Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 13 min 29 sec ago

Pendaftaran Online Rakornas Kepegawaian 2019 BKN Dibuka

Mon, 09/16/2019 - 20:03

Jakarta – Humas BKN, 7 hari jelang berlangsungnya kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2019, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, mengatakan pendaftaran keikutsertaan hanya dilakukan melalui laman rakornas.bkn.go.id. “Permasalahan yang mungkin muncul saat pendaftaran daring sudah diinventarisir oleh tim dan disajikan dalam menu Frequently Asked Question (FAQ),” ujar Ridwan, Senin (16/9/2019) di ruang kerjanya.

Ridwan melanjutkan, selain menu FAQ, pada laman rakornas.bkn.go.id juga terdapat menu registrasi, informasi, materi, bantuan. “Hal itu untuk memudahkan calon peserta saat melakukan pendaftaran,” katanya. Tentang dipilihnya tema #ASNPerekatdanPemersatuBangsa, Ridwan menjelaskan hal itu dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai perekat dan pemersatu bangsa, memperkuat konsolidasi dalam pembinaan manajemen kepegawaian antara BKN dengan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta sebagai kesinambungan dari pelaksanaan Rakornas Kepegawaian sebelumnya. “Alur kegiatan Rakornas Kepegawaian Tahun 2019 dapat dilihat pada menu informasi. Di situ disajikan timeline kegiatan sejak pendaftaran hingga acara puncak,” kata Ridwan.

Terakhir, Ridwan meminta calon peserta untuk melakukan pendaftaran Rakornas Kepegawaian Tahun 2019 sesuai dengan prosedur registrasi. “Prosedur registrasi dapat dilihat pada menu informasi. Mohon dibaca dengan teliti sebelum melakukan pendaftaran,” pungkas Ridwan. ber

Pemkab Kutai Kartanegara Konsultasi Soal Pemberhentian PNS ke BKN

Mon, 09/16/2019 - 10:01

Jakarta – Humas BKN, Ada sejumlah permasalahan kepegawaian seperti pemberhentian PNS karena tersangkut tindak pidana korupsi (tipikor), penjatuhan sanksi disiplin bagi PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, sampai dengan penerapan sistem penilaian kinerja ASN menjadi topik pembahasan yang dikonsultasikan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pertemuan tersebut diterima oleh beberapa unit kerja teknis di BKN seperti Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode etik, Disiplin, dan Pemberhentian (Detikdispen), dan Direktorat Pembinaan Manajemen Kepegawaian yang berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Kamis, (12/9/2019). Asisten III Pemkab Kutai Kartanegara Irfan mengatakan adapun tujuan pertemuan dilakukan untuk berkonsultasi tentang penyikapan terhadap PNS di Pemkab Kutai Kartanegara yang tersangkut masalah tipikor dan disiplin, sekaligus menanyakan perihal sistem penilaian kinerja ASN yang sudah diterapkan di BKN.

Irfan juga menyebutkan bahwa sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Detikdispen perihal konsinyering data PNS Tipikor Berkekuatan Hukum tetap (BHT) terkena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang beberapa waktu lalu dihimpun oleh BKN sebagai tindak lanjut penuntasan PNS Tipikor PTDH. “Ada sejumlah PNS di Pemkab Kutai Kartanegara yang terlibat Tipikor dan sudah dijatuhi sanksi PTDH. Namun beberapa dari PNS tersebut mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), langkah penyikapan terhadap hal ini yang perlu kami konsultasikan ke BKN,” terangnya.

Asisten Set Bapek Andi Anto(foto: kis)

Menanggapi hal itu, Asisten Set Bapek Andi Anto menyampaikan bahwa Bapek hanya memiliki kewenangan memeriksa PNS yang diberikan penjatuhan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 dan mengajukan banding administratif ke Bapek. Sementara Direktur Detikdispen Hardianawati menjelaskan kembali tentang latar belakang penelusuran PNS Tipikor dan proses pemberian PTDH yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu upayanya dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BKN, KemenPANRB, dan Kemendagri untuk mempercepat penerbitan SK PTDH bagi PNS Tipikor BHT. des

Studi Banding Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin, 10 Pegawai Kemenkumham Kunjungi Sekretariat Bapek BKN

Mon, 09/16/2019 - 09:49

Jakarta-Humas BKN, Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima kunjungan 10 pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Kantor BKN Pusat, Jakarta pada Jumat (13/09/2019). Pegawai Kemenkumham yang merupakan tim pedoman pengawasan dan penyusun revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2015 berkunjung dalam rangka Studi Banding Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Auditor Madya Inspektorat Wilayah IV Kemenkumham, Ami Amatunissa menyampaikan bahwa studi banding tersebut dilaksanakan guna berkonsultasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi tim terutama dalam melaksanakan revisi Permenkumham Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Sanksi Administratif Bagi Pegawai di Lingkungan Kemenkumham. “Salah satu yang akan kami bahas dalam diskusi adalah mengenai mekanisme pengajuan keberatan atau banding,” ungkap Ami.

Asisten Sekretaris Bapek, Andi Anto dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa semua pemberhentian adalah kewenangan Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Pusat yang seharusnya telah menerima bahan dasar pemberhentian atau pertimbangan selain surat usulan. Hal itu akan memudahkan Bapek dalam melaksanakan tugasnya dengan cepat, sehingga Bapek tidak perlu mengurus lagi ke Kantor Wilayah atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). “Bahan tersebut akan menjadi alat bukti dan bersifat penting karena Bapek akan mengambil keputusan berdasarkan bukti dan data yang ada,” tutur Andi.

Dalam kesempatan tersebut Andi juga menegaskan, kewenangan Bapek adalah memeriksa dan memutus keputusan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara keputusan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS bukan merupakan kewenangan Bapek. kaw

Cuti Melahirkan Bagi CPNS Berlaku Secara Mutatis Mutandis

Mon, 09/16/2019 - 09:47

Jakarta – Humas BKN, Cuti melahirkan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan kewajiban CPNS untuk mengikuti masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan surat keterangan dari dokter/rumah sakit, agar CPNS mendapatkan haknya atas cuti melahirkan namun tetap dapat memenuhi persyaratan wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Hal itu disampaikan Admin Penghubung LAPORBKN!, Imma Gayatri Retnaningrum, saat menjawab pertanyaan publik tentang cuti melahirkan bagi CPNS via aplikasi LAPOR!, Jumat (13/9/2019).

Imma melanjutkan, hal itu merujuk pada Pasal 340 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS, “Artinya CPNS berhak atas cuti melahirkan,” katanya. Namun demikian, Imma merinci lebih jauh tentang Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang antara lain menyebutkan:

  1. CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
  2. Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan;
  3. Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan;
  4. Proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang;
  5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali;
  6. CPNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Dengan begitu, Imma menyampaikan bahwa CPNS wajib menjalani masa percobaan atau prajabatan selama 1 (satu) tahun; Prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti 1 (satu) kali; dan CPNS berhak atas cuti melahirkan, cuti melahirkan diberikan PPK dengan memperhatikan keterangan dari dokter/rumah sakit dan kewajiban calon PNS untuk menjalani masa percobaan.

Terakhir, Imma mengatakan pemberian cuti melahirkan bagi CPNS diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 325 ayat (3), Pasal 326 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 340:

  1. Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan;
  2. Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan;
  3. Hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan;
  4. Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting berlaku secara mutatis mutandis terhadap CPNS. ber

Sistem Kinerja dan Regulasi Pembayaran Tunkin PNS Jadi Topik FGD Pemkab Kutai Kartanegara ke BKN

Mon, 09/16/2019 - 09:39

Jakarta – Humas BKN, Setelah sebelumnya melakukan konsultasi soal pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali melanjutkan konsultasi pertemuan dengan BKN untuk benchmark perihal sistem kinerja PNS, baik dari aspek regulasi sampai dengan komponen penilaian yang digunakan.

Pertemuan tersebut dikemas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Rancangan Sistem Penilaian Kinerja dan Rancangan Peraturan Bupati perihal pembayaran tunjangan kinerja bagi PNS di lingkup Pemkab Kutai Kartanegara yang berlangsung pada Jumat, (13/9/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Asisten Umum Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Irfan Prananta menerangkan urgensi FGD ini dilakukan karena saat ini Pemkab sedang membangun sistem penilaian kinerja beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang pembayaran tunjangan kinerja. Kedua hal tersebut yang menjadi fokus pertanyaan dan diskusi yang dibawa ke BKN. “Kami tengah menggodok sistem penilaian kinerja bagi 14 ribu PNS di Pemkab, sekaligus meminta masukan dari aspek aturan khususnya mengenai Rancangan Peraturan Bupati soal tunjangan kinerja ini,” imbuhnya.

Pada pembukaan FGD, Kepala BKN Bima Haria Wibisana yang berkesempatan hadir membuka forum tersebut, menggarisbawahi tentang penilaian kinerja atau yang disebutnya dengan istilah performance management merupakan bagian dari Human Capital. Ia menekankan soal konsep value yang seharusnya jadi filosofi rencana target kinerja yang ingin dicapai melalui rencana strategis (renstra) organisasi. “Jika renstranya saja tidak akurat menargetkan value tertentu, maka kinerja yang dihasilkan tidak akan menghasilkan value atau dengan kata lain penilaian itu hanya sekadar menghitung performance, tanpa melihat apakah kinerjanya itu bernilai terhadap target daerahnya atau bahkan target negara,” terangnya.

Selanjutnya secara mendetail pembahasan teknis tentang aspek konsep regulasi pembayaran tunjangan kinerja dan sistem penilaian kinerja dipimpin oleh Direktur Kinerja ASN Neny Rochyany dan perwakilan dari tim perancang perundang-undangan BKN. des

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Jadi Standar Minimal Proses Keuangan di BKN

Thu, 09/12/2019 - 18:25

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapatkan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/09/2019). Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Kepala BKN, Bima Haria Wibisana beserta Menteri dan Pimpinan dari 43 Kementerian/Lembaga yang telah meraih Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.

Sri Mulyani dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakernas tersebut digelar dalam rangka optimalisasi informasi keuangan di era digital untuk Indonesia Maju yang sesuai dengan kondisi dan tantangan penggunaan sumber daya serta keuangan secara akuntabel. Opini WTP yang telah diraih baik Instansi Pusat maupun Daerah merupakan bentuk komitmen pengelola keuangan Negara dalam menggunakan serta mengoptimalkan keuangan Negara dengan transparan dan akuntabel. Selain opini WTP, Sri Mulyani juga menyampaikan pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan memberikan apresiasi pada Instansi yang telah melakukan pengelolaan BMN dengan sangat baik. “Penghargaan opini WTP dan pengelolaan BMN ini bukanlah suatu akhir pencapaian, tetapi sebagai masukan atau feedback guna melakukan perencanaan anggaran yang berkualitas,” ungkap Sri Mulyani.

Kepala BKN dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa bangga atas apresiasi opini WTP yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada BKN sejak 2009 hingga 2018. Bima mengungkapkan, pencapaian tersebut harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan menjadikan opini WTP sebagai standar minimal dari proses keuangan di BKN. Bahkan, BKN memiliki target baru yaitu harus menyabet penghargaan pengelolaan BMN 10 tahun berturut-turut seperti opini WTP. Tentunya, diperlukan upaya serius untuk mencapai target tersebut dan dapat dimulai dari menginventarisasi seluruh BMN yang ada di BKN. “Terima kasih seluruh pegawai BKN yang telah bekerja sama dalam meraih opini WTP dan tetap terus berupaya untuk memperbaikinya menjadi lebih berkualitas,” tutur Kepala BKN saat ditemui oleh tim Biro Humas BKN.

Dalam Rakernas tersebut turut disampaikan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 81 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta 439 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) turut mendapatkan opini WTP. Hal tersebut akan terus ditingkatkan mengingat keuangan Negara memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, serta pemerataan yang semakin kuat. kaw

BKN Sinkronkan Data ASN dari 85 Instansi Pusat dan 542 Daerah

Thu, 09/12/2019 - 17:55

(Foto: kis)

Jakarta – Humas BKN, Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen menyebutkan bahwa BKN tengah menggarap Sistem Informasi ASN (SI-ASN) terintegrasi untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 95/2018 dan target satu data ASN nasional sesuai Perpres 39/2019.

Ia menjelaskan untuk langkah awal pengintegrasian sistem informasi ASN ini akan dilakukan melalui sinkronisasi data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) yang dikelola masing-masing instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang dikelola BKN.

“Komponen data yang masuk ke dalam SI-ASN nantinya mencakup e-Recruitment, e-SAPK, e-Arsip, e-Kompetensi, e-Kinerja, dan Simpeg 58 instansi pusat dan 542 instansi daerah.”

“Komponen data yang masuk ke dalam SI-ASN nantinya mencakup e-Recruitment, e-SAPK, e-Arsip, e-Kompetensi, e-Kinerja, dan Simpeg 85 instansi pusat dan 542 instansi daerah. Untuk instansi yang sudah memiliki Simpeg, datanya akan disinkronisasikan ke SAPK. Sementara instansi yang belum menggunakan Simpeg dapat memanfaatkan Simpeg dari BKN mengingat masih banyak instansi, khususnya di daerah yang belum menggunakan Simpeg sebagai tools pengelolaan data ASN-nya,” imbuhnya saat Rapat Koordinasi Sistem Integrasi ASN bersama instansi pusat dan daerah yang berlangsung Kamis, (12/9/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Ia menambahkan bahwa ketersediaan Simpeg yang tidak seragam di semua instansi dan infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala perencanaan integrasi sistem informasi ASN saat ini.

Tahap awal integrasi sistem informasi ASN dilakukan dengan melakukan survei sistem informasi kepegawaian yang mencakup pengajuan evaluasi, verifikasi kesiapan, penilaian dan rekomendasi untuk Simpeg instansi. Survei pertama yang dilakukan pada 23 Mei dengan melibatkan 24 instansi yang terdiri dari 3 instansi pusat dan 13 daerah. Variabel survei terhadap Simpeg instansi yang dilakukan mencakup aspek infrastruktur teknologi, sistem informasi, dan data, aspek sumber daya manusia bidang IT, dan proses bisnis Simpeg instansi.

Ada sejumlah aplikasi pendukung yang disiapkan BKN untuk mendukung percepatan integrasi sistem ASN. Salah satunya adalah SAPK mobile yang disebut dengan MySAPK 2.0 dengan memanfaatkan teknologi smartphone. Dengan sistem ini, masing-masing ASN dapat memperbarui datanya secara mandiri dan kemudian akan diverifikasi oleh instansinya.

MySAPK 2.0 ini akan segera dirilis pada Rapat Koordinasi Kepegawaian (Rakornaspeg tahun 2019) yang akan diselenggarakan pada 25 September di Yogyakarta dengan mengundang seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga/Daerah. des/bur

 

Siapkan Analis Kepegawaian Unggul, IPAKRI Gelar Workshop dan Bimbingan Teknis E-Dupak

Thu, 09/12/2019 - 16:46

Dok. Don

Jakarta- Humas BKN, Mengusung tema Kesiapan Sumber Daya Manusia Unggul Bagi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional (Pusbin JFK) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar bengkel dan ahli teknis (bimtek) E-Dupak (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) dan sedang menyusun karya tulis ilmiah memegang Fungsional Analis Kepegawaian di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM. Acara yang mempertemukan Analis Kepegawaian se-Indonesia ini berlangsung selama dua hari dari tanggal 12-13 September 2019.

Lokakarya ini diadakan untuk meningkatkan kompetensi untuk mendukung SDM unggul Indonesia maju; meningkatkan atmosfir JF yang bersatu padu dengan semangat One ASN, One Analis Kepegawaian; dan sebagai media fasilitas diskusi dan komunikasi serta penyebarluasan informasi hasil kegiatan. Hal tersebut disampaikan oleh Leni Rohida selaku ketua panitia pada saat pembukaan acara.

Kegiatan ini dihadiri oleh 200 orang analis kepegawaian yang berasal dari kabupaten, kota dan provinsi serta pemerintah pusat dan lembaga perguruan tinggi. Kepala Pusbin JFK, Akademisi Unpad, Tim E-Dupak dan Ketua Ikatan Profesi Analis Kepegawaian Republik Indonesia (IPAKRI).

Menjadi salah satu narasumber acara ini, Kepala Pusat Pusbin JFK Herman mengatakan, di balik kinerja pegawai pasti ada kompetensi dan pengalaman. “Kompetensi yang diberikan oleh seorang Analis Kepegawaian diminta tidak hanya di bidang teknis saja, tetapi juga di bidang manajerial dan sosikultural,” tegasnya. Herman menambahkan pengembangan JFK pada pengembangan karier.

Sekretaris Utama BKN (Sestama) Supranawa Yusuf dalam sambutannya menyatakan, sebagai pejabat pembina JFK, BKN memiliki 18 item tugas yang perlu dilakukan. Salah satunya adalah menentukan Arah kebijakan JFK yang mendukung dua hal yaitu pemegang jabatan fungsional kepegawaian dan target realisasi pekerjaan. “IPAKRI harus bisa meminta seluruh inspirasi dari semua anggota dan mengonsultasikan penyeleseaian masalah yang ada pada BKN sebagai agen pembina JFK,” tegasnya. Sestama juga mengimbau Pusbin JFK sebagai unit yang meminta bantuan JFK harus mendukung pengembangan pengetahuan dan kemajuan teknologi dalam meningkatkan kualitas manajemen dan pembinaan JFK.

Dengan diadakannya bengkel dan bimtek ini diharapkan disetujui pemahaman yang sama antar-pejabat Fungsional Analis Kepegawaian untuk bersama-sama bersinergi dan menghasilkan terobosan penelitian khusus di bidang analisis kepegawaian dan untuk pengembangan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, SDM Unggul Indonesia Maju. Analis Kepegawaian juga diharapkan dapat berkontribusi, berhasil dan dikenal sebagai AK yang berprestasi dan profesional di tingkat nasionak maupun internasional. Tidak hanya itu, mereka dituntut mampu membantu dalam profesionalisme ASN. rat

Harmonisasi R-Peraturan BKN Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberhentian PNS, BKN Gelar Workshop Uji Publik

Wed, 09/11/2019 - 20:01

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Peraturan Perundang-Undangan menggelar Workshop Uji Publik Rancangan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian PNS di Kantor BKN Pusat, Jakarta pada Rabu (11/09/2019). Workshop uji publik tersebut melibatkan delegasi dari unit-unit BKN Pusat, BKN Kanreg I-XIV, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, serta BKPSDM di Provinsi Jawa Barat.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN, Haryomo Dwi Putranto dalam pembukaan workshop tersebut menyampaikan bahwa workshop uji publik merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada kesempatan yang sama Direktur Perundang-Undangan BKN, Julia Leli Kurniatri menyampaikan, “Harmonisasi dalam menentukan petunjuk teknis diperlukan agar dalam pelaksanaan peraturan tidak ada perbedaan persepsi,” paparnya.

Usai penyampaian materi oleh narasumber, acara tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antar peserta, disambung dengan tanggapan umum terhadap R-Peraturan BKN tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberhentian PNS, kemudian diakhiri dengan penutupan yang disampaikan oleh Julia Leli.

Sejumlah narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia hadir dalam workshop tersebut, di antaranya Akademisi Hukum Administrasi Fakultas Hukum, Tri Hayati dengan pemaparan mengenai Ketentuan Pidana dalam Manajemen ASN Terkait Tindak Pidana Jabatan, serta Eva Achjani Zulfa selaku Akademisi Hukum Pidana yang membahas Batasan Pengertian Tindak Pidana dalam Perspektif UU ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan, Apendi berkesempatan mengajukan pertanyaan saat berlangsungnya diskusi dengan para narasumber. Apendi mengajukan pertanyaan mengenai status keaktifan JPT Pratama setelah pidana penjara. bur/kaw

Enam Langkah Strategis Wujudkan Smart ASN

Wed, 09/11/2019 - 16:29

Jakarta – Humas BKN, Sedikitnya ada 6 (enam) langkah strategis untuk mewujudkan smart Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menggunakan Computer Assisted Test (CAT), Pengembangan pola karier, Pengembangan kompetensi, Pengembangan karier, Promosi melalui seleksi terbuka, dan Rencana Suksesi. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto saat menjadi narasumber pada Kegiatan Rapat Kerja (Raker) Teknis Bidang Pembinaan Tahun 2019 di Kantor Kejaksanaan Agung Republik Indonesia, Rabu (11/9/2019).

Pada Raker yang bertemakan Wujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kreatif, dan Inovatif untuk Kejaksaan yang Maju, Modern, Unggul dan Terpercaya itu, Haryomo mengatakan Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan di masa kini dan mendatang, tidak terkecuali aspek pemerintahan. “Namun, untuk mewujudkan smart ASN, terebih dahulu pemerintah harus bisa melewati tantangan yang ada, yakni Netralitas Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan Pejabat Pimpinan Tinggi masih perlu ditingkatkan, Silo mentality yang membentuk ego sektoral di masing-masing instansi pemerintah, Rendahnya koordinasi di instansi pemerintah, dan Regulasi pemerintah yang tumpang tindih,” jelasnya.

Terakhir, Haryomo menambahkan, dalam upaya mewujudkan smart ASN melalui langkah-langkah strategis, harus selalu memperhatikan dan berbasis pada sistem merit. “Sistem merit adalah sistem yang mengedepankan kualifikasi, kempetensi, kinerja dan non-diskriminatif, serta mempertimbangkan netralitas dan integritas,” pungkasnya. ber

RDP Komisi II DPR Setujui Anggaran BKN Tahun 2020

Wed, 09/11/2019 - 16:28

Jakarta – Humas BKN, Melalui rapat dengar pendapat (RDP) Kepala BKN Bima Haria Wibisana dengan Komisi II DPR RI yang berlangsung Rabu, (11/9/2019) di Gedung DPR RI, Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran BKN 2020 sebesar 642.859.585.000 dan usulan penambahan anggaran sebesar 123.026.282.000 untuk ditetapkan sebagai alokasi anggaran atau pagu definitif BKN. Selanjutnya persetujuan anggaran tersebut akan diteruskan ke Badan Anggaran DPR RI. Selain BKN, ada KemenPANRB dan KASN yang juga memaparkan anggaran 2020.

Sejumlah indikator dan outcome program utama BKN tahun 2020 sudah dipaparkan oleh Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf dalam pembahasan lanjutan kedua perihal Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) bersama BKN, KemenPANRB, dan KASN pada Agustus lalu. Bahkan Sestama BKN sudah menjelaskan secara spesifik tentang 16 outcome turunan dari program prioritas BKN 2020.

Menyangkut usulan penambahahan anggaran BKN sebesar Rp. 123 Milliar juga sudah disampaikan untuk kedua kalinya kepada Komisi II DPR RI, yakni pada Trilateral Meeting 15 Mei dan Konsinyering Pembahasan RAPBN 2020 pada 27 Agustus. Adapun beberapa program kerja BKN yang termasuk dalam usulan tambahan anggaran tersebut di antaranya seperti pembangunan satu data ASN (One Data ASN), pembangunan Kantor Regional BKN Bandung, Kantor UPT Gorontalo, Kantor UPT Kupang NTT, dan penyusunan pedoman teknis implementasi PP 3/2019. des

Rayakan 1 Muharam 1441H, Babinrohis BKN Santuni Anak Yatim Piatu

Wed, 09/11/2019 - 16:28

“Seorang ASN wajib bekerja dengan jujur. Seorang ASN yang baik wajib memiliki integritas tinggi yakni berkata dan berlaku jujur dalam melakukan pelayanan publik. Ustad Muhammad Zein .

Jakarta- Humas BKN, Sebagai ucapan rasa syukur akan datangnya tahun baru Islam (1 Muharam 1441H) yang jatuh pada tanggal 1 September 2019 lalu, Badan Pembina Rohani Islam BKN (Babinrohis) mengadakan acara ceramah bertajuk “Muharam Meningkatkan Integritas ASN” serta santunan anak yatim piatu. Diawali dengan tilawah Al-Quran, pembacaan surat Ar Rohman, acara ini diikuti dengan khidmat oleh 50 anak yatim piatu yang merupakan putra/i pegawai BKN yang telah meninggal dunia dan yatim piatu sekitar lingkungan juga pengurus Babinrohis BKN. Bertempat di Masjid Al Khidmat BKN, acara ini diadakan setelah salat Dzuhur berjamaah.

Bulan Muharam merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah yang dihitung berdasarkan revolusi bulan. Nabi Muhammad SAW menyebut bulan Muharam sebagai Syahrullah atau berarti Bulan Allah. Pemaknaan bulan Muharam 2019 berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Saat zaman Rasul Allah, peristiwa hijrah dilakukan sebagai strategi dakwah dan menanggapi situasi dan kondisi yang tidak kondusif pada masyararakat Mekkah.

Peringatan 1 Muharam ini merupakan acara tahunan Babinrohis BKN. Adapun santunan yang diberikan merupakan kumpulan dana yang diperoleh dari para donatur dan kotak amal masjid Al Khidmah BKN. Tidak hanya berupa uang tunai, Babinrohis juga memberikan bingkisan berupa keperluan sekolah.

Ustad Muhammad Zein dalam ceramahnya menyampaikan, “Seorang ASN wajib bekerja dengan jujur. Seorang ASN yang baik wajib memiliki integritas tinggi yakni berkata dan berlaku jujur dalam melakukan pelayanan publik. Hal ini merupakan upaya menciptakan citra positif di mata masyarakat”, pungkasnya.

Ustad yang juga seorang dosen di salah universitas islam ini juga mengatakan, dalam memberikan pelayanan prima, seorang ASN harus memiliki 5S yaitu Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini setiap tahunnya, solidaritas antar pegawai serta kepedulian antar sesama di lingkungan BKN meningkat. rat

Garap Buletin Kepegawaian, BKN Terapkan Metode Kerja Berbasis Agile

Tue, 09/10/2019 - 17:24

Jakarta – Humas BKN, Tiga alasan utama dipilihnya Jepang menjadi negara tujuan kegiatan benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XLIII pada akhir Agustus 2019 yang lalu karena Jepang menempati urutan Gross Domestic Product (GDP) tertinggi ke-3 di dunia, banyak inovasi yang muncul, dan Pemerintah Jepang berfokus pada aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari yang disebut Society 5.0. Dikutip laman lan.go.id, Selasa (3/9/2019), Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Adi Suryanto, mengatakan bahwa ketiga alasan itu membuktikan bahwa Jepang telah berhasil menerapkan agile bureaucracy secara baik dan hal itu sejalan dengan tema yang diusung dalam PKN Tingkat I Angkatan XLIII, yakni Developing Agile Bureaucracy to Improve National Competitiveness.

Dimintai responsnya tentang agile bureaucracy yang ingin dibangun untuk meningkatkan kompetitif nasional, Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi, Sigit Pramuhardjo berharap ilmu yang didapat dari Pemerintah Jepang bisa disusun sebagai bahan pembelajaran seluruh instansi pemerintah di Indonesia untuk menerapkan agile dalam proses bisnisnya, serta tujuan meningkatnya kompetitif nasional dapat segera tercapai. “Agile itu metode kerja yang berfokus pada pola pikir dan kebiasaan. Yang terpenting dari Agile itu ada 3 hal, yakni mengidentifikasi masalah dan peluang, tindak lanjutnya, dan melakukan keduanya secara singkat,” jelas Sigit, Senin (9/9/2019) di ruang kerjanya.

Sigit menambahkan, khususnya di Badan Kepegawaian Negara, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) sudah menerapkan agile sebagai proses bisnis pada pengerjaan produk Buletin Kepegawaian edisi XL yang rencanya terbit pada Oktober 2019 mendatang, “Salah satu kerangka kerja berbasis agile yang digunakan Biro Humas saat ini adalah Scrum. Sangat cocok untuk membantu jenis pekerjaan yang melibatkan kerja tim, waktu yang singkat, dan target produk yang baik,” katanya.

Terakhir, Sigit berharap makin banyak instansi pemerintah yang menerapkan agile sebagai proses bisnis. “Karena hasil benchmark yang dilakukan BKN ke beberapa sektor swasta, khususnya perusahaan rintisan, Scrum dan metode kerja berbasis agile lainnya sudah lama digunakan. Itu yang menjadikan sektor swasta sangat produktif,” pungkasnya. ber

Pertahankan Performa Pelayanan Informasi Publik Secara Prima, BKN Pelajari Teknologi Informasi Terbaru

Tue, 09/10/2019 - 17:22

Jakarta – Humas BKN, Sejak pertama kali mengelola aspirasi dan laporan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi pada Tahun 2015, Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah berhasil menyelesaikan sedikitnya 12.312 aspirasi dan laporan publik. Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN, Viktor Saing, Selasa (10/9/2019) di ruang kerjanya, mengatakan bahwa teknologi informasi sangat membantu tugas BKN sebagai badan publik di bidang pelayanan informasi publik. “Sejak Tahun 2015, aplikasi LAPOR! sangat membantu Pengelola Pengaduan Publik di BKN dalam menjalankan tugasnya. BKN sangat merasakan manfaat positif dari berkembangnya teknologi informasi melalui aplikasi LAPOR!,” katanya.

Meski demikian, Viktor tidak ingin seluruh Pengelola Pengaduan Publik di BKN berpuas diri karena perkembangan Internet of things (IoT) sangat pesat dan juga mempengaruhi prilaku publik, termasuk dalam menyampaikan aspirasi dan laporan publik. “Perkembangan IoT cepat sekali. Untuk itu, BKN ingin terus beradaptasi agar selalu dapat memberikan pelayanan informasi publik secara optimal,” ucapnya.

Saat ini, Viktor merujuk pada satu aplikasi baru berbasis open source bernama freshdesk. “Fitur-fitur untuk mendukung pekerjaan pelayanan informasi publik tersedia lengkap dan terintegrasi di freshdesk, hal itu memudahkan tim untuk melacak dan mengelola aspirasi dan laporan dari berbagai kanal dalam satu kotak masuk, menentukan ambang waktu untuk merespons dan menyelesaikan aspirasi dan laporan, menghindari kesalahan duplikasi penyelesaian satu aspirasi dan laporan oleh lebih dari satu orang, merubah status aspirasi dan laporan, memberikan lebih dari 1 respons atas 1 aspirasi dan laporan, memberikan respons yang sama dan konsisten terhadap aspirasi dan laporan sama yang datang berulang, memberikan kesempatan untuk diskusi secara tim, bisa dikerjakan oleh lintas unit kerja, mengelola seluruh akun media sosial dalam satu dashboard dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Walaupun kini seluruh kanal pelayanan informasi publik sudah terintegrasi dalam LAPORBKN!, Viktor tetap berkomitmen agar seluruh Pengelola Pengaduan Publik terus berkembang seiring dengan kencangnya perkembangan teknologi informasi. “Selain itu, riset juga terus dilakukan untuk mempelajari pola prilaku publik dalam menyampaikan Pengelola Pengaduan ke BKN,” tutupnya. ber

Sharing Bersama Yudi Latif Soal Peran ASN Sebagai Fundamental Bangsa

Tue, 09/10/2019 - 15:24

“ASN itu menjadi profesi yg mulia ketika ia bekerja dgn orientasi melayani, bukan sekadar gaji. ASN yg berjalan di rel mulia tsb memperlihatkan perannya melampaui dari dirinya sendiri.” Yudi Latif

Jakarta – Humas BKN, Berbicara tentang posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam keberlangsungan sebuah bangsa, Yudi Latif menyebutkan bahwa ASN merupakan elemen yang fundamental karena setiap harinya pemerintahan dijalankan oleh birokrat. Berjalan baik atau tidaknya roda pemerintahan ditentukan melalui tegak lurusnya peran ASN dengan tujuan negara. Pemikiran itu disampaikannya melalui forum Sharing Session bertajuk “Kolaborasi Mengelola ASN” yang diselenggarakan Kedeputian BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian yang berlangsung Selasa, (10/9/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Pada kesempatan itu Yudi Latif juga menekankan tentang relavansi antara ideologi bangsa pancasila dengan peran ASN. Menurutnya ada empat poin utama peran ASN yang berkaitan dengan pelaksanaan pancasila sehingga dapat memperoleh kepercayaan publik, yakni 1) peran dalam melindungi segenap bangsa misalnya dengan memberikan pelayanan publik yang setara tanpa membedakan latar belakang apapun; 2) peran memajukan kesejahteraan umum melalui tugas ASN di masing-masing sektor; 3) turut mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya sekadar menjadi aparatur tetapi berperan sebagai edukator; dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Dalam forum diskusi yang dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi BKN dan turut dihadiri Sekretaris KemenPANRB dan Ketua KASN tersebut, Yudi memaparkan sejumlah konsep kebangsaan khususnya dari aspek implementasi ideologi Pancasila melalui peran dan tugas ASN. Keempat indikator tersebut yang menurutnya menjadi poin penting dalam modal sosial yang harus dimiliki aparatur negara, selain modal kualitas SDM dan modal tata kelola pemerintahan.

Pada bagian akhir pemaparannya, Yudi menekankan tentang orientasi kerja perangkat birokrasi yang menurutnya bukan lagi berada pada tataran jumlah penghasilan. “ASN itu menjadi profesi yang mulia ketika ia bekerja dengan orientasi melayani, bukan sekadar soal gaji. ASN yang berjalan pada koridor melayani tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa perannya melampaui dari dirinya sendiri,” terang Yudi yang pernah menjadi Kepala Pelaksana Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila 2017 – 2018.

Menanggapi adanya ruang diskusi seperti sharing session ini, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan wadah ini sebagai bagian dari knowledge sharing. Sejalan dengan yang diungkapkan Yudi Latif, Kepala BKN juga menekankan tentang tujuan keberlangsungan manajemen ASN sudah seharusnya sejalan dengan tujuan bernegara. Untuk pembahasan lebih rinci mengenai peran ASN ini akan dikupas melalui Rapat Koordinasi Kepegawaian (Rakornaspeg 2019) yang akan berlangsung pada September ini. des

Evaluasi Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN: Kolaborasi BKN dan Instansi jadi Kunci Percepatan

Tue, 09/10/2019 - 08:43

“Peneguhan kewenangan BKN dalam NSPK manajemen ASN ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan tata kelola manajemen ASN”. Deputi BKN Bidang Wasdalpeg – Otok Kuswandaru. Dok. Des

Jakarta – Humas BKN, Tugas Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dinyatakan secara jelas melalui UU 5/2014 tentang ASN Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 48. Melalui tugas ini, Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada BKN untuk melaksanakan penegakan NSPK tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Deputi BKN Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdalpeg) Otok Kuswandaru saat membuka rapat kerja pembahasan evaluasi kinerja Wasdalpeg bersama Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka), Direktur Pengolahan Data Kepegawaian dan beberapa Kepala Kantor Regional BKN yang berlangsung Senin, (9/9/2019) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Soal capaian pelaksanaan dan pengawasan NSPK hingga saat ini, Deputi Wasdalpeg mengatakan peneguhan kewenangan BKN dalam NSPK manajemen ASN ini pada dasarnya bertujuan untuk memastikan tata kelola manajemen ASN di seluruh lingkup instansi pusat dan daerah berjalan sesuai koridor NSPK kepegawaian ASN. Ia juga menjelasakan bahwa percepatan pelaksanaan NSPK dapat dilakukan secara preventif dan represif yang mencakup upaya pencegahan dan penanganan langsung.

Kepala Kanreg VI BKN Medan English Nainggolan

Namun untuk merealisasikan tugas pengawasan NSPK ini, Deputi Wasdalpeg menyampaikan bahwa BKN tidak bisa berdiri sendiri, tetapi perlu berkolaborasi dengan institusi pemerintah baik di bidang ASN maupun bidang penegakan hukum. Berjalan atau tidaknya penegakan NSPK ini menurutnya juga ditentukan komitmen bersama seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), baik di tingkat pusat dan daerah.

Menanggapi masukan soal percepatan pengawasan NSPK berbasis sistem, Deputi Sinka Suharmen menyatakan BKN perlu bergerak cepat membangun sistem Wasdalpeg yang bisa dipakai seluruh instansi sehingga BKN tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan PPK instansi.

Dalam forum rapat kerja ini Kedeputian Wasdalpeg membuka diskusi untuk menampung usulan guna peningkatan kualitas pengawasan NSPK manajemen ASN. Beberapa saran diberikan oleh Kepala Kanreg VI BKN Medan English Nainggolan, Kepala Kanrge XI BKN Manado Wakiran, Kepala Kanreg BKN II Surabaya Tauchid Djatmiko, dan Kepala Kanreg BKN X Denpasar Bambang. nov/des

Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN, Sarana ASN Berkontribusi Kepada Instansi

Mon, 09/09/2019 - 14:25

Ciawi-Humas BKN, Pelatihan dan sertifikasi manajemen ASN merupakan Program Prioritas Nasional (PPN) 2019 yang telah dicanangkan oleh BKN dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kepegawaian 2018 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Diklat ASN BKN, Nur Hasan dalam pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN jenjang Administrator dan Pengawas yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (Pusbang ASN BKN) pada Senin (09/09/2019).

Nur Hasan melanjutkan, kegiatan ini diselenggarakan guna memastikan terpenuhinya kompetensi manajemen ASN melalui pelatihan manajemen ASN dan uji kompetensi, sehingga akan melahirkan Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang kompeten dan bersertifikat pada bidang manajemen ASN. Dalam pelatihan ini akan menerapkan beberapa metode, di antaranya ceramah, diskusi dan studi kasus mengenai substansi manajemen ASN serta penyusunan rencana tindak lanjut (action plan). “Tentunya dengan fasilitator yang expert dalam bidangnya masing-masing, seperti BUMN, pakar Praktisi, hingga Pejabat Struktural Instansi Pemerintah dan Widyaiswara,” jelasnya.

Kepala Pusbang ASN BKN, Ahmad Jalis pada kesempatan tersebut turut menyampaikan bahwa pelatihan ini dapat menjadi sarana ASN berkontribusi kepada Instansi melalui action plan dan return yang diberikan kepada Instansi setelah diselenggarakannya pelatihan tersebut. “Pelatihan ini seperti investasi, peserta merupakan hasil gap kompetisi dari pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan dengan hasil pelatihan yang dapat dimanfaatkan oleh user-nya,” tutur Ahmad Jalis.

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 112 orang yang berasal dari Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi manajemen ASN berlangsung selama dua hari dengan agenda penyampaian materi modul manajemen ASN dan uji kompetensi. kaw/sis

Pegawai BKN Pusat Ikuti Upacara Peringatan Haornas ke-36

Mon, 09/09/2019 - 14:01

Jakarta- Humas BKN, Hari Olahraga Nasional (Haornas) ini adalah cikal bakal dari Pekan Olahraga Nasional (PON) di Indonesia yang diadakan di Surakarta pada tanggal 9-12 September 1948. Hari ini tepat tanggal 9 September 2019, Indonesia memperingati Hari Olahraga Nasional ke 36. Diawali dengan olahraga senam Tobelo, segenap pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengikuti upacara bendera memperingati Haornas di Lapangan BKN Pusat mengenakan pakaian olahraga.

Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap tahun seakan mengingatkan kita, bahwa olahraga harus terus dibudayakan oleh seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, berbagai kegiatan olahraga yang dilaksanakan tidak hanya bersifat meriah dan massal, tetapi memotivasi masyarakat agar tetap membudayakan berbagai cabang olahraga di Indonesia untuk meraih prestasi di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Otok Kuswandaru selaku Inspektur upacara, membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (Foto: kis)

Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Otok Kuswandaru selaku Inspektur upacara, membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. Dalam sambutan yang dibacakan Deputi Wasdal, Menpora meminta kepada masyarakat untuk lebih giat berolahraga. Tema besar Haornas tahun 2019 adalah “Ayo Olahraga, Di mana saja, Kapan Saja”. Tema ini mengandung makna bahwa olahraga itu mudah karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja menjadi penting agar masyarakat tidak terpaku bahwa olahraga hanya dapat dilakukan di fasilitas olahraga yang tersedia.

Pembangunan di bidang olahraga tidak hanya pembangunan jasmani, tetapi juga rohani. Dengan kesegaran jasmani yang bagus memudahkan lahirnya bibit-bibit berpotensi di bidang olahraga. Sedangkan dengan sehat rohani kita berarti telah mendukung kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo tentang Revolusi Mental serta SDM Unggul Indonesia Maju.

Otok pun berpesan kepada seluruh pegawai BKN untuk selalu bergaya hidup sehat baik di rumah maupun di kantor. Pada kesempatan ini pula, Deputi Wasdal menyerahkan piagam penghargaan terhadap pegawai penggerak olahraga di BKN Pusat. Adalah Bapak Kuwadi seorang instruktur senam yang telah berdedikasi terhadap kegiatan olahraga di BKN Pusat sebagai penerima piagam penghargaan tersebut. Melalui peringatan Haornas ini diharapkan masyarakat Indonesia lebih mencintai lagi olahraga serta menjadikan olahraga menjadi kebutuhan hidup dan gaya hidup. Untuk memeriahkannya, pegawai BKN diperkenankan melakukan aktivitas olahraga di lingkungan BKN Pusat seperti tenis meja, voli, bulu tangkis dan catur sampai dengan pukul 12.00 WIB. Rat

ASN Profesional dan Berintegritas jadi Visi BKN ke Depan

Mon, 09/09/2019 - 08:07

Cisarua- Humas BKN, Biro Perencanaan BKN menggelar rapat final penyusunan draf Rencana Strategis (Renstra) BKN 2020-2024 selama 3 hari, tanggal 4-6 September 2019 di Cisarua, Bogor. Rapat ini dihadiri oleh seluruh tim penyusunan Renstra yang terdiri dari Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama beserta jajarannya.

Renstra dibentuk dari visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kementerian/Lembaga. Renstra juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana memberikan arahan terkait finalisasi draf Renstra ini kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang hadir. (foto: rat)

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana memberikan arahan terkait finalisasi draf Renstra ini kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama yang hadir. Dalam arahannya, Kepala BKN menyampaikan bahwa ASN yang Profesional dan Berintegritas akan menjadi visi BKN ke depan. “Visi ini erat kaitannya dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945”, tegasnya. Untuk mencapai visi tersebut, sambung Bima, diperlukan implementasi misi-misi yang tepat dan disertai dengan beberapa hal di antaranya pengawasan dan pengendalian norma, standar prosedur dan juga kriteria manajemen ASN. Pada kesempatan itu, Kepala BKN juga mengimbau jajarannya akan pentingnya membuat strategi dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi yg dimiliki.

Supranawa Yusuf mengatakan, Penyusunan Draf ini mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.5 Tahun 2019.

Sementara itu saat pembukaan acara secara resmi, Sekretaris Utama (Sestama) BKN Supranawa Yusuf mengatakan, Penyusunan Draf ini mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas No.5 Tahun 2019. “Penyusunan Renstra harus melihat kebutuhan dan keinginan dari stakeholder terhadap pelayanan BKN”, pungkasnya.
rat

Kembangkan Aplikasi LAPOR!, Pemerintah Indonesia Kerja Sama Dengan UNDP dan KOICA

Fri, 09/06/2019 - 13:56

Jakarta – Humas BKN, Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik kelas dunia di bidang penyelesaian aspirasi dan laporan yang disampaikan publik secara daring melalui aplikasi LAPOR! pada laman Lapor.go.id. Dikutip laman menpan.go.id, Rabu (4/9/2019), Pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Korea international Cooperatio Agency (KOICA) untuk membuat rancangan road map serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi untuk aplikasi LAPOR!.

Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan KOICA dan UNDP menyasar tiga output yakni (1) Tersusunnya roadmap dan masterplan LAPOR!; (2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan personel LAPOR!; (3) Peningkatan kepedulian masyarakat dan pemerintah tentang pemanfaatan LAPOR!. Untuk merealisasikan ketiga output tersebut, KOICA memiliki peran sebagai senior supplier yang bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan proyek dan dukungan manajemen proyek, serta dukungan manajemen proyek untuk pelaksanaan pelatihan di Republik Korea. Sedangkan UNDP berperan sebagai eksekutif dan bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan proyek dan memberikan semua dukungan manajemen proyek untuk pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan laporan tahunan proyek.

Dimintai keterangannya di tempat terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, merespons baik kerja sama tersebut dan mengatakan bahwa selama ini BKN sangat mengandalkan aplikasi LAPOR! sebagai salah satu kanal dalam pelayanan aspirasi dan laporan yang disampaikan oleh publik ke BKN. “Sepanjang tahun 2018 misalnya, aspirasi dan laporan publik untuk BKN yang masuk melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 3.126 dan seluruhnya dengan cepat dapat diselesaikan,” ujar Ridwan, Jumat (6/9/2019), di Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (Pusbang ASN) BKN, Ciawi.

Terakhir, Ridwan optimistis kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNDP dan KOICA akan semakin menyempurnakan aplikasi LAPOR!, sehingga lebih memudahkan seluruh pengelola aplikasi LAPOR! di instansi pemerintah dan memberikan manfaat bagi publik. “Tingginya penggunaan aplikasi LAPOR! oleh publik mengindikasikan bahwa publik mendapatkan pengalaman yang baik dengan aplikasi LAPOR!. Jadi BKN mendukung kerja sama itu dan berkomitmen untuk tetap menggunakan aplikasi LAPOR!. ber

Pages