Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 1 hour 5 min ago

Kanreg III BKN Bandung Kembangkan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Paperless

Thu, 10/03/2019 - 15:10

Kepala Kanreg III BKN Bandung.

Bandung-Humas BKN, Kantor Regional III BKN Bandung menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelayanan Kepegawaian secara Paperless melalui Aplikasi Mang Asep, di Bandung pada Kamis (03/10/2019). Rapat yang diikuti oleh Kepala Instansi Pengelola Kepegawaian se-wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung ini juga merupakan ajang pemberian penghargaan bagi pengelola kepegawaian di daerah dalam memberikan pelayanan publik terbaik.

Supranawa Yusuf saat membuka rapat tersebut menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan poin penting dalam Reformasi Birokrasi (RB).

Sekretaris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf saat membuka rapat tersebut menyampaikan bahwa pelayanan publik merupakan poin penting dalam Reformasi Birokrasi (RB). Sestama melanjutkan, reward dan punishment dalam sistem merit juga perlu dilakukan agar menciptakan fairness dalam memberikan pelayanan. “Kanreg III BKN Bandung telah cukup baik dalam mengimplementasikan RB dengan mengembangkan beragam inovasi guna mempercepat pelayanan kepegawaian,” ujar Sestama BKN.

Aplikasi Mang ASEP merupakan akronim dari Menuju ASN Berwawasan Global Aplikasi Sinkronisasi Elektronik Pegawai yang berbasis aplikasi secara keseluruhan dan paperless atau tanpa penggunaan kertas. Saat ini, aplikasi tersebut masih fokus kepada layanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun. Sementara ke depannya dikembangkan untuk mendukung proses usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, mutasi dan proses kepegawaian lainnya. timkanregIII BKN/kaw

Lima Dasar Pertimbangan Rekrutmen CPNS Tahun 2019

Thu, 10/03/2019 - 10:08

Jakarta-Humas BKN, Pada gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) 25 September 2019 lalu, disampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 diperkirakan akan diumumkan pada minggu keempat bulan Oktober. Kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu pendaftaran akan dimulai pada bulan November, proses seleksi administrasi pada bulan Desember, dan seterusnya. Total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111, dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi, akan tetapi perlu diketahui bahwa angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini.

Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan SDM menuju SMART ASN tahun 2020-2024

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2019 merupakan salah satu upaya mewujudkan pembangunan SDM menuju SMART ASN tahun 2020-2024 dalam menghadapi tantangan era industri 4.0 dan society 5.0. “Pembangunan SDM melalui kebijakan perencanaan SMART ASN tersebut juga sesuai dengan arah pembangunan nasional dan potensi daerah, serta jabatan spesifik sesuai core business Instansi,” ujarnya. Ridwan juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang mendasari pertimbangan pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2019 sebagai berikut:

  1. Formasi Kementerian/Lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang;
  2. Terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat, antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
  3. Anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D) kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan bulan Desember, sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit;
  4. Sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan training dan entry formasi pada sistem daring baru guna menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018;
  5. Pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT) akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal, dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.

Oleh karena itu, Ridwan berharap agar masyarakat dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan. Masyarakat diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D. Selain itu, rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id. “Masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoaks seputar rekrutmen CPNS yang beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat membantu dalam proses rekrutmen ini,” terang Ridwan. kaw

Dengan Peraturan BKN E-Lapkin, Target Kinerja ASN Bisa Lebih Maksimal

Thu, 10/03/2019 - 08:36

Jakarta-Humas BKN, Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Draf Peraturan BKN Penilaian Kinerja Pegawai ASN tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Melalui Aplikasi E-Lapkin hari ini Rabu (2/10/2019) di Harper Hotel. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto dalam laporannya menyampaikan apresiasi adanya E-Lapkin yang tujuannya untuk mendukung perwujudan merit sistem. “Seperti kita ketahui penilaian yang akuntabel Aparatur Sipil Negara harus sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2014,” ujarnya.

Lebih lanjut Haryomo mengungkapkan namun apabila melihat proses pelaporan hasil kinerja oleh masing-masing instansi baik di Pusat maupun Daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2018. Pada tahun 2017 hanya sekitar 25% saja yang belum melaporkan. Namun, pada tahun 2018 menurun menjadi sekitar 40%, sehingga hal itu menjadi permasalahan yang harus dievaluasi. Perlu adanya dukungan dari masing-masing pengelola kepegawaian baik instansi Pusat maupun Daerah,” ujarnya.

Haryomo pun melanjutkan bahwa pelaporan ini akan menjadi suatu bahan evaluasi bagi BKN ke depannya, karena BKN mempunyai target membuat database kepegawaian berskala nasional yang akurat untuk mewujudkan merit sistem. “Tahun 2020 kita harus bisa mewujudkan PNS yang unggul, handal, transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Bima Haria Wibisana dalam sambutannya juga menekankan berbagai hal untuk membuka pandangan para peserta tentang peningkatan kinerja yang dihadiri sekitar 19 Instansi Kementerian dan Lembaga dan Perwakilan semua Unit di lingkungan BKN. (foto: dey)

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam sambutannya juga menekankan berbagai hal untuk membuka pandangan para peserta tentang peningkatan kinerja yang dihadiri sekitar 19 Instansi Kementerian dan Lembaga dan Perwakilan semua Unit di lingkungan BKN. “Sebuah instansi seharusnya dapat mengukur value organisasinya, agar dapat dinilai eksistensi dari organisasi tersebut, jika kita tidak menghasilkan value maka tidak ada alasan lagi organisasi untuk mempertahankan kita sebagai pegawai, We must created values,” ucapnya.

Bima juga memaparkan kinerja ASN berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) untuk membangun instansi dan dikelola secara akuntabel sehingga bisa kita pahami values apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai target. “Yang dibutuhkan ASN saat ini bukan hanya kompetensi namun bagaimana bisa berkompetisi secara akuntabel,” tutup Bima.

Hadir sebagai Narasumber Direktur Peraturan Perundang-Undangan BKN Julia Leli Kurniatri dan sebagai Moderator diskusi Direktur Kinerja ASN BKN Neny Rochyany. “Tingkat partisipasi instansi Pusat dan Daerah belum maksimal dari tahun ke tahun. Permasalahannya belum diketahui, apakah karena pegawai tidak mengisi SKP atau karena petugas pelaporan kinerjanya yang belum melaporkan meskipun SKP individu sudah dilaporkan,” kata Neny dalam pengantarnya dalam FGD.

Leli memaparkan dalam materinya tentang draf Peraturan BKN tentang penilaian kinerja pegawai menyampaikan beberapa hal terkait substansi peraturan BKN “Peraturan BKN disusun dengan sistematika berikut Pedoman Pelaporan Kinerja PNS melalui E-Lapkin, Prosedur, Kewenangan Validasi Data, Validasi Data, Pembentukan Tim, Batas Waktu Pelaporan Kinerja PNS dan Sanksi,” kata Leli. “Rendahnya kepatuhan Instansi Pemerintah dalam menyampaikan Laporan Penilaian Kinerja PNS melalui E-Lapkin. Sehingga perlu diberikan sanksi untuk Instansi yang tidak melaporkan Laporan Penilaian Kinerja PNS,” Lanjut Leli.

Dengan dilaksanakannya kegiatan FGD ini diharapkan Direktorat Kinerja ASN dapat melayani dan memfasilitasi instansi-instansi yang sedang dalam pengembangan sistem penilaian kinerja dan Instansi dapat segera melaksanakan penilaian kinerja yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. dey/ary

“Kegiatan yang Dilaksanakan Unit Kerja Harus Mampu Menciptakan Value”

Wed, 10/02/2019 - 17:43

Foto: Kaw

Jakarta-Humas BKN, Perencanaan akan membuat kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, dalam Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan BKN di Jakarta Timur, Rabu (02/10/2019).

Kepala BKN melanjutkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di instansi semestinya tidak hanya berdasarkan tugas dan fungsi, namun juga harus menciptakan value melalui tahapan-tahapan perencanaan yang baik. Tahapan perencanaan tersebut terdiri dari instrumen dan substansi yang saling berhubungan guna mencapai tujuan instansi yang telah direncanakan. “Evaluasi perencanaan yang telah disusun dan gunakan cost seminimal mungkin,” ungkap Kepala BKN.

Foto:Kaw

Kepala Biro Perencanaan BKN, Heru Purwaka menyampaikan bahwa pada tahun 2020 BKN mendapatkan pagu anggaran sebesar 642,8 M, guna melaksanakan program prioritas bidang, lembaga dan kegiatan rutin. “Oleh karena itu, rapat ini digelar guna memastikan perencanaan disusun dengan baik agar pemanfaatan anggaran dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal”.

Rapat yang akan diselenggarakan hingga Jumat, 4 Oktober 2019 tersebut diikuti oleh 29 unit kerja di lingkungan BKN Pusat. Sedangkan untuk Kantor Regional BKN nantinya, kegiatan serupa akan dilaksanakan dengan menggunakan telaah online agar lebih efektif dan efisien. kaw

BKN Siapkan Agen Kehumasan yang Andal, Kekinian dan Tepercaya

Mon, 09/30/2019 - 20:45

Jakarta-Humas BKN, Era digital menuntut Praktisi Humas Pemerintah untuk  bertransformasi dan melakukan inovasi secara dinamis. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf saat membuka Workshop Penyelenggaraan Pembinaan Kehumasan, Senin (30/9/2019) di aula gedung 1 lantai V, Kantor Pusat BKN.

“Peluang kita sangat besar untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam kehumasan, salah satunya dengan memperluas coverage pemberitaan dan memanfaatkan momentum revolusi industri 4.0”, jelas Sestama. Supranawa mengharapkan Humas BKN dapat mengoptimalkan kinerja dalam hal posisi, peranan, tugas hingga kewenangan BKN, sehingga fungsi kehumasan tidak hanya menjadi corong informasi saja, tetapi juga sebagai evaluator internal lembaga. Workshop yang diinisiasi oleh Biro Humas BKN Pusat tersebut mengundang staf humas dan pengelola media sosial perwakilan Kantor Regional, UPT, serta Unit Kerja di BKN Pusat, guna menyatukan persepsi dalam menyajikan pemberitaan dan informasi yang andal, kekinian dan terpercaya. Narasumber yang hadir dalam acara tersebut yakni Mohammad Ridwan (Kepala Biro Humas BKN), Jais (Kepala UPT Mamuju), Nurul Qomariah  (Redaktur Eksekutif Tirto.id), dan  Arief Bungaran Sitohang (Senior Digital and Strategic Communication IGIco).

Supranawa mengharapkan Humas BKN dapat mengoptimalkan kinerja dalam hal posisi, peranan, tugas hingga kewenangan BKN, sehingga fungsi kehumasan tidak hanya menjadi corong informasi saja, tetapi juga sebagai evaluator internal lembaga. (foto: mia)

Mohammad Ridwan dalam materinya menyampaikan strategi digital yang dilakukan Biro Humas BKN untuk memenuhi kebutuhan publik akan informasi dan pelayanan kepegawaian. Menurutnya,  diperlukan strategi yang unik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. “Kearifan lokal masing-masing Kantor Regional dan UPT mampu menjadi unique value yang dapat diimplementasikan dalam kampanye dan konten digital. Kami ingin fungsi kehumasan baik di Pusat, Kantor Regional dan UPT memiliki pemahaman dan mekanisme yang sama, meskipun caranya berbeda untuk setiap situasi.”

Hanum, peserta workshop bertanya pada saat sesi tanya jawab.

Kepala UPT Mamuju pada kesempatan itu mengemukakan komitmen mengimplementasikan kebijakan pelayanan yang bersinergi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum. “Selain melengkapi fasilitas UPT untuk pelayanan publik, maklumat dan tata cara pelayanan BKN UPT Mamuju kami publikasikan di media sosial. Ini salah satu bentuk inovasi kami dalam menjalankan fungsi kehumasan”.

Selain mendorong terwujudnya inovasi dalam dunia kehumasan, workshop ini juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penulisan dan pembuatan konten kreatif Humas Pemerintah. Nurul Qomariyah, menjelaskan tentang pengelolaan informasi, salah satunya melalui teknik penulisan efektif yang dapat diimplementasikan pada website dan media sosial. Sementara itu, Arief Bungaran Sitohang menambahkan, “Strategi kehumasan yang tepat harus disampaikan melalui platform yang tepat untuk menjangkau target audience. Kuncinya adalah harus cepat, terukur, dan kolaboratif”. nov/suf

Kepala BKN Bima Haria Wibisana : Aktif Merupakan Kunci Sehat Para Pensiunan

Mon, 09/30/2019 - 11:26

Kepala BKN Bima Haria Wibisana memberikan ucapan selamat kepada salah satu pegawai BKN yang memasuki masa pensiun. Foto:adon

Jakarta-Humas BKN, Dalam budaya masyarakat Indonesia, pensiun berarti berhenti bekerja, beristirahat di rumah, menghabiskan waktu dengan bermain bersama cucu. Namun ternyata hal inilah yang membuat lebih dari 50% pensiunan di Indonesia meninggal sebelum masuk ke usia harapan hidup, yakni 69-70 tahun, berdasarkan data statistik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam sambutannya pada acara Pelepasan Calon Purnabakti TMT 01 Oktober 2019 pada Senin (30/09/19), di Kantor Pusat BKN Jakarta. Acara ini dihadiri oleh pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas BKN serta tamu undangan dari PT Taspen Persero dan para pegawai yang akan memasuki masa purnabakti.

Bima Haria Wibisana menyampaikan kepada para pegawai yang akan memasuki purnabakti untuk terus aktif berkegiatan meskipun sudah pensiun. “Pensiun bukan berarti berhenti bekerja, bapak Ibu yang akan masuk masa purnabakti dapat mencari kegiatan yang dapat membuat terus aktif bergerak dan berfikir, karena kunci sehat bagi para pensiunan adalah aktif. Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan seperti menjadi pengurus RT/RW, berwirausaha atau bercocok tanam dengan metode hidroponik” tuturnya.

Kepala Biro Kepegawaian BKN Diah Kusuma Ismuwardani menyebutkan dalam laporannya bahwa terdapat 18 pegawai BKN yang memasuki masa purnabakti TMT 01 Oktober 2019, salah satunya Istati Atidah yang kini masih menjadi Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta. Saat memberikan kesan-kesannya selama mengabdi di BKN, Istati mengatakan “BKN ini sangat disiplin dan luar biasa. Terima kasih atas bimbingan dan kepercayaan kepada kami selama ini, dan semoga BKN semakin eksis, disiplin, berkah dan luar biasa,” tutupnya.

Foto:adon

Selanjutnya, Manajer Utama Divisi Kepesertaan PT Taspen Pesero Tambos Hutabarat menjelaskan bahwa PT Taspen Persero menyelenggarakan program pelayanan pemberdayaan kepada para penerima pensiun, seperti melakukan pengembangan usaha pada penerima pensiun. “Terbuka ruang bagi Bapak Ibu untuk menjalani kegiatan usaha, nanti akan dibimbing, permodalan dibantu, dan proses produksi akan dibantu oleh pihak mitra bayar dan PT Taspen,” jelasnya. tas

Kuatkan Jejaring Media, Pegiat Humas BKN Sambangi Redaksi Kedaulatan Rakyat Yogyakarta

Thu, 09/26/2019 - 23:00

Yogyakarta – Humas BKN, Tim Biro Hubungan Masyarakat (Humas) bersama Unit Pelayanan Teknis (UPT) BKN melakukan kunjungan ke salah satu media lokal terbesar di wilayah Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat (KR), Kamis, (26/9/2019). Hal ini merupakan bagian dari program penguatan hubungan media sekaligus pembinaan kehumasan bagi pegiat humas di lingkup BKN.

Wawancara dengan Direktur Kedaulatan Rakyat Imam Satriyadi.

Saat dimintai tanggapan tentang strategi pengemasan informasi kinerja institusi Pemerintah, Direktur Kedaulatan Rakyat Imam Satriyadi berpendapat bahwa publikasi yang tidak bersikap provokatif menjadi salah satu daya tarik bagi awak redaksi KR untuk melakukan peliputan sebuah kegiatan. “Selama substansinya berisi kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebuah informasi pasti akan kami kejar peliputannya. Bagi KR penyajian publikasi informasi maupun pemberitaan tidak harus selalu bernada meledak-ledak untuk bisa menarik perhatian publik,” ungkapnya.

Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Viktor Saing mengatakan bahwa selama ini Humas BKN terus membangun hubungan kerja sama yang baik dengan awak media/pers, khususnya dalam menyebarluaskan dan memublikasikan pemberitaan mengenai kepegawaian. “Soal rekrutmen ASN misalnya menjadi berita yang paling dicari masyarakat. Media massa menjadi partner BKN untuk menyampaikan informasi ini dengan tepat,” tuturnya.

Kunjungan ke media lokal ini juga merupakan bagian dari perhelatan besar BKN yakni Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang baru digelar di Marriott Hotel Yogyakarta pada Rabu (25/9/2019). des

Sejumlah K/L/D Raih GSM Award 2019Sejumlah K/L/D Raih GSM Award 2019

Thu, 09/26/2019 - 15:36

Jakarta – Humas BKN, Gelaran Government Social Media Summit (GSMS) 2019 edisi perdana yang diselenggarakan oleh Awrago, bekerja sama dengan NoLimit, serta didukung oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), pada Selasa (24/9/2019) di Perpustakaan Nasional, Jakarta, resmi ditutup dengan pemberian Government Social Media (GSM) Award. Melalui rilis resminya pada Kamis (26/9/2019), GSM Award 2019 terdiri dari 13 kategori dan diberikan kepada sejumlah Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D). Penilaian pada GSM Award tidak dilakukan hanya sesaat. Dalam rentang Agustus 2018 – Juli 2019, seluruh data aktivitas media sosial pemerintah dipantau dan dianalisis untuk diklasifikasikan.

Dalam rilisnya, disebutkan data yang terkumpul sebanyak total 5.762.655 data media sosial dari pelbagai platform yang terdiri dari akun, engagement, kata kunci, dan tagar. Data ini dikumpulkan oleh NoLimit sebagai perusahaan yang menggunakan big data dalam memonitor dan menganalisis media daring. Seluruh data yang terkumpul dianalisis oleh Awrago dan NoLimit untuk kemudian ditentukan secara kuantitatif nominasinya sebanyak tiga sampai lima nominasi untuk 13 kategori. Dari nominasi tersebut, pemenang ditentukan secara kualitatif oleh dewan juri, yaitu: Karina Kusumawardani (CEO Awrago), Aqsath Rasyid (CEO NoLimit), Arbain Rambey (fotografer senior Kompas), Maryati Abdullah (Envoy untuk Open Government Partnership), dan Syafiq B. Assegaff (dosen komunikasi London School of Public Relations).

Para Pemenang GSM Award(dok gsmsummit.id)

GSM Award diharapkan dapat mengapresiasi kinerja pengelolaan media sosial pemerintah dan memotivasi pemerintah untuk mengoptimalkan struktur pengelolaan media sosial, meningkatkan peran media sosial dalam publikasi informasi publik dan interaksi dengan masyarakat, serta meningkatkan kreativitas sekaligus kinerjanya dalam melayani masyarakat. ber

Daftar Pemenang GSM Award 20191.

  1. Most Active: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
  2. Most Engaging: Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  3. Best Use of Humor: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. Best Use of Crowdsourcing: Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
  5. Best Crisis Handling: Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Best Campaign: Kementerian Luar Negeri;
  7. Best Use of Images (Kementerian): Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  8. Best Use of Images (Lembaga): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  9. Best Use of Images (Pemerintah Daerah): Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta;
  10. Best Use of Videos (Kementerian): Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  11. Best Use of Videos (Lembaga): Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas);
  12. Best Use of Videos (Pemerintah Daerah): Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  13. Best Collaboration Kata Kunci Perubahan Iklim:
    1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
    2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
    3. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
    4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
    6. Kementerian Keuangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
    7. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta VIII. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
    8. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Buku Bukan Remahan Rengginang Dapat Diakses Melalui ksp.go.id

Thu, 09/26/2019 - 15:25

Jakarta – Humas BKN, Buku Bukan Remahan Rengginang yang berisi kisah anak-anak muda dari pelbagai latar belakang pendidikan, bahkan di antaranya memilih keluar dari perusahaan swasta ternama demi mengabdikan waktu dan ilmunya untuk membangun negeri melalui Kantor Staf Presiden (KSP), kini sudah tersedia dalam bentuk e-book dan dapat diakses melalui laman ksp.go.id. Kepala KSP, Moeldoko, dalam pengantar untuk buku tersebut, mengatakan anak-anak muda itu meninggalkan zona nyaman, sekolah tinggi dan jabatan prestisius di dalam dan luar negeri dengan satu mimpi: Bekerja Demi Kemajuan Negeri. “Mereka bekerja cepat, solid, kaya ide, berdedikasi dan bersedia senyap. Hanya mereka yang bisa mendorong kemajuan, mengantisipasi bonus demografi 2025 – 2030 dan disrupsi teknologi,” ujarnya.

Moeldoko berharap, buku ini bisa memberikan optimisme dan inspirasi. (dok.ksp)

Moeldoko berharap, buku ini bisa memberikan optimisme dan inspirasi, juga bahkan diskusi menarik tentang bagaimana harusnya bersikap saat terpanggil sejarah ikut membangun negeri. “Kolaborasi menjadi jawaban pentingnya negara mengelola sumber daya manusia dalam mobilisasi dan orkestrasi gap antar generasi. Anak-anak muda ini bukanlah paku, sekrup, dan penyangga. Tetapi jantung dari roda kerja motor dalam mempercepat seluruh Program Prioritas Presiden,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengatakan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berusia muda yang saat ini aktif bekerja memiliki potensi yang besar untuk mendorong roda birokrasi semakin kencang. “Jika usia muda adalah 18 hingga 35 tahun, maka untuk PNS aktif, per Juni 2019 jumlahnya ada 756.871 orang dari total 4.286.918 jumlah PNS aktif saat ini. Statistik lengkapnya bisa diakses pada laman bkn.go.id,” jelasnya. Jumlah itu, sambung Ridwan, “Berpotensi menggerakkan roda birokrasi ke arah yang semakin baik.” Terakhir, Ridwan mengajak seluruh PNS untuk membaca buku itu. “Buku Bukan Remahan Rengginang sarat kisah-kisah inspiratif, serta suka dan duka mengabdi untuk negeri,” pungkasnya. ber

30 K/L/D dengan Implementasi Manajemen ASN Terbaik Raih BKN Award 2019

Wed, 09/25/2019 - 23:14

Yogyakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memberikan penghargaan BKN Award 2019 bagi Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dengan implementasi terbaik dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), mulai dari aspek perencanaan kebutuhan sampai dengan pengawasan. BKN Award yang digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Kepegawaian 2019 di Marriott Hotel Yogyakarta, Rabu (25/09/2019) ini bertujuan untuk memacu kinerja K/L/D dalam melaksanakan empat belas butir manajemen ASN.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada 30 Instansi Pemerintah. (foto: kis)

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada 30 Instansi Pemerintah, melingkupi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten yang berhasil menyabet penghargaan sebagai pelaksana manajemen ASN berdasarkan keunggulan di masing-masing kategori yang dinilai.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menyampaikan bahwa BKN Award 2019 kali ini mencakup lima kriteria yakni: 1) Aspek perencanaan formasi dan pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, 2) Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan pemanfaatan Computer Assisted Test (CAT), 3) Penilaian kompetensi, 4) Implementasi Penilaian Kinerja, dan 5) Komitmen Pengawasan. Mekanisme penilaian BKN Award 2019 juga diawali dengan proses pengusulan daftar instansi terbaik yang meliputi enam kandidat di setiap kategorinya. “Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang dipilih oleh BKN pusat, sedangkan untuk Provinsi, Kabupaten/Kota tipe A, Kabupaten/Kota tipe B dan Kabupaten/Kota tipe C dipilih oleh Kantor Regional (Kanreg) BKN di wilayah kerjanya,” terang Ridwan.

Berikut daftar instansi pemenang BKN Award 2019:

NO KATEGORI KEMENTERIAN 1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 3 PENILAIAN KOMPETENSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 4 PENILAIAN KINERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 5 KOMITMEN PENGAWASAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO KATEGORI LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 3 PENILAIAN KOMPETENSI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 4 PENILAIAN KINERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 5 KOMITMEN PENGAWASAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NO KATEGORI PROVINSI 1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR 2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 3 PENILAIAN KOMPETENSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 4 PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI RIAU 5 KOMITMEN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO KATEGORI KABUPATEN/ KOTA TIPE A 1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON 2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PEMERINTAH KOTA TANGERANG 3 PENILAIAN KOMPETENSI PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN 4 PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 5 KOMITMEN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NO KATEGORI KABUPATEN/ KOTA TIPE B 1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 3 PENILAIAN KOMPETENSI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 4 PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL 5 KOMITMEN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN NO KATEGORI KABUPATEN/ KOTA TIPE C 1 PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN PENGADAAN, KEPANGKATAN DAN PENSIUN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA 2 IMPLEMENTASI SAPK DAN PEMANFAATAN CAT PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT 3 PENILAIAN KOMPETENSI PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA 4 PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA KEDIRI 5 KOMITMEN PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

Selain itu, di ajang Rakornas Kepegawaian 2019 ini juga disampaikan mengenai kebijakan dan rencana rekrutmen ASN tahun anggaran 2019. Pembahasan ini dibawakan oleh Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen dan Deputi SDM KemenPANRB Setiawan Wangsaatmaja pada sesi akhir materi. Dari aspek infrastruktur seleksi, Suharmen mengutarakan soal kesiapan tools pendaftaran online melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) berdasarkan kendala dan pengalaman seleksi sebelumnya. Begitu juga dengan sistem CAT BKN, sambungnya bahwa untuk pelaksanaan seleksi di lapangan, BKN akan bekerja sama dengan sejumlah K/L/D dari segi fasilitas tes dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari segi sistem keamanan proses seleksi. Sementara Iwan Wangsaatmaja memaparkan agenda rekrutmen tahun ini yang rencananya akan diumumkan pada Oktober mendatang. Secara keseluruhan seleksi ASN 2019 akan berlangsung mulai Oktober sampai dengan April 2020.

Kepala BKN dalam Rakornas Kepegawaian 2019 juga memperkenalkan fasilitas pembiayaan alternatif berbasis teknologi yang akan dimulai di lingkungan BKN yang merupakan alternatif pembiayaan mikro dengan suku bunga kompetitif dan proses yang cepat.

Sebagai tambahan informasi, Kepala BKN dalam Rakornas Kepegawaian 2019 juga memperkenalkan fasilitas pembiayaan alternatif berbasis teknologi yang akan dimulai di lingkungan BKN yang merupakan alternatif pembiayaan mikro dengan suku bunga kompetitif dan proses yang cepat. “Kehadiran fasilitas ini dapat bersinergi dengan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan dampak positif bagi ASN, sehingga dapat memaksimalkan inklusi keuangan di Indonesia,” ungkapnya. des/ika

Leave No One Behind, LAPOR! Sasar Daerah 3T

Wed, 09/25/2019 - 15:37

Jakarta – Humas BKN, Program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Korea International Cooperation Agency (KOICA) dalam rangka penguatan aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) resmi diluncurkan pada Selasa (24/9/2019), di Jakarta. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin yang mewakili Pemerintah Indonesia saat peluncuran berlangsung mengatakan aplikasi LAPOR! tak bisa hanya produktif di kalangan masyarakat perkotaan dan memiliki koneksi internet. Kehadiran LAPOR sebagai aplikasi berbagi pakai harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, terlebih warga yang termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Harus dipikirkan bahwa LAPOR! harus hadir sampai ke unit pelayanan terdepan pemerintah di batas terluar dan pelosok terdalam,” ujarnya.

Syafruddin melanjutkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh menganggap aduan sebagai persilangan data.(dok.menpan-rb)

Syafruddin melanjutkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh menganggap aduan sebagai persilangan data. Aduan masyarakat adalah sebuah amanah. “Aduan adalah permata yang harus digali agar muncul, sehingga bisa dituntaskan hingga ke akar permasalahan birokrasi yang kontraproduktif bagi warga,” tegasnya.

Di saat yang sama, Country Director of UNDP in Indonesia, Christophe Bahuet, mengungkapkan pengembangan LAPOR! untuk daerah terpencil sejalan dengan agenda Leave No One Behind yang dilaksanakan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Agenda ini adalah komitmen para pemimpin dunia untuk merangkul masyarakat dunia yang terpinggirkan. Sangat jelas bahwa pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan dan Leave No One Behind.
“Dalam konteks Leave No One Behind, UNDP memainkan peran penting untuk memastikan bahwa proyek ini akan mengembangkan potensi LAPOR! dengan maksimal. Pengembangan untuk meraih Sustainable Development Goals (SDGs) dan mengerjakan Leave No One Behind,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan sangat mengapresiasi program kerja sama ini. Diakuinya, hal itu akan membantu masyarakat di daerah 3T menyampaikan keluhannya terhadap layanan publik yang dirasakannya selama ini. “Program ini akan berdampak positif bagi masyarakat. Namun, tidak hanya itu, kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya yang berada di daerah 3T juga otomatis terjaga dengan adanya check and balance dari masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi LAPOR!,” pungkasnya. Humas KemPANRB/ber

Peluncuran Mobile App Khusus ASN MySAPK 2.0 dalam Rakornas Kepegawaian 2019

Wed, 09/25/2019 - 15:02

Yogyakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi meluncurkan generasi kedua Mobile App MySAPK yang dikhususkan bagi ASN, MySAPK 2.0 pada perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang dihadiri seluruh perangkat pengelola kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Marriott Hotel Yogyakarta, Rabu (25/9/2019).

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menjelaskan bahwa sejak 23 September 2019, MySAPK 2.0 telah hadir di Google Play Store dan dapat diunduh oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Ridwan melanjutkan, MySAPK 2.0 menyajikan beragam fitur bermanfaat bagi ASN yaitu 1) Kondisi Data Kepegawaian; 2) Permohonan Perubahan Data Kepegawaian; 3) Pantauan Status Kepegawaian (Kenaikan Pangkat dan Pensiun); 4) Mengecek Otentifikasi Dokumen Kepegawaian yang diterbitkan BKN; 5) Laporan Prestasi Kerja; dan 6) MyKPE. “Selain itu, MySAPK 2.0 juga terintegrasi dengan BPJS, Taspen, dan Data Kependudukan Nasional,” ujar Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan bahwa fitur update data mandiri MySAPK dapat dimanfaatkan untuk mengecek kondisi data kepegawaian masing-masing ASN secara individu, serta mengajukan permohonan perubahan data dengan melampirkan dokumen pendukung secara digital. ASN juga dapat memanfaatkan MySAPK untuk memantau proses kepegawaian yang diajukan seperti kenaikan pangkat atau pensiun. “Setiap tahapan proses tersebut akan ternotifikasi langsung ke ASN sebagai pengguna melalui MySAPK 2.0,” tambah Ridwan.

Dalam Konsep Kinerja Harus Ada Proses Continue Improvement

Tue, 09/24/2019 - 23:48

Jakarta-Humas BKN, Penetapan dan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) perlu dilakukan dengan baik karena penilaian kinerja bukan hanya untuk kepentingan administratif akan tetapi untuk pengembangan karier PNS seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “SKP ini untuk mengukur dan menilai pencapaian kinerja PNS yang akan bermanfaat bagi pengembangan karir PNS,” jelas Direktur Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Neny Rochyany saat memberikan paparan terkait perencanaan kinerja organisasi dalam Pelatihan Manajemen Kinerja di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, pada Senin (23/09/19).

Neny menyampaikan bahwa dalam SKP tidak hanya di-input pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan saja, namun harus ada target di dalamnya. (foto: mia)

Dalam kegiatan tersebut Neny menyampaikan bahwa dalam SKP tidak hanya di-input pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan saja, namun harus ada target di dalamnya. “Konsep kinerja harus ada proses continue improvement, jadi ada pencapaian target kinerja yang diraih oleh organisasi”. Kemudian terdapat lima prinsip dalam penilaian kinerja antara lain objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Perencanaan kinerja organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP. Organisasi menyusun SKP berdasarkan perencanaan strategis (renstra) instansi Pemerintah, perjanjian kinerja, organisasi dan tata kerja, uraian jabatan dan SKP atasan langsung.

“Penyusunan kinerja dari SKP atasan langsung dibagi berdasarkan struktur organisasi dari atas ke bawah,” jelas Neny. Kemudian ia menambahkan bahwa saat menyusun SKP atasan dapat membagi tugas kepada bawahan (top-down) kemudian bawahan merealisasikan tugas dan melaporkan kepada atasan (bottom-up).

Di kesempatan lain, Widyaiswara Ahli Madya Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural ASN LAN M Iqbal Fadillah mengungkapkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan pelatihan adalah agar peserta mampu mengelola kinerja organisasi, unit kerja dan individu secara efektif dan efisien. “Pelatihan ini dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan 26 September dan diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari instansi pusat dan daerah,” ungkap Iqbal. tas/mia

Karo Humas BKN, Mohammad Ridwan: Pantau Kanal Informasi Resmi BKN untuk Tahu Info Terkini Rencana Rekrutmen CPNS Tahun 2019

Tue, 09/24/2019 - 23:36

Jakarta – Humas BKN, Animo masyarakat terhadap rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 diprediksi masih tinggi. Hal itu terlihat dari jumlah akses terhadap berita Kebijakan dan Rencana Rekrutmen CPNS 2019 jadi Salah Satu Topik Unggulan Rakornas Kepegawaian 2019 BKN tanggal 23 September pada www.bkn.go.id, yang hingga Selasa (24/9/2019) pukul 08.45 WIB sudah diakses sebanyak 1.625 kali.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengungkapkan bahwa tingginya animo masyarakat melatarbelakangi rencana rekrutmen CPNS di Tahun 2019 menjadi salah satu topik bahasan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2019. “Rakornas Kepegawaian merupakan ajang Pengelola Kepegawaian seluruh Indonesia berkumpul. Karena momentumnya pas, jadi evaluasi penyelenggaraan rekrutmen CPNS pada Tahun 2018 dan rencana rekrutmen CPNS pada Tahun 2019 akan dikupas tuntas,” kata Ridwan, di Yogyakarta, Selasa (24/9/2019).

Ridwan.(foto: kis)

Untuk itu, Ridwan mengajak masyarakat untuk terus memantau kanal-kanal informasi resmi milik BKN saat pelaksanaan Rakornas Kepegawaian Tahun 2019 berlangsung. “Untuk selalu update informasi terkini tentang rekrutmen CPNS, masyarakat bisa mengikuti informasi yang disajikan pada kanal informasi resmi milik BKN. Mulai hari ini, Selasa (24/9/2019) hingga pelaksanaan Rakornas Kepegawaian Tahun 2019 pada Rabu (25/9/2019),” ucapnya.

Terakhir, Ridwan memberikan prediksi awal mengenai potensi jumlah pelamar baru pada Rekrutmen CPNS Tahun 2019. “Jumlah pengunjung baru yang mengakses informasi tentang rencana rekrutmen CPNS Tahun 2019 melalui www.bkn.go.id saja mencapai 70.5%, sisanya merupakan pengunjung regular. Prediksi awal kami, hal itu akan menambah sengit persaingan merebut kursi CPNS. Untuk itu, bagi masyarakat yang berminat mengikuti seleksi CPNS, terus persiapkan diri sebaik mungkin,” pungkasnya. ber

Kebijakan dan Rencana Rekrutmen CPNS 2019 jadi Salah Satu Topik Unggulan Rakornas Kepegawaian 2019 BKN

Mon, 09/23/2019 - 09:42

Jakarta – Humas BKN, Forum evaluasi dan koordinasi manajemen kepegawaian yang dikemas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian, pada 25 September 2019 mendatang akan mengupas detail kebijakan dan rencana rekrutmen CPNS. Dalam acara yang akan dihadiri oleh pejabat pengelola kepegawaian di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah itu juga akan diulas mengenai visi dan tantangan ASN serta potret kondisi ASN saat ini. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengatakan bahwa sejumlah Narasumber yang direncanakan telah mengkonfirmasi kehadirannya yakni Menteri PANRB Syafruddin, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pakar Tata Negara Yudi Latif dan diskusi panel oleh Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen bersama Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja. Kepala BKN Bima Haria Wibisana akan membuka secara resmi acara yang akan dihelat di Yogyakarta ini.

Soal persiapan pelaksanaan rekrutmen ASN, Ridwan juga menjelaskan bahwa dari aspek infrastruktur kini tengah dimatangkan BKN selaku instansi penyelenggaraan seleksi CPNS secara nasional. Adapun persiapan infrastruktur di antaranya mencakup sistem pendaftaran daring terintegrasi melalui portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) dan penyiapan fasilitas seleksi melalui Computer Assisted Test (CAT BKN). BKN juga bekerja sama dengan sejumlah Instansi Pusat dan Daerah untuk mendukung fasilitasi pelaksanaan seleksi, misalnya mengenai titik lokasi di mana BKN sudah menyiapkan 108 titik di seluruh wilayah Indonesia melalui kerja sama dengan Instansi Pemerintah lainnya.

Pada pemberitaan yang telah disampaikan sebelumnya, BKN sudah menyampaikan proyeksi jumlah pelamar CPNS dan P3K tahun ini jika dilaksanakan serentak akan mencapai 5,5 Juta. des

Pengawasan Kearsipan Internal Dorong Arsip BKN Lebih Baik

Thu, 09/19/2019 - 21:01

Jakarta – Humas BKN, Tim Pengawas Kearsipan Internal  yang beranggotakan pejabat fungsional Arsiparis, pejabat fungsional Auditor dan pejabat Pengawas di bidang pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan Kearsipan Internal tengah melakukan pengawasan kearsipan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sudah berlangsung sejak September sampai dengan Desember mendatang.

Adapun unit kerja di BKN yang menjadi objek pengawasan kearsipan meliputi 27 unit pengolah di lingkungan Kantor Pusat BKN, unit kearsipan II di Kantor Regional (Kanreg) yakni Kanreg I BKN Yogyakarta, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kanreg V BKN Jakarta dan Kanreg VII BKN Palembang. Sementara untuk alur pengawasan kearsipan yang dilaksanakan melalui validasi berupa verifikasi dokumen, wawancara, pengamatan langsung dan uji petik di lapangan.

Audit dan penyerahan risalah hasil audit kearsipan internal sementara di Kanreg III BKN Bandung. Foto:edi

Kepala Bagian Persuratan, Dodi Sumedi Gozali mengatakan sasaran yang ingin dicapai dengan Pengawasan Kearsipan Internal adalah penyelenggaraan kearsipan yang semakin baik di BKN. Menurutnya agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. “Sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan di 2 Kanreg. Untuk Kanreg III BKN Bandung sudah berlangsung pada 11 – 12 September dan sudah disampaikan Risalah Hasil Audit Kearsipan Internal. Sementara untuk Kanreg VII BKN Palembang pelaksanaan mulai tanggal 18 – 20 Spetember 2019 dan sedang berjalan,” terangnya.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. des/BiroUmumBKN

Peningkatan Pelayanan Kepegawaian Kanreg XII Pekanbaru Melalui Single Database dan Transformasi Digital

Thu, 09/19/2019 - 21:00

Jakarta – Humas BKN, Demi menjawab tantangan sistem informasi yang akurat dan mudah diakses oleh stakeholders pada era Revolusi Industri 4.0, diperlukan sebuah langkah strategis guna meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya seperti yang dijelaskan dalam Perpres No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Maka Kantor Regional (Kanreg) XII BKN Pekanbaru menyelenggarakan koordinasi kepegawaian se-Wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru guna membahas Integrasi Data PNS Menuju Single Database dan Transformasi Digital Arsip Kepegawaian. “Acara ini sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi arsip kepegawaian manual, yang diharapkan dapat meningkatkan layanan kepegawaian di Kanreg XII BKN Pekanbaru”, ungkap Margi Prayitno Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menjadi narasumber sekaligus juga membuka acara yang diselenggarakan pada Kamis (19/09/2019), di Hotel Santika TMII, Jakarta Timur. “Integrasi data menjadi penting, agar kita bisa menjalankan kebijakan dan manajemen ASN secara adil dan wajar berdasarkan sistem merit, dengan begitu kepastian suatu karir ASN bisa terjamin dalam satu kesatuan sistem”, ungkap Suharmen. Turut hadir Direktur Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (PSIK) Bajoe Loedi dan Direktur Pengolahan Data (Lahta) dan Informasi Pegawai Heny Sri Wahyuni juga dalam acara tersebut.

Kemudian, Aplikasi SI ASN dan MySAPK 2.0 juga diperkenalkan sebagai dashboard monitoring dan mekanisme updating data secara mandiri pada proses data Kepegawaian kepada para tamu undangan. Harapannya integrasi data PNS Menuju Single Database dan Transformasi Digital Arsip Kepegawaian ini dapat mengontrol untuk pelayanan bisa lebih cepat.

Selain itu, acara yang dihadiri oleh perwakilan dari 41 Instansi provinsi, kabupaten dan kota Wilayah Kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru ini merupakan sebuah bentuk penyegaran pekerjaan agar mampu memberikan informasi ini secara luas kepada semua pihak, dan dapat mensosialisasikannya kembali di unit kerja masing-masing. Dalam acara ini juga diumumkan pemenang Kanreg XII BKN Awards 2019, sebagai bentuk penghargaan atas performa bagi instansi di Wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru demi terciptanya pelayanan publik terbaik. nov

Pelajari Aplikasi Kinerja, 3 Pemerintah Daerah Kunjungi BKN

Thu, 09/19/2019 - 15:50

Foto:ber

Jakarta – Humas BKN, Salah satu fungsi aplikasi kinerja yang dikembangkan dan digunakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah dapat dijadikan alat untuk mengeluarkan output kinerja bulanan yang digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Penyusunan Standar Kinerja Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN, Supardal, saat menemui kunjungan dari perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan di Kantor Pusat BKN, Kamis (19/9/2019).

Perwakilan Pemerintah Kabupaten Solok, Safrizal mengatakan aplikasi kinerja yang dimiliki BKN sudah ideal dan Pemerintah Kabupaten Solok berencana mengadopsi hal itu. “Kabupaten Solok baru saja memberlakukan tunjangan kinerja. Skema pembayarannya didasari kinerja dan absensi pegawai,” ujarnya.

Senada dengan Safrizal, perwakilan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Akmal Hamdi, mengakui kunjungannya ke BKN adalah untuk belajar dan segera mengadopsi aplikasi kinerja milik BKN. “Selain untuk menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja, kami berharap aplikasi kinerja juga dapat menjadi alat untuk memonitor kinerja pegawai,” katanya.

Atas kunjungan itu, Supardal menyambut positif dan berharap banyak instansi segera mengadopsi aplikasi kinerja. “Pada kunjungan kali ini, BKN juga akan memberikan coaching tentang tata cara pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) secara benar. Selain itu, pembelajaran tentang aplikasi kinerja juga akan disampaikan, sehingga dapat segera diadopsi,” tutupnya. ber

Sharing Session Standar Penilaian Kompetensi Antar Instansi Pengelola ASN

Tue, 09/17/2019 - 18:10

Foto:des

Jakarta – Humas BKN, Standar kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup aspek metode yang digunakan, kriteria kompetensi yang ditetapkan untuk setiap jabatan, tim asesor yang tersetifikasi, disertai lembaga yang melakukan penilaian kompetensi yang terakreditasi menjadi topik pembahasan dalam pertemuan antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan perwakilan Pemerintah Provinsi Yogyakarta, serta melibatkan pihak The Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Pertemuan yang dinisiasi oleh Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN ini dilakukan melalui sharing session mengenai standar kompetensi ASN yang berlangsung di Kantor Pusat BKN Jakarta pada Selasa, (17/9/2019). Adapun konsep standar kompetensi ASN yang dikupas merujuk pada PermenPANRB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Pada awal pembahasan, Asisten Deputi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja SDM Aparatur KemenPANRB Ir. Salman mengatakan ada banyak subsistem yang perlu dibangun dari standar kompetensi jabatan ASN. Menurutnya standar kompetensi 4,3 juta ASN yang diidentifikasi akan menjadi big data talent yang akan masuk ke dalam sistem informasi ASN nasional yang dikelola BKN.

Foto:des

Kepala Puskaltipeg BKN Achmad Slamet menyampaikan kembali bahwa ada tiga komponen kompetensi jabatan yang dimaksud yakni kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural. Sementara untuk standar kompetensi jabatan terdiri dari standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional. Secara terperinci mengenai kamus kompetensi jabatan teknis diserahkan penetapannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Sementara untuk kamus kompetensi manajerial dan sosio kultural ditetapkan secara nasional.

Perwakilan GIZ Hartian Silawati menyebutkan bahwa BKN selaku pembina manajemen kepegawaian perlu memastikan agar 4,3 juta ASN dapat mengikuti assessment untuk mendapatkan gambaran kompetensi ASN secara nasional dan area kompetensi seperti apa yang perlu dikembangkan. Selain itu menurutnya BKN juga perlu memastikan agar lembaga assessment memenuhi standar dan asesornya tersertifikasi. des

Database Talent Pool Jadi Dasar Pengisian JPT Pratama dan Administrator, KPK Ikut Awasi Pelaksanaannya

Tue, 09/17/2019 - 18:05

Ciawi – Humas BKN, Dalam rangka penyusunan database talent tool nasional bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN kembali menggelar penilaian potensi dan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan Administrator. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Purwanto, saat membuka kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi bagi JPT Pratama dan Administrator di Pusat Pengembangan ASN BKN Ciawi, Selasa (17/9/2019).

Purwanto melanjutkan, BKN bersama dengan Kementerian Prencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang membangun sistem informasi ASN. “Database talent pool yang merupakan informasi potensi dan kompetensi JPT Pratama dan Administrator menjadi salah satu data yang disajikan pada sistem informasi ASN tersebut. Pembangunan sistem informasi ASN ini menjadi Program Strategi Nasional (Stranas),” katanya.

Kemudian, Purwanto mengatakan nantinya pengelola kepegawaian dapat menggunakan sistem informasi ASN untuk kebutuhan organisasi, seperti kaderisasi dan pengisian jabatan secara cepat dan akurat. “Sistem Informasi ASN yang di dalamnya ada database talent pool akan diawasi secara berkala oleh KPK. Sehingga pengisian JPT di tiap instansi bisa dilakukan berbasis sistem merit dan mengacu pada database talent pool yang ada,” terangnya.

Kegiatan pelaksanaan penilaian Potensi dan Kompetensi JPT Pratama dan Administrator diikuti oleh sedikitnya 190 peserta yang berasal dari 16 Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) dan berlangsung selama 3 hari sejak 17 September 2019 hingga 19 September 2019. ber/bal

Pages