Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 2 hours 29 min ago

Kolaborasi dengan Pusdiktan BPPSDMP Kementerian Pertanian, BKN Gelar SPMB Polbangtan

Mon, 07/15/2019 - 13:05

Jakarta-Humas BKN, Pusat Pendidikan Pertanian (Pusdiktan) pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Pengembangan Pertanian (Polbangtan) Tahun Ajaran 2019/2020 di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Senin (15/07/2019). Seleksi yang diselenggarakan pertama kali dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) tersebut diikuti sebanyak 631 peserta yang terbagi menjadi dua sesi untuk titik lokasi Kantor BKN Pusat.

Selain berlokasi di Kantor BKN Pusat, SPMB Polbangtan juga digelar di beberapa lokasi, seperti Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg VI BKN Medan, Kanreg VII BKN Palembang, dan Kanreg XII BKN Pekanbaru. Direktur Polbangtan Bogor, Siswoyo mengungkapkan SPMB menggunakan CAT merupakan kolaborasi kali pertama dengan BKN yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan seleksi mahasiswa baru, terutama penggunaan CAT sebagai media seleksi yang diyakini sangat dipercaya oleh publik.

Melalui CAT, pihak Polbangtan berharap pelaksanaan SPMB dapat berlangsung lebih baik serta lebih cepat, karena nilai langsung dapat diperoleh begitu peserta selesai mengerjakan soal. “Seleksi dengan menggunakan CAT juga sangat transparan dan akuntabel, hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih baik di masa yang akan datang,” ujarnya.

Siswoyo juga menyampaikan rencana Pusdiktan BPPSDMP Kementerian Pertanian yang ke depan akan terus berkolaborasi dengan BKN dalam menyelenggarakan seleksi mahasiswa baru Polbangtan. Selain itu, Siswoyo juga menyampaikan pesan kepada para peserta untuk siap dalam menghadapi seleksi tersebut. “Peserta harus siap, khususnya terbiasa dalam menggunakan Teknologi Informasi dalam seleksi berbasis CAT ini,” tambahnya.

Heri Susilowati(kiri).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN, Heri Susilowati juga hadir untuk memberikan pengarahan langsung kepada para peserta tentang mekanisme tes berbasis CAT. Selain seleksi dengan CAT, selanjutnya peserta juga akan mengikuti proses wawancara yang dilaksanakan di Polbangtan Bogor dan beberapa lokasi lainnya. kaw

Usulan Perubahan SOTK BKN sebagai Upaya Optimalisasi Kinerja

Fri, 07/12/2019 - 19:39

Jakarta-Humas BKN, Kepala Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara(BKN) Diah Kusuma Ismuwardani dan Deputi Sistem Informasi Kepegawaian ASN (Sinka) Suharmen beserta jajarannya mengikuti Rapat Pembahasan Usulan Peraturan BKN tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diselenggarakan Jumat (12/7/2019) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Usulan perubahan SOTK di Kedeputian Bidang Sinka BKN menjadi agenda pembahasan utama dalam rapat tersebut. Sementara itu, terkait perubahan SOTK di Sekretariat Utama (Sestama) BKN sudah terselesaikan dalam rapat sebelumnya. “Tidak banyak perubahan dari sebelumnya, hanya upaya pemaksimalan tugas dan fungsi unit kerja,” ungkap Suharmen kepada Tim Humas BKN. Perubahan SOTK, sambung Harmen, diperlukan sebagai upaya optimalisasi kinerja dalam struktur organisasi BKN.

Secara spesifik Asisten Deputi (Asdep) Kementerian PANRB Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Polhukam dan Pemda, Nanik Murwati menyampaikan tujuan yang diharapkan dari dilaksanakannya rapat tersebut tidak lain untuk mengantisipasi adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi. “Semoga tidak ada overlapping dari struktur organisasi sestama maupun kedeputian di BKN,” tuturnya. suf/mia/tif

BKN Ikuti Rapat Sinkronisasi Data SCPC IPDN

Fri, 07/12/2019 - 18:27

Jakarta-Humas BKN, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Murtir Jeddawi memimpin rapat koordinasi tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 2019. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari IPDN, Kemendagri, Kemenpan RB, Panitia Seleksi serta BKN yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Heri Susilowati dan tim. Rapat dilaksanakan di Sekretariat IPDN Kampus Jakarta pada Jumat (12/7/19) dalam rangka sinkronisasi data dari BKN dan IPDN.

Pada kesempatan itu, Rektor IPDN Murtir Jeddawi mengatakan pelaksanaan seleksi ini berlangsung fair. “Semua pihak yang terlibat dalam seleksi penerimaan calon praja IPDN ini saya harap melakukan langkah antisipasi agar tidak terjadi kecurangan yang mencoreng nama baik instansi,” ujarnya. Sementara, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Heri Susilowati pada kesempatan itu memimpin tim dr BKN yang melakukan simulasi mulai dari pendaftaran hingga penghitungan hasil seleksi.

Sebagai informasi, SKD sebagai salah satu rangkaian dari SPCP IPDN menggunakan sistem computer asissted test (CAT) BKN telah dilaksanakan dari tanggal 22 juni – 2 juli 2019 di berbagai ibukota provinsi di Indonesia. Materi yang diujikan dalam SKD SPCP IPDN sendiri antara lain adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelejensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). tas/rat

Guna Tingkatkan Pelayanan Kepegawaian di Papua Barat, Kanreg XIV BKN Manokrawi Gelar Rapat Koordinasi Kepegawaian

Thu, 07/11/2019 - 11:20

Medan-Humas BKN, Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manokwari menggelar Rapat Koordinasi Kepegawaian (Rakorpeg) di Wisma Marihat Parapat, Sumatera Utara pada Rabu (10/07/2019). Rakorpeg yang membahas mengenai permasalahan kepegawaian, salah satunya pelayanan kepegawaian dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut, mengundang perwakilan dari seluruh Kabupaten Papua Barat yang menjadi wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN Manokwari dan juga beberapa Instansi vertikal.

Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Sabar Parlindungan Sormin bersama Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, English Nainggolan (Dok: Kanreg IV Medan)

Kepala Kantor Regional XIV BKN, Sabar Parlindungan Sormin mengungkapkan bahwa di Papua Barat pelayanan kepegawaian masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang kurang mumpuni. “Untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan pelayanan kepegawaian tersebut teknologi informasi menjadi solusi, agar segala permasalahan kepegawaian tidak terhambat jarak dan waktu,” imbuhnya. Penggunaan teknologi seperti Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) dan Computer Assisted Test (CAT) merupakan inovasi dalam mendukung pelaksanaan seleksi CPNS yang akuntabel dan transparan. Sormin melanjutkan, selain membahas mengenai permasalahan pelayanan kepegawaian, rakorpeg ini juga akan membahas mengenai implementasi Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS serta peningkatan Disiplin PNS di wilayah kerja se-Papua Barat.

Kepala Kantor Regional XIV Manokwari Sabar Parlindungan Sormin bersama Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, English Nainggolan (Dok: Kanreg IV Medan)

Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, English Nainggolan mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Rakorpeg di Danau Toba sebagai bentuk nyata pengenalan sosial budaya dan mewujudkan peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai perekat dan pemersatu Bangsa. Dalam kesempatan tersebut English menambahkan, stigma masyarakat terhadap putra/i Papua Barat dengan image terbelakang harus diubah, hal tersebut dibuktikan melalui seleksi CPNS. “Putra/i Papua Barat mampu mengikuti Seleksi CPNS berbasis CAT sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya,” tuturnya.

Saat ini, penyelenggaraan Seleksi CPNS masih menjadi isu hangat di semua kalangan. Namun dalam pelaksanaanya, beberapa daerah masih mengalami kendala seperti terjadinya bencana alam serta keterbatasan sarana dan prasarana. Melalui Rakorpeg ini, diharapkan para perwakilan daerah dapat menjalin kesepahaman dalam menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut. Iin/Kaw

Sinergikan Pengawasan dan Tindak Lanjut Tipikor, BKN Kembangkan Aplikasi Sipenetral

Thu, 07/11/2019 - 08:39

Jakarta – Humas BKN, Mengelola Indonesia dengan berbagai keragamannya merupakan tugas Pegawai negeri Sipil (PNS) dalam menjahit persatuan NKRI. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Data Netralitas, Disiplin, dan Tipikor di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Rabu (10/07/2019). Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS (Wasdal Detikdispen) ini dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Regional BKN, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kepala BKN menyampaikan dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan kepercayaan dari masyarakat. (foto: kis)

Lebih lanjut, Kepala BKN menyampaikan dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan kepercayaan dari masyarakat, salah satunya dengan memberikan pelayanan publik yang adil dan tidak memihak. “Melalui kegiatan ini, kita akan melihat seberapa jauh upaya yang sudah dilakukan serta untuk mengetahui dan mengatasi kekurangan yang terjadi,” ungkap Kepala BKN.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto yang menjadi Keynote Speaker menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai komitmen BKN dalam mewujudkan netralitas dan kedisiplinan, serta menjadi upaya preventif meminimalisir tindak pidana kejahatan jabatan, yaitu Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Saat ini, upaya mewujudkan netralitas, disiplin, dan mencegah Tipikor di Daerah cukup baik, bahkan beberapa Kantor Regional tercatat sudah menindaklanjuti Tipikor dengan baik. “Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa Tipikor harus ditindak tegas karena merupakan tindak pidana kejahatan jabatan,” tutur Haryomo.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi bahwa Tipikor harus ditindak tegas karena merupakan tindak pidana kejahatan jabatan,” tutur Haryomo.

Dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan kasus PNS Tipikor, BKN mengembangkan Aplikasi Sipenetral yang dapat diakses oleh tiga instansi selain BKN, diantaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Kementerian Dalam Negeri. Suf/Kaw

Sistem Aplikasi e-DUPAK, Permudah Proses Usul Penetapan Angka Kredit

Wed, 07/10/2019 - 15:17

Jakarta- Humas BKN, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengadakan acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kepegawaian (JFK) di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Rabu (10/7/19). Bimtek yang dihadiri oleh Analis kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assesor SDM Aparatur di lingkungan BKN ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai prosedur pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit.

Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf yang membuka Bimtek tersebut secara resmi menyampaikan, pada era digitalisasi setiap pemangku jabatan fungsional tertentu khususnya Auditor Kepegawaian, Analis Kepegawaian dan Assesor SDM harus mengerti dan bisa menggunakan aplikasi E-DUPAK yang terkoneksi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan proses pengusulan angka kredit yang menjadi tanggung jawab ketiga jabatan tersebut akan lebih mudah, efisien, serta memperoleh data yang akurat dan valid. “Dengan adanya aplikasi ini akan mengurangi permasalahan yg dihadapi pemangku jabatan maupun penilai penetapan angka kredit”, ungkap Sestama.

“Dengan adanya aplikasi ini akan mengurangi permasalahan yg dihadapi pemangku jabatan maupun penilai penetapan angka kredit”, ungkap Sestama. (foto: mia)

Direktur Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian (Pusbin JFK) BKN, Herman menyampaikan bahwa saat ini Pusbin JFK sedang melakukan revitalisasi proses penyusunan dan penilaian penetapan angka kredit. “Aplikasi e-DUPAK berguna sebagai media dalam pengawasan dan pengendalian administrasi analis kepegawaian di BKN”, tuturnya.

“Aplikasi e-DUPAK berguna sebagai media dalam pengawasan dan pengendalian administrasi analis kepegawaian di BKN”, tuturnya.

Herman juga menyampaikan, inovasi aplikasi e-DUPAK turut mempermudah proses penyusunan dan penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK) secara cepat dan terukur dengan menggunakan sebuah aplikasi, sebagai tuntutan zaman dan kemajuan teknologi. rat

Pertemuan BKN dan ITB Bahas Teknologi Terkini untuk Diadopsi Pada Sistem Rekrutmen ASN

Tue, 07/09/2019 - 17:48

Bandung – Humas BKN, Usai membuka kegiatan pelaksanaan Talent Pool di Kantor Regional (Kanreg) III BKN Bandung pagi tadi, Kepala BKN lakukan pertemuan dengan pihak rektorat Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membahas secara khusus sistem rekrutmen ASN melalui Computer Assisted Test (CAT) yang sudah dilaksanakan BKN dalam beberapa kurun waktu belakangan ini.

Didampingi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen ASN, Kepala Biro Humas BKN, dan Kepala Kanreg BKN Bandung, pertemuan berlangsung di Gedung Kampus ITB pada Selasa, (9/7/2019). Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan bahwa BKN sedang mencoba mengeksplorasi teknologi terkini untuk diadopsi ke dalam sistem rekrutmen saat ini.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menuturkan bahwa BKN sedang mencoba mengeksplorasi teknologi terkini untuk diadopsi ke dalam sistem rekrutmen saat ini. (Foto: des)

Menurutnya ada beberapa tantangan yang dihadapi dengan sistem rekrutmen berbasis CAT, mulai dari masifnya pendaftar sampai dengan memastikan kepercayaan masyarakat bahwa tidak ada intervensi di dalam sistem rekrutmen. “Bahkan untuk soal-soal saja, BKN tidak tahu, karena penyusunannya dilakukan oleh konsorsium perguruan tinggi dan langsung dienskripsi oleh Badan Sandi dan Siber Negara, BKN tinggal mengacaknya di dalam sistem, ruang mengintervensinya tertutup,” imbuhnya.

Adapun pertemuan kedua pihak ini masih dalam tahapan pembahasan peluang kerja sama perihal jenis teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem rekrutmen yang ada saat ini. Pada kesempatan itu, beberapa perwakilan ITB juga memaparkan sistem teknologi yang dibangun oleh pihaknya, misalnya pelaksanaan ujian dengan teknologi smartphone yang mereka sebut dengan smart-edu. Selain itu juga dipaparkan tentang pengembangan sistem soal bagi peserta yang berkebutuhan khusus, mengingat Pemerintah juga membuka formasi disabilitas untuk rekrutmen ASN. des

BKN Gelar Rapat Bahas Solusi Permasalahan Kepegawaian Kabupaten Aceh Timur

Tue, 07/09/2019 - 16:03

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan, Kesejahteraan, dan Kinerja (Wasdal Gatrakin) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Rapat Pembahasan Permasalahan Kepegawaian dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Selasa (09/07/2019). Rapat tersebut dihadiri oleh Pejabat Struktural dari BKN, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur hingga Indonesia Crisis Center (ICC), digelar dengan maksud mendapatkan solusi atas permasalahan gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Daerah Kabupaten Aceh Timur dari Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Angkatan XXVIII Tahun 2010.

Paryono menjelaskan bahwa kronologi permasalahan tersebut berawal dari pembukaan seleksi CPNS Pemerintah Daerah (Pemda) dari PTT Kementerian Kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda untuk menyampaikan usulan. (foto: don)

Direktur Wasdal Bidang Gatrakin, Paryono menjelaskan bahwa kronologi permasalahan tersebut berawal dari pembukaan seleksi CPNS Pemerintah Daerah (Pemda) dari PTT Kementerian Kesehatan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemda untuk menyampaikan usulan. Sementara kondisi di Pemda Kab. Aceh Timur mengalami kendala keterlambatan usulan yang menyebabkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Juli 2017 dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) terbit Januari 2018. Padahal PTT Kementerian Kesehatan yang berjumlah 441 orang tersebut telah diberhentikan dari PTT dan tidak menerima gaji sejak Maret 2017. “Permasalahannya, para PTT dari Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan ini tetap bekerja dan melaksanakan tugas seperti biasa tanpa menerima gaji sejak Maret hingga Desember 2017,” ujar Paryono.

Kepala Subdirektorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan BKN, Achmad Setiyanto menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Instansi Pusat gajinya dibebankan kepada APBN, begitu pula dengan PNS pada Instansi Daerah yang gajinya dibebankan kepada APBD. Selain itu, sebagai salah satu dasar hukum guna penyelesaian permasalahan tersebut dapat mengacu pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat. “Permasalahan tersebut merupakan hak pegawai yang terabaikan dan faktanya para PTT tetap melaksanakan tugas setelah diberhentikan, hal ini dapat menjadi peluang untuk dapat menyelesaikan permasalahan,” ujarnya.

Melalui rapat tersebut, Direktur Wasdal Bidang Gatrakin merekomendasikan para pihak untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, sehingga menghasilkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum dan dapat menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. kaw

137 Kader Pimpinan Tinggi se-Wilker Kanreg BKN Bandung Ikut Pemetaan Kompetensi

Tue, 07/09/2019 - 13:04

Bandung – Humas BKN, Rangkaian pelaksanaan pemetaan kompetensi dan potensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Administrator atau lebih dikenal dengan Talent Pool yang sudah berlangsung sejak Maret 2019 kini menyasar 137 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah kerja (wilker) Kantor Regional (Kanreg) III BKN Bandung yang dilaksanakan pada 9 – 11 Juli 2019.

“Dari aspek regulasi, ini merupakan mandat UU ASN dan PP 11/2017 di mana setiap instansi wajib memiliki profil kompetensi ASN-nya. (foto: des)

Kepala Kanreg Bandung Imas Sukmariah mengutarakan esensi pemetaan 137 kader calon pimpinan tinggi di wilker Kanreg ini bertujuan sebagai upaya kaderisasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi, baik di level Pratama dan Administrator di instansinya masing-masing. “Dari aspek regulasi, ini merupakan mandat UU ASN dan PP 11/2017 di mana setiap instansi wajib memiliki profil kompetensi ASN-nya, untuk itu BKN membantu menyusun database kompetensi ini melalui Talent Pool,” ungkapnya.

Sementara Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang berkesempatan membuka pelaksanaan Talent Pool di wilker Kanreg Bandung tersebut menyebutkan bahwa pemetaan kompetensi yang didapat dari hasil Talent Pool ini dimanfaatkan instansi untuk menyusun data talent ASN di instansinya, salah satunya komponen profil kompetensi. “Talent Pool ini bukan sebuah kompetisi, apalagi sekadar mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi, justru tujuannya untuk melihat peta kompetensi Anda sebagai calon Pimpinan Tinggi,” terangnya.

“Justru tujuannya untuk melihat peta kompetensi Anda sebagai calon Pimpinan Tinggi,” terangnya.

Secara keseluruhan pelakasanaan Talent Pool tahun 2019 menyasar 2.000 JPT Pratama dan Administrator yang akan digelar pada Maret – September 2019 di 14 Kantor Regional BKN dan Kantor Pusat BKN Jakarta. Ini merupakan tahun kelima penyelenggaraan Talent Pool yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Profil ASN yang dipetakan meliputi aspek potensi, kompetensi, dan kinerja, hasilnya dapat dimanfaatkan dalam manajemen karier di instansinya seperti promosi, mutasi, rotasi, pengembangan karier serta kompetensi. des

Ajak GPR Pemerintah Literasi Publik, Polri Membuat Strategi Humas Dalam Menjaga NKRI

Tue, 07/09/2019 - 12:56

Jakarta-Humas BKN, “Saat ini kita ada dalam gelombang ketiga yaitu gelombang komunikasi terkait informasi teknologi dan penyebaran berita yang begitu cepat”, ucap Kadiv Humas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Irjen Pol. Mohammad Iqbal dalam acara Forum Tematik Bakohumas di hotel Diradja Kuningan hari Selasa (9/07/2019).

Lanjut Iqbal mengatakan persepsi publik merupakan hal yang penting untuk dibangun. “Peran humas menjadi Super Urgent dalam mengemas informasi publik, sudah tidak jaman lagi media menggunakan bad news is a good news, tapi bagaimana penyebaran positif konten-konten berita”,ujarnya.

Rosarita Niken Widiastuti selaku Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika Publik Indonesia mengungkapkan segala macam informasi harus dapat dikelola dengan baik agar tidak menjadi liar. “Berkali-kali saya sampaikan dalam forum-forum kehumasan seperti ini, peran humas adalah penyedia informasi yang valid, dapat menyediakan counter narasi dan mengedukasi publik/literasi manfaat-manfaat yang baik di pemerintahan serta mengangkat testimoni masyarakat mengenai kebijakan pemerintah”, ucap Niken.

Salah satu peserta Bakohumas, Sufi Rahmawati Pranata Humas BKN mengungkapkan pendapatnya terkait counter berita, di mana Humas BKN juga selalu menjaga penyediaan informasi yang benar dan positif. “Setiap harinya kami selalu bersinggungan dengan konten-konten berita yang dikonsumsi oleh banyak publik, bagaimana kami setuju bahwa pertarungan pengemasan berita positif dengan berita hoax itu benar-benar menguras energi, tapi sebagai GPR kita harus tetap meliterasi publik dengan hal positif”, ucapnya.

Emrus Sihombing selaku pakar kehumasan berpendapat, strategi utama yang harus dilakukan GPR dalam menjaga NKRI salah satunya dengan mengagendakan isu-isu positif serta mitigasi isu-isu negatif. Lebih lanjut Emrus menambahkan, orang-orang Humas haruslah orang-orang pilihan terbaik yang kompeten dan loyalitas. “Humas bukanlah pemadam kebakaran tapi sebagai leading sektor tiap sudut pemerintahan,” tutupnya. dey/suf/rat

BKN Dukung Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi dalam Tubuh Birokrasi

Fri, 07/05/2019 - 19:15

Jakarta – Humas BKN, Sekretaris Utama (Sesma) BKN Supranawa Yusuf menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi. “Upaya pencegahan korupsi dalam bidang kepegawaian dapat dilakukan, contohnya salah satunya dengan menambahkan syarat dalam proses Kenaikan Pangkat dengan menyertakan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak,” katanya dalam kunjungan staf Direktorat Jenderal Pajak dalam agenda Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), Jumat (05/07/2019) di Ruang Multimedia, BKN Pusat.

“Upaya pencegahan korupsi dalam bidang kepegawaian dapat dilakukan, contohnya salah satunya dengan menambahkan syarat dalam proses Kenaikan Pangkat dengan menyertakan SPT Pajak,” kata Supranawa.

Pernyataan tersebut dilatarbelakangi oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang mewajibkan BKN sebagai lembaga pemerintah untuk berpartisipasi di dalamnya.

Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Warli yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa salah satu ukuran keberhasilan dari seluruh proses tersebut berupa terbitnya Peraturan Badan (Perban) terkait pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam pelayanan publik.

“Penambahan syarat seperti misalnya menyertakan SPT Pajak dalam layanan kepegawaian harus dipertimbangkan dengan matang, diperlukan waktu untuk menyusun peraturan secara komprehensif dan harus diikuti dengan sosialisasi dan internalisasi kepada pelanggan kita (ASN-red). Jangan sampai pelanggan kita dalam hal ini ASN merasa dipersulit dengan adanya penambahan syarat-syarat layanan kepegawaian ini,” tuturnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa sejatinya BKN telah mengimplementasikan dukungan pencegahan korupsi, “BKN melayani ASN yang notabene wajib memiliki NPWP dan dapat dipastikan mereka membayar SPT PPh setiap tahunnya. Target publik BKN yang bukan ASN, seperti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Calon PPPK), peserta seleksi sekolah kedinasan, dan sebagainya, nantinya juga akan menerima NPWP,” tegasnya. suf/mia

Evaluasi RB dan ZI Mendorong Pelaksanaan Manajemen Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Fri, 07/05/2019 - 19:13

Jakarta – Humas BKN, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara bersama perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, dan Badan Narkotika Nasional bahas persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas Tahun 2019 pada Jumat (5/7/2019) di Grand Kemang Hotel Jakarta.

Pada pertemuan itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Didid Noordiatmoko memaparkan tujuan evaluasi dan strategi evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang akan dilakukan KemenPANRB terhadap beberapa lembaga kementerian dan lembaga negara termasuk BKN. “Evaluasi kelembagaan oleh internal masing-masing, harus mampu menyimpulkan sejauh mana lembaga itu sudah fit dengan kinerja yang diharapkan,” terangnya.

Menurutnya tujuan evaluasi ini dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan manajemen kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta pembangunan unit kerja pelayanan percontohan. Selain itu memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan manajemen kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi serta pembangunan unit kerja pelayanan percontohan. Evaluasi ini meliputi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Zona Integritas.

Sementara itu Kepala Biro Perencanaan BKN Heru Purwaka menyampaikan apresiasi kepada KemenPANRB yang telah melakukan berbagai perubahan, terutama dalam penilaian RB. “Kami memberikan apresiasi kepada KemenPANRB yang telah melakukan perubahan-perubahan, seperti untuk penilaian RB sekarang sudah ada perubahan.,” ujarnya.

Adapun Entry Meeting ini merupakan pertemuan untuk menyampaikan tujuan evaluasi, hasil pra evaluasi, rencana kerja evaluasi dan jadwal evaluasi. Setelah Entry Meeting dilanjut dengan evaluasi lapangan, maka akan diadakan Exit Meeting yang ditujukan untuk menyampaikan hasil evaluasi sementara. tif/bur

Menggali Kompetensi Pengawas lewat Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN

Fri, 07/05/2019 - 19:03

Ciawi – Humas BKN, Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Manajemen Aparatur Sipil Negeri (ASN) Jenjang Pengawas kini memasuki Angkatan 13 dan 14 di Pusat Pengembangan (Pusbang) ASN BKN. Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN yang dilaksanakan pada hari Jum’at (05/07/2019) ini merupakan sesi akhir dari rangkaian pelatihan dan sertifikasi manajemen ASN yang diadakan selama dua hari.

Salah satu pejabat pengawas Kusnaedi yang ikut sebagai peserta mengungkapkan apresiasinya terhadap Pusbang ASN BKN karena telah melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen ASN Jenjang Pengawas yang merupakan suatu pengakuan atas 14 komponen yang wajib dimiliki oleh ASN Jenjang Pengawas berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017 dan pengakuan tersebut berupa sertifikat yang telah diujikan di depan penguji.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan yang hadir sebagai salah satu penguji juga menyampaikan bahwa setelah dua hari sebagai Penguji, Ia berkesempatan melihat berbagai portofolio, dan nilai dari peserta yang beragam. “Di situlah tugas penguji untuk menggali lebih dalam kompetensi dari peserta sehingga yang kurang bisa ditingkatkan dan yang baik dikembangkan,” tuturnya.

Mohammad Ridwan juga mengharapkan dengan dilaksanakannya Pelatihan dan Sertifikasi ini mampu menciptakan level pelayanan yang sama, basis kompetensi yang sama dan menciptakan inovasi yang beragam dari ASN seluruh Indonesia. “Jadilah referensi hidup yang berjalan dengan segala pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh dari pengalaman,” pesannya kepada salah satu peserta menutup sesi ujian wawancara.

Sebagai informasi bahwa rangkaian Uji Kompetensi ini terdiri dari Uji Kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara. Para peserta diberikan waktu 1 jam 30 menit untuk menyelesaikan soal ujian untuk tes CAT, dan dilanjutkan dengan sesi wawancara selama 45 menit yang dilakukan oleh dua penguji yang bersertifikasi. Uji Kompetensi ini diharapkan dapat menghasilkan pengawas yang berkompeten dalam bidangnya.

Adapun rangkaian Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen ASN Jenjang Pengawas ini diawali dengan pembukaan dan pengarahan, pemaparan dari Fasilitator Best Practice, Kelas untuk materi Prosedur Penegakan Disiplin dan Hukuman PNS, Prosedur Pensiun dan Pemberhentian PNS dan Prosedur Pengangkatan, Pengalihan dan Kenaikan Pangkat PNS.

Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen ASN untuk jenjang pengawas ini berlangsung dari tanggal 1-6 Juli 2019 untuk kurang lebih 450 peserta yang berasal dari BKN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Instansi Pusat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dari Provinsi, Kota dan Kabupaten. ary

Ikut Sinergikan Capaian Kinerja Antar Instansi, Biro Humas BKN Hadir dalam Bakohumas Kementerian Pertanian

Thu, 07/04/2019 - 17:18

Sukabumi-Humas BKN, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghadiri kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) dengan topik Biodiesel B100 Sebagai Alternatif Bahan Bakar Masa Depan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian di Sukabumi, Kamis (04/07/2019). Kegiatan Bakohumas yang dihadiri oleh Humas di Instansi Pemerintah tersebut merupakan bentuk sinergitas antar-Humas dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian kinerja masing-masing Instansi.

Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan menyampaikan, Biodiesel B100 merupakan energi positif untuk pembangunan masyarakat Indonesia ke depan karena dapat mendorong produksi jutaan petani kelapa sawit hingga menghemat devisa sekitar 26,66 Triliun. Melalui kegiatan Bakohumas, informasi tersebut dapat disosialisasikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan Digital Communication Strategy, salah satunya media sosial. Bambang menambahkan bahwa keunggulan media sosial mampu mendekatkan Goverment Public Relation (GPR) dan efektif untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. “Media sosial merupakan sarana yang tepat untuk memperkenalkan Biodiesel B100, karena mampu mendekatkan GPR dan masyarakat,” ujarnya.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono menjelaskan bahwa bahan bakar alternatif Biodiesel B100 merupakan sebuah inovasi yang dihasilkan dari bahan alami terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Biodiesel B100 juga dinilai sangat efisien karena untuk satu liter B100 bisa menempuh perjalanan hingga 13,4 km, sementara satu liter solar hanya mampu sekitar 9 kilometer. Selain itu, Biodiesel B100 juga merupakan bahan bakar yang murah dan ramah lingkungan karena karbonmonoksida (CO) pada Biodiesel B100 lebih rendah 48% dibanding solar serta. “Pengembangan B100 diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan petani sawit, karena sawit Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar,” ujarnya.

Dalam kegiatan Bakohumas tersebut para peserta mendapatkan pengetahuan melalui pemaparan dan diskusi lebih mendalam mengenai Bio Diesel B100 dari beberapa narasumber. Selain itu, peserta juga akan melakukan kunjungan lapangan ke Balai Besar Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri) pada Jumat esok. kaw

Penilaian Kinerja PNS Bertujuan Menjamin Objektivitas Pembinaan PNS Berdasakan Sistem Prestasi dan Karier

Thu, 07/04/2019 - 16:54

Banjarmasin-Humas BKN,  “Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier”. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan revisi PP Nomor 46 Tahun 2011.

Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Ditegaskan pula dalam peraturan ini bahwa prinsip penilaian Kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, transparan. Poin-poin tersebut disampaikan oleh Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Haryomo Dwi Putranto saat membuka acara Sosialisasi dan Bimtek Sistem Informasi Penilaian Kinerja PNS se- wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Aula Kantor Regional VIII BKN, Banjarmasin, Kamis (4/7/2019).

Penilaian kinerja, sambung Haryomo, memegang peranan penting dalam pembinaan karir seorang PNS karena peningkatan karir, pengembangan kompetensi, hingga pemberian kompensasi didasarkan pada kinerja PNS yang bersangkutan. Pentingnya penilaian kinerja ini, lanjut Haryomo, membuat Pemerintah mengeluarkan peraturan tersendiri. “Sekarang PNS sudah memperoleh tunjangan kinerja di mana jelas tunjangan tersebut didapatkan atas dasar kinerja. Apakah masih relevan penilaian kinerja dilakukan setiap satu tahun sekali, padahal kondisi kinerja PNS berberda-beda setiap bulannya,” ujar Haryomo. Atas dasar tersebut, sambung Haryomo, BKN melalui Direktorat Kinerja ASN berupaya membangun sistem penilaian kinerja berbasis aplikasi. Di lingkup internal BKN sendiri pembangunan sistem tersebut telah dimulai sejak tahun 2015 menggunakan aplikasi e-kinerja dan Daily Evaluation System 3.0 (DES 3.0). Ke depan, sambung Haryomo, diharapkan instansi daerah sudah dapat menggunakan aplikasi tersebut.

“Apakah masih relevan penilaian kinerja dilakukan setiap satu tahun sekali, padahal kondisi kinerja PNS berberda-beda setiap bulannya,” ujar Haryomo.

Haryomo menambahkan, “Akan sangat sulit atasan menilai secara objektif jika tidak menggunakan aplikasi, apalagi pada nilai sikap perilaku. Aplikasi ini nantinya sangat membantu dalam memberikan nilai yang objektif dengan model penilaian 360 derajat sesuai aturan pada PP baru ini.”
Kegiatan Sosialisasi sekaligus Bimbingan Teknis ini diikuti oleh Pejabat Administrator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah kerja Kanreg VIII BKN.

Sementara itu materi teknis terkait penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dasar penilaian kinerja berbasis aplikasi disampaikan langsung oleh Direktur Kinerja ASN BKN, Neny Rochyani. Terkait aplikasi Neny menguatkan “Aplikasi ini disusun utk meminimalisasi subjektivitas atasan memberikan penilaian kinerja bawahan. Jadi tidak menutup kemungkinan jika bawahan berkinerja baik maka nilainya dapat mencapai level sangat memuaskan”. aya

Rapat Asesor untuk Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN

Thu, 07/04/2019 - 16:41

Ciawi – Humas BKN, Rapat Asesor untuk Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN BKN dilaksanakan pada Kamis (04/07/2019) di Ruang Rapat Pusat Pengembangan (Pusbang) ASN BKN. Rapat Asesor ini dipimpin oleh Dr. Ahmad Jalis, M.A., selaku Kepala Pusbang ASN BKN, didampingi oleh Nur Hasan, S.Sos., M.Adm., selaku Kepala Bidang Pengelolaan Diklat ASN. Rapat Asesor ini dihadiri oleh para asesor yang akan menguji para peserta Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN untuk Pengawas. “Para asesor diharapkan dapat menjaga kredibilitas sebagai penguji. Kita telah membuat pakta integritas sehingga para asesor tidak boleh bermain-main dalam menentukan yang mana berkompeten, yang mana yang tidak”, Ujar Ahmad Jalis, dalam membuka Rapat Asesor ini.

Ahmad Jalis juga menghimbau kepada para asesor untuk teliti dan cermat dalam memeriksa dokumen dan lebih menggali kompetensi peserta dalam sesi wawancara.

Ahmad Jalis juga menghimbau kepada para asesor untuk teliti dan cermat dalam memeriksa dokumen dan lebih menggali kompetensi peserta dalam sesi wawancara. Hal ini sebagai bukti akuntabilitas dari asesor yang menguji peserta Uji Kompetensi Teknis.

Dilaksanakannya rapat ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada para asesor dan menyamakan konsepsi terkait teknis penilaian peserta. Penjelasan teknis untuk para asesor dipaparkan lebih lanjut oleh Rita Kardinasari, selaku Analis Kepegawaian Ahli Madya dari Provinsi Jawa Barat. Dalam pengarahannya, Ia menjelaskan lebih detail aturan dan panduan penilaian uji kompetensi ini bagi asesor. Selanjutnya dalam rapat tersebut dilakukan tanya jawab terkait penilaian Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN. Tif/Ary

Membangun Kompetensi Pengawas lewat Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN

Thu, 07/04/2019 - 16:40

Ciawi – Humas BKN, Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Manajemen Aparatur Sipil Negera (ASN) Jenjang Pengawas Angkatan 10 dan 11 diadakan pada Kamis (04/07/2019) di Pusat Pengembangan ASN BKN. Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN ini merupakan sesi akhir dari rangkaian pelatihan dan sertifikasi manajemen ASN yang diadakan selama dua hari. Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen ASN untuk jenjang pengawas ini berlangsung dari tanggal 1-6 Juli 2019 untuk kurang lebih 450 peserta. Uji Kompetensi untuk Angkatan 10 dan 11 ini diikuti oleh 66 orang peserta yang berasal dari BKN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Instansi Pusat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dari Provinsi, Kota dan Kabupaten

Rangkaian Uji Kompetensi ini terdiri dari Uji Kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara.

Rangkaian Uji Kompetensi ini terdiri dari Uji Kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan wawancara. Para peserta akan diberikan waktu 1 jam 30 menit untuk menyelesaikan soal ujian untuk tes CAT, dan dilanjutkan dengan sesi wawancara selama 45 menit yang dilakukan oleh dua penguji yang bersertifikasi. Uji Kompetensi ini diharapkan dapat menghasilkan pengawas yang berkompeten dalam bidangnya.

Mohammad Ridwan yang menjadi salah satu penguji untuk Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN Jenjang Pengawas mengungkapkan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan yang menjadi salah satu penguji untuk Uji Kompetensi Teknis Manajemen ASN Jenjang Pengawas mengungkapkan, “Kompetensi Manajemen ASN ini memang sangat diperlukan, supaya ada standar baku yang sama bagi pengelola kepegawaian di seluruh Indonesia, baik itu di pusat maupun di daerah. Ke depannya pejabat kepegawaian itu dapat menggunakan sertifikasi ini, salah satunya memilih siapa yang menjadi pejabat struktural di BKD atau BKPSDM, jadi tidak sembarangan orang yang bisa di situ”. Menurutnya dengan adanya Uji Kompetensi ini maka standar bagi analis kepegawaian, auditor kepegawaian mau pun SDM aparatur pun terbangun.

Adapun rangkaian Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen ASN Jenjang Pengawas ini diawali dengan pembukaan dan pengarahan, pemaparan dari Fasilitator Best Practice, Kelas untuk materi Prosedur Penegakan Disiplin dan Hukuman PNS, Prosedur Pensiun dan Pemberhentian PNS dan Prosedur Pengangkatan, Pengalihan dan Kenaikan Pangkat PNS. Tif/Ary

Kepercayaan Publik Jadi Alasan Pihak LPDP Uji Kompetensi Kandidat dengan CAT BKN

Thu, 07/04/2019 - 15:26

Jakarta-Humas BKN, Koordinator penyelenggara Seleksi Berbasis Komputer (SBK) beasiswa magister dan doktoral Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sabahullah Rafi mengatakan bahwa ini tahun kedua bagi LPDP menyelenggarakan SBK dengan fasilitas CAT BKN. Ia menyebutkan kerja sama LPDP dengan BKN untuk pelaksanaan tes ini sudah berlangsung sejak tahun 2018.

“Dua tahun sebelumnya, LPDP menggunakan sistem online yang bisa dikerjakan oleh peserta di mana saja, namun sejak tahun 2018 LPDP bekerja sama dengan BKN menggunakan sistem CAT BKN. CAT diakui secara nasional dan kepercayaan publik lebih bagus karena lebih terbuka dan sudah digunakan untuk berbagai tes, baik assesment maupun rekrutmen PNS, sehingga kepercayaan publik jadi lebih baik lagi terhadap LPDP,” terangnya.

Lebih lanjut Sabahullah menyampaikan bahwa SBK LPDP Tahap I T.A 2019 ini diikuti oleh 1.228 peserta dan akan berlangsung sejak hari ini Kamis – Jumat (4-5/07/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Menurutnya pelaksanaan SBK yang merupakan bagian kedua dari rangkaian seleksi beasiswa LPDP ini sendiri diselenggarakan serentak di 18 kota di seluruh Indonesia dengan menggunakan sistem CAT BKN. Sesuai dengan visi dari LPDP, Ia menyebutkan bahwa seleksi beasiswa magister dan doktoral ini dilaksanakan guna mempersiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. bur/des

ASN Penggerak Edukasi Pernikahan Dini di Kab Bolaang Mongondow Timur Jadi Salah Satu Kandidat Penerima KPLB dari BKN

Wed, 07/03/2019 - 17:04

Jakarta – Humas BKN, Plt Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan Anna Hamdani mengakui masih tingginya prevalensi pernikahan dini di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara diakibatkan masih rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Ia menerangkan bahwa tim kesehatan dari Pemkab Bolaang Mongondow Timur sudah mulai melakukan gerakan edukasi tentang kesehatan reproduksi yang menyasar kelompok remaja.

“Selain itu kami juga bergerak melakukan advokasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa agar diupayakan peraturan desa tentang pernikahan dini,” ungkap Anna. (foto: kis)

“Minimnya pengetahuan kelompok remaja di Bolaang Mongondow Timur soal kesehatan reproduksi yang berdampak pada angka pernikahan dini menjadi alasan utama kami bergerak untuk mengedukasi dan melakukan pembinaan kelompok remaja di sana. Kami melakukannya secara online dan diseminasi langsung. Lewat online kami menyediakan semacam konsultasi via media sosial/chat untuk konsultasi, kami juga membuka diskusi langsung dengan remaja. Selain itu kami juga bergerak melakukan advokasi ke sekolah-sekolah dan desa-desa agar diupayakan peraturan desa tentang pernikahan dini,” ungkap Anna saat memaparkan inovasi yang diusulkan sebagai Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) kepada BKN pada Rabu, (03/07/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Kepala BKN saat memimpin rapat.

Menurutnya peningkatan pengetahuan remaja soal kesehatan reproduksi yang berelevansi terhadap penurunan persentase pernikahan dini di Kab Bolaang Mongondow Timur menjadi indikator berdampak tidaknya gerakan edukasi ini. Perihal angka pernikahan dini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2018, dan persentase pernikahan dini mengalami peningkatan dari 14,18% menjadi 15,68%.

Presentasi KPLB juga dilakukan oleh empat peserta lainnya yang berasal dari Kementerian Hukum da HAM dan Pemerintah Provinsi Papua.

Presentasi KPLB juga dilakukan oleh empat peserta lainnya yang berasal dari Kementerian Hukum da HAM dan Pemerintah Provinsi Papua. Sebelumnya Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang memimpin presentasi KPLB tersebut menyebutkan bahwa prestasi kerja yang diusulkan haruslah berkategori kinerja luar biasa yang berdampak. Usulan ini akan melewati tahapan berupa verifikasi administratsi, analisis presentasi, dan verifikasi di level pimpinan, jika disetujui maka Terhitung Mulai Tanggal (TMT) KPLB ditetapkan per 1 April 2019. des

Berbagai Cara dilakukan Peserta Seleksi Sekolah Kedinasan untuk Taklukkan Tes Berbasis CAT

Wed, 07/03/2019 - 15:43

Orang tua peserta antusias melihat nilai peserta tes yang ditampilkan secara langsung.

Jakarta-Humas BKN, Generasi Z (umumnya berusia antara 18 sd 20 tahun) peserta seleksi sekolah kedinasan Pendidikan Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) titik lokasi (tilok) Tangerang Selatan punya cara tersendiri dalam menaklukan tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) BKN.

Adalah Muhammad Iksan Peserta dari Jambi yang sudah terdaftar di President University ini mengakui bahwa mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN adalah demi memenuhi harapan orangtua. Meski awalnya mengaku tidak berambisi tapi setelah melihat perolehan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang mencapai 351, Tes Potensi Akademik (TPA) sebanyak 117 dan Tes Bahasa Inggris (TBI) sebanyak 55, tak ayal Iksan kemudian berharap dapat diterima di jurusan pajak atau bea cukai yang menjadi pilihannya. Disinggung soal tips menaklukkan CAT, dituturkan Ikhsan bahwa dia hanya fokus belajar selama 7 hari menjelang tes.

Nanda Ilham peserta dari Tangsel yang merupakan alumnus SMU Pembangunan Jaya tertawa sumringah saat ditanya persiapannya menghadapi seleksi STAN ini. “Papa memang alumni STAN, dan beliau menyuruh saya untuk mempelajari soal-soal STAN sampai 10 tahun yang lalu.” Harapan orang tua dan rasa penasaran seperti apa tes masuk STAN memecut Ilham menuruti saran orangtua. Ia terbilang ulet mengumpulkan soal seleksi STAN dari tahun ke tahun dengan berselancar di internet. Keuletannya mengumpulkan dan menelaah soal berbuah manis. Nilai SKD 365 berhasil diraih, TPA 110 dan TBI 45.

Tips lain ditempuh oleh Vina Solihah, alumnus SMUN 17 Bekasi. Mengikuti bimbingan belajar (bimbel) demi menghadapi UN dan juga SPMB PKN STAN, ditempuh Vina guna meningkatkan rasa percaya dirinya. “Orang tua saya hanya lulusan SMA dan mereka hanya buruh, jadi ngga yakin kalau bisa tembus STAN. Tapi karena mama (terutama) sangat suppport saya beranikan diri mendaftar di bimbel.” Harapannya dengan kuliah di STAN dia bisa meringankan beban biaya pendidikan yang dipikul orang tuanya.

Cerita lain mengalir dari penuturan Athiyya Nurul. Hidup bertetangga dengan beberapa pegawai pajak membuat alumnus SMUN 112 Jakarta bersama 5 orang teman dekatnya kompak mengikuti seleksi STAN. Alasan lain dituturkan Nurul karena seleksi sekolah kedinasan Jurusan Program Studi (prodi) Pajak memiliki kuota penerimaan yang lebih besar. “Kalau pun tidak lolos di pajak, harapannya bisa tembus kuota prodi Akuntansi”. din

Pages