Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 1 min 1 sec ago

Peringati Hari Kartini BKN Ke-140, Dharma Wanita Persatuan BKN Mengusung pentingnya Peran Wanita dalam Era 4.0.

Wed, 04/24/2019 - 15:39

Foto: Mia_Humas

Jakarta-Humas BKN, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Kepegawaian Negara (BKN) ikut serta memeriahkan peringatan hari Kartini dengan mengadakan kegiatan rutin dua bulanan dengan tema “Peran Wanita di Era Revolusi Industri 4.0 Memperingati hari Kartini ke 140”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh perwakilan masing-masing unit kerja yang ada di BKN pada Rabu (24/04/2019) bertempat di Aula BKN Pusat.

Acara dihadiri oleh Penasihat DWP BKN, Bima Haria Wibisana beserta Ketua DWP BKN, Sriyanti Bima Haria Wibisana dan jajaran yang ada di DWP. Dalam acara tersebut, Sriyanti mengingatkan bahwa sebagai istri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain tetap mendukung karier dan tugas suami, tetapi harus siap menyongsong perubahan zaman khususnya era 4.0.

Foto: Mia_Humas

Bima pun selaku penasihat DWP menyampaikan bahwa dalam revolusi industri 4.0 Kartini masa kini harus memiliki keberanian dalam melihat perbedaan yang terjadi di Dunia, sehingga memiliki kemampuan sensitifitas perbandingan. Bima menambahkan, jika wanita ingin berkiprah pada era revolusi industri 4.0 setidaknya dapat memberikan ruang dan mampu mengendalikan anak-anaknya dalam memahami teknologi, agar generasi selanjutnya memiliki daya saing. “Dunia sudah berubah dan wanita juga harus mengikuti perubahan, namun bukan untuk melawan laki-laki tapi lebih terhadap menelurkan ide-de dan memerangi kekolotan,”tuturnya.

Nunik Haryomo Dwi Putranto yang menjadi narasumber dalam acara ini menjelaskan bahwa sebagai seorang ibu, wanita harus bisa mengajarkan bidang komprehensif pada anak-anak agar siap menghadapi dunia usaha. Saat ini, anak perlu dibekali kecakapan abad 21 yang terdiri dari tiga komponen besar yaitu kualitas karakter, kompetensi dan literasi datar. Nunik juga menyampaikan bahwa wanita harus mamahami kemajuan internet sehingga dapat mengendalikan perilaku anak yang memiliki daya visual tinggi dengan daya analitis yang rendah. “Harus terbiasa dan positive thinking dengan perubahan, jika tidak mengikuti perubahan bisa tertinggal,”tambahnya.
Untuk lebih memeriahkan acara tersebut, anggota DWP menggelar lomba busana nusantara sebagai bukti wanita pada jaman sekarang walaupun di tuntut untuk melek teknologi tetap menghargai budaya bangsanya. Terakhir, pembicara materi Hidroponik sebagai alternatif pemenuhan pangan di era revolusi industri 4.0 oleh seorang wirausahawan di Indonesia, Toni Iskandar mengajak para ibu-ibu anggota DWP untuk selalu kreatif memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarga salah satunya dengan membudidayakan tanaman hidroponik. dey/kaw

BKN Terima Kunjungan Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta

Wed, 04/24/2019 - 14:45

Dok: Dik_Humas

Jakarta – Humas BKN, Dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0 dan revitalisasi sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan adaptif, Rombongan Mahasiswa Diploma III Jurusan Sekretaris, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berkunjung ke Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (24/4/2019). “Sebelum nantinya terjun ke dalam dunia kerja, kami berharap para mahasiswa mendapat bekal yang berarti dan bersiap terhadap tantangan ke depan, khususnya di era revolusi industri 4.0,” ujar Purwanto, selaku Ketua Rombongan.

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Viktor Saing yang menerima kunjungan tersebut mengatakan jika saat ini BKN sudah mulai bertransformasi terhadap segala isu dan perubahan yang diakibatkan oleh revolusi industri 4.0. “Salah satu isu yang paling tampak ialah pelayanan informasi ke masyarakat. BKN kini sudah menggunakan platform yang sama dengan masyarakat dalam bertukar informasi, sehingga bisa dikatakan BKN adaptif dengan era yang baru ini,” ujarnya.

Dok: Ber_Humas

Senada dengan itu, Kepala Seksi Penyajian Informasi dan Penyusunan Tabel Referensi Kepegawaian non-PNS BKN, Elin Cahyaningsih menjelaskan jika inti dari revolusi industri 4.0 terletak pada proses bisnis manusia di dalamnya. “Di era 4.0, hampir semua Internet of Things. Di dunia kerja misalnya, saat ini media penyimpanan file kerja itu sudah berganti dari yang sebelumnya di media yang berwujud ke media yang tidak berwujud, yakni cloud,” jelasnya. “Intinya, perbanyak membaca karakteristik yang dibutuhkan di era 4.0 dan segera adaptasi dengan itu,” tambahnya.

Dok: Don_Humas

Di saat yang sama, Kepala Sub Direktorat Informasi Kepegawaian BKN, Yudhantoro Bayu Wiratmoko memberikan informasi jumlah dan komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia saat ini. “Jika nanti ada yang berminat jadi CPNS, silakan dilihat komposisi PNS di Indonesia saat ini. Persiapkan diri sebaik-baiknya,” pungkasnya, mantap. ber

Aturan MPP Bentuk Apresiasi Pemerintah Terhadap ASN dengan Track Record  Baik

Wed, 04/24/2019 - 14:32

Jakarta – Humas BKN, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan aturan cuti terbaru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), yakni berupa pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) maksimal dalam jangka waktu satu tahun dan dibebaskan dari jabatan ASN.  Permohonan MPP dapat diajukan paling lambat satu bulan sebelum menjalani MPP yang disampaikan secara tertulis kepada Presiden melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, Madya, dan Fungsional Ahli Utama, serta melalui PPK Instansi bagi PNS di luar tiga jabatan tersebut.
Ketetapan ini ditandatangani Kepala BKN melalui Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Pensiun sebagai kebijakan teknis Pasal 350 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang mengakomodir waktu persiapan jelang pensiun secara produktif. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan syarat pengajuan MPP sesuai Pasal 6 dalam Peraturan BKN ini, di antaranya:

  1. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan hukuman disiplin
  2. Tidak sedang dalam proses peradilan dengan dugaan tindak pidana kejahatan
  3. Menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab jabatannya
  4. Tidak terdapat kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan

Syarat tersebut juga menjadi bahan pertimbangan PPK untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap ASN yang akan BUP dan mengajukan MPP. Selama menjalani MPP, ASN berhak mendapat uang MPP sebesar satu kali penghasilan PNS terakhir diterima yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS berdasarkan UU ASN. Sementara menjalani MPP, ASN juga wajib memenuhi panggilan kedinasan, menyampaikan informasi terkait kedinasan, atau masuk kerja apabila diperlukan. Namun aturan MPP ini tidak berlaku bagi PNS yang sebelumnya menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional ahli madya atau jabatan fungsional ahli utama yang diberhentikan dari jabatannya dan berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan). des

153 Peserta Inpassing JFK Lewati Uji Kompetensi dari BKN

Tue, 04/23/2019 - 15:46

Jakarta – Humas BKN, Usai dinyatakan lulus tahapan administrasi berdasarkan usulan yang disampaikan instansi masing-masing, sejumlah 153 peserta _inpassing_/penyesuaian Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK) yang berasal dari instansi pusat dan daerah mengikuti uji kompetensi yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku instansi Pembina JFK.

Berlangsung selama dua hari dimulai sejak tanggal 23 – 24 April 2019 di Kantor Pusat BKN Jakarta, peserta inpassing JFK secara bertahap mengikuti rangkaian tes berbasis _computer assisted test_ (CAT) sampai dengan wawancara yang diselenggarakan BKN melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (Pusbinjak). Pelaksanaan uji kompetensi ini merupakan lanjutan dari Surat BKN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi tanggal 18 Februari 2019.

Rangkaian seleksi peserta _inpassing_ JFK yang meliputi jabatan Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur sepenuhnya dilakukan merujuk pada Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara _Inpassing_/Penyesuaian, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan JKF kepada PNS yang memenuhi syarat diangkat ke dalam JFK. Ketetapan ini diteruskan dari Peraturan MenPANRB Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkaan PNS melalui _inpassing_.

Menanggapi jumlah JFK yang meningkat secara signifikan, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto menilai semakin banyak PNS yang menduduki jabatan fungsional sehingga pengelolaan SDM fungsionalnya membutuhkan strategi khusus agar hak-hak pemangku JFK ini dapat terpenuhi di samping melakukan pengembangan yang berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Analis Kepegawaian di BKN Pusat pada Senin, (22/04/2019).

Haryomo juga menyinggung soal penetapan angka kredit melalui pengumpulan dokumen _(paper-based)_ dapat ditransformasi ke dalam sistem, misalnya dengan mengimplementasikan monitoring usul penetapan angka kredit lewat sistem aplikasi e-Dupak yang ada saat ini. *_des/mia_*

Pelayanan Informasi Publik di Era Industri 4.0 Butuh Humas 4.0

Tue, 04/23/2019 - 13:28

Jakarta – Humas BKN, Komitmen Ombudsman Republik Indonesia (RI) untuk mengawal pelayanan publik dan keterbukaan informasi yang prima kini memasuki babak baru seiring munculnya revolusi industri 4.0. Era industri 4.0 berdampak terhadap pelayanan publik dan keterbukaan informasi. Hal itu disampaikan Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, saat membuka acara Forum Tematik Bakohumas Ombudsman RI dengan tema Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik di Era Industri 4.0, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Amzulian melanjutkan, peran pengawasan Ombudsman RI bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. “Saat ini, negara-negara skandinavia menempati urutan teratas dalam hal good governance. Transparansi pelayanan dan informasi publik, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sangat tinggi. Untuk itu, kita harus mengejar hal itu,” ucapnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana mengatakan jika tantangan baru terhadap keterbukaan informasi seiring era industri 4.0 sudah di depan mata. “Pada dasarnya, informasi merupakan hak setiap manusia. Untuk itu, pemerintah selaku pelayan publik harus segera beradaptasi dengan kebutuhan dan karakter keterbukaan informasi di era yang baru ini,” katanya.

Di saat yang sama, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ibnu Hamad menjelaskan karakter informasi pada era industri 4.0 berbeda dengan sebelumnya. “Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan yang lainnya akan berimplikasi terhadap proses pelayanan komunikasi dan informasi publik,” ucapnya.

Selain itu, pola masyarakat juga mengalami perubahan dalam mencari informasi. “Alat yang digunakan masyarakat pada era 4.0 akan semakin berbasis teknologi informasi. Sehingga, era industri 4.0 butuh Humas 4.0 yang melayani hubungan dan informasi berbasis teknologi informasi, bukan lagi konvensional,” tutupnya. ber

5 Cara Pelaporan Maladministrasi Pelayanan Publik

Tue, 04/23/2019 - 13:25

Dok: Ber_Humas

Jakarta – Humas BKN, Bagi Masyarakat Indonesia yang mengalami maladministrasi dalam pelayanan publik dapat menyampaikan laporan ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) melalui 5 (lima) cara, yakni:

  1. Datang langsung ke Kantor Pusat/Perwakilan Ombudsman RI;
  2. Surat;
  3. Call Center 137;
  4. Surat elektronik: _pengaduan@ombudsman.go.id; dan
  5. Kanal daring: formulir pada laman resmi www.ombudsman.go.id.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi Ombudsman RI, Wanton Sidauruk saat acara Forum Tematik Bakohumas Ombudsman RI, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Lebih lanjut, Wanton menjelaskan bentuk maladministrasi pada pelayanan publik meliputi penundaan berlarut, tidak memberikan layanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, bertindak tidak layak, berpihak, konflik kepentingan, diskriminasi, dan mempersulit. “Silakan segera sampaikan laporan kepada Ombudsman RI apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh perbuatan maladministrasi. Baik rugi materi maupun non-materi seperti rugi waktu, mundur, batal, hingga meninggap dunia,” ujar Wanton.

Terakhir, Wanton mengatakan jika saat ini, Ombudsman RI memiliki kantor Perwakilan di 34 provinsi. “Informasi alamat kantor perwakilan Ombudsman RI bisa dilihat pada laman resmi, www.ombudsman.go.id,” pungkasnya. ber

Salah Input Data jadi 1 dari 6 Masalah yang Paling Sering Dikeluhkan Pelamar Sekolah KedinasanSalah Input Data jadi 1 dari 6 Masalah yang Paling Sering Dikeluhkan Pelamar Sekolah Kedinasan

Fri, 04/19/2019 - 19:56

Jakarta – Humas BKN, Hingga hari ke-7 dibukanya pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2019, tim helpdesk pendaftaran sekolah kedinasan masih menerima aduan dari para pelamar. Hal itu disampaikan Koordinator Tim Helpdesk Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Kamis (18/4/2019). Namun Ridwan memprediksi, hingga nanti ditutupnya pendaftaran Sekolah Kedinasan, aduan yang masuk tidak terlalu banyak dibanding tahun-tahun lalu.
“Untuk kuantitas, jumlah aduan yang masuk, khususnya ke tim helpdesk offline jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hari ini saja hanya ada 2 pengadu datang langsung ke Kantor BKN. Kami prediksi salah satu penyebabnya karena hampir seluruh (aduan) sudah terjawab melalui FAQ,” ujarnya.
Dengan kondisi itu, Ridwan berharap para pelamar bisa mulai mempelajari tahapan tes beserta materinya, sebagai persiapan lanjutan jika nanti benar-benar lolos seleksi administrasi.
Tim Helpdesk offline BKN, pada Kamis (18/4/2019) telah merekap aduan-aduan yang masuk. Berikut aduan terbanyak yang diterima tim helpdesk offline BKN beserta solusi penyelesaian:1. Salah input data (baik nama, tempat lahir, tanggal lahir, pemilihan sekolah, email, dll)Solusi: Apabila sudah sampai pada tahap final resume, data tidak dapat diubah kembali. Untuk kesalahan penulisan e-mail dibantu langsung oleh tim helpdesk BKN untuk diperbaiki di database SSCN
2. Tidak bisa mengunggah swafotoSolusi: dibantu untuk upload foto oleh tim helpdesk BKN
3. Penulisan nomor ijazahSolusi: Semua komponen ijazah ditulis
4. Permasalahan terkait pembayaran (tidak bisa melakukan pembayaran atau pembayaran belum diverifikasi lebih dari 5 hari)Solusi: Tunggu proses verifikasi dari sekolah dinas terkait atau dapat menghubungi sekolah dinas langsung
5. Data yang tampil di website pendaftaran tidak sesuai dengan yang di- uploadSolusi: Hubungi Dirjen Dukcapil, jika sudah namun masih belum sesuai, harap ditunggu 1×24 jam
6. Bingung nilai yang diisikan nilai rata-rata rapor atau ujian sekolahSolusi: Nilai rata-rata yang dimasukkan adalah nilai gabungan dari semester 1-5 dan hanya nilai pengetahuan saja.
timCPNSPrahum/ber

Angkat Tema :”Wujudkan Pelayanan ASN 4.0” di usia ke-71, BKN Dorong Layanan melalui Smart ASN

Tue, 04/16/2019 - 19:52

Jakarta-Humas BKN, Tahun ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) memasuki usia ke-71 tahun, tepatnya pada 30 Mei 2019. Rangkaian acara untuk memeriahkan HUT telah dimulai sejak dibuka langsung oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Senin (15/4/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian BKN yang menjadi Ketua Panitia HUT ke-71 BKN, Dedi Herdi menyampaikan dalam perayaan HUT ke-71 ini BKN mengusung tema Kita Wujudkan Pelayanan ASN 4.0. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam era digitalisasi 4.0 untuk mewujudkan pelayanan yang baik, salah satunya melalui Smart ASN. “Saat ini, setiap pegawai dituntut untuk melakukan pelayanan melalui konsep Smart ASN yang dapat dilakukan melalui peningkatan penguasaan teknologi dan Bahasa Asing, hospitality, networking serta entrepreneur untuk menyongsong perubahan dan mewujudkan ASN yang profesional bermartabat. Ke depan diharapkan tidak ada lagi pegawai yang tidak memahami teknologi serta memiliki keramahtamahan yang baik dalam memberikan pelayanan,” tuturnya.

Lebih lanjut Dedi menjelaskan sejumlah perlombaan di bidang olahraga maupun kesenian yang digelar untuk menyemarakkan rangkaian perayaan HUT telah mulai dilaksanakan. Lomba-lomba yang digelar , beberapa di antaranya senam massal, bola voli, badminton, merias hijab, fashion show, desain logo BKN, membuat video selfie, dan lomba master of ceremony (MC). Selain itu, BKN akan menyelenggarakan bakti sosial melalui donor darah, khitanan massal, serta penyuluhan dan deteksi dini kanker payudara yang bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) BKN dan Rumah Sakit Dharmais.

Dedi menambahkan salah satu rangkaian HUT ke-71 BKN, yaitu senam massal akan diselenggarakan pada 3 Mei 2019 mendatang dengan berbagai macam doorprize yang menarik. Sedangkan acara puncak HUT ke-71 BKN akan digelar bersamaan dengan kegiatan Halal Bihalal setelah Idul Fitri 1441 H pada Juni tahun 2019 nanti. kaw

Upaya Pengendalian Gratifikasi Memerlukan Konsistensi

Mon, 04/15/2019 - 17:45

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Program Pengendalian Gratifikasi pada Senin (15/04/2019). Kegiatan yang digelar di Kantor BKN Pusat tersebut diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Administrator dan Pengawas dari seluruh Kantor Regional BKN guna memberikan pemahaman mengenai pengertian, jenis serta pelaporan atas tindakan gratifikasi.

Pada kesempatan tersebut Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan, dalam melaksanakan sistem integritas pengendalian gratifikasi dibutuhkan konsistensi yang dilakukan dengan fun dan rileks, namun dapat membangun suatu karakter dan budaya pada saat yang sama. Kepala BKN juga menyampaikan bahwa sosialisasi merupakan tindakan preventif yang lebih banyak dapat mengendalikan permasalahan, dengan harapan pegawai melaksanakannya bukan karena desakan, perintah atau ancaman. “Menjalankan sistem tersebut juga disertai dengan rasa menghargai keberagaman yang ada di Indonesia dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, karena berhubungan dengan kualitas pelayanan publik,”tuturnya.

Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Syarief Hidayat yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pada Tahun 2018 Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia berada di posisi 38, angka tersebut meningkat satu angka dari posisi sebelumnya pada Tahun 2017. Hal itu disebabkan karena hampir di seluruh wilayah Indonesia masih tidak lepas dari upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk itu, Syarief menghimbau kepada para peserta untuk dapat mendukung upaya pemberantasan tindak pidana tipikor, salah satunya melalui ketaatan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) yang menjadi kewajiban para wajib lapor. “Selain upaya pengendalian gratifikasinya, sebaiknya juga disertai kode etik untuk para pegawai dalam melaksanakan tugasnya”, tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala BKN bersama Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta peserta menandatangani komitmen penerapan pengendalian gratifikasi sebagai dukungan penuh BKN kepada KPK guna memberantas upaya tindak pidana korupsi. Selain itu, sosialisasi dan bimbingan teknis tersebut akan digelar selama dua hari hingga Selasa (16/04/2019) dengan pembahasan lebih lanjut mengenai gratifikasi dan diskusi peserta. kaw

Jabatan Fungsional Tertentu Merupakan Pilihan Jenjang Karir, BKN Mengadakan Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018

Fri, 04/12/2019 - 09:02

Jakarta-Humas BKN, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Kamis (11/04/2019). Selain itu, juga digelar persiapan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Instansi Pemerintah Indonesia.

Peserta sosialisasi Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing di Kantor BKN Pusat. doc: kis

Dalam kegiatan yang diikuti oleh perwakilan Biro Kepegawaian dari 30 Instansi Pemerintah Pusat tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Herman menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penerapan antara Surat Edaran Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN dan Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2018.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto . doc: Kis

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa ada tiga jenis jabatan yaitu, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Haryomo menambahkan, ada 198 jenis Jabatan Fungsional dan untuk menjadi Jabatan Fungsional Tertentu ada empat cara yaitu melalui pengangkatan pertama, inpassing, serta melalui perpindahan dari jabatan umum ke jabatan fungsional maupun melalui promosi.

“Trend naiknya Jabatan Fungsional ini karena kurangnya kebutuhan dan diminatinya jenjang karir JF.”ujarmya. Lebih lanjut pada tahapan inpassing, setiap instansi pemerintah melakukan perhitungan kebutuhan perjenjang yang dilakukan pertahun selama 5 tahun sesuai Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018. “Kemudian melantik dan disertai sumpah jabatan yang wajib dilantik untuk JFT pertama kali.”tambahnya. sis/kaw

99,5% Pelanggar Netralitas ASN Berstatus Pegawai Instansi Daerah

Fri, 04/12/2019 - 08:35

Jakarta-HumasBKN. Dari data yang dihimpun Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg), tercatat 990 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2019. Hal itu berarti pula sejak perhelatan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga jelang pemilihan calon legislatif (Pileg), dan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) telah terjadi beragam kasus pelanggaran netralitas ASN.

Kepala Biro Humas Mohammad Ridwan. (dok.Humas)

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mohammad Ridwan mengatakan pelanggaran netralitas yang paling banyak dilakukan ASN, dilakukan melalui media sosial (medsos), mulai dari menyebarluaskan gambar, memberikan dukungan, berkomentar, sampai mengunggah foto untuk menyatakan keberpihakan terhadap pasangan calon (paslon) tertentu.

“Rekapitulasi data pelanggaran netralitas tersebut merupakan kolaborasi antara BKN, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Aparatur Sipil Negara (KASN). Dari jumlah pelanggaran yang diterima, 99,5% didominasi pegawai instansi daerah yang meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota. Total angka kasus itu di luar dari laporan yang diterima BKN melalui laman pengaduan LAPORBKN, email Humas, dan medsos,” terangnya.

Kasus netralitas ASN berupa pemberian dukungan kepada paslon tertentu merupakan bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Pasal 4. Tingkat sanksi yang dikenakan mulai dari pemberian hukuman disiplin (HD) sedang sampai HD berat. Secara terperinci dalam Pasal 7 angka (3) dan (4) disebutkan bahwa penjatuhan HD sedang dilakukan melalui penundaan kenaikan pangkat (KP) selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sementara untuk HD berat dilakukan melalui pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama tiga tahun, sampai dengan pemberhentian.

Ridwan juga menambahkan selain aktivitas medsos, pelanggaran netralitas yang diterima juga berupa bentuk dukungan secara langsung misalnya menghadiri kampanye paslon dan kegiatan yang bersinggungan dengan partai politik paslon.

Jenis-jenis pelanggaran dalam medsos, sebelumnya sudah dijelaskan BKN melalui Surat Edaran Kepala BKN Nomor 02/SE/2016. Dalam surat edaran tersebut, ASN juga telah diingatkan untuk tidak memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan paslon baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pula menggunakan media sosial seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, BBM, Line, SMS, lnstagram, Blog, dan sejenisnya. des

 

Tidak Masuk Kerja Kembali Mendominasi Kasus Disiplin ASN

Thu, 04/11/2019 - 14:11

Jakarta – Humas BKN, Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 Angka 11 soal mentaati ketentuan jam kerja kembali mendominasi kasus-kasus disiplin PNS. Tercatat sebagai PNS baik di instansi pusat dan daerah, perbuatan tidak masuk kerja yang melampaui aturan jam kerja instansi menjadi pembahasan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) bersama Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

doc: mia

Rapat pembahasan yang dipimpin Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana selaku Sekretaris Bapek mengupas 23 kasus disiplin PNS yang kebanyakan terlibat pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja. Berlangsung pada Kamis, (11.04/2019) di kantor Pusat BKN, Tim Bapek juga membahas rekomendasi sanksi yang akan dijatuhkan pada PNS yang terlibat pelanggaran disiplin dan melakukan banding administratif ke Bapek.

Selain kasus pelanggaran disiplin berupa ketentuan masuk kerja, ada beberapa kasus disiplin lainnya seperti penyalahgunaan wewenang sampai perbuatan asusila yang menjadi pembahasan pada rapat pra sidang Bapek kali ini. Beragam sanksi yang disarankan mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat.

Dari aspek regulasi yang diatur dalam PP 53/2010 Pasal 7, hukuman disiplin ringan yang dimaksud berupa teguran lisan atau tulisan, untuk hukuman disiplin sedang bisa dilakukan dengan penurunan pangkat, dan sanksi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian. des

Sestama Meminta Keseragaman Standar Pelayanan Seluruh Unit Kerja BKN

Wed, 04/10/2019 - 18:31

Dok: humasbknmedan

Medan- Humas BKN, Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf kembali menyinggung strategi pencapain reformasi birokrasi (RB) di lingkungan BKN dengan meningkatkan program kerja yang mendukung peningkatan nilai RB. Menurutnya, untuk mencapai reformasi birokrasi yang baik dapat dimulai dari inovasi yang sederhana namun terimplementasi dan bermanfaat bagi organisasi dan masyarakat.

“Kita harus menyeragamkan standar pelayanan BKN secara keseluruhan termasuk semua kantor regional dan konsisten dalam implementasinya. There is a will and there is a way ,” imbuhnya saat memimpin diskusi kerja bersama Kantor Regional (Kanreg) VI BKN Medan bertajuk Sosialisasi dan Internalisasi RB BKN pada Rabu, (10/04/19) di Aula A.E Manihuruk Kanreg Medan.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Heru Purwaka menegaskan bahwa dalam penerapan RB, sangat dibutuhkan konsistensi dan komitmen. Ia meminta agar tim RB berjalan sesuai road map yang sudah disusun dan disepakati bersama, serta minimalisasi revisi.

Menanggapi itu, Kepala Kanreg BKN Medan English Nainggolan juga mengatakan komitmen Kanreg Medan untuk menerapkan RB dalam proses kerja yang dijalankan. “Sementara ini, Kanreg VI berada di posisi teratas dalam penyerapan anggaran yaitu pada angka 33,6 persen dan semoga mampu dipertahankan dengan diiringi pertanggungjawaban dan prestasi kinerja yang baik tentunya” terangnya.

Diskusi kerja RB di Kanreg Medan dilakukan sebagai upaya diseminasi dan menyelaraskan pemahaman dan komitmen bersama di seluruh unit kerja di BKN baik Pusat dan Kanreg dalam pencapaian RB BKN. Ipr

Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2019 Melalui dikdin.bkn.go.id Mulai 9 April 2019

Tue, 04/09/2019 - 23:59

Jakarta – Humas BKN, Portal pendaftaran resmi Sekolah Kedinasan Tahun 2019 yakni dikdin.bkn.go.id siap dibuka pada Selasa (9/4/2019). Hal itu disampaikan Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Heni Sri Wahyuni saat memimpin Rapat Persiapan Pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2019 di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Lebih lanjut, Heni menjelaskan jika portal pendaftaran sekolah kedinasan kali ini dirancang dengan mempertimbangkan aspek user experience. “Harapannya fitur yang ada pada portal pendaftaran itu dapat memudahkan calon pelamar, sehingga bisa meminimalisir kesalahan saat pendaftaran,” ujarnya.

(foto: ber)

Meski begitu, Heni mengingatkan kepada calon pelamar untuk dapat membaca denga teliti seluruh persyaratan, alur pendaftaran dan Frequently Asked Question (FAQ) yang ada.

Di saat yang sama, Kepala Sub Direktorat Informasi Kepegawaian, Yudhantoro Bayu Wiratmoko, yang turut hadir pada rapat tersebut mengatakan jika pelaksanaan penerimaan sekolah kedinasan kali ini adalah kerja bersama antara BKN dan Instansi Sekolah Kedinasan. “Koordinasi harus dilakukan secara optimal antara panitia di BKN dan panitia di Instansi agar pelaksanaan penerimaan sekolah kedinasan kali ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Selain itu, pada rapat yang dihadiri seluruh perwakilan Instansi Sekolah Kedinasan itu juga dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman terhadap prosedur peneriman sekolah kedinasan tahun 2019 bagi seluruh panitia yang terlibat. ber

Sestama Rekomendasikan Diseminasi Program RB di BKN Didesain Sederhana

Tue, 04/09/2019 - 19:06

Jakarta – Humas BKN, Untuk perencanaan program Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2019 di lingkungan BKN, pagi tadi Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf mengumpulkan Tim RB perwakilan masing-masing Program Kerja (Pokja), sekaligus memimpin rapat kerja dengan agenda Laporan Program RB BKN Tahun 2019 yang digelar di Kantor BKN Pusat pada Selasa, (9/04/2019).

Dalam paparannya, Sestama menyarankan agar rencana program kerja RB didesain seminimalis mungkin sehingga dapat dipahami oleh berbagai pihak baik di BKN Pusat maupun Kantor Regional.
“Kita perlu mengkampanyekan apa saja program di BKN yang bisa menjadi inputan RB dengan cara yang sederhana, khususnya dalam penggunaan bahasa jangan yang rumit, misalnya untuk literasi RB soal zona integritas dan LAKIP, sehingga mudah diterima diseluruh lapisan teman-teman di Pusat dan Kanreg, jadi yang tidak terbiasa akan RB akan mudah memahaminya,” pesannya.

Salah satu Ketua Pokja yang membidangi Pelayanan Publik, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mohammad Ridwan menyampaikan rencana RB yang akan diadakan di tahun 2019 berfokus pada kegiatan-kegiatan yang menunjang nilai pelayanan publik BKN. “Kami awali dengan penyelenggaraan rakor pelayanan publik yang melibatkan tiap-tiap perwakilan Kanreg BKN untuk membahas capaian di tahun ini” Katanya saat memberikan penjelasan mengenai target Biro Hubungan Masyarakat.

Lebih lanjut Ridwan meminta sinergitas Kanreg untuk bekerjasama dalam hal pembuatan berita agar terintegrasi melalui web maupun media sosial (medsos). “Jadi teman-teman kanreg bisa mengirim berita 5w + 1h nanti tim kita di Pusat akan mengolahnya untuk pemberitaan di website dan medsos BKN yang terverifikasi” tambahnya. *_don_*

Langkah Awal Pengukuran Kinerja ASN: Pastikan Tahu Apa yang Dikerjakan

Tue, 04/09/2019 - 13:10

Jakarta – Humas BKN, Menyoal pengukuran yang tepat untuk mengidentifikasi capaian kinerja ASN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana merujuk pada pertanyaan mendasar perihal apakah ASN sendiri sudah tahu apa yang akan dikerjakan setiap harinya. Ia menilai ukuran kinerja tidak semata persoalan seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi semestinya berorientasi pada kualitas hasil kerja.

Performance bukanlah kegiatan, tapi soal kualitas yang dihasilkan, tidak mudah mengukur itu. Namun pastikan terlebih dahulu setiap ASN tahu apa yang harus dikerjakan setiap harinya, itu langkah awal pengukuran kinerja sebelum bicara soal nilai capaian kinerjanya,” imbuhnya saat membuka Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Penilaian Kinerja Pegawai ASN pada instansi daerah yang berada dalam wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VII BKN Palembang yang berlangsung di Hotel BW Suite Belitung pada Senin, (08/04/2019) dan dihadiri Kepala Kanreg VII BKN Palembang dan Direktur Kinerja ASN.

Sebelum mengukur capaian kinerja, Kepala BKN menekankan pentingnya menetapkan target organisasi. Menurutnya untuk menyusun indikator penilaian kinerja ASN di Kabupaten/Kota misalnya harus berdasarkan target pembangunan daerah supaya bisa menentukan kompetensi SDM yang dibutuhkan, dan membuat ukuran pencapaian.

Dari aspek regulasi, Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto mengatakan pembentukan sistem pengukuran kinerja diawali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS yang mengharuskan adanya perubahan pola penilaian kinerja dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bergeser ke penilaian berbasis kinerja.

Haryomo menjelaskan bahwa pergeseran pola itu juga dilakukan atas amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang diteruskan dengan pembentukan PPP 46/2011 dan ditindaklanjuti secara teknis melalui Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013. Ia juga menyampaikan pelaksanaan PP 46/2011 sudah dilakukan BKN sejak tahun 2014, sehingga terbentuklah gagasan menciptakan instrumen pengukuran kinerja. Baru pada tahun 2016 BKN lakukan uji coba aplikasi Daily Evaluation System (DES) yang selanjutnya dikenal dengan sistem e-Kinerja.

Ada beberapa manfaat pengukuran berbasis e-Kinerja yang menurut Haryomo tidak sekadar sebagai aplikasi penilaian, tetapi membantu organisasi melakukan pembinaan sekaligus memantau kinerja ASN di lingkungan instansinya secara periodik. Dari kacamata makro, menurutnya sistem e-Kinerja ini membantu setiap instansi pengguna untuk terlibat dalam penyusunan database kompetensi ASN yang diamanatkan ke BKN.

Terakhir Haryomo menyampaikan bahwa sudah ada 169 instansi pusat dan daerah yang meminta dan memanfaatkan sistem e-Kinerja ini sebagai alat ukur penilaian kinerja pegawai di instansinya. Adapun tujuan pertemuan sosialisasi yang berlangsung 08–10 April ini untuk menerima saran/masukan untuk mengevaluasi secara berkala kendala yang dihadapi dengan pemanfaatan e-Kinerja. des

Berlangsung Februari – Maret 2019, P2K BKN Petakan 980 Pejabat Pengawas Papua dan Papua Barat

Fri, 04/05/2019 - 18:33

Jakarta – Humas BKN, Penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pengawas di Papua dan Papua Barat melalui program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) Tahun yang digelar pada Februari – Maret 2019 telah berakhir. Menutup kegiatan P2K BKN di wilayah Papua Barat, Kepala BKN Bima Haria Wibisana berkesempatan menyerahkan langsung hasil penilaian Pejabat Pengawas. Penyerahan berlangsung di kantor Gubernur Papua Barat pada 29 Maret 2019 dan diterima oleh Sekretaris Daerah di tujuh Provinsi/Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penyelenggaraan P2K BKN.

Sementara untuk titik wilayah Papua, penyerahan hasil pemetaan 589 Pejabat Pengawas di 10 wilayah Provinsi Papua dilakukan di Kantor Regional (Kanreg) IX BKN Jayapura pada Kamis, (04/04/2019) oleh Kepala Pusat Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN. Pada kesempatan ini, Assessor Utama SDM Aparatur BKN, Usman Gumanti mengapresiasi sinergitas Pemerintah Daerah (Pemda), khususnya untuk Papua dan Papua Barat atas kerjasamanya sepanjang program P2K BKN 2019 berlangsung.

“Hal itu dibuktikan dengan tingginya tingkat partispasi peserta yang mencapai 98% untuk 17 titik lokasi penyelengaraan kegiatan P2K BKN 2019 di wilayah Papua dan Papua Barat. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 980 dari target 1.000 orang dan yang menyelesaikan semua tes sebanyak 975 orang, sehingga total hasil penilaian yang diserahkan untuk 17 lokasi sebanyak 975 laporan hasil penilaian individu profile potensi dan kompetensi pejabat pengawas, untuk itu kami atas nama BKN mengucapkan terima kasih atas sinegitas ini. Semoga hasil ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Papua dan Papua Barat” ungkap Usman.

Kepala Kanreg IX BKN Jayapura, Paulus Dwi Laksono juga berharap Pemda dapat memanfaatkan hasil profiling potensi dan kompetensi ini sebagai bahan pengembangan dan peningkatan kompetensi di wilayah masing-masing. Menurutnya, pentingnya penilaian potensi dan kompetensi bagi Pejabat Pengawas di wilayah Papua mengingat minim sekali pelaksanaan kompetensi pada jenjang jabatan Pengawas, berbeda halnya dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memang diwajibkan dilakukan penilaian kompetensi baik dalam rangka pengisiaan jabatan maupun untuk tujuan pemetaan. (des/boent)

P2K BKN 2019 Berakhir, Ini Potret Potensi dan Kompetensi Pejabat Pengawas di Papua dan Papua Barat

Fri, 04/05/2019 - 18:28

Jakarta – Humas BKN, Dari hasil penyerahan penilaian potensi dan kompetensi 980 Pejabat Pengawas di Papua dan Papua Barat yang baru diserahkan pada 29 Maret dan 04 April 2019 sebagai rangkaian dari program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K BKN) Tahun 2019, Kepala Bidang Perencanaan dan Penyelenggaran Penilaian Kompetensi, Ketut Buana mengatakan hasil psikotes berbasis Computer Assisted Test (CAT) menunjukkan bahwa dari tujuh jenis rumpun jabatan, service bureau (jenis jabatan yang menyediakan dukungan administratif) mendominasi minat Pejabat Pengawas di Papua dan Papua Barat. Sementara jabatan yang berkaitan dengan creative economics (bidang yang berkaitan dengan pengembangan sektor tertentu untuk memacu pertumbuhan ekonomi) menjadi minat paling sedikit.

Sementara dari aspek penilaian potensi, Buana menjelaskan bahwa ketrampilan interpersonal menjadi potens tertinggi yang dimiliki pejabat pengawas untuk wilayah Papua, sedangkan kapabilitas berpikir yaitu logika berpikir menjadi nilai terendah. Selanjutnya untuk penilaian kompetensi digunakan standar kompetensi manajerial dan sosio kultural sesuai Peraturan MenPANRB Nomor 38 Tahun 2017. Secara mendetal, penilaian kompetensi dilakukan dengan tiga simulasi, yaitu In Basket, Preferensi Kompetensi dan Wawancara Konfirmasi. Dari hasil penilaian kompetensi itu diperoleh informasi bahwa kompetensi tertinggi untuk Pejabat Pengawas di Wilayah Papua dan Papua Barat adalah kompetensi perekat bangsa yang secara rata-rata sudah melampui standar kompetensi Pejabat Pengawas. Sementara kompetensi terendah terletak pada pengembangan diri dan kompetensi mengelola perubahan.

Setelah memaparkan hasil penilaian dari ketiga aspek tersebut, Buana menyimpulkan bahwa peningkatan kompetensi pengembangan diri dan kompetensi orientasi pada hasil menjadi area yang paling membutuhkan pengembangan. Ia merekomendasikan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pada kedua area tersebut. “Peningkatan kompetensi Pengembangan diri dan orang lain dapat dilakukan dengan coaching and mentoring melalui penugasan dan evaluasi kinerja bawahan untuk mengenali kekuatan dan ketrampilan, sehingga diperoleh pemberian umpan balik berdasarkan hasil evalusi. Untuk peningkatan kompetensi orientasi pada hasil dapat dilakukan dengan pelatihan Achievement Motivation at works dan penugasan untuk mengidentifikasi peluang perbaikan kerja di bidangnya, menyusun dan mengimplementasikan inisiatif perbaikan” ungkapnya saat Penyerahan Penilaian Potensi dan Kompetensi untuk wilayah Papua pada Kamis, (04/04/2019) di Kantor Regional IX BKN Jayapura.

Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Walujo Sejati yang hadir dalam kegiatan penyerahan mengapresiasi kegiatan P2K BKN 2019. Ia berpendapat kegiatan ini memudahkan pihaknya dalam mendapatkan gambaran profile potensi dan kompetensi pejabat pengawas di wilayahnya. “Kegitan ini sangat bermanfaat dan penting, terlebih jika diikuti dengan kegiatan tindak lanjut seperti FGD Bupati/Walikota sebagai PPK untuk memformulasikan upaya-upaya tindak lanjut pengingkatan kompentensi ASGN di wilayah masing-masing dengan merujuk pada hasil pemetaan ini,” imbuhnya.

Rangkaian kegiatan P2K BKN Tahun 2019 meliputi tes penilaian potensi dan kompetensi Pejabat Pengawas di wilayah Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan di dua provinsi, dua kota dan tiga belas Kabupaten, dan total diperoleh data 975 profile potensi dan kompetensi rata-rata. Selain mendapatkan laporan profile potensi dan kompetensi rekap dan individual, sebagai bentuk apresiasi Pusat Penilaian Kompetensi ASN (Puspenkom BKN) juga memberikan piagam penghargaan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian tes penilaian potensi dan kompetensi melalui P2K BKN 2019. (des/boent)

Persiapan Pemilu 2019, Humas Pemerintah Berperan Penting Mencegah Penyebaran Berita Hoaks

Thu, 04/04/2019 - 18:16

Jakarta-Humas BKN, Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan serentak pada 17 April 2019 mendatang, Anggota Komisi Pemilihan Umum Pramono mengklarifikasi sejumlah berita hoaks yang telah menyebar di masyarakat dalam Forum Tematik Bakohumas yang digelar Kementerian Luar Negeri, dengan mengangkat tema Regulasi dan Kebijakan Pemilihan Umum RI Tahun 2019, Kamis (04/04/2019), di Gedung Kemenlu Jakarta.

“Pertama, isu ada 17 juta pemilih dengan gangguan sakit jiwa. Namun, tercatat hanya 54.295. Selain itu, isu sistem KPU diretas, ingat penghitungan suara, sesuai dengan UU No. 07 Tahun 2017, dilakukan manual (paperbased) yang memakan waktu hingga 35 hari. Untuk itu, KPU membuat aplikasi Situng (Sistem Informasi Penghitungan Suara) yang memindai formulir yang berisi hasil penghitungan suara pemilu di tempat pemungutan suara (TPS),” papar Pramono.

Pramono menambahkan bahwa maraknya berita mengenai video kontainer berisi 70 juta surat suara yang sudah tercoblos, faktanya, video tersebut diambil saat Pilkada di Tapanuli Utara dan pelaku hoaks sudah ditahan dan akan menjalani proses hukum. “Untuk itu, peran dan fungsi Humas Pemerintah menjadi vital dalam proses Pemilu 2019 untuk mencegah penyebaran berita hoaks,” ujarnya.

Menanggapi banyaknya hoaks terhadap persiapan pelaksanaan Pemilu, Staf Ahli Bidang Manajemen Kemenlu Wajid Fauzi meminta keterlibatan peran Humas Kementerian/Lembaga untuk ikut melakukan counter pemberitaan untuk meminimalisasikan dampak hoaks yang beredar masif di media sosial.

Untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri, Wajid selaku Ketua Pokja Pemilihan di Luar Negeri (PLN) mengatakan bahwa pihak Kemenlu tengah menyiapkan sejumlah logistik Pemilu.

Kemenlu juga menyiapkan 130 Pos Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri (PPLN) di 96 Negara. Dari total 130 PPLN terhitung sepuluh negara dengan jumlah pemilih terbanyak, di antaranya seperti Kuala Lumpur dengan jumlah 558.873 WNI, Taipei (277.065 WNI), dan Hongkong (180.232). mia/des

Bantu Percepat Proses Teknis PTDH PNS Tipikor, BKN Keluarkan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dengan KPK, Kemendagri, dan KemenPANRB

Thu, 04/04/2019 - 18:16

Medan – Humas Kanreg VI BKN, Deputi BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg) Otok Kuswandaru kembali menyampaikan progress tindaklanjut penjatuhan putusan pemberhentian terhadap PNS terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ia mengingatkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi mempunyai kewajiban mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) segera setelah proses hukum PNS terlibat tipikor berstatus final/tetap.

“Secara teknis BKN juga telah mengeluarkan sistem aplikasi pengawasan tipikor yang datanya teintegrasi dengan KemenPANRB, Kemendagri, dan KPK untuk membantu proses PTDH yang dilakukan instansi,” imbuh Deputi Wasdalpeg BKN dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Netralitas dan Disiplin ASN pada Kamis, (04/04/2019) di Hotel Santika Medan.

Sementara untuk netralitas ASN, Deputi Wasdalpeg BKN dalam beberapa kesempatan juga selalu menekankan agar ASN bersikap objektif, tidak bias, dan bebas dari kepentingan. Menurutnya, larangan pemberian dukungan kepada calon kepala daerah dan calon presiden/wakil presiden baik secara langsung maupun lewat aktivitas media sosial menjadi poin penting yang harus diingat ASN.

Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan kabupaten/kota wilayah sumatera beserta beberapa perwakilan dari pulau jawa dan Kalimantan, Sekretaris PANRB Dwi Wahyu Atmaji saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan bahwa dalam mewujudkan netralitas ASN, integritas harus di tempatkan di tahta teratas.“Mari kita bersama-sama menguatkan komitmen dan hati dalam menegakkan netralitas dan disiplin ASN,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan bahwa untuk menciptakan birokrat yang berkompeten serta memiliki daya saing global dimulai dari saat proses seleksi CPNS dengan menggunakan metode CAT BKN merupakan tahap awal dalam menjaring ASN yang berintegritas. des/Ipr

Pages