Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 1 hour 23 min ago

“Ciptakan Inovasi Kepegawaian Yang Mempermudah ASN, Bukan Mempersulit”

Fri, 11/17/2017 - 15:28

Jakarta-Humas BKN, “BKN tidak pernah berhenti berkarya. Sebuah pemikiran besar yang berkembang saat ini adalah bagaimana meningkatkan ( upgrade) modernisasi manajemen kepegawaian ke depan”. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Jumat (17/11/2017).

Menurut Bima modernisasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). “Untuk itu perlu dibangun mindset menciptakan inovasi kepegawaian yang mempermudah ASN, bukan mempersulit.”

Saat ini, sambung Bima, setidaknya terdapat tiga hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan modernisasi sistem informasi data kepegawaian. Pertama, mengintegrasikan algoritma yang sudah ada ke dalam aplikasi yang baru. Kedua, bagaimana memperbaharui hardware yang sudah dianggap usang. Ketiga adalah memastikan ketersediaan network dengan provider internal BKN. “Algoritmanya kan sudah ada tinggal di-upgrade ke dalam sistem baru. Berbicara hardware harusnya kita sudah tidak berbicara megabites lagi, tapi petabites dan untuk network saat ini masih memakai provider dari luar BKN,” terang Bima.

Sementara untuk memperbaiki kondisi tersebut, Bima menyampaikan perlu adanya perbaruan aplikasi, ketersediaan SDM pemrogram yang mumpuni dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pekerjaan besar tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat selesai dalam satu tahun ke depan. “Kondisi di lapangan yang masih menjadi tantangan untuk saat ini adalah bagaimana merancang satu sistem untuk semua keperluan kepegawaian”. bal

Perkuat Soliditas Pegawai, Korpri BKN Peringati HUT ke-46 Dengan Berbagai Kegiatan

Fri, 11/17/2017 - 15:10

Jakarta-Humas BKN, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) BKN menggelar sejumlah rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 di antaranya senam bersama dan pembagian doorprize pada Jumat (17/11/17).

Sekretaris Utama, Usman Gumanti, saat membuka acara tersebut mengatakan berbagai rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-46 Korpri yang jatuh pada 29 November 2017 tersebut digelar sebagai upaya memperkuat soliditas dan semangat kerja PNS. “Mari pagi ini kita fokus berolahraga, mari fokus tingkatkan kualitas kesehatan kita. Jiwa yang segar, semangat dan raga yang sehat akan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas kedinasan,” jelas Usman.

Selepas selesainya acara senam yang diikuti para pejabat dan pegawai itu, dibagikan pula berbagai hadiah kepada para pegawai. Selain kegiatan senam bersama, memperingati HUT Korpri kali ini digelar pula berbagai kegiatan di antaranya bakti sosial, donor darah, pemeriksaan kesehatan, senam bersama, ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, berbagai lomba seperti pembuatan vlog dan meme, paduan suara, kreasi tari daerah dan pengucapan Panca Prasetya Korpri.afn/dep

“PP 11 tahun 2017 Beri Peluang Pengembangan Karier dan Peningkatan Hak PNS“

Thu, 11/16/2017 - 16:22

Palangkaraya-Humas BKN, Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Regional Bidang Organisasi dan Kepegawaian -Kalimantan Tahun 2017, Rabu (15/11/2017) di Aquarius Boutique Hotel , Palangkaraya. Di hadapan sejumlah pejabat di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pejabat Eksekutif dan Legislatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Sekretaris Utama (Sesma) BKN menjelaskan saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesma berharap kehadiran PP tersebut dapat mendorong implementasi manajemen PNS yang lebih baik sehingga menciptakan atmosfir kerja yang lebih produktif dan efektif di birokrasi.

Di bagian lain, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dalam sambutannya saat membuka rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu-Jumat (15-17/2017) tersebut mengatakan digelarnya rapat tersebut terkait dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah guna dijadikan sebagai pedoman dalam menata organisasi dan kepegawaian. “Apabila dicermati lebih mendalam, Manajemen PNS yang dikemukakan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 sesungguhnya memberikan peluang yang lebih terbuka bagi pengembangan karier dan peningkatan hak-hak PNS”. Namun, sambung Gubernur, semua itu memerlukan kerja keras dan kerja cerdas karena manajemen kepegawaian ditekanan kepada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar. Sehingga, pegawai yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang lebih baik memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dipertimbangkan dalam pengembangan karier dan kenaikan penghasilan daripada mereka yang pelaksanaan tugasnya hanya berjalan di tempat. dep

Pertanyakan Ketentuan BUP Peneliti Madya 60 Tahun, Simak Keterangan Teknis Surat Kepala BKN

Thu, 11/16/2017 - 16:05

Jakarta-Humas BKN, Menanggapi surat pembaca Harian Kompas edisi Kamis, 16 November 2017, pada halaman 7, perihal perubahan ketentuan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Pejabat Fungsional Peneliti Madya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada 7 April 2017 lalu, disampaikan bahwa perubahan ketentuan teknis tersebut jelas tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30 / V.119-2 / 99 Tanggal 3 Oktober 2017 tentang BUP bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional.

Secara detail dijelaskan pada poin 2 huruf d Surat Kepala BKN tentang BUP Jabatan Fungsional bahwa PNS yang pada saat berlakunya PP 11/2017 (7 April 2017) batas usia pensiunnya diatur sbb:

1. berusia 60 (enam puluh) tahun (yang lahir tanggai 7 April 1957) atau kurang dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1957), dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 60 (enam puluh) tahun.
2. berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1957) dan menduduki jabatan fungsional ahli madya yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 65 (enam puluh lima) tahun.
3. berusia 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir tanggal 7 April 1959) atau kurang dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir setelah tanggal 7 April 1959), dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia, yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun.
4. berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun (yang lahir sebelum tanggal 7 April 1959) dan menduduki jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional penyelia yang batas usia pensiun sebelumnya ditetapkan 60 (enam puluh) tahun maka batas usia pensiunnya tetap 60 (enam puluh) tahun.
Sebelumnya Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam Pertemuan Wantipres pada 29 Agustus 2017 menyampaikan bahwa saat itu hanya 49 orang Peneliti Utama pada rentang usia 36-50 tahun di Indonesia, namun terdapat sekian ratus Peneliti berusia hampir 60 tahun tetapi masih menjadi Peneliti Madya.

Menurut Kepala BKN justru hadirnya PP ini menjadi dorongan implementasi sistem merit dalam memacu kinerja Peneliti Madya untuk mengumpulkan angka kredit agar menjadi Pejabat Fungsional Ahli Utama sebelum usia 60 tahun. Jika Peneliti Utama dan Madya sama-sama memiliki BUP 65 tahun, Peneliti Utama tidak akan punya intensif tersendiri jika Madya juga memiliki BUP 65 tahun. Demikian Penjelasan Kami des

Kemensos : Jangan Percayai Oknum Yang Mengaku Bisa Loloskan Seleksi CPNS

Wed, 11/15/2017 - 14:47

Jakarta-Humas BKN, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) Armay menegaskan agar para pelamar CPNS di lingkungan Kemensos jangan mempercayai oknum yang mengaku bisa membantu meloloskan mereka dalam seleksi CPNS. Pernyataan tersebut disampaikan Armay di hadapan ratusan peserta seleksi CPNS Kemensos sebelum mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan CAT BKN di Kantor Pusat BKN Jakarta, Rabu (15/11/2017).

“Jika ada orang yang mengaku bisa menggolkan menjadi CPNS di lingkungan Kemensos, itu bohong besar,” kata Armay. Bahkan menurut Armay, jika pun oknum berasal dari panitia sekalipun, jika ada yang menjanjikan bias meluluskan jadi CPNS itupun merupakan suatu kebohongan, segera laporkan. Kami akan tindak tegas sesuai regulasi yang berlaku. Sehingga yang pasti, hasil nilai seleksi adalah jerih payah peserta sendiri. Tidak akan ada yang bisa mengubah atau me- mark up nilai pelamar,” terang Armay.

Memperkuat pernyataannya Armay menyampaikan bahwa tidak ada pungutan biaya sedikitpun dalam proses rekrutmen CPNS itu sehingga dapat pastikan tidak ada pungli di sini. Selanjutnya kepada para peserta yang tidak lolos menjadi CPNS nantinya, Armay berharap mereka mendapatkan pengalaman sebagai bekal untuk mengikuti seleksi CPNS jika ada kesempatan tahun mendatang. “Bagi yang tidak lolos harus tetap berbangga hati. Saudara akan memiliki pengalaman berarti. Itu bisa jadi acuan untuk ikut seleksi pada kesempatan mendatang,” ujar Armay.

Di bagian lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertahanan Nasional (BPN), Rabu (15/11/2017) juga mulai mengggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) di Kantor Pusat BKN.

Total peserta yang berhak mengikuti SKB untuk Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional berjumlah 391 orang tetapi yang hadir pada Rabu (15/11/2017) berjumlah 346 orang.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian ATR/BPN, Gunawan Muhammad menyatakan bahwa SKB CPNS Kementeriannya dilaksanakan di 18 lokasi yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua. bal/afn/sah

Target TMT CPNS Rekrutmen 2017, 1 Desember 2017 BKN Dorong Percepatan Pengumuman Hasil SKD

Wed, 11/15/2017 - 14:42

Jakarta-Humas BKN, Hingga Rabu (15/11/2017) tercatat masih ada 2 (dua) K/L/D yang belum mengumumkan hasil SKD dan jadwal pelaksanaan SKB kepada publik pelamar, yakni: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Kaltara. Hasil proses SKD dan SKB 60 K/L dan 1 Pemda selanjutnya nanti diserahkan ke KemenPANRB untuk dilakukan integrasi data dengan bobot 40% SKD dan 60% SKB. Hasil integrasi tersebut yang akan diserahkan kepada masing-masing instansi untuk diumumkan sebagai hasil final.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan Rabu, (15/11/2017) menanggapi banyaknya publik pelamar yang menanyakan pengumuman hasil SKD. Ridwan menjelaskan bahwa BKN telah menyerahkan hasil proses Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) rekrutmen CPNS 2017 periode kedua yang diikuti oleh 60 Kementerian/Lembaga dan 1 (satu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi/KemenPANRB (Menteri PANRB selaku Ketua Tim Pengarah Panselnas) untuk kemudian KemenPANRB memberikan Surat Persetujuan hasil SKD ke instansi masing-masing.

Hal itu sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Panitia Pengadaan CPNS Tahun 2017 Yang Dikecualikan dari Moratorium, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas tim pengarah adalah menyampaikan hasil Tes Kompetensi Dasar Kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pengadaan CPNS tahun 2017.

Ridwan juga menyampaikan bahwa BKN mendorong percepatan pengumuman hasil SKD itu terkait target penetapan NIP CPNS 2017 adalah Terhitung Mulai Tanggal (TMT)  01 Desember 2017. des

Kemnaker : “Dengan CAT BKN, Hasil SKB Tak Bisa Diotak-atik”

Tue, 11/14/2017 - 15:11

Jakarta-Humas BKN, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Selasa (14/11/2017), mulai mengggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) di Kantor Pusat BKN.

Pantauan Humas BKN, total peserta yang berhak mengikuti SKB untuk Kemristekdikti berjumlah 145 orang, 421 orang pada Kemnaker, 381 orang pada BPPT dan 186 orang pada LIPI.

Salah satu Panitia penerimaan CPNS 2017 Kemnaker Suherman mengatakan, ini adalah kali pertama instansinya menggelar SKB dengan CAT-BKN. Pihaknya berharap, dengan digunakannya fasilitas CAT-BKN, segalanya jadi lebih mudah. “Dengan CAT-BKN segalanya lebih simple, hasilnya lebih cepat diketahui langsung oleh peserta tanpa bisa diotak-atik,” ujarnya. Senada dengan Suherman, Panitia penerimaan CPNS 2017 dari LIPI, Retno Ayu berharap SKB dengan CAT-BKN tetap menjaga obyektivitas proses rekrutmen CPNS tahun ini. ber

Posisi Strategis dan Infrastruktur Memadai, BKN Dirikan UPT di Sorong

Tue, 11/14/2017 - 12:34

Sorong-Humas BKN, Selasa (14/11/2017) Kepala BKN, Bima Haria Wibisana meresmikan berdirinya Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN Sorong. Salah satu tujuan didirikannya UPT tersebut adalah untuk mempercepat layanan kepegawaian di Provinsi Papua Barat.

Kepala BKN saat menyampaikan sambutan dalam peresmian UPT tersebut menyampaikan alasan dipilihnya Kota Sorong sebagai salah satu lokasi UPT BKN karena selain memiliki posisi yang strategis juga karena infrastruktur yang tersedia sudah memadai. “Infrastruktur sudah ada, baik bangunan maupun ketersediaan perangkat komputer,” ujarnya. Selain sebagai sarana seleksi penerimaan Calon pegawai negeri Sipil (CPNS), perangkat komputer di UPT Sorong, lanjut Bima dapat juga digunakan sebagai infrastruktur assessment center dan penilaian kompetensi PNS.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Daerah provinsi Papua Barat Nataniel D. Mandacan menyambut baik pendirian UPT BKN di Kota Sorong. Berbicara mengenai pentingnya UPT di Kota Sorong, Mandacan menyampaikan bahwa seperti daerah lain di Indonesia, PNS di daerah Papua Barat masih menjadi aktor penting dalam pembangunan Papua Barat. Oleh sebab itu menurut Mandacan, seleksi dan penilaian kompetensi bagi PNS Papua Barat sangat penting untuk dilakukan.

Assessment Center yang ada di UPT Sorong dapat membantu Pemda provinsi maupun Kabupaten atau Kota di lingkungan Papua Barat untuk memilih PNS yang sesuai dengan kompetensinya. PNS yang kompeten dan profesional tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah Papua Barat khusunya,” papar Mandacan.

Pada acara yang sama, Kepala BKN yang didampingi seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi juga menyerahkan secara simbolis tunjangan hari tua dan hadiah bagi PNS yang berhasil mencapai nilai tertinggi pada simulasi CAT BKN.

Sebagaimana sering diberitakan bahwa pendirian UPT merupakan bentuk mendekatkan layanan BKN terhadap Pemda di sekitar sebagai stake holders BKN. Ke depan, UPT direncanakan akan digunakan sebagai front liner pelayanan bidang kepegawaian. Saat ini UPT Sorong merupakan UPT ke-10 yang sudah didirikan oleh BKN.mr/bal

Tiga Instansi Pemerintah Gelar SKB CPNS Serentak di Kantor Pusat BKN

Mon, 11/13/2017 - 18:33

Jakarta-Humas BKN, Senin (13/11/2017), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir mulai menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) di Kantor Pusat BKN.

Pantauan Humas BKN, total peserta yang mengikuti SKB untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berjumlah 1.503 orang, dan dilaksanakan di 8 lokasi tes. Sebanyak 120 peserta pada Kementerian Pertahanan dan 30 peserta pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi, Bayu Yudhantoro menjelaskan jika SKB merupakan tes untuk menguji kemampuan kompetensi bidang peserta tes, disesuaikan dengan formasi yang dilamar.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Respati Yuwono mengatakan jika SKB kali ini terdiri dari 6 jenis bidang Jabatan yakni, Teknik Pengairan(S1), Teknik Jalan Jembatan (S1), Teknik Tata Bangunan (S1), Teknik Penyehatan Lingkungan Pemukiman (S1), Teknik Pembinaan Jasa Konstruksi (S1) dan Teknik Jalan Jembatan Terampil (D3). Respati menambahkan, “Untuk mengantisipasi kecurangan, dalam melakukan tes SKB pihaknya melakukan body check,” tutupnya. afni/sahya

UPT Sorong Resmi Berdiri, BKN Siap Kawal Pembinaan ASN Papua Barat

Mon, 11/13/2017 - 13:31

Untuk mempercepat layanan kepegawaian di Provinsi Papua Barat, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kabupaten Sorong yang berlokasi di Gedung/Bangunan Eks Dinas Pertanian Tanaman Pangan Milik Pemerintah Kabupaten Sorong di Jalan Pemda Distrik Aimas, Kompleks Kantor Pemerintah Daerah, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Km 24 Kabupaten Sorong.

Penggunaan gedung itu sebagai UPT BKN didasarkan pada Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemkab Sorong dan BKN yang tertuang dalam surat Nomor: 030/448/2017 dan Nomor: 22/A/KS/2017 Tanggal 20 Mei 2017. Peresmian akan dilakukan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Selasa, 14 November 2017 Pukul 09.00 WIT.

Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, Senin (13/11/2017), menjelaskan UPT BKN Sorong merupakan UPT ke-10 yang didirikan pada kurun waktu tahun 2016-2017. Berdirinya UPT BKN, selain untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara BKN dan Pemkab Sorong, juga akan membantu Pemerintah  dalam mengawal penyelenggaraan kepegawaian di daerah, khususnya dalam pembinaan teknis pengelolaan manajemen ASN di wilayah kerja Provinsi Papua Barat. Fungsi utama UPT BKN di antaranya memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen CPNS, seleksi dalam jabatan, pemetaan kompetensi dan seleksi ujian ikatan dinas melalui Computer Assisted Test (CAT BKN). UPT BKN juga menyediakan fasilitas Assessment Center yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan penilaian kompetensi ASN seperti Talent Pool Jabatan Pimpinan Tinggi.

Sementara itu Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti menyampaikan bahwa UPT merupakan cikal bakal pengembangan organisasi yang lebih besar yang nantinya juga akan memberikan layanan kepegawaian selain fasilitasi berbasis CAT dan Assessment Center. “Kehadiran kesepuluh UPT BKN itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di seluruh Indonesia, serta mempermudah sinergi BKN dengan seluruh komponen kepegawaian di daerah”. des

E-Notula, Permudah Pencarian Dokumen Rapat

Mon, 11/13/2017 - 12:59

Yogyakarta-Humas BKN, Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Senin (13/11/2017) melakukan pengenalan aplikasi Agenda dan e-notula di Kantor Regional (Kanreg) I BKN Yogyakarta, setelah sebelumnya mengadakan kegiatan serupa di Kanreg VII BKN Palembang, Senin (6/11/2017). Implementasi Agenda dan E-notula merupakan bagian dari komitmen BKN dalam mengefektifkan pelaksanaan kerja. Agenda dan E-notula adalah bagian dari e-office BKN yang merupakan aplikasi perkantoran modern berbasis elektronik.

“Kami mengapresiasi kegiatan pengenalan aplikasi ini. Kami berharap penerapan aplikasi Agenda dan e-Notula  dapat mempermudah pencarian sebuah dokumen rapat yang diperlukan, sehingga kami tidak perlu berlama-lama menghabiskan waktu untuk mencari data-data hasil jalannya sebuah rapat. Implementasi aplikasi ini diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kerja birokrasi yang merupakan salah satu hal yang menjadi tujuan reformasi birokrasi di BKN,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha Kanreg 1 BKN Yogyakarta, Slamet Wiyono.

Sebagai informasi, pengenalan aplikasi Agenda dan e-Notula dilakukan oleh Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi BKN Sri Murtiningsih dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Humas, Yuda Perwira kepada perwakilan pegawai Kanreg I BKN Yogyakarta. “Aplikasi Agenda dan E-Notula memang ditujukan untuk menggantikan cara manual yang banyak memiliki kekurangan, khususnya dalam mencari dokumen terkait rapat yang telah dilaksanakan,” jelasnya. fir/sri/yud

Seleksi Pejabat Administrator dan Pengawas BKN Resmi Dibuka, Dua Persyaratan Alami Perubahan

Fri, 11/10/2017 - 14:25

Jakarta – Humas BKN, Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengatur persyaratan bagi PNS untuk bisa mengikuti seleksi calon Pejabat Administrator dan Pengawas pada instansi pemerintah, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sejak Kamis, (9/11/2018) melalui Pengumuman Nomor 01/PENG/PANSEL/XI/2017 tentang Seleksi Calon Pejabat Adminstrasi dan Pengawas BKN Tahun 2017 yang ditandatangani Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti, 2 (dua) poin persyaratan pada tiap-tiap jabatan tersebut mengalami perubahan dari seleksi-seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Perubahan yang dimaksud ialah unsur jenjang kepangkatan yang dipersyaratkan. Untuk Jabatan Administrator, pada poin g disebutkan diutamakan memiliki pangkat sekurang-kurangnya Penata Tk I (III/d). Sedangkan untuk Jabatan Pengawas, pada poin g disebutkan diutamakan memiliki pangkat sekurang-kurangnya Penata Muda Tk I (III/b).

Herman.(dok.Humas)

Menanggapi perubahan persyaratan pada seleksi Jabatan Administrator dan Pengawas, Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman di ruang kerjanya, Jumat (10/11/2017), mengatakan jika itu merupakan amanat dari PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Selain itu, Herman menambahkan jika hal tersebut justru membuka kesempatan lebih luas bagi PNS di lingkungan BKN untuk ikut seleksi. “Justru kesempatan terbuka lebar, (kalau) sebelumnya untuk ikut seleksi (Jabatan) Pengawas kan harus III/b, kini PNS yang belum (memiliki pangkat) III/b pun bisa ikut bertarung secara terbuka. Sama halnya dengan Jabatan Administrator. Jadi saya kira bagus bagi karir PNS ke depannya,” ucapnya. Namun demikian, Herman berpesan, “Bagi PNS yang berminat ikut seleksi, untuk juga memperhatikan persyaratan yang lain,” pungkasnya. ber

Gunakan CAT BKN dalam SKB Dongkrak Kepercayaan Publik Terhadap Instansi

Thu, 11/09/2017 - 14:53

Jakarta-Humas BKN, Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bugi Sulaiman menyambut baik pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS KLHK dengan CAT BKN. Pernyataan tersebut disampaikan Bugi di sela-sela pelaksanaan SKB di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Kamis (9/11/2017).
“Saya sangat setuju dan menyambut baik pelaksanaan SKB dengan CAT BKN. Apalagi memang manajemen PNS secara tugas pokok fungsi merupakan tanggung jawab BKN sehingga kami yakin, seperti SKD, pelaksanaan SKB oleh BKN lebih ahli dan lebih profesional,” ujar Bugi Sulaiman.

Sementara saat ditanya mengenai prediksi atas hasil pelaksanaan SKB menggunakan CAT BKN, Bugi mengatakan “Kami yakin dengan CAT BKN hasil SKB akan obyektif. Selesai tes peserta dapat langsung bisa melihat hasilnya sehingga peluang kecurangan akan tertutup,” imbuhnya.

 

 

Bugi juga menyampaikan bahwa sampai sejauh ini pelaksanaan seleksi dengan CAT BKN tidak ada keluhan. “Peserta seleksi CPNS KLHK malah merasakan keterbukaan. Artinya mereka mengakui bahwa dalam seleksi tidak ada macam-macam dalam tanda kutip. Jadi ada kepercayaan masyarakat terhadap rekrutmen CPNS di lingkungan KLHK,” tambah Bugi.

Selanjutnya Bugi juga meyakini bahwa dengan sistem seleksi yang baik pasti akan tersaring pegawai dengan kualitas yang lebih baik. “Sebagaimana visi BKN yaitu PNS profesional dan bermartabat, dari bibit yang bagus (CPNS-red), maka pelayanan dan kinerja instansi ke depan kami yakini akan lebih baik,” tandas Bugi.

Sementara itu Data Center CAT BKN mencatat terdapat sebanyak 800 peserta SKB dari KLHK. Pelaksanaan SKB mereka tersebar pada enam titik lokasi, meliputi: Kantor Pusat BKN, Kanreg II BKN Surabaya, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg IX BKN Jayapura, Kanreg VIII BKN Banjar Baru, dan Kanreg VI BKN Medan. Sementara SKB pada Kantor Pusat BKN diikuti oleh 473 peserta. afn/sah/bal

Pemerintah Godok Aturan PNS Berprestasi di Bidang Olahraga Dapat Percepatan KP

Thu, 11/09/2017 - 13:18

Yogyakarta-Humas BKN, Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas Korpri) ke-XIV di Sasana Amongraga Yogyakarta, Rabu sore (8/11/2017) resmi ditutup. Pada Pornas kali ini, kontingen Pemprov Jawa Barat sukses menggondol prestasi sebagai juara umum.

Piala Presiden untuk Pemprov Jawa Barat. (foto: ika)

Dalam sambutan pada penutupan Pornas tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menteri PANRB), Asman Abnur mengatakan Pemerintah memberi apresiasi positif atas prestasi yang berhasil ditorehkan oleh para PNS termasuk pada cabang olahraga. “Kami akan pelajari kemungkinan atlet peraih medali emas dalam ajang Pornas ini kenaikan pangkatnya (KP) dapat dipercepat agar ke depan PNS dalam naungan Korpri tidak hanya mampu menorehkan prestasi di bidang kerja tapi juga di dunia olahraga”. Selain mengapresiasi PNS berprestasi, Asman menyatakan tahun ini juga sedang digodok aturan agar tiap atlet non pns yang berprestasi di tingkat dunia dapat diberikan peluang
menjadi PNS. Tak jauh berbeda Ketua Umum Korpri Prof. Zudan Arif Fakhrullah mengatakan jika ke depan Korpri mendukung atlet berprestasi untuk menjadi PNS. Menambahkan, Prof Zudan mengatakan pada tahun 2018 akan digelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Korpri di DKI Jakarta.

Asman Abnur mengatakan Pemerintah memberi apresiasi positif atas prestasi yang berhasil ditorehkan oleh para PNS. (foto: ika)

Untuk kali kedua, kontingen Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali berpartisipasi pada ajang Pornas Korpri, yang kali ini diselenggarakan di Kota Yogyakarta, 1 – 8 November 2017. Pada ajang yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali tersebut, kontingen BKN berpartisipasi di 3 (tiga) cabang olahraga, yakni futsal, catur, dan bola voli. Salah satu anggota kontingen BKN Vino Dita Tama mengatakan jika partisipasi BKN pada ajang tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Korpri untuk terus bergerak positif dan maju di masa yang akan datang. “Selain sebagai bentuk dukungan, partisipasi BKN pada ajang Pornas Korpri 2017 menjadi ajang membina jejaring ke sesama kontingen yang merupakan PNS dari seluruh instansi di Indonesia,” ucapnya. ika/ber

Hasil Kelulusan SKB Pelamar CPNS BKN Akan diumumkan di Website BKN

Thu, 11/09/2017 - 06:50

Peserta SKB CPNS BKN, tidak harus berbaju hitam putih, asal sopan dan rapi. (foto: aman)

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Rabu (8/11/2017) mulai menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi peserta rekrutmen CPNS BKN tahun 2017 di Kantor Pusat BKN. Kasubbid Penyelenggaraan & Pengolahan Seleksi BKN, Dewi Sartika menjelaskan selain SKB untuk rekrutmen CPNS BKN, pada Rabu (8/11/2017) ini di Kantor  Pusat BKN juga digelar SKB rekrutmen CPNS Polri dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN.

“Total peserta yang mengikuti SKB menggunakan CAT BKN hari ini berjumlah 93 orang dan yang mengikuti SKB Polri berjumlah 34 orang. Rencananya besok (Kamis, 9/11/2017) akan digelar SKB menggunakan CAT BKN untuk peserta seleksi CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Kejaksaan Agung”.

Total peserta yang mengikuti SKB Polri berjumlah 34 orang. (foto: aman)

Untuk SKB BKN, jelas Dewi, selain digelar di Kantor Pusat BKN juga digelar di 12 Kantor Regional BKN yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makasssar, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru dan Banda Aceh.

Pelaksanaan SKB CPNS BKN, sambung Dewi terdiri dari tes menggunakan CAT BKN dan wawancara. “Untuk Pelamar CPNS BKN, SKB menggunakan CAT BKN sudah tuntas dilaksanakan hari Rabu ini bahkan ada sebagian peserta yang juga sudah mengikuti tes wawancara. Pada Kamis dan Jumat (9-10/11/2017) akan digelar tes lanjutan berupa wawancara peserta yang hari ini baru menjalani tes CAT”. Peserta seleksi CPNS BKN yang dinyatakan Lulus SKB, sambung Dewi akan diumumkan pada website http://www.bkn.go.id. Pada kesempatan itu Dewi juga menjelaskan, hasil SKB nantinya akan diintegrasikan dengan hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang telah digelar sebelumnya, untuk menjadi hasil final kelulusan seleksi CPNS”. afn/sal/dep

Implementasi e-notula, Bagian Komitmen BKN Efektifkan Proses Kerja Birokrasi

Thu, 11/09/2017 - 06:39

Palembang-Humas BKN, Biro Humas BKN, Senin (6/7/2017) melakukan pengenalan aplikasi e-notula di Kantor Regional VII BKN Palembang. Implementasi e-notula  merupakan bagian dari komitmen Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam mengefektifkan pelaksanaan kerja. E-notula adalah bagian dari e-office BKN yang merupakan aplikasi perkantoran modern berbasis elektronik.

Pengenalan aplikasi e-notula dilakukan oleh Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi BKN Sri Murtiningsih dan Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat, Herman kepada perwakilan pegawai kanreg VII BKN Palembang. “Aplikasi e-notula untuk memudahkan unit-unit kerja mendokumentasikan setiap proses realisasi target pekerjaan yang berupa notulensi rapat atau kegiatan. Jika suatu hari record atau rekaman jalannya rapat dibutuhkan, maka kita akan mudah menemukannya dalam e-notula,” jelas Sri.

Sumardi menyambut baik rencana implementasi e-notula. (foto: Dok.HumasBKN)

Dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian TU Kanreg VII BKN Palembang, Sumardi menyambut baik rencana implementasi e-notula sebagai bagian dalam mendukung tata kelola administrasi proses pencapaian target kerja organisasi. her

Responsivitas Humas Pemerintah Dengan Gaya Kekinian, Bentuk Sentimen Positif Publik

Wed, 11/08/2017 - 14:40

Tanah Datar – Humas BKN, “Setiap ASN menjadi pembentuk citra bagi instansinya.” Pernyataan itu disampaikan Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan kepada jajaran pegawai Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Selasa (07/11/2017) dalam acara Sosialissasi PP 11/2017 dan acara Kehumasan Pemerintah di Pemkab Tanah Datar, Sumatera Barat di Kantor Pemkab Tanah Datar.

“Setiap ASN menjadi pembentuk citra bagi instansinya.”Ujar Ridwan. (foto: des)

Pada kesempatan itu Ridwan menyampaikan pengalaman tim humas BKN dalam mengelola pemberitaan CPNS 2017 yang cukup menyita energi tim humas, khususnya dalam menghadapi ragam sentimen publik pelamar. Menurutnya hal itu menguji tingkat responsivitas humas BKN kepada publik. “Dengan kita merespons pertanyaan atau keingintahuan publik secara tidak langsung kita mengedukasi mereka lewat pemberitaan yang tepat secara terus menerus dan itu mengantarkan citra positif BKN ke publik, ” ungkapnya.

“Kita mengedukasi mereka lewat pemberitaan yang tepat secara terus menerus dan itu mengantarkan citra positif BKN ke publik, ” ungkapnya. (foto: des)

Menurutnya, humas Pemerintah termasuk humas Pemkab Tanah Datar harus mendeteksi dinamika cara komunikasi yang sedang berkembang saat ini di masyarakat atau yang lazim dikenal dengan istilah gaya kekinian.  “Jangan terpaku pada gaya pemberitaan yang kaku. Gunakan media-media yang dekat dengan segmen publik yang kita sasar. Misalnya saja humas BKN dalam mengelola komunikasi publik kepada pelamar CPNS 2017 lebih banyak bermain lewat linimasa seperti facebook, twitter, dan instagram, karena memang publik pelamar CPNS didominasi oleh kaum milenial yang gemar berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial tersebut, ” ujarnya. des

 

“The effectiveness of communication is not defined by  communication but by the response” (Milton Ericson, Psikolog)

Sesma BKN Arahkan Puskalitpeg Beri Masukan Pada Awal Penyusunan Kebijakan Kepegawaian

Wed, 11/08/2017 - 06:45

Jakarta – Humas BKN, Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (Puskalitpeg BKN) diharapkan memberi kontribusi/masukan pada penyusunan kebijakan kepegawaian yang didasarkan pada hasil-hasil penelitian.

Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Utama (Sesma) BKN, Usman Gumanti saat membuka Seminar Hasil Penelitian “Analisis Jabatan-Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Dapat Diisi oleh Anggota TNI/POLRI”, di Ruang Mawar Kantor Pusat BKN, Selasa (7/11/2017).
“Puskalitpeg harus memberikan masukan di awal yang akan jadi pertimbangan penyusunan sebuah aturan dan kebijakan. Termasuk mengenai pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI/POLRI ini,” jelas Usman.

“Puskalitpeg harus memberikan masukan di awal yang akan jadi pertimbangan penyusunan sebuah aturan dan kebijakan.” Jelas Usman. (foto: mia)

Sementara itu Tim Peneliti dari Puskalitpeg BKN dalam draf Laporan Hasil Penelitian “Analisis Jabatan-Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Dapat Diisi oleh Anggota TNI/POLRI” menyebutkan salah satu instansi Pemerintah Pusat yang dapat diduduki oleh anggota TNI adalah Sekretariat Militer (Setmil) Presiden, berdasarkan amanat dari PP Alih Status TNI. Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Permen SOTK Setneg), Setmil Presiden dipimpin oleh Sekretaris Militer Presiden yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dan karena jabatannya maka Setmil Presiden melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. ber/dep

Tak Hanya Mahasiswa, Siswa SMK pun Antusias Dalami Mekanisme Rekrutmen CPNS 2017

Tue, 11/07/2017 - 23:59

Jakarta-Humas BKN, Gema penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 tidak hanya perhatian para pelamar yang berasal dari lulusan perguruan tinggi saja, namun juga siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Hal itu terbukti dari banyaknya pertanyaan seputar penerimaan CPNS tahun 2017 dari siswa SMK Negeri 1 Bantul yang mendalami studi tentang Administrasi Perkantoran dan Akuntansi, saat beraudiensi ke Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (7/11/2017). Para siswa tersebut diterima sejumlah perwakilan dari BKN di antaranya Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian Samsiana Sappari, Kepala Sub Bagian Hubungan Media dan Antar Lembaga Diah Eka Palupi dan Arsiparis BKN Wening Prasetyo Pamekas. Audiensi digelar di aula Gedung I Kantor Pusat BKN.

Siswa SMK Negeri 1 Bantul beraudiensi ke Kantor Pusat BKN. (foto: kis)

Pada audiensi tersebut dilanjutkan dengan tanya jawab beberapa pertanyaan yang diajukan para siswa di antaranya mengenai kriteria pelamar, tata cara pendaftaran dan detail pelaksanaan ujian CPNS. Selain itu, tata cara pengelolaan arsip kepegawaian BKN juga menjadi topik yang ditanyakan oleh para siswa. Terkait pengelolaan arsip ini, sejumlah siswa tampak antusias karena sangat beririsan dengan materi yang mereka terima di sekolah.

Samsiana.(foto: kis)

Menanggapi hal tersebut, Samsiana menjelaskan bahwa secara garis besar Ketentuan mengenai penerimaan CPNS tahun 2017 diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaannya dimotori oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
Sementara itu untuk pengelolaan arsip kepegawaian di BKN, Arsiparis BKN Wening menjelaskan jika saat ini sedang dibangun aplikasi digital untuk mengelola arsip-arsip pegawai yang ada di BKN. fransiska/hertina/ber

Mulai 8 November 2017, BKN Gelar SKB CPNS 2017

Tue, 11/07/2017 - 06:34

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai 8 November hingga 15 November 2017 akan menggelar Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi peserta rekrutmen CPNS BKN tahun ini.

SKB digelar di Kantor Pusat BKN dan 12 Kantor Regional BKN yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makasssar, Medan, Palembang, Banjarmasin, Jayapura, Denpasar , Manado, Pekanbaru dan Banda Aceh.

Dalam Pengumuman yang tertuang pada surat Nomor : 05/PENG.1/PANPEL.BKN/XI/2017 dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN, Usman Gumanti dijelaskan bahwa SKB BKN terdiri dari tes substansi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara. Jadwal SKB, baik tes substansi maupun wawancara dilaksanakan pada hari yang sama kecuali SKB yang dilaksanakan di Kantor Pusat BKN akan diumumkan setelah pelaksanaan tes substansi.

Baca isi pengumuman dengan seksama, agar jangan sampai peserta SKB gagal. (dok.humas)

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan Senin (6/11/2017) menjelaskan ada sejumlah ketentuan dan tata tertib yang perlu diperhatikan para peserta SKB di antaranya para peserta tes wajib hadir 60 menit sebelum jadwal yang ditentukan, peserta wajib membawa KTP asli/asli surat keterangan telah melakukan perekaman e-KTP serta kartu peserta ujian untuk diperiksa oleh panitia. “Pelanggaran atas segala ketentuan dan tata tertib akan membawa konsekuensi diberikannya sanksi berupa teguran lisan sampai dibatalkannya kepesertaan dalam SKB oleh panitia. Karena itu baca isi pengumuman dengan seksama, agar jangan sampai peserta SKB gagal bukan karena tak mampu menjalani tes dengan baik tapi harus pulang tanpa hasil karena melanggar aturan,” jelas Ridwan. dep

Informasi selengkapnya jadwal SKB serta berbagai Ketentuan dan tata tertib bagi peserta dapat diunduh pada link berikut : http://www.bkn.go.id/pengumuman/jadwal-skb-cpns-bkn-tahun-2017

Pages