ungkap Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Anang Achmad Latif, salah satu peserta Presentasi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) pada Selasa, (04/12/1990) di kantor Pusat BKN Jakarta.

Namun Anang tidak sendirian, presentasi prestasi kerja untuk KPLB tersebut juga dilakukan oleh 52 ASN dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada Kepala BKN dan Jajaran Pejabat Tinggi BKN sebagai bagian dari mekanisme pengajuan KPLB oleh instansi ke BKN selaku Pembina Manajemen Kepegawaian.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang memimpin presentasi KPLB tersebut menyebutkan bahwa prestasi kerja yang diusulkan haruslah berupa kategori kegiatan luar biasa yang berdampak. Usulan ini akan melewati tahapan berupa verifikasi administrasi, analisis prestasi, dan verifikasi di level pimpinan, seluruh proses ini merupakan bagian dari rangkaian pantas atau tidaknya sebagai penerima KPLB.

Tercatat peserta sidang presentasi KPLB terdiri dari 23 ASN Kemenkeu, 13 dari Kemenhub, 1 dari Kemenkopolhukam, 1 dari Kemnaker, 1 dari BKN , 2 dari BPPT, 1 dari LAN, 1 dari Kemkominfo, 1 dari Pemprov Papua, 1 dari Pemprov NTB, 1 dari Pemkab Lany Jaya, 1 dari Pemkot Tangerang, dan 1 dari Pemkab Blora. nik/des

ASN Bertugas Beri Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Baik secara Langsung Maupun Tidak

Wed, 12/05/2018 - 19:24

Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 107 peserta CPNS 2018 formasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (05/12/2018) mengikuti seleksi ke tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Selain di Kantor Pusat BKN, SKB CPNS BKN 2018 akan diselenggarakan hingga tanggal 10 Desember 2018 berlokasi di Kantor Regional BKN seluruh Indonesia.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana yang membuka pelaksanaan SKB tersebut menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, juga menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan tanggung jawab. Selain itu Bima juga menjelaskan bahwa nilai SKB tersebut akan diintegrasikan dengan nilai SKD, yaitu SKB sebanyak 60% dan 40% SKD. “Kerjakan sebaik mungkin, semangat berjuang untuk menjadi ASN yang akan memajukan Bangsa dan Negara, namun jika gagal jadikan sebagai pembelajaran,” jelas Bima.

Salah satu peserta SKB yaitu Leliyana Noviani mengaku lega setelah mengikuti salah satu tahapan SKB yaitu wawancara. Leli mengaku bahwa proses wawancara berjalan dengan lancar karena pewawancara mengajukan pertanyaan dengan jelas dan ramah, sehingga peserta tidak terlalu merasa gugup dan santai dalam mengjawab pertanyaan. “Interviewernya ramah-ramah, pertanyaan yang diajukan seputar kepribadian dan sesuai bidang jabatan formasi yang dilamar,” ujarnya.

Pada SKB CPNS BKN 2018 terdapat dua proses seleksi yaitu Seleksi Kompetensi Teknis Jabatan dan Psikometri dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang berlangsung sekitar 4 jam dan wawancara selama 30 menit. Dalam tahap wawancara, peserta akan menghadapi pewawancara yang terdiri dari Pejabat Eselon 2 dan Asesor dari Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom) BKN. Dalam pelaksanaan SKB CPNS 2018 tersebut, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf bersama Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) BKN Heri Susilowati, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan dan Kepala Biro Kepegawaian BKN Diah Kusuma Ismuwardani turut hadir memantau jalannya SKB CPNS 2018 untuk formasi BKN tersebut. kaw

ASN Harus Siap Berkolaborasi Hadapi Revolusi Industri 4.0

Wed, 12/05/2018 - 16:11

Jakarta-Humas BKN, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf menghadiri Seminar Making Indonesia 4.0 yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (03/12/2018). Seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi juga Lembaga Ketahanan Nasional tersebut adalah program penguatan kapasitas pemimpin Indonesia. Seminar tersebut bertujuan untuk menciptakan inovasi pada Bangsa Indonesia agar Indonesia menjadi lebih baik.

Seminar tersebut juga dihadiri oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir dan sejumlah Pejabat lain dari Kementerian/Lembaga Pusat dan Daerah serta perwakilan dari Institusi Pendidikan di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa saat ini Bangsa Indonesia harus mampu menghadapi Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 yang terintegrasi membuat pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi lebih efisien. Untuk menjadikan pekerjaan tersebut menjadi lebih efisien adalah melalui kolaborasi antara atasan dan bawahan. “Kita harus mengubah cara berfikir kita, jika ingin serius menghadapi 4.0,” tuturnya.

Dosen Senior Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika, Otto Scharmer yang menjadi narasumber pada seminar tersebut menjelaskan Teori U yang ia ciptakan, bahwa dalam menghadapi tantangan 4.0 masyarakat dituntut untuk melihat sepenuhnya (open mind), mengerti sepenuhnya (open heart), dan menerima sepenuhnya (open will). Hal tersebut harus dilakukan oleh ASN dengan berkolaborasi dalam menciptakan tata kelola 4.0 Awareness Based Collective Action (ABC) atau Pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Open Goverment and Open Data) berdasarkan eco-system atau kebutuhan masyarakat. “Anda tidak dapat memahami suatu sistem kecuali anda membuat sistem tersebut untuk melihat dan merasakan sendiri,” tuturnya.

Pada seminar tersebut Luhut juga menyampaikan bahwa kedepannya, program seperti pelatihan yang bertujuan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 akan dilaksanakan lebih masif lagi. Peserta pun bukan hanya dari Kementerian/Lembaga saja, tetapi juga akan merangkul berbagai pihak diantaranya dari kalangan partai politik dan lembaga swadaya masyarakat. kaw

Aturan PPPK Rilis, Tidak Ada Lagi Rekrutmen Tenaga Honorer Dalam Bentuk Apapun!

Mon, 12/03/2018 - 17:04

Jakarta- Humas BKN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi diterbitkan. Presiden RI Joko Widodo meminta agar instansi terkait memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian tenaga honorer.

“Dengan skema PPPK, saya tegaskan kepada seluruh instansi pusat dan daerah bahwa rekrutmen tenaga honorer tidak boleh lagi dilakukan dalam bentuk apapun,” terang Presiden pada puncak perayaan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu, (01/12/2018).

Presiden menuturkan bahwa aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK. Ia juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.

Seperti dilansir dari web setkab.go.id, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyampaikan bahwa regulasi PPPK merupakan salah satu aturan teknis dari turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang harus segera diterbitkan karena selain menyangkut penyelesaian tenaga honorer, juga mengakomodir aturan bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta.

Menurutnya fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini, dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.

Sebagai informasi, kebijakan PPPK diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut. Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. (des/humas-setkab)

Pelamar KKP Jalani SKB dengan CAT Serentak di 6 Kantor BKN

Mon, 12/03/2018 - 16:14

Jakarta – Humas BKN, Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dimulai serentak hari ini di enam titik lokasi kantor BKN yang tersebar (Kantor Pusat BKN Jakarta, Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg BKN II Surabaya, Kanreg III Bandung, Kanreg IV Makassar, dan Kanreg XII Pekanbaru).

Pantauan Humas BKN dari titik lokasi Kantor BKN Pusat, pelaksanaan SKB dengan CAT BKN tersebut diikuti 378 peserta.

Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Biro SDM KKP, Wiwin Satwiyani yang juga hadir pada pelaksanan SKB di tilok Kantor Pusat BKN menyampaikan bahwa tahapan SKB yang akan diikuti pelamar KKP meliputi SKB dengan CAT, Tes Psikologi Lanjutan, Tes Wawancara dengan User dan Pengamatan fisik bagi Jabatan Anak Buah Kapal.

Sebelumnya pada pengumuman pengadaan CPNS 2018, Wiwin menyampaikan ada 465 formasi yang dibuka di KKP, terdiri dari 318 formasi umum, 135 formasi cumlaude, 5 formasi untuk penyandang disabilitas dan 7 formasi putera/puteri Papua dan Papua Barat. “Hasil SKD dan waktu pelaksanaan SKB telah disampaikan kepada pelamar pada tanggal 29 November 2018 melalui Pengumuman Nomor B-1179/SJ/XI/2018 berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor K26-30/V202-6/95 tanggal 28 November 2018,” terangnya. sof/des

Lolos Seleksi Administrasi, 32 Pelamar Seleksi JPT Madya dan Pratama BKN Jalani Seleksi Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian

Sat, 12/01/2018 - 12:03

Jakarta-Humas BKN, Sebanyak 32 orang pelamar seleksi Jabatan Tinggi Madya dan Jabatan Tinggi Pratama BKN yang telah lolos seleksi administrasi, Sabtu (1/12/2018) mengikuti seleksi kompetensi teknis bidang kepegawaian menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN. Seleksi yang digelar di Gedung CAT Kantor Pusat BKN ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf.

Mereka yang mengikuti seleksi kompetensi teknis ini merupakan para pelamar untuk posisi 2 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya BKN, yakni Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang diikuti oleh 4 orang dan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yang diikuti oleh 6 orang. Sementara itu seleksi pengisi jabatan 2 JPT Pratama dibuka untuk jabatan Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum yang diikuti oleh 11 (lolos administrasi 12 orang namun 1 orang tidak hadir pada seleksi kompetensi teknis) dan jabatan Direktur Pengolahan Data yang diikuti oleh 11 orang.

Kepala Biro Kepegawaian BKN Diah Kusuma Ismuwardani kepada Tim Humas BKN menjelaskan dari keseluruhan peserta seleksi kompetensi teknis bidang kepegawaian akan diambil maksimal 6 peserta dari tiap-tiap jabatan,dengan kriteria peraih nilai tertinggi dari hasil perankingan, yang dapat mengikuti tahap selanjutnya yakni asesmen kompetensi managerial. “Asesmen akan digelar pada Senin dan Selasa (3-4/12/2018). Kemudian tahapan seleksi yang akan digelar setelah assesmen yakni seleksi Bahasa Inggris lisan dan tertulis, pembuatan makalah dan bahan presentasi, presentasi dan wawancara,” jelas Diah. dep

Tim Pelaksana Panselnas CPNS 2018 Selesaikan Proses Rekonsiliasi Data Hasil SKD 220 Instansi

Fri, 11/30/2018 - 13:06

Jakarta-Humas BKN, Setelah menyelesaikan proses rekonsiliasi data hasil SKD CPNS 2018 dari 417 minggu lalu, Tim Pelaksana Panselnas akan menyelesaikan 220 instansi lainnya pekan ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN selaku Koordinator Tim Pengolahan Hasil Pelaksana Panselnas Ibtri Rejeki di sela-sela kegiatan Rekonsiliasi Data Hasil SKD CPNS 2018, Kamis (28/11/2018) di Hotel Bidakara Jakarta. Proses rekonsiliasi data 220 instansi tersebut akan berlangsung hingga Jumat (29/11/2018).

Ibtri juga menyampaikan bahwa proses rekonsiliasi data hasil SKD ke 220 Instansi tersebut tetap menggunakan alur proses 4 level verval. Adapun beberapa hal yang diverval meliputi kesesuaian hasil SKD di lapangan. “Yang kami verval diantaranya meliputi kesesuaian berita acara pelaksanaan, kesesuaian peserta yang hadir mengikuti SKD, kesesuaian nilai yang diperoleh masing-masing peserta. Dalam hal ini kami hadirkan Pansel yang bertugas dan Pansel Instansi,” ujar Ibtri.

Hal berikutnya yang diverval menurut Ibtri adalah kesesuaian persyaratan formasi yang ada terhadap kualifikasi pelamar yang akan diputuskan dapat mengikuti SKB. Berikutnya juga disampaikan verval tentang bagaimana menentukan calon peserta SKB berdasar Permenpan 36/2018 (P1) dan Permenpan 61/2018 (P2). “Tim berupaya maksimal untuk menentukan keakuratan hasil SKD. Zero mistake harapan kami. Dan ini perlu waktu,” ujarnya. “Dan proses ini perlu sinergi antara BKN selaku Tim Pelaksana Panselnas dan Pansel Instansi untuk menyelesaikan proses rekonsiloasi data hasil SKD,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kabupatan Bangkalan, Mashud usai menyelesaikan rekonsiliasi menyatakan bahwa semua data dan dokumen yang sudah diterima Tim Pelaksana Panselnas sama persis dengan data yang di lapangan. “Data yang sampai ke Pelaksana Panselnas sudah sama ‘percis’ bukan cuma persis dengan data lapangan,” kelakarnya. Mashud menambahkan, setelah dilakukkan rekonsiliasi semua formasi dapat terpenuhi calon peserta SKB baik melalui P1 maupun P2. “Alkhamdulillah secara prinsip formasi dapat terpenuhi. Hanya satu formasi yang tetap kosong, karena tidak ada pelamarnya,” pungkas Mashud.

Dalam proses rekonsiliasi tersebut, untuk menjamin mutu dan menghindari resiko kesalahan, BPKP selaku Tim Quality Assurance Panselnas senantiasa setia mendampingi BKN selaku Tim Pelaksana Panselnas. Zero mistake is a must. bal

PNS Generasi Baru Birokrasi, Ujung Tombak Semangat Perubahan

Thu, 11/29/2018 - 21:57

Ciawi-Humas BKN, “Kita adalah generasi baru birokrasi negara Indonesia. Kita adalah ujung tombak dari semangat perubahan instansi masing-masing. Jangan pernah melupakan apa yang pernah kita lalui bersama di Pusat Pengembangan ASN BKN. Demikian yang disampaikan calon Analis Akuntabilitas Kinerja BKN, Juwari yang juga merupakan peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III angkatan VI dan VII, saat menyampaikan orasi ilmiahnya dalam Penutupan Kegiatan Program Pengembangan ASN Tahun 2018 dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III angkatan VI dan VII, Rabu (28/11/2018) di Pusbang ASN BKN Ciawi, Bogor.

Mengutip pidato Sultan Hamengku Buwono X, Juwari menuturkan bahwa sebagai generasi baru PNS Indonesia angkatanya menyadari sepenuhnya bahwa tugas yang ada di pundak mereka adalah sulit dan berat. Sebab menurutnya tugas tersebut menyangkut pertemuan jiwa barat dan timur agar dapat bekerjasama dalam suasana harmonis tanpa yang timur harus kehilangan pribadinya. “Saya bicara soal gap generasi di lingkungan birokrasi,” ujar Juwari.

Selain itu Juwari mengajak para CPNS sebagai darah segar birokrasi untuk melakukan perubahan. “Kita sebagai generasi penerus pun mempunyai tugas di pundak masing-masing. Yakni melakukan transformasi PNS dari pola lama ke pola baru. Jangan pernah berhenti belajar terus semangat demi negara kita tercita,” pungkas Juwari.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menegaskan kembali bahwa seorang PNS harus mempunyai motivasi untuk berinovasi agar dapat terus mengikuti perkembangan dunia global yang mana saat ini berada pada Industri 4.0. “Sebagai seorang PNS harus mempunyai padangan atau pemikiran bagaimana kondisi 25-30 tahun ke depan. Dan PNS yang harus diingat adalah seorang Abdi Negara dan sekaligus adalah abdi masyarakat,” tandas Kepala BKN.

Pusat Data Pusbang ASN mencatat bahwa sepanjang tahun 2018 ini telah menyelenggarakan Diklat bagi 2.760 PNS yang terdiri dari 1.604 PNS di lingkungan BKN dan 1.156 peserta yang berasal KLD. Diklat yang telah dilaksanakan meliputi: Pelatihan Kepemimpinan TK IV, Pelatihan Fungsional Kepegawaian, Pelatihan Teknis manajemen ASN, dan Pelatihan Dasar CPNS. Pusat Pengembangan ASN juga melakukan Inovasi program pengembangan baru diantaranya sharing session dan pemagangan. fie/bal

“Informasi yang Mengandung Kemanfaatan bagi Publik itu Jadi Incaran Pemberitaan Pers”

Thu, 11/29/2018 - 20:51

Palembang-Humas BKN, Berita yang mengandung kemanfaatan bagi publik atau mengandung news value tinggi menjadi incaran awak media. Pernyataan itu disampaikan Pimpinan Perusahaan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Ririn, saat menerima perwakilan tim Humas BKN Pusat dan pegawai Kantor Regional VII BKN Palembang yang melakukan kunjungan ke kantor pemberitaan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Kamis (29/11/2018), di Graha Tribun Sumsel, Palembang.

“Bagi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, news value menjadi acuan pertama dalam mempublikasikan sebuah kegiatan. Jika news value-nya tinggi maka pasti akan kami beritakan”, ujar Ririn.

Ririn menambahkan frame bad news is a good news kini tidak menjadi acuan dalam pemberitaan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. “Sebelum mengangkat sebuah informasi menjadi berita, kami mengukur seberapa news value yang dimiliki sebuah informasi. Kalo toh ada bad news, kami mengalkulasi dulu adakah kemanfaatan bagi publik jika informasi itu kami beritakan. Jika tidak, kami tidak akan memberitakan”.

Pada kesempatan itu, Manager Liputan Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, Hanafijal memberikan apresiasi kepada BKN atas suplai informasi kepegawaian yang diberikan kepada pers. “Kebutuhan publik atas informasi kepegawaian saat ini begitu tinggi. Kanreg VII BKN Palembang cukup sering mengundang kami u membagi informasi kepegawaian”. Menambahkan Hanafijal, Ririn menyebutkan cukup masifnya informasi kepegawaian yang diberikan BKN kepada awak Tribun Sumsel dapat dilihat dari seringnya informasi kepegawaian tayang dalam laman media Tribun Sumsel. “Ini saya cek di Tribun Sumsel, hampir tiap hari ada berita kepegawaian dari BKN,” kata Ririn sambil tersenyum.

Di bagian lain, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Biro Humas BKN, Sisti Harini mengatakan keterlibatan pers dalam memberitakan informasi kepegawaian juga berkontribusi pada terbangunnya kepahaman publik akan aspek-aspek kepegawaian. “Dengan tersampaikannya publik akan informasi kepegawaian yang benar, akan meminimalisasi publik terjebak pada informasi kepegawaian palsu atau hoax”. Sementara itu Kepala Sub Bagian Hubungan Media dan Antarlembaga Biro Humas BKN, Diah Eka Palupi berharap sinergisitas BKN dan Media Tribun Sumsel dapat terus terjaga dalam publikasi informasi kepegawaian kepada publik termasuk memahamkan publik agar hanya merujuk informasi kepegawaian pada situs-situs resmi milik instansi Pemerintah. dik

Songsong Era Industri 4.0, BKN Segera Luncurkan e-Office Versi 2

Thu, 11/29/2018 - 13:10


Jakarta – Humas BKN, Era industri 4.0 akan memberikand ampak yang signifikan pada proses bisnis dunia kerja, salah satunya proses bisnis di bidang administrasi perkantoran. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf saat membuka Sosialisasi e-Office versi 2 di ruang CAT Kantor Pusat BKN Jakarta, Kamis (29/11/2018).
Yusuf melanjutkan, dampak dari industri 4.0 tadi salah satunya adalah akan banyaknya kepintaran buatan yang akan menggantikan jenis-jenis pekerjaan yang saat ini eksis. “Banyak pekerjaan yang akan terdigitalisasi secara otomatis di era (industri 4.0), oleh sebab itu, Instansi Pemerintah, termasuk BKN, harus segera adaptif dengan dinamika tersebut,” ujarnya.


Yusuf menambahkan, “Dengan digunakannya aplikasi e-Office versi 2, proses bisnis administrasi perkantoran di BKN dapat naik kelas dan menunjang area perubahan reformasi birokrasi di BKN,” tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Umum BKN, Joko Subakti mengatakan jika aplikasi e-Office versi 2 yang akan segera digunakan tersebut merupakan pengembangan dari apliaksi sebelumnya. “Harapannya nanti dapat mempermudah proses bisnis administrasi perkantoran di BKN, termasuk kantor regional dan UPT BKN,” ujarnya.

Pada Puncak HUT ke-47 Korpri, Presiden: Pemerintah Selalu Berikan prioritas Untuk Tingkatkan Kesejahteraan ASN

Thu, 11/29/2018 - 12:57

Jakarta-Humas BKN, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyelenggarakan Festival Angklung dan Apresiasi Seni sebagai puncak acara dalam memperingati HUT ke-47 Korpri di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Pada HUT kali ini, Korpri memilih tema Korpri melayani, bekerja dan menyatukan bangsa dengan menyentuh 4 dimensi manusia yaitu olah rasa, olah rasio, olah raga dan olah ruh atau jiwa melalui 7 rangkaian kegiatan yang telah diselenggarakan dalam memperingati HUT ke-47 ini.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, para Pejabat serta sejumlah anggota Korpri dari Instansi Pusat maupun Daerah di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam Festival tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah selalu memberikan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui peningkatkan penghasilan serta dukungan terhadap jaminan kesehatan, perumahan dan pensiun. Selain itu Jokowi juga menyampaikan bahwa ASN harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan, serta menjaga akuntabilitas untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin berat. Untuk itu mulai tahun 2019, Pemerintah akan melakukan program besar-besaran untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) agar mampu menghadapi dan memanfaatkan peluang dari dunia dan teknlogi yang sedang berubah cepat. “Kepada seluruh anggota Korpri, saya ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-47, junjung tinggi Panca Prasetya Korpri dan teruslah berbakti untuk Ibu Pertiwi,” tutur Jokowi.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan bahwa pada usia ke-47, Korpri telah mendirikan lebih dari 100 Lembaga Konsultan Bantuan Hukum (LKBH) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan hukum kepada anggota Korpri yang memiliki masalah hukum dan karir. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota, Korpri juga mendirikan unit usaha seperti toko online Korpri yang bernama TokTok.id, Korprimart, Koperasi Korpri, dan Gampang umroh bareng Korpri. “Korpri akan semakin berkembang dengan terbang lebih tinggi, berlari lebih cepat dan melompat lebih jauh,” jelasnya.

Pada Festival tersebut, sejumlah tarian dan lagu-lagu Daerah di Indonesia dipersembahkan secara apik oleh 720 penari serta penyanyi dari berbagai Daerah. Selain itu, pada tahun 2019 akan diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional Korpri dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan menjadi tuan rumah. kaw

Sebelum SKB Diumumkan, Ada 4 Level Verval Hasil SKD CPNS 2018

Wed, 11/28/2018 - 18:53

Jakarta – Humas BKN, Merespons banyaknya pertanyaan peserta perihal hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2018, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Rabu (28/11/2018) menjelaskan terdapat empat level verval (verifikasi dan validasi) hasil SKD oleh BKN sebagai pelaksana Panselnas.


“Proses verval SKD pada level IV disupervisi oleh salah satu Pejabat Pratama di Lingkungan Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian BKN. Selanjutnya pada verval level III dilakukan oleh Pejabat Pratama unit kerja lainnya di lingkungan BKN. Sementara pada verval level II dilaksanakan oleh salah satu Deputi BKN; dan akhirnya verval level I di- approve oleh Kepala BKN selaku Ketua Pelaksana Panselnas. Zero mistake, itulah tujuan verval bertingkat ini,” tandas Ridwan.

Kepala Biro Humas Mohammad Ridwan. (dok.Humas)

Ridwan melanjutkan, proses verval masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung seluruhnya pada akhir November 2018. “Target pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) awal Desember, jadi BKN optimistis proses verval rampung bulan November ini,”pungkasnya.

Pantauan Humas BKN, hingga 28 November 2018 pukul 12.00 WIB, sedikitnya 33 (tiga puluh tiga) Instansi Pusat yang telah selesai diverval dan dapat diumumkan hasilnya di portal masing-masing instansi. ber/des/bal/mr

Terapkan SPIP dan ZI, BKN Targetkan Wilayah Bebas Bersih Melayani

Wed, 11/28/2018 - 17:58

Jakarta – Humas BKN, Sekretaris Utama (Sestama) BKN Supranawa Yusuf menyampaikan salah satu gol di lingkungan kerja BKN ke depan yakni mengimplementasikan zona integritas menuju wilayah bebas bersih melayani. Hal itu disampaikan Sestama saat membuka Workshop Manajemen Risiko dan Zona Integritas yang digelar di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Rabu, (28/11/2018).

Inspektur BKN A Darmudji. (foto: kis)

Dalam laporan penyelenggaraannya, Inspektur BKN A Darmudji juga mengimbau setiap unit kerja BKN untuk menyusun manajemen risiko sebagai salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dari aspek regulasi, SPIP diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Ada enam unsur SPIP yang diatur dalam UU tersebut yakni: lingkungan pengendalian; penilaian risiko; kegiatan pengendalian; informasi & komunikasi; dan pemantauan pengendalian internal.

Untuk penerapan zona integritas, Darmudji menambahkan kegiatan ini merupakan workshop kedua setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas antara Kepala BKN, Ketua Ombudsman dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pada workshop tersebut Kepala BKN Bima Haria Wibisana sudah menyampaikan bahwa penandatanganan piagam tersebut merupakan upaya untuk memastikan terlaksananya zona integritas di BKN di seluruh unit, baik di BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelayanan Teknis (UPT),” tambahnya.

“Penerapan SPIP dan zona integritas merupakan kegiatan yang saling berkaitan, PIC yang ditunjuk harus memiliki kepedulian untuk melakukan zona integritas,” tutupnya.

Kepada peserta perwakilan masing-masing unit kerja yang ditunjuk sebagai person of charge (PIC), Sestama BKN berpesan bahwa kegiatan ini merupakan workshop kedua. “Penerapan SPIP dan zona integritas merupakan kegiatan yang saling berkaitan, PIC yang ditunjuk harus memiliki kepedulian untuk melakukan zona integritas,” tutupnya. des

Pages