Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 2 hours 47 min ago

Kanreg III BKN Bandung Kembangkan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Paperless

Thu, 10/03/2019 - 15:10

Kepala Kanreg III BKN Bandung.

Bandung-Humas BKN, Kantor Regional III BKN Bandung menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelayanan Kepegawaian secara Paperless melalui Aplikasi Mang Asep, di Bandung pada Kamis (03/10/2019). Rapat yang diikuti oleh Kepala Instansi Pengelola Kepegawaian se-wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung ini juga merupakan ajang pemberian penghargaan bagi pengelola kepegawaian di daerah dalam memberikan pelayanan publik terbaik.

Supranawa Yusuf saat membuka rapat tersebut menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan poin penting dalam Reformasi Birokrasi (RB).

Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf saat membuka rapat tersebut menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan poin penting dalam Reformasi Birokrasi (RB). Sestama melanjutkan, reward dan punishment dalam sistem merit juga perlu dilakukan agar menciptakan fairness dalam memberikan pelayanan. “Kanreg III BKN Bandung telah cukup baik dalam mengimplementasikan RB dengan mengembangkan beragam inovasi guna mempercepat pelayanan kepegawaian,” ujar Sestama BKN.

Aplikasi Mang ASEP merupakan akronim dari Menuju ASN Berwawasan Global Aplikasi Sinkronisasi Elektronik Pegawai yang berbasis aplikasi secara keseluruhan dan paperless atau tanpa penggunaan kertas. Saat ini, aplikasi tersebut masih fokus kepada layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun. Sementara ke depannya dikembangkan untuk mendukung proses usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, mutasi dan proses kepegawaian lainnya. timkanregIII BKN/kaw

Lima Dasar Pertimbangan Rekrutmen CPNS Tahun 2019

Thu, 10/03/2019 - 10:08

Jakarta-Humas BKN, Pada gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) 25 September 2019 lalu, disampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 diperkirakan akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu pendaftaran akan dimulai pada bulan November, proses seleksi administrasi pada bulan Desember, dan seterusnya. Total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111, dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi, akan tetapi perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini.

Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan SDM menuju SMART ASN tahun 2020-2024

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan SDM menuju SMART ASN tahun 2020-2024 dalam menghadapi tantangan era industri 4.0 dan society 5.0. “Pembangunan SDM melalui kebijakan perencanaan SMART ASN tersebut juga sesuai dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, serta jabatan spesifik sesuai core business Instansi,” ujarnya. Ridwan juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mendasari pertimbangan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Formasi Kementerian/Lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang;
  2. Terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat, antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
  3. Anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan bulan Desember, sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit;
  4. Sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring baru guna menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018;
  5. Pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal, dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.

Oleh karena itu, Ridwan berharap agar masyarakat dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan. Masyarakat diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D. Selain itu, rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id. “Masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoaks seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini,” terang Ridwan. kaw

Dengan Peraturan BKN E-Lapkin, Target Kinerja ASN Bisa Lebih Maksimal

Thu, 10/03/2019 - 08:36

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Draf Peraturan BKN Penilaian Kinerja Pegawai ASN tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Aplikasi E-Lapkin hari ini Rabu (2/10/2019) di Harper Hotel. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto dalam laporannya menyampaikan apresiasi adanya E-Lapkin yang tujuannya untuk mendukung perwujudan merit sistem. “Seperti kita ketahui penilaian yang akuntabel Aparatur Sipil Negara harus sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2014,” ujarnya.

Lebih lanjut Haryomo mengungkapkan namun apabila melihat proses pelaporan hasil kinerja oleh masing-masing instansi baik di Pusat maupun Daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2017 hanya sekitar 25% saja yang belum melaporkan. Namun, pada tahun 2018 menurun menjadi sekitar 40%, sehingga hal itu menjadi permasalahan yang harus dievaluasi. Perlu adanya dukungan dari masing-masing pengelola kepegawaian baik instansi Pusat maupun Daerah,” ujarnya.

Haryomo pun melanjutkan bahwa pelaporan ini akan menjadi suatu bahan evaluasi bagi BKN ke depannya, karena BKN mempunyai target membuat database kepegawaian berskala nasional yang akurat untuk mewujudkan merit sistem. “Tahun 2020 kita harus bisa mewujudkan PNS yang unggul, handal, transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Bima Haria Wibisana dalam sambutannya juga menekankan berbagai hal untuk membuka pandangan para peserta tentang peningkatan kinerja yang dihadiri sekitar 19 Instansi Kementerian dan Lembaga dan Perwakilan semua Unit di lingkungan BKN. (foto: dey)

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam sambutannya juga menekankan berbagai hal untuk membuka pandangan para peserta tentang peningkatan kinerja yang dihadiri sekitar 19 Instansi Kementerian dan Lembaga dan Perwakilan semua Unit di lingkungan BKN. “Sebuah instansi seharusnya dapat mengukur value organisasinya, agar dapat dinilai eksistensi dari organisasi tersebut, jika kita tidak menghasilkan value maka tidak ada alasan lagi organisasi untuk mempertahankan kita sebagai pegawai, We must created values,” ucapnya.

Bima juga memaparkan kinerja ASN berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) untuk membangun instansi dan dikelola secara akuntabel sehingga bisa kita pahami values apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai target. “Yang dibutuhkan ASN saat ini bukan hanya kompetensi namun bagaimana bisa berkompetisi secara akuntabel,” tutup Bima.

Hadir sebagai Narasumber Direktur Peraturan Perundang-Undangan BKN Julia Leli Kurniatri dan sebagai Moderator diskusi Direktur Kinerja ASN BKN Neny Rochyany. “Tingkat partisipasi instansi Pusat dan Daerah belum maksimal dari tahun ke tahun. Permasalahannya belum diketahui, apakah karena pegawai tidak mengisi SKP atau karena petugas pelaporan kinerjanya yang belum melaporkan meskipun SKP individu sudah dilaporkan,” kata Neny dalam pengantarnya dalam FGD.

Leli memaparkan dalam materinya tentang draf Peraturan BKN tentang penilaian kinerja pegawai menyampaikan beberapa hal terkait substansi peraturan BKN “Peraturan BKN disusun dengan sistematika berikut Pedoman Pelaporan Kinerja PNS melalui E-Lapkin, Prosedur, Kewenangan Validasi Data, Validasi Data, Pembentukan Tim, Batas Waktu Pelaporan Kinerja PNS dan Sanksi,” kata Leli. “Rendahnya kepatuhan Instansi Pemerintah dalam menyampaikan Laporan Penilaian Kinerja PNS melalui E-Lapkin. Sehingga perlu diberikan sanksi untuk Instansi yang tidak melaporkan Laporan Penilaian Kinerja PNS,” Lanjut Leli.

Dengan dilaksanakannya kegiatan FGD ini diharapkan Direktorat Kinerja ASN dapat melayani dan memfasilitasi instansi-instansi yang sedang dalam pengembangan sistem penilaian kinerja dan Instansi dapat segera melaksanakan penilaian kinerja yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. dey/ary

“Kegiatan yang Dilaksanakan Unit Kerja Harus Mampu Menciptakan Value”

Wed, 10/02/2019 - 17:43

Foto: Kaw

Jakarta-Humas BKN, Perencanaan akan membuat kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, dalam Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan BKN di Jakarta Timur, Rabu (02/10/2019).

Kepala BKN melanjutkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di instansi semestinya tidak hanya berdasarkan tugas dan fungsi, namun juga harus menciptakan value melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik. Tahapan perencanaan tersebut terdiri dari instrumen dan substansi yang saling berhubungan guna mencapai tujuan instansi yang telah direncanakan. “Evaluasi perencanaan yang telah disusun dan gunakan cost seminimal mungkin,” ungkap Kepala BKN.

Foto:Kaw

Kepala Biro Perencanaan BKN, Heru Purwaka menyampaikan bahwa pada tahun 2020 BKN mendapatkan pagu anggaran sebesar 642,8 M, guna melaksanakan program prioritas bidang, lembaga dan kegiatan rutin. “Oleh karena itu, rapat ini digelar guna memastikan perencanaan disusun dengan baik agar pemanfaatan anggaran dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal”.

Rapat yang akan diselenggarakan hingga Jumat, 4 Oktober 2019 tersebut diikuti oleh 29 unit kerja di lingkungan BKN Pusat. Sedangkan untuk Kantor Regional BKN nantinya, kegiatan serupa akan dilaksanakan dengan menggunakan telaah online agar lebih efektif dan efisien. kaw