Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 1 hour 47 min ago

BKN Optimistis Penyelesaian Penetapan NIP CPNS TA 2017 Tepat Waktu

Mon, 01/15/2018 - 15:10

Jakarta-Humas BKN, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang membuka rekrutmen CPNS Tahun Anggaran (TA) 2017 terus bersinergi menyelesaikan proses pengangkatan CPNS sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN merilis data per 9 Januari 2017 pukul 14.30 WIB, tinggal 6 K/L belum menyampaikan usul penetapan NIP CPNS TA 2017. Sementara per 12 Januari 2018, Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin menjelaskan 1 Pemerintah Daerah yang membuka rekrutmen CPNS TA 2017, juga belum menyampaikan usul penetapan NIP CPNS TA 2017. “Sebagai tambahan informasi, hingga saat ini BKN telah menetapkan 26.254 NIP CPNS TA 2017,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Jumat (12/1/2018).

Terkait itu, sambung Ridwan, pihaknya optimistis target waktu penyelesaian penetapan NIP CPNS TA 2017 dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu Ridwan kembali mengingatkan, “Terkait masa kerja CPNS atau yang dikenal dengan istilah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS, Kepala BKN telah menerbitkan Surat nomor K26- 30/V 154-1 /99 tanggal 11 Desember 2017 perihal Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2017 dan telah disampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi penerima CPNS tahun 2017,” tutupnya. ber/bal

Daftar 7 K/L/D yang Belum Mengusulkan Penetapan NIP ke BKN

1 Kementerian PUPR 2 Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi 3 Kemenristekdikti 4 Kementerian Pertahanan 5 Badan Ekonomi Kreatif 6 Badan Keamanan Laut 7 Pemprov Kalimantan Utara

Isteri Melahirkan/Operasi Caesar, PNS (Suami) Dapat Hak Cuti

Mon, 01/15/2018 - 14:33

Jakarta – Humas BKN, Lahirnya Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS memberikan ruang tersendiri bagi PNS laki-laki yang sudah menikah. Kebijakan cuti ini mengakomodir bagi PNS laki-laki saat sang isteri akan melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting (CAP). Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa pengajuan CAP untuk mendampingi isteri tersebut disertai dengan melampirkan surat keterangan rawat inap.

Kebijakan alasan pengajuan CAP pada huruf E poin (3) juga diperuntukkan bagi PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik Indonesia yang rawan dan/ atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan PNS yang bersangkutan

Aturan cuti terbaru ini juga memberikan kesempatan bagi PNS yang menjalani program untuk mendapatkan keturunan dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara sebagai alasan pribadi dan mendesak yang tertuang dalam huruf G poin (2).

Selain mengakomodir ketiga kebutuhan pribadi dan mendesak tersebut, kebijakan cuti PNS dalam Perka BKN ini menetapkan aturan cuti bersama yang tidak tertuang dalam regulasi sebelumnya. Pada huruf F poin (2) dan (3) dijelaskan bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan dan bagi PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Secara teknis kebijakan ini akan ditetapkan melalui keputusan Presiden. des/bal

Tahun 2017, LAPOR BKN! Tuntaskan 1623 Pengaduan

Mon, 01/15/2018 - 13:48

Jakarta-Humas BKN, Sepanjang kurun waktu tahun 2017. Aplikasi pengaduan masyarakat online LAPOR BKN menerima sebanyak 2031 pengaduan. Pengaduan masyarakat yang masuk melalui LAPOR BKN! meliputi penyampaian aspirasi, permohonan informasi, pengaduan dan wistle blowing system (WBS).

Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat Humas BKN Vino Dita Tama.

Kepala Sub Bagian Pengaduan Masyarakat Humas BKN Vino Dita Tama menyampaikan bahwa titik berat permasalahan yang disampaikan publik tersebut didominasi oleh permasalahan pelaksanaan rekrutmen CPNS 2017. Vino juga menyebutkan permasalahan lainnya yang juga menjadi tema pengaduan, antara lain tentang profil PNS, kenaikan pangkat-mutasi penyesuaian ijazah, SK Pensiun PNS, pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan disiplin PNS, konsultasi regulasi kepegawaian dan konsultasi jabatan fungsional (JF) kepegawaian.

“Dari 2031 pengaduan yang masuk, sebanyak 1623 telah rampung atau 79.9%. Sementara sisanya sebanyak 408 pengaduan masih dalam proses penyelesaian dan ditargetkan dapat selesai dalam waktu dekat,” pungkas Vino di ruang kerjanya, Senin (15/1/2018).

Vino menambahkan, segala keluhan mengenai pelayanan kepegawaian dapat disampaikan publik kepada Biro Humas BKN melalui situs www.lapor.bkn.go.id, SMS ke nomor 1708, facebook fanpage dengan account @BKNgoid, twitter BKN dengan account @BKNgoid. “Segala keluhan yang masuk akan didisposisikan ke unit teknis yang membidanginya,” tutup Vino.bal/gus

 

BKN Persiapkan Gelar Pemetaan Kompetensi PNS Dengan CAT BKN

Fri, 01/12/2018 - 23:59

Jakarta-Humas BKN, Sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara bahwa BKN sebagai lembaga pemerintah yang diberi mandat membina dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional, untuk mewujudkan pengelolaan manajemennya secara transparan dan objektif, BKN telah membangun metode seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Guna meningkatkan pemanfaatannya, BKN pada tahun 2018 akan melakukan pemetaan PNS khusus jabatan pelaksana secara nasional. Hal itu diawali dengan pelaksanaan Rapat Persiapan Pemetaan Jabatan Pelaksana PNS tahun 2018 dengan Metode Computer Assisted Test (CAT) BKN, pada Selasa (9/1/2018) di Ruang Rapat lantai 2 Gedung II BKN Pusat Jakarta dan dihadiri Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti, sejumlah pejabat dan pegawai terkait di lingkungan BKN.

Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen BKN, Heri Susilowati mengatakan pemetaan yang akan dilakukan dengan CAT BKN tahun ini akan ditujukan pada PNS dengan jabatan pelaksana baik di pusat maupun daerah. Adapun proses yang dilakukan adalah PNS melakukan tes dengan metode CAT BKN guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga pegawai mendapatkan hasil pemetaan secara cepat. Dalam pelaksanaan pemetaan PNS akan dikumpulkan data informasi pegawai terkait kompetensi yang diamanatkan Undang-Undang ASN. Dari proses pemetaan tersebut diharapkan dapat terwujud sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi yang didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif.

Selain mendapatkan pengarahan dari Sekretaris Utama BKN, rapat juga membahas terkait materi yang akan digunakan dalam pemetaan yang kemudian akan dimasukkan dalam aplikasi yang telah disipakan BKN. Proses penyusunan materi pemetaan dilakukan selama tiga bulan, adapun sosialisasi dan pelaksanaan pemetaan akan menyesuaikan dengan pelaksanaan seleksi-seleksi lainnya dengan mempertimbangkan adanya seleksi Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas dan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di tahun 2018 ini. fhu/dep

Memasuki Tahun Anggaran 2018, BKN Evaluasi Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2017

Fri, 01/12/2018 - 15:07

Jakarta -Humas BKN, Kepala Biro Perencanaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Heru Purwaka menyampaikan kepada seluruh pengelola anggaran di lingkungan Kantor Pusat BKN dan Kantor Regional BKN bahwa angka penyerapan anggaran tahun 2017 hingga kuantitas terkecil pun harus dievaluasi sebelum masuk pada rencana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran (TA) 2018.

“Masing-masing unit kerja silakan sampaikan realisasi penyerapan yang telah dilakukan sesuai T A 2017 dan deskripsikan poin hambatan tercapainya realisasi untuk menjadi bahan evaluasi kita,” ujar Heru pada Kegiatan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV T.A 2017 Berbasis Online melalui Aplikasi e-monev yang berlangsung Kamis – Jumat, 11 – 12 Januari 2018 di Kantor Pusat BKN Jakarta. Heru juga menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi realisasi anggaran tahun 2017 dilakukan agar rencana aksi untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran 2018 lebih mudah dilakukan. “Selain evaluasi rencana aksi untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran, pembahasan monitoring ini juga sebagai wadah bertukar pikiran mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi guna perbaikan di tahun anggaran 2018,” tutup Heru. des

1 Maret 2018, Deadline Pengusulan Alih Status PNS pada  3 Jabatan

Thu, 01/11/2018 - 12:22

Jakarta-Humas BKN, Usai dilansir pengumuman terkait lowongan pengisian Jabatan Fungsional  (JF) di bidang kepegawaian (Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Asesor SDM Aparatur) melalui Surat Kepala BKN bernomor K 26-30/V 158-9 /99 pada 27 Desember 2017 lalu, hingga Rabu (10/1/2017) tercatat sebanyak 64 Instansi sudah mengusulkan para peserta untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagai calon JF tersebut. Seperti yang telah disampaikan dalam surat tersebut, deadline pengusulan nama-nama pegawai yang akan mengikuti alih status/penyesuaian/ inpassing ke 3 JF tersebut jatuh pada 1 Maret 2018.

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Margi Prayitno

Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Margi Prayitno, kepada Tim Humas BKN, Kamis (11/1/2018) mengatakan dari total Instansi yang sudah mengusulkan tersebut , 60 instansi mengusulkan peserta uji kompetensi untuk formasi JF Analis Kepegawaian. Instansi-instansi itu terdiri dari 22 Kementerian/Lembaga (K/L), 3 Universitas Negeri, 7 Pemerintah Daerah Provinsi, 22 Pemerintah Daerah Kabupaten dan 5 Pemerintah Kota. Total usulan peserta uji kompetensi JF Analis Kepegawaian yang sudah diterima BKN sementara ini berjumlah 460 peserta.

Kemudian pada JF Auditor Kepegawaian total instansi yang sudah mengusulkan peserta uji kompetensi sebanyak 7 Instansi, terdiri dari 1 K/L, 1 Universitas Negeri, 1 Pemerintah Daerah Provinsi, dan 4 Pemerintah Daerah Kabupaten. Total usulan peserta uji kompetensi JF Auditor Kepegawaian sementara yang sudah diterima BKN sebanyak 15 peserta.

“Sementara untuk formasi JF Asesor SDM Aparatur  baru terdapat 4 Instansi yang sudah mengusulkan peserta uji kompetensi. Keempat instansi tersebut terdiri dari 2 K/L dan 2 Pemerintah Daerah Provinsi. Total usulan peserta uji kompetensi JF Asesor Kepegawaian sementara yang sudah diterima BKN sebanyak 12 peserta. Hingga batas akhir pengajuan  pengusulan pengisian JF Bidang Kepegawaian pada 1 Maret 2018 nanti, dipastikan jumlah tersebut akan terus bertambah,” jelas Margi.

Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya oleh Humas BKN, BKN membuka lowongan untuk memenuhi kekosongan formasi (baca: kebutuhan) 3 JF di bidang kepegawaian melalui perpindahan jabatan (inpassing) pegawai ASN sebagai upaya peningkatan dan percepatan manajemen bidang kepegawaian. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, terdapat tiga rumpun/kelompok  formasi Jabatan Fungsional (JF) bidang kepegawaian yang ditawarkan. Ketiga jabatan tersebut meliputi Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Asesor SDM Aparatur. Rencananya para peserta uji kompetensi yang lolos nantinya akan diangkat dan ditempatkan pada Instansi yang mengusulkan kebutuhan formasi tersebut sesuai jenjang jabatan yang dibutuhkan. bal

 

REKAPITULASI SEMENTARA DAFTAR INSTANSI

YANG SUDAH MENGUSULKAN PESERTA UJI KOMPETENSI INPASSING

JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN KE BKN

 

NO INSTANSI JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN ANALIS AUDITOR ASESOR 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 2 Kementerian Ristekdikti 3 3 Kementerian Agama 4 4 Kementerian Pertanian 6 5 Kementerian PUPR 2 7 Kementerian Hukum dan HAM 201 7 8 Kementerian Dalam Negeri 1 9 Kementerian ESDM 30 10 Kementerian Polhukam 1 11 Kementerian Tenaga Kerja 1 12 Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 13 Kementerian Perhubungan 1 14 Kementerian Pariwisata 1 16 BNPT 1 17 BPKP 4 18 BPPT 1 19 BATAN 2 20 Lembaga Sandi Negara 4 21 Mahkamah Agung 2 22 BASARNAS 8 23 BNP2TKI 6 1 24 Badan Standarisasi Nasional (BSN) 1 25 Universitas Padjajaran 20 6 26 Universitas Gajah Mada 3 27 Universitas Negeri Jakarta 1 28 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 29 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 1 30 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 1 31 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 1 32 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 6 1 33 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 3 34 Pemerintah Provinsi Jambi 10 35 Pemerintah Provinsi Bengkulu 1 36 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 28 37 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara 1 38 Pemerintah Kabupaten Pacitan 2 39 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara 2 40 Pemerintah Kabupaten Kuningan 3 2 41 Pemerintah Kabupaten Manggarai 5 42 Pemerintah Kabupaten Ngada 2 43 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 6 44 Pemerintah Kabupaten Paser 4 45 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 8 46 Pemerintah Kabupaten Solok 2 47 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 3 1 48 Pemerintah Kabupaten Pekalongan (BKPP) 3 49 Pemerintah Kabupaten Bogor 5 50 Pemerintah Kabupaten Badung 9 51 Pemerintah Kabupaten Kupang 3 52 Pemerintah Kabupaten Blitar 1 53 Pemerintah Kabupaten Tulungagung 5 54 Pemerintah Kabupaten Kudus 6 55 Pemerintah Kabupaten Sleman 7 56 Pemerintah Kabupaten Gianyar 3 57 Pemerintah Kabupaten Natuna 11 2 58 Pemerintah Kota Yogyakarta 1 59 Pemerintah Kota Probolinggo 1 60 Pemerintah Kota Bogor 1 61 Pemerintah Kota Singkawang 1 62 Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 3 63 Pemerintah Kota Blitar 5 64 Bupati Sampang 1 460 15 12

 

 

Pemerintah Belum Terbitkan Pengumuman Resmi Rekrutmen  CPNS Tahun Anggaran 2018

Wed, 01/10/2018 - 12:19

Jakarta-Humas BKN, Menanggapi informasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2018 yang marak beredar lewat media sosial, Biro Humas BKN menginformasikan bahwa Pemerintah belum mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS secara resmi. Masyarakat diminta untuk selektif dalam menerima informasi dan silakan lihat pengumuman resmi hanya melalui situs bkn.go.id dan menpan.go.id. Demikian penjelasan Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, Rabu (10/1/2018) di ruang kerjanya di Jakarta.

Mohammad Ridwan

Ridwan menambahkan secara normatif setiap instansi pusat dan daerah memang wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansinya masing-masing. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan hasil perhitungan kebutuhan diserahkan pada Menteri PAN RB dan Kepala BKN. “Dengan sistem merit, jumlah kebutuhan PNS dihitung dari berbagai variabel termasuk alokasi APBN/D untuk belanja pegawai. Pemerintah Provinsi/Kab/Kota dengan belanja pegawai melebihi 50% dari APBD tentu akan sulit mendapatkan tambahan pegawai baru. Jika pun lowongan CPNS akan dibuka, maka formasi dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan pada bidang-bidang yang mendukung Nawacita”.

Di bagian lain Ridwan menjelaskan BKN telah mengevaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2017 dan berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan di antaranya:

  1. Perbaikan SOP pelaksanaan SKD dengan Computer Assisted Test (CAT) termasuk peningkatan kualitas perangkat lunak sistem CAT BKN;
  2. Ekstensifikasi lokasi SKD CAT BKN dengan penambahan 5 (lima) UPT BKN yakni Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu;
  3. Upgrading kapasitas website Sistem Seleksi CPNS Nasional bkn.go.id;
  4. Menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lain jika jumlah peserta SKD melebihi kapasitas yang dapat dikelola BKN Pusat, Kantor Regional (Kanreg), dan UPT BKN;
  5. Penyebarluasan informasi dan interaksi publik melalui berbagai kanal, web, media sosial (FB, TW, IG, youtube), email, Help Desk

“Kami mengimbau agar masyarakat tidak percaya jika ada pihak/okum manapun yg menyatakan dapat membantu kelulusan dalam seleksi CPNS”.des

Surat Tentang Nama-nama yang Lulus Verifikasi Akhir dari Jalur Kebijakan Kementerian, Bukan Produk BKN

Tue, 01/09/2018 - 14:10

Jakarta – Humas BKN, merespons beredarnya Surat Tentang Pemberitahuan Penetapan Nomor Induk Pegawai dan Nama-nama yang Lulus Verifikasi Akhir dari Jalur Kebijakan Kementerian Nomor K.02-41/X.02.10.17 tanggal 2 Oktober 2017, yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko, Jumat (5/11/2018), memastikan surat tersebut BUKAN PRODUK BKN dan mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti, tidak mudah percaya atas informasi yang cepat beredar dan segera melakukan konfirmasi kepada pihak terkait.

Contoh surat yang beredar

“Di era teknologi informasi seperti saat ini, kecepatan peredaran informasi kadang bisa menjadi boomerang bagi siapapun yang mengaksesnya, terutama terkait informasi yang belum jelas kebenarannya. Berkaitan dengan itu, kami mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilah informasi,” pungkas Bayu. Ber

BKN Terbitkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

Tue, 01/09/2018 - 13:52

Jakarta – Humas BKN, Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. Hal itu disampaikan Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Julia Leli Kurniarti kepada Humas BKN, di ruang kerjanya, Jumat (5/1/2018).

Julia Leli Kurniarti

Lebih lanjut, Julia menjelaskan tujuan dari dikeluarkan Peraturan BKN tersebut ialah untuk digunakan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan PNS yang berkepentingan dalam pelaksanaan cuti PNS.

Julia menambahkan, dalam Peraturan Badan ini dijelaskan 7 (tujuh) jenis cuti, yakni cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, dan cuti di luar tanggungan Negara. “Apabila dalam melaksanakan Peraturan BKN ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian,” pungkasnya. Ber

BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS dapat diunduh di sini.

Kepala BKN: Pertajam Program Kerja TA 2018 BKN

Fri, 01/05/2018 - 16:11

Kepala BKN meminta program kerja Tahun Anggaran (TA) 2018 lebih tajam dibandingkan TA sebelumnya. “Walaupun program kerja tidak banyak mengalami perbedaan dari tahun sebelumnya tetapi isinya harus lebih tajam. Terutama mengenai pelaksanaan proyek perubahan oleh masing-masing unit kerja BKN harus dilaksanakan secara radikal dan cepat.” Pernyataan tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara Pemantapan Program Kerja dan Kegiatan BKN Tahun 2018 di Kantor Pusat BKN Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam acara Pemantapan Program Kerja dan Kegiatan BKN Tahun 2018 di Kantor Pusat BKN Jakarta. (foto: kis)

Beberapa proyek perubahan TA 2018 BKN di antaranya:

  1. Program digitalisasi seluruh proses bisnis BKN. Proyek ini menyangkut pengadaan aplikasi, infrastruktur baik hardware maupun software, pelaksanaan (proses bisnis) hingga SDM. Digitalisasi itu dimaksudkan untuk meminimalkan eror yang acap kali masih terjadi dalam bidang administrasi kepegawaian.
  2. Program Pemutakhiran database kepegawaian. Dari database kepegawaian yang sudah ada perlu selalu dimutakhirkan bahkan jika perlu harus dikembangkan. Sehingga terkait informasi kepegawaian ke depan, BKN tidak hanya menyediakan informasi yang seadanya.
  3. Program Penegakkan Disiplin PNS. Aplikasi ini dibangun oleh Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Beberapa aplikasi yang akan dibangun dan digunakan untuk penegakkan pelanggaran PNS ini di antaranya: e-blocking, WBS, dan early warning system.
  4. Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian; program ini merupakan program partisipasi dari program Presiden Joko Widodo untuk daerah Papua dan Papua Barat. Di mana program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian di Papua dan Papua Barat ini bertujuan untuk memastikan bahwa masalah-masalah kepegawaian di sana dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga outcome dari program tersebut diharapkan bahwa manajemen kepegawaian di sana dapat berjalan sesuai norma, standar dan prosedur kepegawaian yang berlaku.
  5. Program pembentukan Unit Pelaksana teknis (UPT); sasaran pendirian UPT ini adalah daerah provinsi yang betul-betul mendapat dukungan komitmen yang tinggi dari Gubernur. Sudah ada beberapa permintaan pendirian UPT diantaranya di Provinsi lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Sebagai tambahan informasi bahwa tahun  2017 lalu BKN kembali meraih predikat terbaik dalam hal penyerapan anggaran. Semoga di TA 2018 ini BKN dapat mempertahankan peringkat yang sama dengan kualitas yang lebih baik. bal

BKN Buka Lowongan Inpassing 3 Jabatan Fungsional

Fri, 01/05/2018 - 15:28

Jakarta-Humas BKN, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/ inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assessor SDM Aparatur, BKN akan melaksanakan pengangkatan dalam 3 Jabatan Fungsional Kepegawaian tersebut , melalui jalur inpassing sesuai dengan kebutuhan dan formasi Jabatan Fungsional Kepegawaian per jenjang jabatan.

Sehubungan dengan hal tersebut bagi instansi yang akan mengajukan pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional Kepegawaian melalui jalur inpassing untuk segera mengajukan usulan sesuai dengan dipersyaratkan paling lambat 1 Maret 2018. Informasi selengkapnya unduh link di bawah. (dey)

Surat Kepala No. K 26-30/V 158-9/99

Implementasi Prinsip Merit Dalam Sistem Seleksi dan Promosi Jadi Kunci Terwujudnya Birokrasi Profesional

Fri, 01/05/2018 - 11:23

Jakarta-Humas BKN, “Untuk menciptakan birokrasi yang profesional, sistem seleksi dan promosi dalam lingkup birokrasi harus menggunakan prinsip-prinsip merit. Namun demikian, sistem merit tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya dukungan kebijakan yang tegas dan implementatif, penegakan hukum yang tegas atas pelanggaran yang terjadi, ketersediaan lembaga pengawas sistem merit, dukungan stabilitas sosial politik pemerintahan serta kesiapan lembaga”. Pernyataan itu tersurat dalam ringkasan disertasi salah seorang pegawai BKN, Desy Mutia Ali, yang pada Kamis (4/1/2018) menjalani  acara Promosi menjadi Doktor dalam Bidang Ilmu Administrasi  dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia atas disertasi berjudul Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit: Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok. Disertasi tersebut disusun dengan Promotor Prof Dr Eko Prasojo, Mag.rer.Publ dan Ko-Promotor Dr Lina Mifthul Jannah MSi.

Lebih lanjut Desy dalam ringkasan disertasinya menguraikan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan Pemerintah Daerah sebagai instansi Pemerintah Subnasional akan mampu menjalankan seleksi pejabat/promosi berbasis sistem merit dengan memperhatikan beberapa kondisi antara lain adanya dukungan serta komitmen yang tinggi Kepala Daerah sebagai Pejabat Tertinggi dan pengambil keputusan dari hasil akhir proses seleksi terbuka, kesiapan para birokrat menjalankan prinsip-prinsip merit yang terbuka, obyektif, adil dan kompetitif, termasuk di dalamnya kesadaran untuk menerima, mencari dan mengembangkan informasi baru, dan juga dukungan sumber daya lainnya (anggaran dan sarana prasarana).”Penelitian ini juga memberikan konfirmasi bahwa keberhasilan merit juga ditentukan oleh pemaknaan para aktornya terhadap sistem merit,” jelas Desy. dep/bal

Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat periode 1 April 2018

Thu, 01/04/2018 - 12:42

Berkenaan dengan percepatan proses penyelesaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) periode 1 April 2018 dan periode 1 Oktober 2018, dengan ini disampaikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor D.26-30/V.1-5/99 Tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat.

Selain itu, pada Poin 1 (satu) pokok Surat, dijelaskan kembali bahwa Pangkat dan Golongan Ruang PNS hingga saat ini masih berlaku sampai ada ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berry

Per 27 Desember 2017 Sebanyak 35 Instansi Belum Usulkan Penetepan NIP CPNS ke BKN

Fri, 12/29/2017 - 14:52

Jakarta – Humas BKN, Sedikitnya 35 Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) belum mengusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga 27 Desember 2017 kemarin, baru 24 K/L yang sudah mengusulkan penetapan NIP dan saat ini sedang diproses. Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Jumat (29/12/2017).

Ridwan melanjutkan, baru 4 instansi yang telah rampung penetapan NIP, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Mahkamah Agung, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Komisi Yudisial.

Ridwan melanjutkan, baru 4 instansi yang telah rampung penetapan NIP, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Mahkamah Agung, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Komisi Yudisial.

Ridwan menambahkan, “untuk masa kerja CPNS atau yang dikenal dengan istilah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS, Kepala BKN telah menerbitkan Surat nomor K26- 30/V 154-1 /99 tanggal 11 Desember 2017 perihal Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2017 dan telah disampaikan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi penerima CPNS tahun 2017,” tutupnya. Ber

Daftar 35 K/L/D yang Belum Mengusulkan Penetapan NIP CPNS Tahun Anggaran 2017

1 Kementerian Keuangan 2 Kementerian ESDM 3 Kemendikbud 4 Kementerian Perindustrian 5 Kementerian PUPR 6 Kementerian Perhubungan 7 Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi 8 Kementerian Sosial 9 Kemenristekdikti 10 Kementerian Agama 11 Kementerian Perdagangan 12 Kementerian Pemuda & Olah Raga 13 Kementerian Koord. Bidang Perekonomian 14 Kementerian KUKM 15 Kementerian Pertahanan 16 Kejaksaan Agung 17 LIPI 18 BATAN 19 ANRI 20 BKPM 21 BPPT 22 BAPETEN 23 BMKG 24 BNP2TKI 25 BNN 26 BPK 27 BAKAMLA 28 LAPAN 29 Badan Ekonomi Kreatif 30 BKKBN 31 LAN 32 Mahkamah Konstitusi 33 LKPP 34 PPATK 35 Pemprov Kalimantan Utara

 

 

BKN Raih Penghargaan Anugerah KASN Tahun 2017

Fri, 12/29/2017 - 09:52

Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti menerima penghargaan. (foto: kis)

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menorehkan prestasi pengelolaan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) di kancah nasional. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Kamis (29/12/2017) malam, memberi penghargaan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas “Kepatuhan dan Kualitas Tata Kelola Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi”. Penghargaan diberikan dalam acara Pemberian Penghargaan Anugerah KASN Tahun 2017 di Auditorium Prof Dr Agus Dwiyanto, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. Penghargaan KASN 2017 tersebut diserahkan oleh Ketua KASN Sofyan Effendi dan diterima secara langsung oleh Sekretaris Utama BKN Usman Gumanti dengan disaksikan Menteri PAN dan RB Asman Abnur.

Ketua KASN Sofyan Effendi dalam acara tersebut menyampaikan bahwa penghargaan anugerah KASN 2017 sudah saatnya diberikan kepada Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah berhasil menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sofyan menambahkan bahwa penganugerahaan penghargaan KASN 2017 merupakan hal yang tepat diberikan setelah 3 tahun pelaksanaan UU ASN .

Sofyan Effendi menyampaikan bahwa penghargaan anugerah KASN 2017 sudah saatnya diberikan kepada K/L, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah berhasil menerapkan UU No 5 Th 2014. (foto: kis)

“Penghargaan ini perlu diberikan sebagai apresiasi atas komitmen, kepatuhan dan kualitas tata kelola pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka dan kompetitif, serta inovasi yang dikembangkan oleh instansi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan implementasi sistem merit dalam manajemen ASN sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” papar Sofyan Effendi.

Sementara itu, BKN menilai penghargaan tersebut merupakan wujud pengakuan publik atas keseriusan BKN dalam melaksanakan UU ASN, khususnya dalam manajemen pengisian JPT berbasis sistem merit. “Penghargaan ini akan memacu kami untuk terus memberikan yang terbaik dalam tata kelola manajemen ASN,” jelas Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan selepas acara berlangsung. bal

Anggota Komisi A DPRD Pemkab Kudus Pertanyakan Hak-hak PPPK

Thu, 12/28/2017 - 06:41

Jakarta-Humas BKN, Dalam rangka untuk mencari kejelasan mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya berkaitan dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota DPRD Komisi A Pemerintah Kabupaten Kudus berkunjung ke BKN, Rabu (27/12/2017). Anggota DPRD yang hadir ditemui Biro Humas BKN yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masyarakat Vino Dita Tama di Ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Pusat BKN, Jakarta.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus, Sunarto, menanyakan hak-hak yang dimiliki seorang PPPK. Vino Dita Tama menjelaskan bahwa berdasarkan UU ASN, PPPK mempunyai hak yang sama dengan PNS di antaranya PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. afn/ber

Kantor Regional VII BKN Palembang Siap Terapkan Aplikasi Kehadiran Pegawai Berbasis Android

Wed, 12/27/2017 - 06:42

Palembang-Humas BKN, Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang siap menerapkan aplikasi untuk mengisi daftar kehadiran pegawai berbasis android. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Agus Sutiadi saat menerima kunjungan peserta observasi lapangan dari Pendidikan dan Pelatihan Teknis Perencanaan Pembangunan Kota Bandung di ruang Aula Sriwijaya II lantai II Kantor Regional VII BKN Palembang, Jumat (22/12/2017).

Agus menjelaskan jika aplikasi berbasis android yang dimaksud saat ini sedang pada tahap pembangunan dan secepatnya akan digunakan di lingkungan Kantor Regional VII BKN Palembang. (foto: Dok.KanregPalembang)

Lebih lanjut, Agus menjelaskan jika aplikasi berbasis android yang dimaksud saat ini sedang pada tahap pembangunan dan secepatnya akan digunakan di lingkungan Kantor Regional VII BKN Palembang. “Tentu nanti ada mekanisme yang mengatur penggunaan aplikasi berbasis android tersebut. Intinya, teknologi ada untuk memudahkan pegawai dalam hal pekerjaan, namun juga harus ada aturan yang ketat untuk penggunaannya,” ujar Agus.

Kepada peserta observasi lapangan yang hadir, Agus menceritakan tentang pengalamannya saat berkunjung ke Korea Selatan. “Kemajuan bidang digital di sana, sangat pesat. Apa-apa sudah digitalisasi,” terangnya. “Bahkan, untuk tes kompetensi yang standar, di sana sudah menggunakan gawai pintar sejak tahun 2013,” pungkasnya. Dalam kesempatan itu Agus juga menyampaikan beberapa program yang akan dilaksanakan di tahun 2018 guna memacu pelayanan terhadap PNS di wilayah kerjanya.

Kepala Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi Kepegawaian, April Koni.

Di bagian lain, terkait beberapa aplikasi yang sudah digunakan Kantor Regional VII BKN Palembang saat ini, Kepala Seksi Pengolahan Data dan Diseminasi Informasi Kepegawaian, April Koni berbagi pengalaman dalam hal penggunaan dan pengelolaannya. “Tentu, di Kota Bandung juga sudah banyak aplikasi pintar yang digunakan untuk membantu pekerjaan pemerintah setempat. Untuk itu, saling berbagi pengalaman tentu akan berdampak baik bagi kita sesama pengelola,” tutup April. Humas Kanreg VII BKN Palembang/ber

Tutup Kesenjangan kompetensi ASN, Pusbang ASN Gagas Pelatihan Soft Skill

Fri, 12/22/2017 - 15:23

Ciawi-Humas BKN, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) menggagas pelatihan teknis soft skill bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya bagi pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan pejabat administrator potensial yang telah mengikuti penilaian potensi dan kompetensi (peserta talent pool) yang diselenggarakan BKN. Tujuan pelatihan tersebut untuk menutup kesenjangan kompetensi yang ada sehingga ke depan diharapkan ASN memiliki kualitas kompetensi yang semakin mendukung optimalisasi pelaksanaan kinerja.

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat ASN, Agung Purmindarto menjelaskan berdasarkan hasil penilaian potensi dan kompetensi (talent pool) yang digelar beberapa waktu lalu oleh Pusat Penilaian Kompetensi ASN, mengerucut empat kesenjangan kompetensi terbesar yang terdapat pada ASN. Keempat poin itu yakni kemampuan dalam penetapan visi, memprakarsai perubahan, menggagas inovasi dan kemampuan manajemen menyikapi konflik. “Menyikapi itu Pusbang ASN BKN berencana menggelar pelatihan soft skill agar kesenjangan kemampuan yang ada dapat teratasi” jelas Agung di sela-sela rapat pembahasan realisasi pelatihan, Jumat (22/12/2017) di Pusbang ASN, Ciawi, Bogor.

Agung menjelaskan rencananya pelatihan soft skill meliputi 3 pelatihan yaitu mengeksekusi strategi, memimpin perubahan dan menciptakan inovasi. Pembahasan tentang realisasi pelaksanaan pelatihan tersebut akan dilanjutkan pada Rabu, 27 Desember 2017 mendatang. dep

Biro Kepegawaian BKN Perbarui Database Kompetensi Jabatan Pengawas di Lingkungan BKN

Fri, 12/22/2017 - 15:12

(foto: lugi)

Jakarta-Humas BKN, Kepala Biro Kepegawaian BKN Anjaswari Dewi menyampaikan bahwa BKN akan melakukan perbaruan data dalam database potensi dan kompetensi para pegawai di lingkungan BKN. Perbaruan data akan dilakukan berdasarkan hasil penilaian potensi dan kompetensi kepada para pegawai yang ada.

Kepala Biro Kepegawaian BKN Anjaswari Dewi(kiri). (Foto: lugi)

Kamis (21/12/2017), Biro Kepegawaian BKN melakukan pemetaan potensi dan kompetensi kepada 29 Pejabat Pengawas di lingkungan BKN. Pemetaan berlangsung hingga Jumat 22 Desember 2017. ”Sebelumnya kami telah melakukan assessment (penilaian) potensi dan kompetensi terhadap 241 Pejabat Pengawas yang berada di lingkungan BKN. Sehingga jumlah total pejabat pengawas yang dipetakan potensinya pada tahun 2017 berjumlah 270 peserta. Jumlah tersebut baru sebagaian. Pada 2018 nanti diharapkan semua pejabat Pengawas dan Administrator sudah dipetakan kompetensinya secara menyeluruh,” jelas Anjaswari mengawali kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi, Kamis (21/12/2017) di Station CAT BKN.

Anjaswari menambahkan assessment tersebut terdiri dari penilaian kompetensi teknis kepegawaian dan kompetensi manajerial dan sosio kultural. Penilaian kompetensi teknis kepegawaian dilaksanakan dengan metode Computer Assissted Test (CAT) BKN. Sementara untuk menggali kompetensi manajerial dan sosio kultural dilakukan dengan psikotes, proposal writting dan leaderless group discussion (LGD).

Pelaksanaan psikotes, proposal writting dan leaderless group discussion (LGD).(foto: lugi)

Anjaswari menambahkan hasil assessment nantinya juga akan menjadi referensi pengembangan potensi dan kompetensi pejabat yang bersangkutan. “Harapan dari hasil pemetaan yang telah dilakukan ke depan kami dapat menyusun program pengembangan yang tepat bagi para pegawai BKN. Program pengembangan yang tepat akan mendukung kemajuan kualitas kerja individu yang sekaligus akan mendukung kemajuan kinerja organisasi”. bal

Tumbuhkan Budaya Iptek, LIPI Berikan Anugerah Jurnalistik dan Literasi Sains

Wed, 12/20/2017 - 12:40

Jakarta-Humas BKN, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2017 genap berusia setengah abad. Salah satu langkah yang ditempuh LIPI guna menguatkan kelekatan masyarakat dengan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) dilakukan dengan memberikan apresiasi anugerah jurnalistik dan literasi sains bagi para stakeholder dan masyarakat umum. “Tantangan LIPI pada era mendatang tentu akan semakin berat. Apalagi LIPI terus mendukung program pembangunan nasional yang bertumpu pada kreasi dan inovasi Iptek anak bangsa hingga mampu bersaing di kancah global. Karena itu usia setengah abad ini, merupakan momentum yang penting bagi LIPI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kemudian menyusun perencanaan program berikutnya,” ujar kepala LIPI, Bambang Subiyanto, saat membuka acara Refleksi 50 Tahun LIPI dan Anugerah jurnalistik dan Literasi Sains LIPI 2017, di Kantor LIPI, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Karena itu usia setengah abad ini, merupakan momentum yang penting bagi LIPI untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kemudian menyusun perencanaan program berikutnya,” ujar kepala LIPI, Bambang Subiyanto.

Bambang melanjutkan, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam evaluasi dan refleksi 50 tahun kiprah LIPI. Pertama, pertanggungjawaban kepada publik tentang peran dan capaian LIPI dalam membangun bangsa dan negara. Kedua, momentum untuk melakukan evaluasi atas kekuatan dan kelemahan LIPI dalam menjalankan fungsinya. Ketiga, merumuskan usulan pemikiran/konsep LIPI ke depan untuk “membumikan” pengembangan ilmu pengetahuan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Untuk diketahui, pemberian anugerah jurnalistik dan literasi sains sendiri merupakan hasil dari kompetisi jurnalistik atas kerja sama antara LIPI dengan Masyarakat Penulis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Mapiptek). Kepala Biro Kerja sama, Hukum, dan Humas LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas menambahkan bahwa melalui kompetisi ini, diharapkan menumbuhkan minat para jurnalis media massa dan masyarakat umum untuk menyebarkan informasi kegiatan dan hasil riset LIPI, serta pemanfaatannya di masyarakat. “Publikasi Iptek di media massa umum diharapkan juga menggugah masyarakat untuk lebih memanfaatkan karya inovasi dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Nur. Humas LIPI/Ber

Pages