Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 26 min 43 sec ago

Sesma BKN: Belajarlah Tanpa Harus Diperintah

Mon, 08/13/2018 - 06:28

Batam – Humas BKN, “Belajar, belajar, belajar, tanpa harus diperintah,” ujar Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Usman Gumanti saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Pengadaan Barang Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan BKN, di Kota Batam, Jumat (10/8/2018).

Usman melanjutkan, perubahan aturan di bidang pengadaan B/J merupakan bentuk reformasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dulu kerap dibilang penuh Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Tujuan perubahan aturan pengadaan barang dan jasa adalah untuk menghapuskan metode pemilihan langsung menjadi pelelangan sederhana. Serta mendorong pelaksanaan e-announcement, e-procurement, dan e-catalogue,” terangnya kepada seluruh pengelola barang dan jasa di lingkungan Kantor Pusat dan Regional BKN.

Usman mengingatkan jika dalam pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa, negara tidak boleh rugi Rp. 1,- pun. (foto: ber)

Terakhir, kepada peserta yang hadir, Usman mengingatkan jika dalam pelaksanaan pengelolaan barang dan jasa, negara tidak boleh rugi Rp. 1,- pun.

Lintong Sinambela, yang menjadi pembicara dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) menekankan pentingnya melakukan implementasi terhadap pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

“Seluruh tahapan pengadaan barang dan jasa saat ini harus merujuk pada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan petunjuk teknis yakni Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa melalui penyedia,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pengelolaan BMN, pembicara yang hadir dari Kementerian Keuangan, Ahmad Sidik mengajak peserta yang hadir berdiskusi perihal permasalahan yang kerap terjadi.

“Permasalah yang kerap ditemui dalam mengelola BMN dapat diminimalisir apabila pengelolanya memperhatikan dan menjalankan seluruh aspek yang ada dengan benar. Mulai dari perencanaan dalam siklus pengelolaan BMN hingga integrasi sistem pengelolaan aset,” pungkasnya. ber

“Be A Civil Servant, to Serve the People and to Serve the Country”

Thu, 08/09/2018 - 09:57

Bogor-Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan kembali perlunya menanamkan jiwa melayani masyarakat dan melayani negara dalam jiwa seorang PNS. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN pada Penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Golongan II BPKP dan Bekraf di Pusbang ASN Bogor, Rabu (8/8/2015).

Be a civil servant, to serve the people and to serve the Country“. Demikian Kepala BKN mengarahkan para peserta Latsar. Menurutnya, semangat itu perlu terus ditumbuhkan dan dipupuk untuk momotivasi PNS agar selalu meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan prima. PNS, tegasnya, harus berjiwa melayani karena tugas utama PNS ialah melayani masyarakat. “Seseorang yang sudah memilih untuk menjadi PNS harus memiliki jiwa melayani, karena keberadaan PNS memang untuk melayani masyarakat,” kata Kepala BKN.

Sementara itu Kepala Pusbang ASN Ahmad Jalis, memaparkan mengenai Latsar CPNS yang dikembangkan Pusbang ASN saat ini. Ia membeberkan bahwa pihaknya menanamkan 4 ruh dalam agenda pembelajaran bagi para CPNS. Keempat ruh tersebut, menurutnya, meliputi: 1) Nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara; 2) Nilai profesi ASN ‘ANEKA’; 3) Bekerja dengan mind set pembelajaran whole of government, pelayanan publik dan manajemen ASN; dan 4) Aktualisasi.

Sedangkan ruh nilai profesi ASN ‘ANEKA’ itu, menurut Ahmad Jalis merupakan singkatan dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi. Kemudian ruh Aktualisasi, menurut Ahmad Jalis bahwa nilai-nilai yang sudah ditanamkan perlu diaktualisasikan sehingga dapat diwujudkan. “Bukan hanya sebatas angan, akan tetapi juga pelaksanaan,” pungkasnya.

Yang juga menarik dalam acara penutupan Latsar tersebut adalah adanya pemaparan hasil Aktualisasi dari CPNS BPKP Lugas Lukman Hakim. Lugas mempresentasikan hasil karya aktualisasinya selama mengikuti Latsar di Pusbang ASN. Dia menciptakan aplikasi Penyampaian Keluhan Pelaksanaan Diklat. Aplikasi tersebut menurut Lugas merupakan aplikasi android based. bal

Penilaian Potensi dan Kompetensi JPT dan Administrator di Kanreg IX BKN Jayapura

Tue, 08/07/2018 - 18:15

Jayapura − Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menghadiri sekaligus membuka Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang diikuti oleh 70 peserta. Acara tersebut berlangsung 7-9 Agustus 2018 di Kantor Regional IX BKN Jayapura., Selasa (7/8/2018).
Acara yang juga dihadiri oleh Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Purwanto tersebut bertujuan untuk pendayagunaan pejabat pada instansi masing-masing, antara lain kaderisasi, pengembangan kompetensi jabatan, dan upaya pengisian JPT secara cepat dan akurat.


Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Regional IX BKN Jayapura, Paulus Dwi Laksono Harjono menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai implementasi UU No. 5 Tahun 2014 yang mengatur tentang kebijakan dan pengelolaan ASN berbasis pada sistem merit dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mengatur tentang Manajemen Karir. “Setiap instansi bertanggung jawab atas pengembangan karir dan pengembangan kompetensi bagi pegawainya yang menekankan pada aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,”jelasnya. Migu/sifa

Dorong Percepatan Kaderisasi Pengisian JPT, BKN Gelar Penilaian Potensi dan Kompetensi bagi JPT Pratama dan Administrator di Kantor Regional Banda Aceh

Tue, 08/07/2018 - 18:10

Banda Aceh- Humas BKN, Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna membantu instansi daerah dalam penyusunan profil Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah dengan melaksanakan penilaian kompetensi sebagai dasar bagi instansi membangun talent pool dalam hal penyediaan data profil potensi dan kompetensi pejabat, melalui mekanisme penilaian yang objektif dan transparan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN menyelenggarakan penilaian potensi dan kompetensi untuk penyusunan Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator di Kantor Regional (Kanreg) XIII BKN Banda Aceh dan Kanreg IX BKN Jayapura.

Kepala Kanreg XIII BKN Banda Aceh , Makmur, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung mulai dari 7-10 Agustus 2018. “Kegiatan ini diikuti oleh 25 JPT Pratama dan 35 Administrator yang berasal dari 5 Kota di wilayah kerja Kantor Regional XIII” lapor Makmur.

Lebih lanjut, Makmur menjelaskan tujuan dilaksanakan talent pool JPT dan Administrator adalah untuk pendayagunaan pejabat pada instansi masing-masing, antara lain kaderisasi, pengembangan kompetensi pejabat, dan upaya pengisian JPT secara cepat dan akurat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti. Dalam sambutannya, Usman mengungkapkan bahwa hasil talent pool akan masuk dalam data potensi dan kompetensi yang dapat digunakan sebagai percepatan dalam proses pengisian jabatan terbuka” tuturnya.

Di tempat yang berbeda, Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga membuka kegiatan Talent Pool di Kantor Regional IX BKN Jayapura. Bima menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tegas menerapkan sistem merit dalam penerapan seleksi JPT. “Melalui assesment center, dapat diidentifikasi potensi dan kompetensi seseorang, dari tahap ini kita akan memiliki database jika akan melakukan promosi atau seleksi terbuka. Ditambah BKN juga akan melaksanakan pemetaan potensi dan kompetensi untuk jabatan pelaksana pada tahun ini secara bertahap, ini berguna utk mendapatkan gambaran pola karir dan pengembangan terhadap PNS tersebut.” pungkas Bima.

“PNS Profesional Harus Punya Tingkat Kompetensi Yang Baik”

Mon, 08/06/2018 - 22:48

Jakarta Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa untuk mejadi seorang PNS yang memiliki profesionalitas harus mempunyai tingkat kompetensi yang baik. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN di sela-sela Sosialisasi Pemetaan Kompetensi Pegawai Berbasis CAT dan Mekanisme Pendaftaran CPNS Terintegrasi Di Wilayah Kerja Kanreg V BKN, Senin (6/8/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala BKN juga menegaskan bahwa jika ada seorang CPNS sekalipun yang sudah mempunyai kompetensi yang baik berhak mendapatkan apresiasi. (foto: kis)

Kepala BKN juga menegaskan bahwa jika ada seorang CPNS sekalipun yang sudah mempunyai kompetensi yang baik berhak mendapatkan apresiasi. “Sebagian CPNS pasti ada yang sudah memiliki performa yang mumpuni. Sementara yang sudah senior, ataupun diklatnya sudah lebih dulu bukan berarti dapat dipastikan memiliki kemampuan kompetensi yang lebih baik dibandingkan para juniornya,” ujar Kepala BKN. Sehingga menurut Kepala BKN untuk memberikan penilaian kompetensi masing-masing diperlukan assessment center. “Assessment Center diperlukan kognitif, afektif dan asertif,” terang Kepala BKN.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN Purwanto menyampaikan bahwa manajemen ASN basisnya sistem merit. (foto: kis)

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN Purwanto menyampaikan bahwa manajemen ASN basisnya sistem merit. “Pemahaman merrit ini ada 3 hal: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja,” papar Purwanto. Dengan demikian menurutnya bahwa kualifikasi persyaratan dalam mengangkatan jabatan akan mencakup kompetensi dan juga performen kinerja.

Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta, Istatiatidah berharap bahwa moment itu akan memberi manfaat kepada semua penelola kepegawaian dan meningkatkan semangat akan pentingnya kedudukan, peran dan fungsi penelolaan SDM PNS. shi/bal

BKN Tandatangani Piagam Zona Integritas dan Piagam Pengawasan Internal

Mon, 08/06/2018 - 13:36

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas dan Piagam Pengawasan Internal, Senin (06/08/2018), di Kantor Pusat BKN.

Untuk Piagam Pencanangan Zona Integritas, penandatanganan dilakukan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana beserta saksi dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai, Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Tsani Annafari dan Sekretaris Deputi Reformasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Didit Noerdiatmoko. Turut serta menandatangani piagam tersebut Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya, Pratama dan Kepala Kantor Regional. Sementara untuk Piagam Pengawasan Internal ditandatangani oleh Kepala BKN dan Inspektur BKN. Keduanya dilakukan dalam acara Workhsop Manajemen Risiko Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa Workhsop dan penandatanganan Piagam tersebut merupakan upaya untuk memastikan dan menjamin terlaksananya zona integritas di BKN. (foto: don)

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyampaikan bahwa Workhsop dan penandatanganan Piagam tersebut merupakan upaya untuk memastikan dan menjamin terlaksananya zona integritas di BKN. “Zona integritas kali ini ditujukan untuk semua unit, baik di BKN Pusat, Kantor Regional dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di seluruh Indonesia. Adanya zona integritas mendorong dilakukannya perbaikan-perbaikan dalam proses dan pelaksanaan Manajemen Kepegawaian”.

Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Pertahanan Keamanan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Doddy Setiadi saat menyampaikan materi menambahkan bahwa setiap instansi harus dapat mendeteksi risiko sedini mungkin agar dapat mencapai 3E yaitu Efektif, Efisien dan Ekonomis. Pada kesempatan itu Doddy menyatakan dukungannya terhadap penandatanganan Piagam Zona Integritas di lingkungan BKN. “Zona integritas adalah bentuk komitmen untuk meningkatkan integritas. Bukan sebagai kepentingan, tetapi sebagai kebutuhan,” tambahnya. kaw

Didit Noerdiatmoko Sekretaris Deputi Reformasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB turut pula menandatangani Piagam Zona Integritas di lingkungan BKN.

BKN Jadi Bagian Sejarah Indonesia Dalam Pemecahan Rekor Dunia Dengan Poco-Poco

Mon, 08/06/2018 - 06:26

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) ikut ambil bagian dalam sejarah pencatatan Rekor Dunia Guinness World of Record (GWR) The Largest Poco-Poco Dance 2018 di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (05/08/2018).

Sebanyak 65.000 peserta dan 1.500 instruktur yang berasal dari berbagai kalangan dan berbagai usia mengikuti GWR Poco-Poco 2018 yang dilakukan secara serentak sepanjang jalan dari Monas hingga Thamrin-Sudirman.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang hadir didampingi oleh Ibu Negara, Iriana Joko Widodo memberikan sambutan dan semangat kepada seluruh peserta yang mengikuti GWR The Largest Poco-Poco Dance 2018. “Selamat berpoco-poco, semoga kita sehat, rakyat kita sehat, negara kita kuat,” ujar Jokowi.

Sebanyak 65.000 peserta dan 1.500 instruktur menari poco-poco di Silang Monas, sepanjang Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin hingga Senayan, pagi ini. Semua bergembira, semua menikmati. Tarian yang datang dari tradisi dan budaya Indonesia ini dinikmati dan dipelajari pula oleh masyarakat dunia. Selamat berpoco-poco semoga kita semua sehat. Rakyat kita sehat.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on Aug 4, 2018 at 10:21pm PDT

Kegiatan yang juga digelar dalam rangka memeriahkan dan menyambut Asian Games 2018 tersebut, dihadiri pula oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla didampingi Ibu Wapres Mufidah Jusuf Kalla, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani.

Dalam kegiatan GWR The Largest Poco-Poco Dance 2018 tersebut, berbagai gerakan Poco-Poco yang mewakili budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke ditarikan seluruh peserta, diawali dengan gerakan tarian dari Aceh yaitu Saman, kemudian diakhiri oleh tarian dari Papua. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Biro Kepegawaian BKN, Kuwadi, sebagai salah satu peserta yang mengikuti acara tersebut menyampaikan kesannya bahwa dengan adanya GWR The Largest Poco-Poco Dance 2018, masyarakat kembali antusias dengan Poco-Poco dan bersemangat melestarikan budaya Bangsa. “Semua terlihat antusias, kegiatan ini sangat bagus dalam melestarikan kebudayaan Indonesia,” tuturnya. kaw

Targetkan Zero Defect, BKN Optimalkan Persiapan Rekrutmen CPNS 2018

Fri, 08/03/2018 - 19:10

Jakarta- Humas BKN, “Mematangkan Persiapan Panitia dalam Proses Seleksi CPNS Tahun Anggaran (TA) Tahun 2018 merupakan harga mati. Hal-hal detil tak boleh luput dari perhatian kita”. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS melalui sistem CAT BKN pada Jumat (03/08/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala BKN.

Rapat tersebut merupakan konsolidasi panitia persiapan seleksi CPNS TA 2018 yang dihadiri sejumlah Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan juga Kepala Kantor Regional BKN seluruh Indonesia guna melakukan koordinasi terkait kegiatan besar yang akan dilaksanakan dalam beberapa waktu mendatang.

Sekretaris Utama BKN (depan).

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti mengimbau kepada seluruh peserta rapat agar dapat berkaca pada seleksi tahun sebelumnya sehingga dapat meminimalisasi hal-hal yang tidak semestinya terjadi. “Hindari kesalahan jika perlu hingga zero defect,” imbau Usman.

Selanjutnya, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto dalam paparannya menyampaikan, setidaknya terdapat 14 tim yang sudah dibentuk guna menyukseskan kegiatan ini. “Tim yang sudah dibentuk ditambah dengan perwakilan Kantor Regional BKN seluruh Indonesia. Saat ini tim-tim tersebut sedang melakukan pematangan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 guna mewujudkan keselarasan dalam proses kerja mendatang,” tambah Haryomo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, Sabar Parlindungan Sormin turut menjelaskan bahwa saat ini persiapan sistem pendaftaran yang sudah dibangun mencapai angka 80%-95% dan ke depan akan disediakan helpdesk yang digawangi tim Humas BKN sebagai salah satu call centre dan wahana konsultasi terkait penerimaan CPNS. iin

Matangkan Kesiapan Rekrutmen CPNS TA 2018, BKN Hadiri Rapat Bersama Tim Pokja dan QA Panselnas

Fri, 08/03/2018 - 06:09

Jakarta-Humas BKN, Senantisa menyajikan pelaksanaan kerja yang lebih baik menjadi komitmen Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, termasuk dalam hal rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

(foto: kis)

Memenuhi undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan kesiapannya untuk menyelenggarakan penerimaan CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018, Kamis (2/8/2018), di Kantor Kemenpan RB. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menjelaskan, “Siang tadi, kami memaparkan kesiapan BKN untuk pelaksanaan seleksi CPNS 2018 di hadapan Tim Besar Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) di Kementerian PANRB di antaranya Tim Teknis Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan, Pokja Pengamanan Teknologi, Pokja Audit IT dan Quality Assurance (QA) Panselnas”.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan. (foto: kis)

Pada kesempatan itu, sambung Ridwan, BKN memaparkan kesiapan infrastruktur yang berada di bawah pengelolaan BKN di antaranya Portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan sistem Computer Asissted Test (CAT) dalam mendukung rekrutmen CPNS yang obyektif dan akuntabel. “Perlu kami sampaikan bahwa Portal SSCN kini telah diperbaiki menjadi lebih user friendly berkat adanya self guided mechanism yang akan meminimalisasikan kesalahan memilih formasi berdasarkan latar belakang pendidikan. Calon pendaftar juga akan diberikan informasi real time tentang jumlah pelamar pada formasi tertentu dan K/L/D tertentu”.

Dengan kondisi ini, sambung Ridwan, calon pelamar diharapkan akan semakin dimudahkan melakukan pendaftaran saat penerimaan CPNS 2018 telah diumumkan secara resmi oleh Pemerintah.

Ridwan menambahkan, BKN telah mengantongi 134 titik lokasi untuk kepentingan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan CAT BKN. Namun, dia menekankan, jumlah tersebut masih tentatif dalam arti bisa berubah mengikuti kebutuhan perkembangan yang ada. dep/bal/kis

Ismail Hadisoebroto Dilogo Raih Anugerah BIA 2018

Thu, 08/02/2018 - 23:53

Jakarta – Humas BKN, Ismail Hadisoebroto Dilogo raih Anugerah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Innovation Award (BIA) Tahun 2018 atas karya nyatanya di Bidang Inovasi Teknologi Kesehatan, Kamis (2/8/2018), di Kantor BPPT, Jakarta.

Kepala BPPT, Unggul Priyanto mengungkapkan BIA Award ditujukan untuk menjadi pendorong dan pemotivasi agar inovasi dapat lebih meningkatkan karya dan menjadi panutan bagi setiap insan teknologi.

“Penganugerahan BIA tahun ini merupakan lembaran sejarah baru, karena merupakan kali pertama dan melengkapi dua penghargaan yang sebelumnya ada, yakni Perekayasa Utama Kehormatan (PUK) dan Bacharuddin Jusuf Habibie Technology Award (BJHTA),” jelas Unggul.

Lebih lanjut, Unggul merinci jika anugerah BIA juga diberikan pada kategori perusahaan, di mana tahun ini menjadi milik PT Pindad (Persero), yang telah berhasil mengembangkan inovasi di Bidang Teknologi Pertahanan dan Keamanan.

“Semoga BIA 2018 dapat memantik tumbuhnya inovasi di bidang teknologi oleh anak bangsa lainnya,” pungkas Unggul.

Kepala Bagian Publikasi dan dokumentasi BKN, Sigit Pramuharjo yang turut hadir menyaksikan penyerahan anugerah mengatakan jika dirinya sangat mengapresiasi acara tersebut.

“Ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada anak bangsa yang berprestasi. BKN sangat mendukung sekaligus bangga bisa turut menyumbang performer melalui seni tari dari Kantor Regional XII BKN Pekanbaru,” tutupnya. sig/end/ber

Promosi Capaian Riset dan Inovasi Anak Bangsa Perlu Libatkan Humas Pemerintah

Thu, 08/02/2018 - 19:51

Jakarta – Humas BKN, Untuk menggeliatkan publikasi hasil riset dan inovasi berbasis teknologi karya anak bangsa yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) kepada publik, jajaran Humas Pemerintah Kementerian/Lembaga (K/L) diminta ikut terlibat mempopulerkan karya-karya tersebut.

Melalui forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), yang digelar Kamis, (02/08/2018) di Hotel Aryaduta Jakarta Kementerian Ristekdikti secara khusus mengundang Humas K/L untuk melakukan dialog bersama perihal Kebijakan dan Program Ristekdikti dalam mendukung penguatan riset dan inovasi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ristekdikti Ainun Naim pada opening ceremonial menyampaikan bahwa pentingnya hasil riset dan inovasi di Bidang Teknologi ini populer di mata publik, secara khusus diharapkan mampu meningkatkan riset dan inovasi berbasis teknologi semakin berkembang di Indonesia. “Hasil riset dan inovasi di bidang teknologi masih terbilang minim baik dari sisi kuantitas dan kualitas, di samping kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) semakin dinamis. Membangun Iptek menuju industri 4.0 ke depan membutuhkan Humas yang bergerak secara enerjik dalam membantu program pemerintah,” ajaknya.

Secara khusus Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik Ristekdikti Nada Darmiyanti mengapresiasi gerakan Humas Pemerintah di era Pemerintahan kini yang semakin baik. Untuk itu Nada juga menyampaikan hal serupa bahwa Humas Pemerintah memegang peran penting untuk ikut menginformasikan program baik dari Pemerintah seperti hasil riset dan inovasi di bidang teknologi ini. dey/des

Kepala BKN: Dalam 4 Tahun Ke Depan ASN Harus Beralih Ke Era Digital

Thu, 08/02/2018 - 12:48

“Imas Sukmariah Kepala Kantor Regional 3 Bandung”. doc by Wd

Bandung-Humas BKN, Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam 4 tahun ke depan harus beralih dari dunia layanan manual ke era layanan digital bidang kepegawaian. Hal itu dimaksudkan untuk penetrasi Human Capital Management dalam Era 4.0 menuju World Class ASN. Harapan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam acara Pelatihan Penataan dan Managemen Kinerja ASN se-Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung, di Hotel Ibis Bandung Jawa Barat, Rabu (1/8/2018). Kegiatan itu diikuti oleh 40 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Prov. Jawa Barat dan Banten

Lebih lanjut Kepala BKN menyampaikan bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dimulai dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Menurutnya, CPNS yang direkrut hendaknya tidak lagi diperuntukkan mengisi pekerjaan teknis semata, akan tetapi juga dipersipkan untuk mengisi kepemimpinan di masa depan. “Oleh sebab itu diperlukan perlakuan dan kualifikasi yang berbeda ketika melakukan rekruitmen pegawai. Setiap organisasi harus bisa melihat future government,” ujar Kepala BKN.

doc by Wd

Menyinggung soal kebutuhan pegawai, Kepala BKN meminta pihak terkait untuk menghitung dengan cermat dan teliti mengenai penghitungan kebutuhan pegawai juga mempertimbangkan penerapan digital innovation. “Seharusnya dengan pemanfaatan teknologi, kebutuhan SDM akan berkurang. Semua harus disiapkan dari sekarang, kata Kepala BKN. Lebih jauh Kepala BKN menilai bahwa perencanaan SDM harus dilakukan dengan baik. “Tidak seperti selama ini. Masih terjadi kebutuhan untuk pengisian jabatan yang lowong, banyak instansi yang tidak memiliki pegawai dengan kualifikasi jabatan yang dibuthkan,” tegas Kepala BKN.

Kepala BKN juga memaparkan bahwa saat ini manajemen ASN tidak hanya berkutat pada masalah kompetensi saja. “Kita juga mempunyai masalah dengan redistribusi, tenaga guru dan kesehatan misalnya,” beber Kepala BKN. Untuk mengatasinya, menurut Kepala BKN bahwa jalan yang paling mudah untuk mencukupi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di masa yang akan datang tidak perlu lagi diisi oleh PNS. “Akan tetapi profesi tenaga guru dan kesehatan sebaiknya diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) seperti pada negara-negara maju,” ungkap Kepala BKN.

Sementara itu dalam keempatan yang sama Kepala Kantor Regional (Kanreg) III BKN Bandung Imas Sukmariah mengharapkan bahwa para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Prov./Kab./Kota dan Instansi Vertikal se-Wilayah kerja Kantor Regional III BKN di wilayah Prov. Jawa Barat dan Banten dapat memahami strategi penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Khususnya dalam pelaksanaan redistribusi ASN, memahami best practise tentang implementasi manajemen kinerja dan perbandingan best practise (praktek terbaik) dalam pengembangan SDM. Oleh sebab itulah mereka kami undang untuk mengikuti kegitan pelatihan ini,” pungkas Imas. Ags/Wd

Pegawai MA Jalani Pemetaan Kompetensi Melalui Assesment Center BKN

Wed, 08/01/2018 - 14:07

Jakarta- Humas BKN, Sebanyak 115 pegawai Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang terdiri dari 96 Pejabat Pelaksana dan 19 Pejabat Pengawas mengikuti pemetaan potensi dan kompetensi melalui Asessment Center BKN pada Rabu (01/08/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh para pegawai MA dari lingkungan pusat, namun dalam waktu yang akan datang juga akan diikuti oleh para pegawai MA yang berasal seluruh Indonesia, di mana pelaksanaannya akan berlangsung secara bertahap.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Program Kegiatan Penilaian Kompetensi, Sua Wijaya menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penilaian kompetensi dengan menggunakan metode sederhana bagi pejabat pengawas dan penilaian potensi yang diberlakukan bagi pejabat pelaksana. Adapun tujuan diadakannya pemetaan ini adalah untuk mengetahui realitas kompetensi yang dimiliki para pengisi jabatan dengan kompetensi yang diharapkan dari sebuah jabatan.

Sua Wijaya menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam kegiatan ini. (foto: mia)

Lebih lanjut Sua mengungkapkan Assessment Center BKN akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik. “Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan melakukan pengembangan terkait substansi dan metode yang digunakan sehingga data yang dihasilkan dapat lebih akurat dan dapat terus dipercaya oleh publik sebagai Assessment Center yang kredibel,” tambah Sua.

Hanizar, selaku Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Pegawai pada Mahkamah Agung RI. (foto: mia)

Dalam kesempatan itu, Hanizar, selaku Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Pegawai pada Mahkamah Agung RI menyampaikan harapan hasil yang didapatkan dari pemetaan potensi dan kompetensi ini dapat menjadi dasar bagi instansi dalam memetakan pegawai sesuai kebutuhan organisasi dan potensi yang dimiliki masing-masing individu. “Kami percaya Assessment Center BKN merupakan unit penilaian potensi dan terbaik dan memiliki fasilitas lengkap sehingga hasil pemetaan kompetensi dan potensi diharapkan mampu menjadi dasar dalam memetakan pegawai secara tepat sasaran untuk kedepannya” pungkasnya. iin

BKN Targetkan Partisipasi Aktif dalam Keterbukaan Informasi Publik

Wed, 08/01/2018 - 14:07

Jakarta – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang ikut berkontribusi dalam target Pemerintah dalam keterbukaan informasi publik. Target skala nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019 dengan menargetkan 75% partisipasi aktif 470 Badan Publik di Indonesia yang terdiri dari 34 Kementerian, 45 Lembaga Negara dan LPNK, 34 Pemerintah Provinsi, 135 Perguruan Tinggi Negeri, 96 Lembaga Non Struktural, 111 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan 16 Partai Politik.

Mengawali langkah target pencapaian tersebut, Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai lembaga pengawas keterbukaan informasi publik mengundang seluruh Badan Publik untuk melakukan tahap awal monitoring dan evaluasi (Monev) tingkat partisipasi Badan Publik yang digelar pada hari Rabu dan Kamis (1 – 2 Agustus 2018) di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Jakarta.

Kepada perwakilan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang hadir, Ketua KIP Gede Naraya menyampaikan bahwa rangkaian Monev PPID akan digelar hinggar akhir bulan Agustus 2018 dan hasilnya akan diserahkan sebagai laporan kepada Presiden.

Ketua KIP Gede Naraya menyampaikan bahwa rangkaian Monev PPID akan digelar hinggar akhir bulan Agustus 2018. (foto: kis)

“Dengan pertemuan awal menuju Monev ini, diharapkan partisipasi seluruh Badan Publik dapat meningkat dan memenuhi target nasional 75% yang ditetapkan Pemerintah dalam RPJMN,” ajak Gede.

Cecep Suryadi juga menambahkan bahwa Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik. (foto: kis)

Salah satu komisioner KIP Cecep Suryadi juga menambahkan bahwa Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. des

CPNS 4 Institusi Pemerintah Pusat Studi Lapangan Tentang Tugas dan Fungsi ASN ke BKN

Wed, 08/01/2018 - 13:48

Jakarta-Humas BKN, Para peserta Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertahanan RI, Mahkamah Konstitusi RI, Kemenko Maritim dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengunjungi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (01/08/2018).

Kunjungan tersebut diselenggarakan dalam rangka memberikan pembekalan kepada para CPNS melalui studi lapangan.

Kepala Bidang Opsdiklat Pusdiklat Tekfunghan Badiklat Kemhan, Kolonel Adm Sarma Balige Panjaitan, menyampaikan kepada peserta yang berjumlah sekitar 120 orang tersebut agar bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan Studi Lapangan di BKN dan memahami nilai-nilai positif yang diperoleh dari Studi Lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan saat menyampaikan paparan materi tentang Manajemen ASN dan Konsep The Whole Government mengingatkan peserta untuk tetap menjaga Netralitas dalam memasuki tahun politik. “Sesuai dengan salah satu fungsi ASN yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus memahami enam aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin ASN yang sudah dijelaskan dalam Siaran Pers BKN,”jelasnya.

Mohammad Ridwan juga berpesan kepada para peserta Latsar untuk terus berkompetisi menjadi yang paling baik, paling cepat dan paling tangkas serta dapat mewujudkan kolaborasi yang baik antar-instansi Pemerintah. “Siapkan mentalitas untuk menjadi yang terbaik dan siap menerima perbedaan, karena kita bekerja bersama-sama, ”tuturnya. ika/dep

Integritas PNS Jadi Faktor Kunci Wujudkan Kedisiplinan Kerja

Tue, 07/31/2018 - 17:59

Jakarta- Humas BKN, Berdasarkan sidang Bapek (Badan Pertimbangan Kepegawaian) yang diselenggarakan pada 30 Juli 2018 lalu, setidaknya terdapat 18 PNS yang berasal dari instansi pusat maupun daerah yang dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (PDHTAPS) dan 3 PNS yang diberikan sanksi turun pangkat selama 3 tahun. Adapun penyebab pemberhentian tersebut di antaranya adalah akibat tidak masuk kerja selama lebih dari 46 hari, menjadi calo CPNS, penyalahgunaan narkotika, melakukan Pungli, pemalsuan dokumen CPNS, cerai tanpa izin pejabat yang berwenang, hingga melakukan penggelapan uang biaya nikah.

Menanggapi permasalahan tersebut, Andi Anto selaku Asisten Sekretaris Bapek, saat ditemui tim Humas BKN pada Selasa (31/07/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta, mengatakan bahwa dalam hal ini, peran atasan langsung sangat diperlukan dalam melakukan pembinaan disiplin pada PNS “Seharusnya jika ada PNS yang tidak masuk bekerja selama 5 hari saja tanpa keterangan, sudah harus dilakukan pembinaan dan teguran kepada yang bersangkutan”, tegas Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Andi menambahkan bahwa komitmen dan integritas PNS juga harus ditegakkan mengingat hal itu merupakan salah satu kunci dalam penerapan disiplin sehingga hal-hal serupa terkait pelanggaran disiplin PNS tidak terulang lagi.

Andi menambahkan, salah satu ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 39, sebelum seseorang diangkat menjadi PNS, harus dilakukan sumpah/janji yang dilakukan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sumpah/janji tersebut seharusnya dilaksanakan dan mewujud dalam kedisiplinan kerja. iin

BKN akan Lakukan Pemetaan Kompetensi Terhadap 100.000 ASN Pelaksana

Wed, 07/25/2018 - 23:59

Jakarta – Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana bersama seluruh komponen unit kepegawaian Kementerian/Lembaga Instansi Pusat melakukan diskusi kerja pembahasan program rencana pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya akan digelar tahun ini. Kepala Pusat Pengembangan Rekrutmen ASN Heri Susilowati dalam laporannya menyampaikan pemetaan kompetensi yang akan digelar menyasar 100.000 ASN pada level pelaksana dengan menggunakan metode computer assisted test (CAT BKN). Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi Pemetaan Kompetensi Pegawai Berbasis CAT dan Mekanisme Pendaftaran SSCN Terintegrasi, Rabu (25/7/2018) di Aula Gedung I Kantor Pusat BKN. Heri merincikan pelaksanaan pemetaan prefensi kompetensi ASN jabatan pelaksana ini diagendakan mulai pertengahan tahun 2018 dan akan dilangsungkan di BKN Pusat, Kantor Regional dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN yang tersebar.

Kepada perwakilan unit kepegawaian K/L Pusat, Kepala BKN menjelaskan dua komponen tes yang akan ditetapkan pada pemetaan kompetensi 100.000 ASN jabatan pelaksana yaitu Computer Based Situational Test (CST) dan Competence Preference Questionnaire (CPQ). “CST menyasar pengukuran potensi kompetensi assessee dalam melakukan tugas dan CPQ untuk mengukur preferensi assessee untuk menampilkan kompetensi dalam kesehariannya,” ujar Bima.

“CST menyasar pengukuran potensi kompetensi assessee dalam melakukan tugas dan CPQ untuk mengukur preferensi assessee untuk menampilkan kompetensi dalam kesehariannya,” ujar Bima. (foto: kis)

Selain pembahasan perihal rancangan pelaksanaan pemetaan kompetensi 100.000 ASN jabatan pelaksana, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Iwan Hermanto pada kesempatan itu menjelaskan petunjuk tentang mekanisme Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) terintegrasi yang nantinya akan digunakan sebagai satu-satunya portal penerimaan CPNS. des

Lantik Pejabat Baru, Kepala Kantor Regional V Jakarta Harapkan Perubahan Cepat

Wed, 07/25/2018 - 12:39

Jakarta-Humas BKN, “Target perubahan pada sebuah instansi harus dibarengi dengan penyesuaian yang cepat dalam diri SDM yang bekerja di dalamnya”, ujar Kepala Kantor Regional (Kanreg) V BKN Jakarta, Istati Atidah dalam acara pengambilan sumpah jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di lingkungan Kantor Regional Kanreg V Jakarta pada Rabu (25/07/2018) di Ruang Rapat Utama Kanreg V. Acara dihadiri oleh Kepala Biro Kepegawaian BKN Pusat, Diah Kusuma Ismuwardani, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja, Paryono beserta beberapa perwakilan pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kanreg V Jakarta.

Dalam sambutannya Istati mengatakan dengan adanya pensiun yang masif di tahun 2019 nanti, dirinya berharap semua Pejabat yang dilantik dapat langsung menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi di dalam instansi dan berkompetensi secara baik dan benar demi terciptanya roda instansi yang selalu bergerak maju.

Terakhir Istati mengucapkan selamat kepada 10 pejabat baru yang di lantik yaitu 2 Pejabat Administrator, 4 Pejabat Pengawas dan 4 Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian. “Setelah promosi ini, pelaksanaan kerja di instansi kita semoga menjadi lebih baik, cepat dan akurat. Selain itu, saya tekankan bagi pelanggaran apapun dalam berkinerja akan saya beri tindakan tegas,” tutup Istati. dey

Dorong Instansi Terapkan Penilaian Kinerja Sesuai Ketentuan, Direktorat Kinerja ASN BKN Gelar Monev di 200 Instansi

Mon, 07/23/2018 - 07:50

Tim BKN Pusat (depan tengah dan kiri) melakukan penggalian informasi dalam rangka Monev Penilaian Kinerja PNS kepada perwakilan Pejabat Pemkot Singkawang.

Bengkayang-Humas BKN, Dalam rangka mendorong instansi untuk menerapkan penilaian kinerja sesuai dengan ketentuan, Direktorat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) penilaian kinerja PNS sejak tahun 2015.

Dalam catatan Direktorat Kinerja ASN BKN, sejak tahun 2015 hingga saat ini Monev telah dilakukan terhadap 200 instansi, termasuk di dalamnya yang digelar terhadap 36 instansi di tahun 2018 ini, tepatnya dalam kurun waktu 4 Juni hingga 20 Juli 2018.

Salah satu instansi yang menjadi lokus untuk Monev pada tahun 2018 ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Pemerintah Kota Singkawang, Kalimantan Barat, tepatnya terhadap 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada masing-masing instansi daerah tersebut. Secara keseluruhan, Monev digelar pada Kamis (19/7/2018) pagi hingga petang.

  1. Dalam Monev yang di lakukan terhadap 6 OPD tersebut, ditemukan data terkait sejumlah hal, di antaranya yakni :
    Sejumlah OPD telah tertib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) secara berjenjang namun proses monitoring dan pelaporan pencapaian target kinerja SKP hanya dilakukan sekali dalam setahun;
  2. Belum semua OPD menyusun indikator kinerja SKP untuk mengukur kualitas atau mutu sebuah kegiatan;
  3. Belum semua OPD membangun sistem aplikasi penilaian kinerja;

Berkenaan dengan itu, Direktur Direktorat Kinerja ASN BKN, Neny Rochyany pada Jumat (20/7/2018) kepada Tim Humas BKN mengatakan “Monev ini sejatinya bertujuan untuk memotret lebih dekat instansi baik dalam lingkup pusat maupun daerah dalam menerapkan penilaian kinerja PNS sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil monitoring sementara dari sejumlah lokus, masih ditemukan penilaian kinerja PNS hanya untuk memenuhi proses administrasi kepegawaian antara lain untuk kenaikan pangkat dan pensiun. Penilaian kinerja bukan digunakan sebagai pendukung untuk mewujudkan pola karir PNS. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pelaporan kinerja PNS di Instansi Pusat dan Daerah yang masih rendah”.

Berdasarkan hasil pengolahan data di Direktorat Kinerja ASN BKN, melalui aplikasi e-Laporan Kinerja ASN Nasional (e-Lapkinas), lanjut Neny, instansi yang telah melaporkan penilaian kinerja PNS pada 2017 berjumlah 279 instansi dari 624 instansi yang semestinya melaporkan atau 45 %. “Sementara untuk tahun ini kami baru menerima laporan dari 244 instansi atau baru 39,1% dari total instansi yang seharusnya mengirimkan laporan kinerja PNS. Diharapkan sampai akhir tahun ini 100% instansi telah melaporkan penilaian kinerja PNS-nya dengan lengkap .
Kami berharap para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk concern dalam menerapkan penilaian kinerja tersebut sebagai salah satu aspek yang penting dilakukan dalam manajemen PNS”.

Direktorat Kinerja ASN, sambung Neny, akan terus melakukan advokasi kepada Instansi Pusat maupun Daerah agar menerapkan penilaian kinerja PNS sebagai bagian dari penilaian kinerja instansi. dep

Serahkan Hasil Nilai Penilaian Potensi dan Kompetensi, BKN Harapkan Memicu Perubahan Instansi

Fri, 07/20/2018 - 17:37

Jakarta-Humas BKN. “Apa yang menjadi aset paling penting dalam suatu organisasi?”, Ucap Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam pembukaan Rapat Koordinasi dan Penyerahan Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan Administrator yang berlangsung di Aula BKN Pusat Jakarta pada Jumat (20/07/2018)

Lebih lanjut Bima menjelaskan terkait pertanyaan yang dilontarkannya, menurut Bima Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset paling berharga dalam sebuah instansi, namun dalam kenyataannya masih banyak sekali instansi baik pusat maupun daerah yang memikirkan pengembangannya. “Dalam suatu organisasi kalau ada pemotongan anggaran, maka yang dipotong terlebih adalah hal berkaitan dengan pengembangkan SDM.

Pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi (Talent Pool) pada JPT Pratama dan administrator hari ini merupakan tahap pertama yang sudah berlangsung sejak Maret hingga Mei 2018 lalu dan diikuti oleh 5 Pemerintah Provinsi, 11 Pemerintah Kabupaten dan 10 Pemerintah kota yang ada di Indonesia.

Kepala Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi dalam Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Christina Nailiu saat menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan talent pool menyampaikan bahwa tujuan dilakukan assestment ini adalah untuk menyusun talet pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan administrator serta membangun database yang berbasis kepada aspek potensi dan kompetensi baik bagi instansi masing-masing maupun database BKN dalam menerapkan sistem informasi kepegawaian yang berbasis kompetensi yang terintegrasi. Selanjutnya christina menjelaskan bahwa dengan adanya talent pool ini, instansi memiliki database yang dapat digunakan dalam pengisian jabatan, pengembangan kompetensi, serta pengembangan karir pegawai. “laporan hasil penilaian potensi dan kompetensi ini dapat digunakan sebagai bahan dalam proses seleksi calon JPT, sehingga peserta yang telah mengikuti talent pool di JPT tidak harus mengikuti penilaian uji kompetensi manajerial sosio kultural pada saat seleksi terbuka dalam pengisian JPT” jelas christina

Dalam kesempatan yang sama, Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa saat ini BKN sedang mengembangkan Talent Management dari hasil-hasil asessment ini, dimana hasilnya nanti akan menjadi cluster kompetensi/rangking dalam menentukan penempatan seseorang yang sesuai yang sifatnya terbuka dan kesemuanya itu mengarah pada system merit. “Kembangkan SDM dengan penunjang, salah satunya dengan cara membuat data analisa diklat apa saja yang dibutuhkan dan melihat soft skill (karakter) yang di assessment agar mampu melihat seseorang yang mempunyai kompetensi dalam menciptakan suatu inovasi”, ujar Bima.

Harapan Bima, dengan adanya hasil asessment ini dapat memicu perubahan pada instansinya. “Diibaratkan ini adalah hasil medical check up, selanjutnya rekomendasi dokter seperti apa yang dibutukan untuk orang-orang yang telah mengikuti asessment ini sehingga dapat menciptakan high profit kedepannya”, tutup Bima. Dey/iin

Pages