Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 1 hour 29 min ago

BKN Rampungkan Pemberkasan NIP GGD Tahap II

Mon, 07/24/2017 - 19:56

Humas-BKN. Sebagai kelanjutan percepatan proses pengangkatan Guru Garis Depan (GGD) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pemerintah menyelesaikan pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) GGD Tahap II.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat menutup acara Pemrosesan dan Penetapan NIP dan Surat Keputusan (SK) CPNS GGD Tahap II di Jakarta, Senin (24/7/2017) menyatakan bahwa GGD yang lolos verifikasi dan validasi (Verval) BKN akan diangkat menjadi CPNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2017. Pengangkatan ini merupakan batch (angkatan) pertama pengangkatan CPNS pada tahun 2017 berdasarkan Nawacita Presiden Joko Widodo.

Batch pertama ini meliputi implementasi Indonesia Sehat (PTT Kesehatan), Indonesia Pintar dan Membangun dari Pinggiran (GGD), dan Peningkatan Produktivitas Rakyat (Penyuluh Pertanian). Secara total akan ada 6.296 GGD yang akan ditempatkan di 14 provinsi dan 93 kabupaten.

Kegiatan ini dilakukan secara maraton dan melibatkan berbagai unsur, yaitu Kantor Regional BKN, BKD Provinsi, BKD Kabupaten, Biro Kepegawaian Kemendikbud, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud. Sampai berita ini diturunkan, berkas NIP yang telah selesai mencapai lebih dari 95%.

Hadir pula dalam kegiatan ini Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata, beberapa pejabat di lingkungan Kemdikbud dan BKN serta beberapa Gubernur dan Bupati yang menjadi lokasi penempatan GGD Tahap II. [mr]

Selamat, Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2016 BKN Meningkat

Mon, 07/24/2017 - 11:30

Jakarta-Humas BKN, Komitmen Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk selalu lebih baik dalam implementasi kinerja birokrasi dari hari ke hari membuahkan hasil positif. Dari hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2016 yang dilakukan terhadap 82 kementerian/lembaga (K/L), BKN berhasil mengantongi nilai BB (lihat https://www.menpan.go.id/berita-terkini/120-info-terkini/7142-data-nilai-reformasi-birokrasi-tahun-2016).

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun 2016 BKN, Warli, saat diwawancarai tim Humas BKN, Senin (24/7/2017) mengucapkan ”Selamat untuk Tim RB BKN 2016. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras para anggota Tim sesuai dengan kelompok kerja (Pokja)masing-masing. Prestasi ini telah membuktikan bahwa BKN terus bergerak memperbaiki kinerja birokrasi. Kinerja harus terus ditingkatkan agar hasil di kemudian hari lebih baik lagi,” ujar Warli.

Dalam sebuah kesempatan, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan peningkatan kualitas layanan kepegawaian merupakan indikator atas komitmen BKN dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten. “Guna tercapainya kepuasan pengguna layanan BKN, komitmen untuk secara konsisten meningkatkan pelayanan adalah mutlak. Itu merupakan dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi,” ujar Bima.

Di bagian lain, Sekretaris Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan dan RB) Didit Noordiatmoko menjelaskan ada dua aspek yang menjadi parameter dalam evaluasi reformasi birokrasi, yakni delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik. Pada kelompok ini, diberikan bobot penilaian sebesar 60 persen.
Komponen penilaian kedua adalah dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistisk (BPS) yang bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, ada survei indeks reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bersifat independen. Survei ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah. Bobot penilaian untuk komponen kedua ini sebesar 40 persen (lihat https://www.menpan.go.id/berita-terkini/7149-ingin-tukin-naik-lihat-dulu-hasil-evaluasi-rb). dep

Penetapan Kenaikan Pangkat dan Pensiun PNS setelah PP 11 tahun 2017

Mon, 07/24/2017 - 09:13

Jakarta-HumasBKN, Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 mengharuskan perubahan pada pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Perubahan tersebut berupa pelayanan yang sekarang berbasis less paper.

Surat Kepala BKN no. D.26-30/V.79-5/99

Untuk mendukung perubahan menuju pelayanan berbasis less paper, diatur ketentuan yang harus dilaksanakan bersama, baik oleh BKN maupun instansi yang akan mengajukan kenaikan pangkat dan pensiun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Surat Kepala BKN no. D.26-30/V.79-5/99 yang telah dikirimkan oleh BKN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pusat dan Daerah. Berikut link download surat tersebut: Surat Kepala BKN No. D.26-30/V.79-5/99

Banyak Permintaan Pindah Setelah diangkat Jadi PNS, Kepala BKN Wacanakan Buka Formasi P3K untuk Guru dan Bidan

Fri, 07/21/2017 - 13:21

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memberikan arahan pada acara pembukaan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi formasi Guru Garis Depan. Kis

Jakarta-Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar guru dan bidan tidak perlu berstatus PNS tapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kepala BKN Bima Haria Wibisana melanjutkan, ada 3 (tiga) hal utama yang menjadi bahan pertimbangan  wacana tersebut, yakni banyaknya guru/bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan/kesehatan dan untuk menghindari terulangnya  fenomena adanya beberapa Kepala Daerah yang menolak CPNS formasi guru garis depan (GGD) seperti saat ini.

Hal itu disampaikan Bima Haria Wibisana saat memberikan arahan pada acara Pembukaan Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi formasi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (20/7/2017). Sementara itu pada laporannya, Direktur Pembinaan Guru Sekolah Dasar Poppy Dewi Puspitasari mengatakan pemrosesan NIP dan SK CPNS bagi 3407 formasi GGD Tahap II direncanakan berlangsung 4 (empat) hari hingga Senin (24/7/2017), dengan melibatkan pegawai yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BKN Pusat dan Regional, serta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Melanjutkan, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat CPNS/PNS membuat penyebaran dua formasi jabatan tersebut tidak merata padahal pengangkatan guru/bidan terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) merupakan kebijakan afirmasi Pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia.

“Dengan berstatus P3K, penempatan bidan dan guru akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerja kedua jabatan itu didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan”, ujar Bima. berry/dep

Humas Bukan “Pemadam Kebakaran”

Thu, 07/20/2017 - 15:28

Retno Kusumastuti

Jakarta-Humas BKN, Dalam mengemas informasi, seorang praktisi humas perlu berorientasi kepada kebutuhan klien atau customer yang menjadi sasaran dari informasi yang akan dipublikasikan. Seberapapun banyaknya informasi yang dimiliki praktisi humas, jika tetap disampaikan tanpa memperhatikan informasi yang dibutuhkan customer, maka publikasi informasi yang dilakukan seorang praktisi humas tidak akan efektif. Pernyataan itu disampaikan Retno Kusumastuti, salah seorang narasumber dalam Pelatihan Kehumasan dan Marketing yang diadakan di kantor Requistoire Law Enforcement & Justice Magazine pada hari Kamis (20/7/2017) bertempat di Gedung Grahapena, Jakarta Selatan.

“Sampaikan yang ingin customer ketahui, bukan yang kita ketahui. Selain itu yang harus diperhatikan adalah seberapa besar isu yang beredar? Sudah menjadi opini atau masih isu? Apakah sudah viral atau belum? Jangan sampai peran Humas hanya sebagai pemadam isu negatif. Praktisi humas harus memiliki kekuatan menganalisa, jangan sampai informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi bumerang”, ungkap Retno.

Peserta pelatihan dan Retno berfoto bersama di akhir acara.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Public Relation Club of Indonesia (PRCI) bertemakan “Keterbukaan Informasi Publik di Era Media Sosial” diikuti oleh praktisi Humas dari instutisi pendidikan dan pemerintah, di antaranya empat praktisi Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelatihan ini terselenggara karena kekhawatiran isu di media khususnya di media sosial berkembang tidak terkontrol hingga memberikan kepahaman yang salah kepada masyarakat. Humas dan masyarakat diminta untuk senantiasa berhati-hati dalam menyebarkan suatu berita yang belum diketahui kebenarannya atau hoaxwik/dey/dik/fir

“Anggaran Pemerintah Tidak Hanya untuk Menggaji PNS”

Wed, 07/19/2017 - 15:04

Jakarta-Humas BKN, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki mengatakan Pemerintah  mengalokasikan anggaran untuk berbagai kepentingan yang mendukung kemajuan bangsa dan tidak hanya diperuntukkan untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Pernyataan itu disampaikan Teten dalam pertemuan perwakilan Pemerintah dengan  Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN), Rabu (19/7/2017) di Ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden (KSP). Pada kesempatan itu, Pemerintah yang diwakili   Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Sekretariat Negara dan Kantor Staf Presiden (KSP) menerima sekitar 20-an orang perwakilan KNASN.

“Kalo seluruh rakyat itu PNS yang harus digaji dari anggaran pemerintah, lalu bagaimana kita bisa membiayai pembangunan?” kata Teten. Padahal, sambung Teten, pembiayaan pembangunan salah satunya dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang penting untuk menarik investasi. “Pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi yang salah satunya dapat didukung dengan hadirnya investasi di Negara ini. Investasi yang baik akan mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan Pemerintah,” pungkas Teten.

Teten melanjutkan, di Negara maju,  Australia misalnya, penjaga penjara, pekerja di rumah sakit dan sektor keamanan bukan seorang PNS. “Jika ekonomi sudah berkembang dengan baik, pilihan mendapatkan lahan pekerjaan yang menjanjikan bukan hanya dengan menjadi PNS namun juga sebagai pegawai swasta. Kita berharap pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendukung lahirnya lapangan-lapangan pekerjaan di sektor swasta yang juga dapat menjadi alternatif masyarakat mencari pekerjaan,” jelas teten.

KNASN yang merupakan organisasi perkumpulan pegawai non-PNS berstatus honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak dan pegawai tetap non-PNS meminta Pemerintah membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU ASN dan membahasnya bersama DPR. KNASN juga mengharapkan pemerintah mempertimbangkan masa kerja/pengabdian para tenaga honorer sebagai salah satu dasar mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. dep

​Sesma BKN : Jangan Sampai ada Kekeliruan dalam Laporan Keuangan

Tue, 07/18/2017 - 15:02
Jakarta- Humas BKN, Kepada seluruh jajaran pengelola anggaran dan keuangan di seluruh lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Regional, Sekretaris Utama (Sesma) BKN Usman Gumanti menekankan penyusunan laporan keuangan harus diselesaikan dengan prinsip ketaatan dan akuntabilitas sebelum _deadline_ penyerahan laporan pada 31 Juli 2017 mendatang. Hal itu disampaikan Sesma BKN dalam acara Workshop Penyusunan Laporan Keuangan BKN  Semester I Tahun 2017, Selasa (18/7/2017) di aula gedung I Kantor Pusat BKN. Sesma BKN juga menekankan bahwa penyusunan laporan keuangan harus berdasarkan norma standar dan prosedur yang sudah ditentukan dan setiap unit kerja BKN baik di Kantor Pusat maupun Kantor Regional harus mengevaluasi laporan keuangan sebelumnya sebagai rujukan untuk penyusunan laporan keuangan semester I Tahun 2017. “Lakukan penyusunan laporan keuangan semester I berdasarkan evaluasi sebelumnya, jangan sampai keliru, perhatikan secara detail, termasuk aset berwujud dan tak berwujud, khususnya laporan dan pencatatannya yang masih belum tertib,” tegasnya. Sebelumnya BKN sudah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 8 kali berturut-turut. Untuk itu Sesma BKN menegaskan prestasi tersebut harus dipertahankan.“Kita bisa mempertahankan WTP dengan tiga kunci yaitu  kita perlu komitmen, meningkatkan kemampuan serta integritas untuk tidak melakukan hal yang salah,” tutupnya. Workshop Penyusunan Laporan Keuangan BKN  tersebut rencananya akan  berlangsung selama tiga hari hingga 20 Juli 2017 mendatang. (des/riris)

GGD diangkat CPNS diharapkan Tidak Pindah dari Daerah Tempat Penugasan Asal

Tue, 07/18/2017 - 14:22

Jakarta-Humas BKN, Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam arahan saat menyaksikan simbolis penandatanganan 2117 Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru Garis Depan (GGD) oleh sejumlah gubernur dan bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing daerah di Hotel Peninsula, Senin (17/7/2017) malam, di Jakarta mengatakan  GGD yang telah diangkat menjadi CPNS diharapkan tidak pindah dari daerah tempat penugasan asal. Komitmen tersebut, jelas Kepala BKN perlu dijaga oleh para GGD agar tujuan kebijakan afirmasi Pemerintah dalam memajukan kualitas pendidikan bangsa melalui penempatan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dapat tercapai.

Bima menyaksikan simbolis penandatanganan 2117 SK CPNS GGD oleh sejumlah gubernur dan bupati. (foto: mr)

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam acara tersebut juga mengatakan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kesehatan dan GGD merupakan batch pertama penerimaan CPNS Tahun ini. Sementara itu menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) rasio guru-murid yang ada saat ini sudah bagus, namun masih kurang merata dalam pendistribusiannya. Terkait itu Kepala BKN mengatakan ada beberapa daerah yang mengeluhkan kekurangan guru sains dan terlalu banyak guru IPS. “Ini miss match yang perlu dibenahi ke depan”, ujar Bima.

Pada kesempatan itu Bima mewacanakan agar guru dan bidan masuk dalam lingkup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar penempatannya tetap sesuai dengan kontrak dan perpanjangan perjanjian kerja didasarkan pada evaluasi kinerja yang bersangkutan.dey/dep

Deputi Bidang Wasdal BKN melepas 8 Pegawai Masuki Purnabhakti 1 Agustus 2017

Mon, 07/17/2017 - 16:04

Jakarta – Humas BKN, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BKN, I Nyoman Arsa memimpin pelepasan para pegawai yang memasuki purnabhakti Badan Kepegawaian Negara (BKN) Terhitung Masa Tanggal (TMT) periode 1 Agustus 2017. Acara pelepasan dilaksanakan di ruang data Gedung I lantai II Kantor Pusat BKN, Senin (17/7/2017).

I Nyoman Arsa menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan para purnabhakti kepada BKN selama ini. (foto: kis)

Di hadapan para pensiunan, I Nyoman Arsa menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan para purnabhakti kepada BKN selama ini. “Saya atas nama pimpinan BKN maupun pribadi mengucapkan selamat kepada Saudara-saudara yang pada bulan ini mencapai Batas Usia Pensiun (BUP). Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi yang telah Saudara-Saudara berikan kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia melalui kantor BKN hingga mencapai masa purnabhakti”.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 100/KEP/2017, berikut ini  nama-nama pegawai yang akan pensiun periode 1 Agustus 2017:

No. Nama Jabatan 1. Saroji Kartadinata Analis Kinerja pada Direktorat Kinerja ASN, Kantor Pusat BKN Jakarta 2. Sumarno Analis Kepegawaian Penyelia pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, Kantor Pusat BKN Jakarta 3. Moechtasor Pengadministrasi Kepegawaian pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, Kantor Pusat BKN Jakarta 4. Sutrisno Pengelola Arsip pada Direktorat Kearsipan Kepegawaian II, Kantor Pusat BKN Jakarta 5. Suratno Pengelola Arsip pada Direktorat Kearsipan Kepegawaian II, Kantor Pusat BKN Jakarta 6. Asmad Pengadministrasi Kepegawaian pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara, Kantor Pusat BKN Jakarta 7. Ahmad Fatoni Pengadministrasi Kepegawaian pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, Kantor Pusat BKN 8. Suyatno Pengelola Gedung pada Biro Umum, Kantor Pusat BKN Jakarta

Mei/dep

“Perencanaaan yang Baik Jadi Salah satu Kunci Kesuksesan Program”

Mon, 07/17/2017 - 13:49

Sekretaris Utama (Sesma) BKN Usman Gumanti. Sugeng humas

Jakarta-Humas BKN, Segala program yang disusun Badan Kepegawaian Negara (BKN) membutuhkan perencanaan yang baik, mengingat perencanaaan yang baik menjadi salah satu kunci kesuksesan realisasi sebuah program. “Penyusunan anggaran harus dilakukan dengan cermat. Jangan ulangi kesalahan yang pernah terjadi dan pertahankan predikat WTP kita”. Arahan itu disampaikan Sekretaris Utama (Sesma) BKN Usman Gumanti saat membuka Kegiatan Penelaahan Pagu Indikatif BKN Tahun Anggaran 2018 di aula gedung I Kantor Pusat BKN, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Sesma BKN mengatakan untuk tahun 2018, BKN memiliki sejumlah program prioritas antara lain penyelesaian permasalahan kepegawaian di Provinsi Papua,  pemetaan kompetensi jabatan pimpinan tinggi (JPT),  penambahan jumlah pemangku analis kepegawaian dan kegiatan tambahan bagi kegiatan kehumasan di tiap Kantor Regional BKN. “Untuk bisa menjalankan program-program prioritas tersebut, dibutuhkan perencanaan yang baik. Evaluasi kegiatan juga dibutuhkan dan terakhir pelaporan kegiatan juga harus rapih dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Biro Perencanaan BKN Agus Sutiadi menambahkan, kegiatan penelahaan pagu indikatif BKN akan dilanjutkan pelaksanaannya di Hotel Dafam hingga 19 Juli 2017. Acara tersebut akan dihadiri oleh seluruh pengelola kegiatan pada tiap unit kerja tersebut dan akan lebih memfokuskan pada pembahasan program kerja beserta atribut dan alasan dipilihnya program kerja tersebut.

“Selama kegiatan penelaahan berlangsung, pembahasan akan difokuskan pada program kerja beserta atributnya.  Jadi tidak ada pembahasan anggaran. Karena proses kerjanya money follow program,” tutup Agus. berry

Tak Rampungkan Proyek Perubahan, Kelulusan Dua Peserta Pelatihan Kepemimpinan Ditunda

Mon, 07/17/2017 - 13:32

Kepala BKN dan Kepala Pusbang ASN foto bersama dengan peserta pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV Tahun 2017. Sugeng Humas

Bogor -Humas BKN, Sedikitnya 2 (dua) peserta Pelatihan Kepemimpinan tingkat III dan IV Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengalami penundaan kelulusan. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN Ahmad Jalis saat memberikan laporan penyelenggaraan pada Acara Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV Tahun 2017 di Gedung Serba Guna Pusat Pengembangan ASN BKN, Ciawi, Jumat (14/7/2017).

Ahmad Jalis melanjutkan, alasan dari ditundanya kelulusan 2 (dua) peserta didik yang berasal dari 1 (satu) peserta didik kepemimpinan tingkat III dan 1 (satu) peserta didik kepemimpinan tingkat IV, dikarenakan tidak mampu menyelesaikan proyek perubahan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Merujuk pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III dan nomor 20 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV, peserta didik diharuskan menyelesaikan seluruh ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut.

“Jadi merujuk pada aturan tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan 2 (dua) peserta ditunda kelulusannya. Selanjutnya diberikan waktu hingga 3 (tiga) bulan ke depan untuk menyelesaikan (proyek perubahan), sehingga bisa mendapatkan (sertifikat) kelulusan,” terangnya di hadapan Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan sejumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, serta seluruh peserta didik kepemimpinan yang hadir.

Kemudian Ahmad Jalis mengatakan, dari total 105 peserta yang mengikuti pelatihan, terpilih peserta-peserta terbaik dari tiap angkatan. “Pemilihan peserta-peserta terbaik didasari dari penilaian sisi proyek perubahan, integritas, dan prilaku. Dipantau langsung oleh coach dan penyelenggara dan evidence based,” terangnya.

Adapun nama-nama peserta terbaik, sebagai berikut:

Pelatihan kepemimpinan tingkat III

  1. Wahyu, asal Biro Keuangan BKN Pusat;
  2. Janry Haposan UPS, asal Direktorat Kompensasi ASN BKN Pusat;
  3. Heni Sri W., asal Direktorat Pengolahan Data Kepegawaian BKN Pusat;
  4. Johana N. W, asal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; dan
  5. Wahid Irawan, asal Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelatihan kepemimpinan tingkat IV Angkatan I

  1. Baiq Maptulah, asal Kantor Regional X BKN Denpasar;
  2. Rianti N., asal Kantor Regional III BKN Bandung; dan
  3. Dwi Sundari, asal Kantor Regional III BKN Bandung.

 Pelatihan kepemimpinan tingkat IV Angkatan II

  1. I Ketut Buana, asal Kantor Regional X BKN Denpasar;
  2. Didi Karyadi, asal Pusat Pengembangan ASN; dan
  3. Juwardi, asal Kantor Regional III BKN Bandung.

Widyaiswara Madya Pusbang ASN Aris Mutoyo, yang menjadi salah satu pengajar pada pelatihan kepemimpinan kali ini mengatakan, jika perbedaan kurikulum pada pelatihan kali ini ada pada hal koordinasi dan kolaborasi. “Atasan langsung sebagai mentor, otomatis terlibat dalam rencana kerja. Selain itu, proyek perubahan menuntut proyek leader, dalam hal ini peserta, untuk melakukan koordinasi”. berry

GGD Lolos Verifikasi dan Validasi BKN akan Jadi CPNS TMT 1 Agustus 2017

Fri, 07/14/2017 - 16:42

Humas-BKN. Guna mewujudkan peningkatan mutu pendidikan yang terjangkau, murah dan merata di daerah-daerah terluar, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempercepat proses pengangkatan Guru Garis Depan (GGD) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana saat membuka secara resmi kegiatan Pemrosesan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) CPNS GGD di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis (13/7/2017) mengatakan para GGD yang lolos verifikasi dan validasi (Verval) BKN akan diangkat menjadi CPNS Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Agustus 2017. Ia menuturkan, semua formasi CPNS yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan BKN dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan. “Jadi GGD, tenaga kesehatan PTT, dan penyuluh pertanian juga ditentukan dari perhitungan kebutuhan yang harus dihitung secara cermat, karena pemerintah sebenarnya masih menginginkan moratorium CPNS,” ujar Bima.

Pada forum yang sama Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemdikbud Poppy Latjeno mengatakan, pihaknya menjadwalkan penyerahan SK CPNS GGD oleh 7 Gubernur dan 44 Bupati dilakukan pada Selasa, (18/7/2017) secara langsung kepada perwakilan CPNS. Para CPNS GGD tersebut akan ditempatkan dan mengabdi sebagai guru di daerah-daerah terluar yang tersebar di 14 Provinsi dan 96 Kabupaten. “Jadi secara total akan ada 6.296 guru garis depan untuk ditempatkan di 14 provinsi dan 93 kabupaten di Indonesia,” kata Poppy dalam pembukaan kegiatan Pemrosesan dan Penetapan NIP CPNS dan SK CPNS GGD 2016 Tahap Pertama, di Jakarta, Kamis (13/7). Penandatanganan SK CPNS GGD 2016 tahap pertama, menueur Poppy, akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa (17 dan 18 Juli 2017), di Jakarta, yang akan dihadiri tujuh gubernur dan 44 bupati selaku pejabat pembina kepegawaian masing-masing daerah untuk menandatangani SK tersebut.

Kegiatan ini juga dihadiri berbagai unsur yang terlibat dalam penetapan SK CPNS GGD, yaitu Kantor Regional BKN, BKD Provinsi, BKD Kabupaten, Biro Kepegawaian Kemendikbud, dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.

Sebagaimana diketahui, pengiriman Guru Garis Depan (GGD) ke daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) bertujuan meningkatkan mutu pendidikan yang merata. Sesuai amanat Nawa Cita, pemerintah harus berusaha mewujudkan mutu pendidikan yang terjangkau dan berkualitas di seluruh pelosok negeri, termasuk daerah 3T yang menjadi target lokasi penempatan GGD. [mr/ber/dep]

“Peningkatan Kesejahteraan Anggota Menjadi Prioritas Korpri”

Fri, 07/14/2017 - 10:19

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Korpri Nasional Bima Haria Wibisana

Jakarta – Humas BKN, Dewan pengurus Korps Pegawai Negeri (Korpri) Nasional mengadakan Halal bihalal di Aula gedung I Kantor BKN Pusat, Kamis  (13/07/2017). Acara tersebut dihadiri oleh para pengurus Korpri Pusat seperti Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakhrulloh dan Bima Haria Wibisana, perwakilan pengurus Korpri daerah  beserta para anggota Korpri.

Sekretaris Jenderal Korpri dalam sambutannya selaku tuan rumah acara tesebut menyampaikan  Korpri dapat tulang punggung dan motor penggerak utama dalam membangun jiwa bangsa yang sangat penting untuk mempererat berbagai komponen dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujar Bima. Sementara itu berbicara mengenai program prioritas Korpri, Bima mengatakan “Salah satu hal yang menjadi prioritas Korpri adalah peningkatan kesejahteraan anggota”.

Pada kesempatan itu Bima juga mengatakan halal bihalal menjadi bagian memperkuat silaturahim para pengurus dan anggota Korpri dan menjadi ajang mengukuhkan soliditas korps. “Dengan soliditas yang tinggi diharapkan Korpri dapat semakin matang dalam menyusun langkah-langkah merealisasikan segala program  dan bersinergi menyelesaikan segala permasalahan”. meita/dep

Indonesia Kerja Bersama, Tema Perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka

Thu, 07/13/2017 - 17:02

Jakarta – Humas BKN, Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara secara resmi telah mengeluarkan Logo dan Tema perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka.

Dikutip dari laman setneg.go.id, kebersamaan menjadi esensi tema yang diangkat sebagai semangat pada perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka.

Masih pada laman tersebut, kebersamaan yang terdiri dari “Kerja Sama” dan “Gotong Royong”, adalah akar dari kebudayaan kita yang merupakan perwujudan harmoni kebersamaan yang telah menjadi perekat sosial paling efektif tanpa memandang ras, suku dan agama untuk mencapai tujuan yang luhur.
Dengan konfigurasi logo yang berbeda dari tahun lalu, logo perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini merupakan representasi dari semangat gotong royong untuk membangun Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Kepada tim website BKN, Kamis (13/7/2017), Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan masyarakat BKN Herman mengatakan logo dan tema perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka, yakni Indonesia Kerja Bersama sudah dapat diunduh melalui laman setneg.go.id.
“Instansi dan masyarakat sudah dapat mengunduh logo dan tema perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka melalui laman Kementerian Sekretariat Negara,” ujarnya.
“Sesuai himbauan dari Kementerian Sekretariat Negara, agar Logo dan Tema perayaan 72 tahun Indonesia Merdeka dapat digunakan sebagai branding rangkaian kegiatan Peringatan HUT ke-72 kemerdekaan Republik Indonesia,” tandasnya. Berry

Harteknas : Gelorakan Inovasi, Bicara Inovasi Bicara Masa Depan

Wed, 07/12/2017 - 14:32

Prof. Ainun Na’im mengatakan pentingnya membangun sinergi bersama-sama untuk mensosialisasikan kapasitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi. (foto:win)

Jakarta-Humas BKN, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,  Jumain Appe memaparkan peran Sumber Daya Manusia dan Inovasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah penting. Dibutuhkan semangat  tinggi untuk terus berinovasi di dunia pengetahuan dan teknologi. Inovasi merupakan wujud kreativitas dan sinergisitas antara ilmu pengetahuan dan kemauan untuk mengembangkannya. “Bicara terkait inovasi adalah bicara tentang masa depan. Tahun ini isu kemaritiman diangkat dalam peringatan Harteknas ke-22, perkembangan teknologi maritim perlu terus digali dan kemampuan bangsa ini untuk mengembangkannya memegang peranan penting”. Hal itu disampaikan oleh Jumain dalam Forum Tematik Bakohumas, Rabu (12/07/2017) bertempat di Ballroom Oria Hotel, Jakarta.

Di bagian lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Prof. Ainun Na’im mengatakan beberapa media yang kini ada sudah mempunyai kolom khusus sebagai sarana penyampaian perkembangan teknologi dan informasi di Tanah Air, namun hal ini belum cukup untuk menampung isu-isu terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di negeri ini “Sebagai contoh masyarakat luas belum banyak yang mengetahui tentang peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) yang diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Masyarakat luas cenderung mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebatas informasi umum saja”.

Sekjen Kemristekdikti menambahkan tentang pentingnya membangun sinergi bersama-sama untuk mensosialisasikan kapasitas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, salah satunya dengan peringatan Harteknas setiap tahunnya. “Saat ini kami masih terus berjuang untuk terus mengembangkan teknologi untuk dapat dipergunakan di negeri sendiri”, papar Ainun.

Forum Tematik Bakohumas kali ini mengangkat tema “ Pembangunan Maritim Berbasis Pengetahuan “ dimana tahun 2017 ini kemaritiman di tanah air menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, sekaligus menjadi fokus utama dalam peringatan acara puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Harteknas) ke 22 yang akan dilaksanakan pada bulan agustus mendatang di Makassar.

Disisi lain, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, selaku Ketua Forum Bakohumas, Rosarita Niken Widyastuti mengatakan pentingnya reaktualisasi teknologi salah satunya dengan penyelenggaraan Forum Tematik Bakohumas. “Kami mengajak praktisi humas K/L bersama-sama mendukung dalam penyampaian informasi kepada masyarakat agar lebih peduli dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri ini,” ujar Rosarita. win/was

Updated BKN: Pendaftaran Online CPNS Mulai 1 Agustus 2017

Tue, 07/11/2017 - 16:45

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merespons positif penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA) yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PANRB) Asman Abnur sore (11/7).

Hal ini disampaikan oleh Mohammad Ridwan, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN di sela-sela peresmian UPT Palu. Ditambahkannya, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS di Kemenkumham. Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodasi lulusan terbaik (cumlaude) sebanyak 468 orang, asal Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Updated: Link Persyaratan Kemenkumham || Link Persyaratan MA

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan (Humas-BKN)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, proses pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan (1) perencanaan, (2) pengumuman lowongan, (3) pelamaran, (4) seleksi, (5) pengumuman hasil seleksi, (6) pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan (7) pengangkatan menjadi PNS.

Pada saat ini ini, proses masih dalam tahap ketiga, yaitu tahap pengumuman lowongan, pada tanggal 11 – 31 Juli 2017. Ridwan menambahkan, “kami masih berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kemenkumham dan MA agar pengumuman ini dibuat sedetil dan sebaik mungkin guna menghindari interpretasi yang salah dari masyarakat”.

BKN tengah menyiapkan infrastruktur pendaftaran CPNS online yang baru akan dibuka pada 1 – 31 Agustus 2017 pukul 10.00 di sscn.bkn.go.id. “Masyarakat diimbau untuk hanya percaya pada informasi yang tersaji pada website Pemerintah dengan domain go.id. Khusus BKN, semua informasi akan dipusatkan (one stop service) pada web tersebut”, imbuhnya. [mr].

Talent Management System, Topik Utama Kunjungan First Secretary Korean Embassy ke BKN

Tue, 07/11/2017 - 13:43

Jakarta-Humas BKN, Mr. Nam Ho Seong selaku First Secretary at Embassy of Korea di Jakarta dalam kunjungannya pagi ini Selasa, (11/07) di Kantor Pusat BKN Jakarta melakukan benchmark perihal peran, tugas, dan fungsi BKN selaku instansi pembina manajemen kepegawaian ASN Indonesia.

(foto: des)

Kunjungan diplomat Korea tersebut diterima langsung oleh Kepala Biro Perencanaan Agus Sutiadi, Kepala Pusat Pengembangan ASN Ahmad Jalis, Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Haryomo Dwi Putranto bersama Kepala Bagian Kerjasama Program dan Anggaran Dewi Sartika.

(foto: dik)

Diskusi kunjungan membahas perihal pembagian tugas dan fungsi institusi pemerintah dalam kebijakan penanganan ASN secara nasional dan regional, serta mencari tau peran BKN dalam penanganan Human Resources Development ASN Indonesia.

(foto: dik)

Pembahasan mengenai Talent Management System yang diadopsi oleh institusi pemerintah seperti BKN menjadi perhatian delegasi Korean Embassy dalam kunjungan pertama First Secretary at Embassy of Korea tersebut ke BKN.

(foto: dik)

Penerapan Assessment Center dalam melakukan Talent Pool juga menjadi perbincangan kedua institusi khususnya dalam menyoroti sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM) ASN masing-masing negara (Indonesia – Korea Selatan). (des)

Dekatkan Layanan Kepegawaian Kepada Masyarakat Sulawesi Tengah, UPT BKN Palu Diresmikan

Tue, 07/11/2017 - 13:18

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Gubernur  Sulawesi  Tengah Longki Djanggola menandatangani prasasti peresmian UPT BKN Palu. (HumasBKN)

Palu-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meresmikan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang lazim dikenal dengan istilah Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang berada di Kota Palu, Sulawesi Tengah (UPT BKN Palu).

UPT yang terletak  di Jalan RA Kartini Nomor 100 Palu (eks Dinas Cipta Karya dan Perumahan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah) ini merupakan UPT ke delapan yang sudah diresmikan oleh BKN sejak tahun 2016 hingga saat  ini, di mana sebelumnya BKN telah meresmikan Kantor UPT BKN Jambi, Semarang, Serang, Gorontalo, Mataram, Padang dan Kendari.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana dalam sambutan saat peresmian mengatakan potensi besar yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tengah berupa sumber daya alam dengan nilai ekonomi tinggi serta didukung sumber daya manusia (SDM) menuntut adanya mekanisme pengelolaan SDM yang profesional. ”Saya percaya bahwa SDM berkualitas merupakan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Saya harap keberadaan UPT BKN Palu ini dapat membantu instansi pemerintah dalam hal ini Provinsi Sulawesi Tengah dalam memperoleh SDM yang potensial dan memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan”, jelas Kepala BKN.

Di depan para peserta yang hadir mengikuti acara ini, Kepala BKN  juga mengatakan hadirnya kantor UPT BKN diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan BKN kepada masyarakat, khususnya kepada para ASN. Lebih lanjut Kepala BKN mengatakan salah satu fasilitas yang kini telah tersedia di UPT BKN Palu yakni fasilitas pelaksanaan tes rekrutmen ASN menggunakan Computer Assisted Test (CAT) berupa 55 unit komputer (50 unit untuk pelaksanaan tes dan 5 unit untuk cadangan apabila dari 50 unit yang ada terdapat masalah saat tes berlangsung) beserta infrastruktur pelengkap seperti jaringan internet, UPS dan pengacak sinyal. Sementara untuk operasional perkantoran UPT tersedia 4 unit komputer.

Menambahkan, Kepala BKN mengatakan, menjaring SDM yang berkualitas merupakan program pengelolaan SDM ASN yang sudah BKN kawal sejak tahap rekrutmen CPNS. Dalam tahap rekrutmen, kata Kepala BKN, penggunaan sistem CAT bertujuan menjaga obyektivitas, transparansi dan akuntabilitas hasil seleksi. “CAT tidak hanya untuk rekrutmen ASN. CAT BKN juga bisa digunakan untuk pelaksanaan sejumlah tes seperti tes penyesuaian kenaikan pangkat, ujian ikatan dinas serta ujian kompetensi dalam jabatan”.

Ke depan, sambung Kepala BKN, UPT BKN Palu rencananya akan dilengkapi dengan fasilitas Assessment Center (untuk menilai potensi dan kompetensi ASN) dan ditambah dengan fungsi mediasi layanan kepegawaian. ”Pengelolaan SDM tidak hanya sebatas perekrutan ataupun pembinaan kapasitas ASN semata namun juga meliputi penempatan SDM sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Melalui assessment, diharapkan jabatan di dalam birokrasi diisi oleh SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan jabatan tersebut. Dengan begitu semoga impian hadirnya birokrasi yang produktif dengan kapasitas ASN yang profesional dan berdaya saing global akan terwujud”. Sementara terkait fungsi mediasi layanan kepegawaian, rencananya UPT BKN Palu ke depan akan berperan pula dalam membantu koordinasi pengurusan layanan kepegawaian ASN Provinsi Sulawesi Tengah, seperti layanan kepangkatan dan pensiun, kepada pihak Kantor Regional IV BKN Makassar. Jika sebelumnya dalam pengurusan layanan kepegawaian ASN Provinsi Sulawesi Tengah ditangani oleh BKD Provinsi Sulawesi Tengah berkoordinasi langsung dengan Kantor Regional IV BKN Makassar, maka ke depan akan dijembatani oleh UPT BKN Palu untuk mengatasi kendala jarak sehingga proses layanan kepegawaian lebih efektif.

Sebagai informasi, berdirinya UPT BKN Palu ini merupakan bentuk kerja sama BKN dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bentuk perjanjian pinjam pakai bangunan gedung milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa bangunan bagian tengah gedung eks Dinas Cipta Karya dan Perumahan Tata Ruang  Daerah Provinsi Sulawesi Tengah seluas 365,94 m2 dan tanah halaman seluas 613,93 m2. Perjanjian pinjam pakai bangunan gedung akan berlangsung selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian yakni tanggal 27 April 2017.

BKN akan Verifikasi Berkas Guru Garis Depan yang Lulus Seleksi Kompetensi Dasar

Mon, 06/19/2017 - 12:41

Sejumlah 6.296 Guru Garis Depan (GGD) di 14 provinsi dan 93 kabupaten yang berasal dari program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, pada acara penyerahan penetapan kebutuhan formasi dan hasil SKD GGD kepada Kepala Daerah yang berlangsung pada Jumat, 16 Juni 2017 di Jakarta menyampaikan bahwa penetapan GGD ini merupakan wujud hadirnya Nawacita untuk membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.

 

Untuk proses administratif GGD menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap berkas yang sudah tersedia. Proses verval dilakukan untuk memastikan pemenuhan kualifikasi pengangkatan menjadi CPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika tidak memenuhi kualifikasi pengangkatan menjadi CPNS, meskipun telah lulus SKD, GGD yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi CPNS.

Lebih detilnya, alur pengangkatan GGD menjadi CPNS adalah sebagai berikut: (1) Gubernur dan Bupati mengumumkan GGD yang dinyatakan lulus SKD; (2) BKN melakukan verval terhadap berkas GGD yang lulus SKD; (3) Terhadap GGD yang lolos verval, BKN akan memproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan menerbitkan Persetujuan Teknis Penerbitan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan menjadi CPNS. Tanggal penetapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS adalah 1 Agustus 2017; dan (4) Gubernur dan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan SK Pengangkatan CPNS.

Pada kesempatan penyerahan penetapan ini, Kepala BKN mengingatkan Gubernur dan Bupati penerima hasil GGD agar segera mengumumkan hasil seleksi di daerahnya. Proses pengangkatan CPNS tidak dipungut biaya. (HumasBKN)