Subscribe to BKN feed
Badan Kepegawaian Negara
Updated: 2 hours 42 min ago

Dorong Optimalisasi Kinerja, Kepala BKN Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

5 hours 12 min ago

 

OTOK KUSWANDARU, S.Sos., M.Si. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

 

SUHARMEN, S.Kom., M.Si. DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

Jakarta-Humas BKN, Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) digelar di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Selasa (19/02/2019).

Kepala BKN, Bima Haria Wibiana menyampaikan bahwa pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya saat ini dilakukan demi pelaksanaan percepatan perubahan positif di BKN. Selain itu perubahan jabatan dilakukan demi menyesuaikan kompetensi, agar kinerja yang diberikan dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. “Saya percaya kepada para pegawai yang dilantik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.”

Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut, Otok Kuswandaru yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dilantik menjadi Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN. Selain itu Suharmen yang sebelumnya adalah Kepala Pusat Data dan Informasi BAPPENAS dilantik menjadi Deputi Bidang Sistem Sistem Informasi Kepegawaian BKN.

Informasi selengkapnya tentang data pejabat yang dilantik,

  1. Keputusan Presiden RI tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BKN
  2. Keputusan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan BKN
  3. Power Point Pelantikan JPT Madya, JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan BKN

kaw

Pendaftaran P3K Tahap I Resmi Ditutup 17 Februari 2019 Pukul 24:00 WIB

5 hours 56 min ago

Jakarta-Humas BKN, Masa pendaftaran rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap I, resmi ditutup pada 17 Februari 2019 pukul 24:00 WIB.

Data pada situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menyebutkan per 17 Februari 2019 pukul 24:00 WIB akun pelamar seleksi P3K berjumlah 95.290 dan akun yang berhasil mendaftarkan /submit dokumen pada web SSCASN sebanyak 87.561 (data selengkapnya klik https://twitter.com/BKNgoid/status/1097441277640040448). Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin melalui siaran pers Kementerian PANRB menyampaikan, proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I dilakukan mulai mulai tanggal 8 Februari 2019.

Perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor: 2 Tahun 2019, ruang lingkup pengadaan P3K ini terbatas tiga kualifikasi jabatan, meliputi: Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II); Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru; dan Penyuluh Pertanian. TH Eks K-II yang dapat mengikuti proses rekrutmen Tahap I P3K 2019 ini merupakan Tenaga Honorer Eks Kategori II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara. TH Eks K-II tersebut juga harus masih aktif bekerja pada unit pelayanan instansi pemerintah hingga saat ini. Selanjutnya formasi jabatan TH Eks K-II tersebut juga terbatas pada Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. elisa/dwi/soraya/dep

BKN Sempurnakan Prototype e-Advokasi Manajemen ASN

5 hours 57 min ago

Jakarta-Humas BKN, BKN sedang menyempurnakan prototype e-Advokasi manajemen kepegawaian ASN. Rencananya aplikasi tersebut akan digulirkan tahun 2019 ini. Demikian disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan (KPPJ) BKN Wilayah II Alwazir di Kantor Pusat BKN Jakarta, Senin (18/2/2019).

Alwazir menyampaikan bahwa e-Advokasi Manajemen ASN tersebut akan menjadi database informasi sebagai referensi bidang manajemen ASN. Rancangan prototype e-Advokasi, tersebut nantinya akan berguna seperti Wikipedia. “Aplikasi yang kami bangun akan bermanfaat sebagai referensi manajemen ASN. Akan berfungsi semaca Wikipidia,” kata Alwazir.

Lebih rinci Alwazir menyampaikan bahwa e-Advokasi itu akan dapat digunakan oleh para PNS untuk mendapatkan informasi lengkap seputar produk-produk BKN. “Banyak yang akan kami sampaikan, mulai dari pengadaan, kenaikan pangkat hingga pemberhentian. Informasi mulai dari SOP, syarat, ketentuan dan dasar hukum pelaksanaan pelayanan BKN. Pokoknya dari A sampai Z tentang manajemen ASN,” pungkas Alwazir. bal

Manajemen kinerja Dibutuhkan Guna Atasi Permasalahan Kinerja Pegawai

6 hours 3 min ago

Jakarta-Humas BKN, Manajemen kinerja sangat penting dan dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan kinerja pegawai yang belum sejalan (inline) dengan capaian Organisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Supranawa Yusuf dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Draf Peraturan Kepala BKN tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Berbasis IT yang diselenggarakan di Hotel Dafam Teraskita, Jakarta, Senin (18/02/2019).

Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 49 orang yang terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi BKN, Administrator dan Pengawas di lingkungan Kantor BKN Pusat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selain itu, FGD yang diselenggarakan Direktorat Kinerja ASN BKN tersebut bertujuan untuk mendapat masukan dari para pengelola kepegawaian terhadap draf peraturan Kepala BKN tersebut agar menciptakan output yang positif.

Pada kesempatan tersebut Yusuf juga menyampaikan bahwa sesuai tugasnya, BKN bertanggung jawab dalam mengelola kinerja pegawai ASN di seluruh Indonesia sehingga dapat mengatasi penilaian kinerja dengan tingkat objektivitas rendah. Terkait aplikasi kinerja, sebelumnya BKN telah memiliki satu aplikasi e-kinerja yaitu Daily Evaluation System (DES) yang saat ini sudah menginjak versi 3.0 yang berarti telah ada perbaikan dan perkembangan sesuai kebutuhan penilaian kinerja. Yusuf berharap melalui FGD tersebut peserta akan mendapat pengetahuan serta masukan untuk memperbaiki kekurangan terhadap aplikasi dan regulasi yang sedang diolah saat ini untuk meciptakan penilaian kinerja yang objektif. “Diharapkan aplikasi dan regulasinya tidak menyulitkan pegawai atau bersifat user friendly, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pegawai tanpa memiliki keahlian khusus,” tambah Yusuf.

Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja Kementerian PUPR, Siti Bellafoluani Admhardja menjelaskan bahwa Kementerian PUPR memiliki tiga jenis aplikasi kinerja yaitu e-Kinerja, E-Lembar Kerja Pegawai dan Multirating 360°. Aplikasi tersebut dikembangkan berdasarkan beberapa permasalahan penilaian kinerja pegawai salah satunya capaian kinerja pegawai yang belum menggambarkan capaian kinerja Organisasi. “Kami mengembangkan aplikasi kinerja berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga penilaian kinerja dapat dilakukan secara objektif yang memiliki bukti”.

Huriana Munthe selaku Kepala Subagian Kinerja Pegawai Kementerian Kominfo juga hadir dalam FGD tersebut untuk memaparkan aplikasi kinerja pada Kementerian Kominfo. Sementara itu, Direktur Kinerja ASN BKN Neny Rochyany selaku moderator menyampaikan bahwa sistem aplikasi yang sedang dikembangkan oleh BKN tersebut rencananya akan didistribusikan kepada seluruh Instansi di mana sistem tersebut dapat dikembangkan kembali oleh instansi tersebut tetapi tetap dapat dipantau oleh BKN. kaw

Kemajuan Teknologi dan Peningkatan SDM Jadi Fokus Utama Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0

Mon, 02/18/2019 - 19:57

Medan-Humas Kanreg VI BKN, “ Di masa mendatang, akan banyak sekali pekerjaan manusia yang akan diambil alih oleh mesin sehingga menyebabkan jenis pekerjaan yang ada pada saat ini perlahan menghilang. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan pada masa sekarang untuk menjawab tantangan ke depan?” Demikian pertanyaan retoris yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana pada acara Pembukaan Pelatihan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian di Grand SwissBell Hotel pada Senin (18/02/2019).

Lebih lanjut, Kepala BKN menegaskan kepada para peserta pelatihan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut. Dalam era industri 4.0 dibutuhkan spesialisasi keahlian “Setiap orang harus mahir dalam bidangnya masing-masing sehingga terjadi efisiensi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Harus ada kemauan dalam diri untuk maju . Change or die,” tegasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan English Nainggolan dalam laporannya menyampaikan bahwa peserta pelatihan berjumlah 40 orang yang berasal dari 10 kabupAten/kota dan 3 instansi vertikal di lingkungan kerja Kanreg VI BKN. “Tujuan pelatihan ini adalah untuk mencipatakan analis kepegawaian yang andal dan menjadi ASN yang mampu bertindak sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” pungkas English.

Sementara itu, setelah membuka acara pelatihan fungsional keahlian, Kepala BKN menyambangi Kantor Regional VI dan memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKN diberi kain ulos sebagai simbol kehangatan dari keluarga Kanreg VI BKN. “Terimakasih atas penghargaan ini. Sebelumnya saya juga pernah diberikan marga Tampubolon saat saya berkunjung ke Tanah Batak bersama istri beberapa waktu yang lalu,” jelas Bima seraya tersenyum. iin

Sestama BKN Serahkan 137 NIP CPNS 2018 kepada Sekda Pemkab Lombok Timur

Mon, 02/18/2019 - 15:58

Lombok Timur – Humas BKN, Kabar gembira bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2018. Dikutip dari laman facebook Kantor Regional (Kanreg) X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, Jumat (15/2/2019), sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh ) Nomor Induk Pegawai (NIP) telah diserahkan secara resmi oleh Sekretaris BKN, Supranawa Yusuf kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, Rohman Parli, di Kantor Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Saat penyerahan, Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf berpesan agar CPNS yang akan segera bekerja untuk dapat mengabdi dengan profesional dan bermartabat. “Semoga dengan hadirnya CPNS baru, akan memberikan dampak positif kepada pelayanan publik di Kabupaten Lombok Timur,” ujarnya.

Di saat yang sama, Kepala Kanreg X BKN Denpasar, Bambang Hari Samasto mengatakan jika jajarannya memang fokus agar proses penetapan NIP berjalan dengan cepat dan tepat. “Dengan penetapan NIP yang cepat dan tepat, BKN berkontribusi kepada pelayan publik di daerah dari sisi penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya,” tutupnya. ber

Pengelolaan Keuangan Negara Harus Hasilkan Output dan Outcome yang Efektif

Sun, 02/17/2019 - 02:22

Lombok-Humas BKN, “Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan output dan outcome yang efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BKN, Wahyu, dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Aggaran Biro Umum Tahun 2020 dan Penyusunan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BKN, Lombok, Sabtu (16/2/2019).

Wahyu mengingatkan hal yang tak kalah penting dalam implementasi anggaran keuangan sebuah unit adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Wahyu mengingatkan sejumlah prinsip penyusunan laporan keuangan seperti yang tertuang dalam amanat UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara. “Dalam menyusun laporan keuangan harus memperhatikan sejumlah aspek seperti akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan. Untuk menjaga obyektivitas, nantinya laporan keuangan akan diperiksa oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri”.

Di bagian lain, Inspektur BKN, A Darmuji, yang hadir pada kesempatan itu menjelaskan implementasi anggaran keuangan unit-unit di BKN akan dikawal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). “Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008, tugas APIP yakni memberikan kenyakinan yang memadai atas ketaatan kehematan efisiensi dan efektivitas pencapaian realisasi anggaran; Memberikan peringatan dini dengan manajemen risiko; Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Pemerintah”.

Sebelumnya, terkait pengganggaran, Sekretris Utama (Sestama) BKN, Supranawa Yusuf mengatakan realisasi anggaran harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dan realistis. “Susun skala prioritas yang mana yang harus diutamakan dalam perealisasiannya”. bay

Peduli Bencana Banten, BKN Gelar Bakti Sosial

Sun, 02/17/2019 - 02:21

Pandegelang-Humas BKN, Keluarga Besar BKN menyelenggarakan kegiatan bakti sosial (Bakaos) di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandegelang, Banten pada Sabtu (16/2/2019). Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyampaikan rasa keprihatinan dan empati atas kejadian bencana alam tsunami pada Desember 2018 lalu.

Kegiatan itu diinisiasi oleh Pengurus Unit Nasional (PUN) Korpri BKN dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) BKN serta Kanreg III BKN Bandung. Selain itu juga difasilitasi oleh Yayasan Laz Harfa dan Posko Masyarakat Nelayan Mandiri.

Kepala Bidang Pemberdayaan SDM dan Pengabdian Masyarakat Korpri BKN, Neny Rohcyani menyampaikan bahwa dalam kegiatan Baksos tersebut pihaknya menyampaikan bantuan berupa selimut, sembako, pengobatan kesehatan, dan trauma healing. Khusus trauma healing, Neny Rochyani menyampaikan bahwa sasaran kegiatan ini merupakan anak-anak yang terdampak langsung tsunami. “Harapannya trauma healing dapat mengikis trauma akibat terjadinya tsunami. Semoga segera tumbuh harapan baru dan semangat hidup baru bagi anak yang terdampak bencana,” pungkasnya.

Saat menerima bantuan tersebut, mewakili warga masyarakat, Kepala desa Teluk Endin Fahrudin menyampaikan terimakasih yang mendalam. Endin mengapresiasi dan baginya kegiata itu juga menjadi pengingat agar selalu berbagi kasih dan kepedulian kepada siapapun. “Bantuan dari BKN itu sangat berarti bagi warga desa teluk ini,” ujar Endin.

Selain itu, mengenang bencana tsunami yang menimpa warganya, Endin mengingatkan diri dan warga desanya agar lebih bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini. “Semoga dengan bersyukur dan mau berbagi dapat menghindarkan kita dari bencana,” tutup Endin. bal

Dua Hari Dibuka, Akun Pendaftar P3K Capai 31.686 Pendaftar

Fri, 02/15/2019 - 17:18

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan dalam Siaran Pers Nomor 054/RILIS/BKN/II/2019/bal, yang terbit pada 14 Februari 2019.

Dalam salah satu pasal pada peraturan tersebut Ridwan menjelaskan bahwa pengadaaan P3K dilakukan melalui sejumlah tahapan yakni perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi, pengangkatan menjadi calon P3K dan pengangkatan menjadi P3K. Terkait tahap pelamaran atau pendaftaran, hingga Kamis 14 Februari 2019 pukul 11.03 WIB jumlah akun pelamar pada situs pendaftaran seleksi P3K https://ssp3k-daftar.bkn.go.id/akun, sudah mencapai 31.686. “Dari jumlah tersebut pelamar yang sudah mengisi form pendaftaran berjumlah 14.827 dan tercatat yang sudah melakukan submit berjumlah 4.556,” tambah Ridwan.

Ruang lingkup pengadaan P3K ini terbatas pada tiga kualifikasi jabatan yaitu, Tenaga Honorer Eks Kategori II (TH Eks K-II), Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN baru, dan Penyuluh Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 2 Tahun 2019. TH Eks K-II yang dapat mengikuti proses rekrutmen Tahap I P3K 2019 ini merupakan TH Eks K-II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara dan masih aktif bekerja pada unit pelayanan Instansi Pemerintah hingga saat ini. “Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan harus terdaftar pada database Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), sementara jabatan Penyuluh Pertanian berdasarkan SK Menteri Pertanian dan/atau MoU/Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah”.

Selain itu sejak Rabu 13 Februari 2019 pukul 20.00 WIB, Pemerintah juga telah resmi membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk daerah terdampak bencana di Sulewesi Tengah, di antaranya Palu dan Donggala. Daerah terdampak bencana tersebut sempat menunda rekrutmen CPNS pada 2018 lalu seperti yang telah diinformasikan sebelumnya. bal/kaw

Perkembangan TIK dan Tren Diseminasi Digital Tuntut Revitalisasi Peran Pengelola Kehumasan

Fri, 02/15/2019 - 15:22

Depok-Humas BKN, Semakin pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta tren diseminasi informasi secara digital menuntut revitalisasi peran pengelola kehumasan pada instansi Pemerintah. Demikian disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pembinaan Jabatan Fungsional Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nursodik Gunarjo di sela-sela Rapat Pembahasan Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Pranata Humas pada Jumat, (15/2/2019) di Depok, Jawa Barat.

Lebih jauh Nursodik menyampaikan bahwa perkembangan TIK berdampak pada perubahan definisi, tugas, dan ruang lingkup para pengelola kehumasan terutama Pranata Humas. Selain itu munculnya digital media, menurut Nursodik perlu disikapi dengan menyiapkan berbagai konten kreatif dalam melakukan diseminasi informasi.

Nursodik melanjutkan bahwa saat ini kegiatan kehumasan sudah masuk ranah yang bersifat strategis dan manajerial sehingga membutuhkan keahlian kehumasan yang tinggi. Di sisi lain, Nursodik menyampaikan juga bahwa pekerjaan kehumasan harus menyesuaikan dengan sejumlah regulasi baru. “Dengan berbagai alasan tersebut, perlu segera melakukan revitalisasi pengelolaan kehumasan, sekaligus butir kegiatan JF Pranata Humas,” tegas Nursodik. bal

BKN Telah Terbitkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan P3K

Thu, 02/14/2019 - 17:20

Jakarta-Humas BKN, Peraturan Daerah pasal 34 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyetujui peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan di ruang disampaikan, Kamis (14/2/2019).

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan jika Peraturan BKN ini mengatur hal-hal teknis tentang rekrutmen P3K. “Ada banyak pasal yang mengatur, mulai dari ketentuan umum, perencanaan, hingga persyaratan pelamaran rekrutmen PPPK. Jadi, referensi teknis rekrutmen PPPK tahun ini adalah Peraturan BKN tersebut, ”katanya.

Terakhir, Ridwan mengingatkan untuk seluruh Instansi yang akan diambil sebagai panitia rekrutmen PPPK agar lebih lengkap lihat seluruh lampiran pada Peraturan BKN tersebut. “Agar administrasi tertib, mohon untuk seluruh instansi yang terlibat agar dapat memuat seluruh peraturan BKN tersebut, termasuk lampiran-persyaratan yang ada,” tutupnya. ber

Tautan:  Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

P2KBKN 2019 Beri Pengalaman Baru Bagi Pejabat Pengawas Papua dan Papua Barat

Thu, 02/14/2019 - 16:17

Sorong-Humas BKN, Setelah dibuka secara serentak di sembilan lokasi pelaksanaan yang meliputi wilayah Provinsi Papua (Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerrom dan Kabupaten Merauke) dan wilayah Provinsi Papua Barat (Provinsi Papua Barat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan), kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi Pejabat Pengawas, Kamis (14/2/2019) memasuki hari kedua pelaksanaan. Peserta mengikuti serangkaian tes mulai dari psikotes dan preferesni kompetensi berbasis CAT, simulasi In Basket, dan wawancara kompetensi.

Diakui oleh sejumlah pimpinan daerah, kegiatan ini sangat bermanfaat terutama telah memberikan pengalaman dan wawasan baru berkaitan dengan penilaian potensi dan kompetensi. “Kegiatan ini sangat strategis untuk memberikan pengalaman kepada peserta dan pada akhirnya mereka akan mengetahui potensi diri dan hal-hal yang masih harus dikembangkan, oleh karena itu kami mengapresiasi dan menyambut positif langkah Pemerintah Pusat khususnya BKN yang melaksanakan kegiatan seperti ini,” ungkap dr. Paimah Iskandar Wakil Walikota Sorong di sela-sela acara pembukaan kegiatan.

Hal senada juga dirasakan oleh salah satu peserta, yang mengaku baru kali pertama mengikuti tes semacam ini. “Kami berharap ke depan bisa diadakan lagi kegiatan penilaian potensi dan kompetensi seperti ini karena dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi kami yang baru dengan sistem ini,” harap salah satu
pejabat Pengawas di distrik Sorong Utara, Robert.

Asesor SDM Aparatur Utama BKN, I Nyoman Arsa mengatakan kegiatan gelombang I ini akan berlangsung dari tanggal 13 – 15 Februari 2019 dengan sasaran target 1.000 pejabat pengawas di Papua dan Papua Barat. “Pejabat Pengawas menjadi sasaran target karena untuk pejabat JPT dan Administrator telah difasilitasi dengan kegiatan Talent Pool, sementara Pelaksana sudah dilakukan tes preferensi kompetensi. Melalui kegiatan ini Pejabat Pengawas mendapat kesempatan untuk dinilai potensi dan kompetensi yang mereka miliki. Pejabat Pengawas juga dijadikan sasaran target karena jabatan Pengawas adalah jabatan Administrasi Struktural di garda terdepan yang langsung mengendalikan pelayanan”. Di samping itu, sambung Arsa, jabatan Pengawas adalah jabatan Struktural pertama bagi karir seorang PNS.

I Nyoman Arsa melanjutkan, dari kegiatan ini akan diperoleh gambaran profil potensi dan kompetensi masing-masing peserta yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan PNS yang bersangkutan melalui perancangan diklat, mutasi atau kebutuhan promosi. bun/dep

Pendidikan LN dengan Kualitas Terjamin, Latih ASN Pahami Perbedaan Karakter dari Mancanegara

Wed, 02/13/2019 - 18:30

Jakarta-Humas BKN, Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) menginformasikan alternatif tawaran program pengembangan bagi pegawai melalui pemaparan Double Degree Program dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Rabu (13/02/2019), di Kantor BKN Pusat, Jakarta. Dalam kegiatan pemaparan tersebut hadir Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf, para Pejabat Pimpinan Tinggi BKN dan sekitar 45 pegawai BKN yang didominasi oleh generasi milenial.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa melalui pendidikan di Luar Negeri dengan substansi dan kualitas yang terjamin, Aparatur Sipil Negara (ASN) akan terlatih untuk memahami dan terbiasa dengan tingkat kompetitif yang berbeda dalam menghadapi tuntutan era 4.0. Pegawai tersebut juga dapat belajar mandiri dan survive dalam lingkungan baru dan dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki karakter berbeda dari Mancanegara. “Perlu skill tersendiri untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki karakter berbeda, sehingga dapat mengubah karakter dan pola pikir menjadi lebih terbuka khususnya terhadap pendapat orang lain,” tuturnya.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo menjelaskan bahwa program pendidikan tersebut terdiri dari dua pilihan yaitu, Double Degree Progran in Public Administration yang berkolaborasi dengan University of Canberra dan Double Degree Program in E-Government dengan Victoria University of Wellington. Eko menyampaikan bahwa melalui program tersebut selain memperoleh gelar Magister dari dua Universitas, peserta didik juga dapat mempelajari relasi antara Pemerintah atau Negara dengan masyarakat terutama dalam bidang publik, bisnis dan perpajakan. “Program ini merupakan kolaborasi perguruan tinggi dengan Pemerintah dalam upaya pengembangan ASN serta bertujuan untuk mendukung perubahan positif di sektor publik,” jelasnya. Bima menambahkan bahwa BKN akan mengupayakan dana beasiswa untuk menunjang para pegawai yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan di Luar Negeri, salah satunya dengan berkolaborasi bersama Kedutaan Besar Negara tujuan. soraya/kaw

Implementasi Sistem Merit melalui Seleksi Terbuka Perlu Dievaluasi

Tue, 02/12/2019 - 19:11

Bandung-Humas BKN, Implementasi sistem merit melalui seleksi terbuka perlu dievaluasi dan dicari solusi melalui sistem merit berbasis talent management atau succession planning. Pernyataan itu merupakan bagian saran yang diberikan Peneliti Madya BKN, Ajib Rakhmawanto saat menjawab pertanyaan penguji dalam Sidang Promosi Doktor Administrasi Publik, Selasa (12/2/2019), di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Ajib mengungkapkan hal itu merujuk pada hasil penelitian yang tertuang dalam Disertasinya berjudul Sistem Merit Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Lebih rinci dalam Disertasinya Ajib mengatakan secara keseluruhan penerapan sistem merit dalam seleksi JPT Pratama di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. “Terdapat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ASN hasil seleksi terbuka JPT yang belum bisa menjalankan tugas jabatannya secara maksimal, khususnya dalam merespons, menganalisis dan mengambil keputusan atau kebijakan terkait tugas jabatan,” jelas Ajib di depan para penguji. Dalam sidang tersebut, Ajib diganjar dengan nilai memuaskan.

Dalam Disertasinya Ajib menuturkan penerapan dan tahapan seleksi JPT Pratama di Pemprov Jawa Tengah sudah mengikuti prosedur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan instansi Pemerintah. “Hal itu dapat dilihat dari adanya pembentukan panitia seleksi, pengumuman lowongan, seleksi administrasi, persyaratan kualifikasi, tes kompetensi, penilaian prestasi kerja, penelusuran rekam jejak, tes wawancara, tes kesehatan dan psikologi, pengumuman hasil seleksi sampai pengangkatan JPT oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)”. Namun demikian, sambung Ajib, prinsip atau dimensi sistem merit belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. “Salah satunya dibuktikan dengan pemenuhan persyaratan kualifikasi khususnya pendidikan belum sepenuhnya merujuk pada hasil analisis jabatan dan rumpun jabatan. “Dalam tahapan seleksi JPT Pratama Pemprov Jawa Tengah prinsip fairness saja yang sudah diterapkan dengan baik”.

Dalam Disertasinya, Ajib menyampaikan sejumlah saran lain untuk memperbaiki pelaksanaan sistem merit seleksi terbuka JPT Pratama ASN di Pemprov Jawa Tengah, di antaranya : 1. Persyaratan kualifikasi dalam seleksi JPT Pratama ASN di Pemprov Jawa Tengah yang hanya memuat kualifikasi pendidikan dan rekam jabatan terlalu sempit. Seharusnya ada persyaratan kualifikasi lainnya seperti kebutuhan jabatan berupa pelatihan; 2. Diperlukan standar kompetensi sebagai dasar atau tolok ukur kompetensi JPT Pratama ASN. Standar kompetensi merupakan spesifikasi yang memuat persyaratan minimal yang harus dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan jabatannya; 3. Sistem penilaian prestasi kerja calon JPT Pratama ASN, perlu memiliki standar penilaian yang jelas. “Pemprov Jawa Tengah belum memiliki standar kinerja dan penilaian prestasi kerja untuk masing-masing jabatan ASN termasuk JPT. Standar kinerja jabatan diperlukan sebagai tolok ukur dalam menilai prestasi kerja”. Standar, skema dan bentuk penilaian prestasi kerja yang diklasifikasikan atas jenis prestasi kerja dan bobot penilaiannya, sambung Ajib, perlu dibentuk sebagai alat ukur penilaian rekam jejak jabatan. dep

Kepala BKN Minta Program P2K Dilaksanakan Berkesinambungan

Tue, 02/12/2019 - 15:45

Jayapura-Humas BKN, Kepala BKN Bima Haria Wibisana meminta segenap Tim Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) BKN di Wilayah papua dan Papua Barat dilaksanakan secara berkesinambungan. Kesinambungan tersebut penting hingga terwujud tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah di kedua provinsi tersebut memperoleh dukungan SDM ASN yang profesional dan kompeten di bidangnya dan berorientasi pelayanan yang tinggi. Demikian disampaikan Kepala BKN menjelang pelaksanaan Program P2K BKN di Wilayah Provinsi Papua, Selasa (12/2/2019) Di Kanreg IX BKN Jayapura.

Kepala BKN melanjutkan bahwa keterlibatan pemerintah pusat dalam melakukan pendampingan sebaiknya juga dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Menurutnya keterlibatan tersebut hendaknya disertai dengan proses monitoring dan evaluasi yang memadai dalam implementasinya. Selain berkesinambungan, Kepala BKN berharap P2K BKN dapat memberikan umpan balik, pengembangan dan peningkatan kompetensi. “Pasca kegiatan penilaian potensi dan kompetensi dapat diikuti dengan memberikan umpan balik dan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN,” ujar Kepala BKN.

Program P2K BKN pada 2019 ini, memurut Kepala BKN diprioritaskan pada peningkatan kompetensi ASN di bidang kepegawaian dan layanan publik. Selain itu, dari program tersebut diharapkan para pejabat di lingkungan Papua nantinya akan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang beragam serta menjadi perekat bagi seluruh ASN di wilayah NKRI.

Sementara itu, untuk mencapai peningkatan kompetensi ASN, menurutnya terlebih dahulu diperlukan proses pemetaan terhadap kompetensi individual ASN yang dilakukan melalui metode Assessment Center. “Data hasil pemetaan kompetensi individual ASN ini, kemudian akan digunakan sebagai database profil kompetensi yang berisi gambaran kekuatan dan kelemahan SDM dari segenap ASN yang dimiliki instansi daerah di wilayah Papua, serta berguna untuk pembinaan dan pengembangan terhadap kesenjangan atau gap antara kompetensi individual pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan jabatannya,” tambah Kepala BKN.

Mengingat besarnya manfaat dari program itu, Kepala BKN mengharapkan komitmen dan keseriusan dari setiap Kepala Daerah di wilayah Provinsi Papua untuk menyukseskan program tersebut. “Kepala daerah sebagai PPK diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi setiap ASN yang ada di wilayah kerjanya berpartisipasi aktif,” pungkas Kepala BKN. lg/bal

Tahun 2019, Pusbang ASN BKN Targetkan Sertifikasi Bagi 1500 Pengelola Kepegawaian

Tue, 02/12/2019 - 14:33

Ciawi-Humas BKN, Pada tahun 2019, Pusat Pengembangan ASN (Pusbang ASN) BKN menargetkan terbitnya serifikasi kompetensi di bidang manajemen ASN bagi 1500 Pengelola Kepegawaian di instansi pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Pusbang ASN BKN Ahmad Jalis saat mengawali Kegiatan Trainning of Trainer (TOT) dan Trainning of Facilitator (TOF) Manajemen ASN di Pusbang ASN, Ciawi, Bogor pada Selasa (12/2/2019).

Jalis menyampaikan bahwa waktu penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi manajemen ASN bagi 1500 Pengelola Kepegawaian tersebut akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2019. Selanjutnya Jalis memaparkan bahwa peserta seritifikasi sebanyak 40% akan berasal dari instansi pusat dan 60% lainnya dari instansi Daerah baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Sementara berbicara komposisi wilayah, Jalis menjelaskan bahwa sebanyak 50% peserta rencananya berasal dari Indonesia bagian barat, 30% dari wilyah tengah, dan 20% dari wilayah timur.

Sertifikasi Pengelola Kepegawaian, menurut Jalis akan menyasar seluruh jenjang jabatan mulai dari Pelaksana, Pengawas, Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di bidang Manajemen Kepegawaian. Namun demikian, sasaran utama peserta pada serifikasi tersebut, menurut Jalis merupakan para Pejabat Adiministrator pengelola kepegawaian. “Rencananya peserta dari level Administrator akan mencapai hingga 60%,” kata Jalis.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan bahwa pengelola kepegawaian yang bersertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah di bidang Manajemen Kepegawaian Negara. “Dengan hadirnya pengelola kepegawaian bersertifikasi, pembinaan dan pengelolaan manajemen kepegawaian akan semakin maju. Mereka akan menjadi agen-agen perubahan di instansi masing-masing, tidak lagi sentralistik di BKN Pusat,” pungkasnya. bal

Pelaksanaan P2KBKN Diharapkan Juga Menjadi Wahana Transfer Ilmu bagi PNS Kota Sorong

Tue, 02/12/2019 - 09:59

Sorong – Humas BKN, “Kondisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kota Sorong saat ini belum ideal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas”. Hal itu disampaikan Walikota Sorong, Lambert Jitman saat menerima Tim Pendekatan Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (P2KBKN) di kantor Walikota Sorong, Selasa (12/2/2019).

Lebih lanjut, Lambert mengatakan jika hal itu menyebabkan beberapa kendala dalam memberikan pelayanan kepada publik. “Saat pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi nanti, Saya berharap ada transfer ilmu bagi PNS di Kota Sorong sehingga sedikit banyak akan mendorong peningkatan kualitas kinerja mereka,” ujarnya.

Terakhir, Walikota yang fasih berbahasa Jawa tersebut mendukung secara penuh kegiatan P2KBKN dan memberikan apresiasi kepada BKN karena telah menginisiasi penataan PNS di Papua. Atas dukungan dan apresiasi itu, Ketua Tim P2KBKN lokasi Kota Sorong, I Nyoman Arsa menyatakan pihaknya berkomitmen menjalankan program P2KBKN dengan sebaik-baiknya dan berharap hasilnya dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Sorong. ber

Humas Pemerintah diminta Turut Tangkal Berita Hoaks secara Responsif

Tue, 02/12/2019 - 09:05

Jakarta-Humas BKN, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyampaikan bahwa pertumbuhan berita hoaks dan ujaran kebencian jika dibiarkan akan menimbulkan tingkat keresahan masyarakat yang tinggi. Oleh sebab itu Moeldoko meminta Humas Pemerintah sesuai fungsinya dapat turut menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian tersebut secara responsif. Pernyataan tersebut disampaikan Moeldoko di sela-sela Rapat Kordinasi Nasional Bidang Kehumasan di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

“Salah satu fungsi Humas adalah kontra isu. Fungsi kontra isu tersebut, dapat dilakukan dengan komunikasi yang responsif, menerapkan manajemen komunikasi menghadapi krisis di mana penyampaian informasi dilengkapi dengan data dan fakta”.

Penguatan fungsi Humas Pemerintah untuk melakukan kontra isu tersebut, lanjut Moeldoko, didasari oleh situasi yang berkembang di masyarakat saat ini. Situasi saat ini, menurut Moeldoko tidak terlepas dari bahaya “revolusi jari” yang dapat menjadi momok karena dapat menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian. “Dengan jari kita dapat menyebarkan berita dengan cepat tanpa memindai atau menyaringnya terlebih dahulu lalu. Padahal bisa jadi berita yang kita sebarkan itu berita yang belum jelas kebenarannya,” ujar Moeldoko. “Untuk itu saya mengatakan saat ini ‘revolusi jari’ luar biasa pengaruhnya, situasi ini harus lebih di waspadai,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudahantoro Bayu Wiratmoko, usai menghadiri rapat tersebut membenarkan bahwa di kalangan ASN juga muncul tantangan meredam penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian. Salah satu langkah yang dilakukan untuk merebaknya ujaran kebencian dan guliran liar isu hoaks yakni dengan menegakkan ketentuan adanya sanksi tegas bagi para ASN yang melakukan tindakan tersebut. “Sebagaimana telah disampaikan Kepala BKN sebelumnya bahwa BKN akan memroses dan menindak tegas PNS yang kedapatan menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan ujaran kebencian termasuk isu intoleransi ,” ujar Bayu. bal/don

BKN Targetkan Opini WTP ke-X pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018

Mon, 02/11/2019 - 18:56

Jakarta-Humas BKN, Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Workshop Finalisasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 di Kantor BKN Pusat, Jakarta, mulai 11 Februari 2019 dan akan berlangsung hingga 13 Februari 2019. Workshop yang dihadri oleh Inspektur BKN Darmuji dan Kepala Biro Umum BKN Joko Subakti tersebut merupakan tindak lanjut dari penyusunan draf laporan keuangan TA 2018.

Kepala Biro Keuangan BKN, Ramdhani menyampaikan bahwa melalui acara tersebut diharapkan akan tersusun laporan keuangan terbaik dengan target diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-X, setelah sebelumnya BKN selama 9 kali berturut-turut berhasil mempertahan opini tersebut. Lebih lanjut Ramdhani mengatakan pihaknya mengapresiasi 81 peserta yang hadir dan menyebut mereka sebagai pahlawan yang akan berjuang mempertanggungjawabkan penyusunan Laporan Keuangan BKN TA 2018. Mereka merupakan perwakilan dari Kantor BKN Pusat, Kantor Regional I-XIV BKN dan Pusbang ASN BKN.

Sementara itu, Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan BKN Wahyu menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penyusunan laporan keuangan yang transparan. Selain itu, sambung Wahyu, acara itu digelar untuk memfasilitasi penyelesaian laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 28 Februari 2019 baik untuk BKN Pusat maupun di seluruh Kantor Regional dan juga Pusat Pengembangan ASN (Pusbang ASN) BKN. “Harapan dari acara ini peserta dapat menghasilkan laporan keuangan yang ideal, akuntabel dan dipercaya kredibilitasnya oleh pihak yang berkepentingan,”ujar Wahyu. soraya/kaw

Kanreg XII BKN Pekanbaru Telah Selesaikan Penetapan 6.228 NIP CPNS TA 2018

Mon, 02/11/2019 - 18:33

Pekanbaru-Humas BKN, Hingga Senin (11/2/2019) Kantor Regional (Kanreg) XII BKN Pekanbaru sudah menyelesaikan proses penetapan 6.228 NIP CPNS TA 2018 dan telah menyerahkan hasil penetapan kepada perwakilan 23 instansi di wilayah kerja Kanreg XII.

Kepala Kanreg XII BKN Andrayati menjelaskan capaian tersebut diperoleh sebagai hasil kerja sama Kanreg XII BKN dengan seluruh BKPSDM/BKD di wilayah kerja Kanreg XII. “Kami dan seluruh BKPSDM/BKD memang telah bersepakat utk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta yang telah lulus memenuhi syarat sebagai CPNS”. Andra menambahkan, pihaknya mengapresiasi BKPSDM/BKD di wilayah kerjanya yang telah menyampaikan usul penetapan NIP tepat waktu.

Sementara itu, Kepala Seksi Pensiun PNS Instansi Kab/Kota, Kanreg XII BKN Pekanbaru Delpa Nopri Kasmi kepada Humas BKN mengatakan, secara keseluruhan, jumlah instansi yang membuka rekrutmen CPNS TA 2018 di wilayah kerja Kanreg XII sebanyak 41 instansi dengan total formasi yang dibuka sejumlah 10.829. “Dari total 41 instansi, NIP CPNS TA 2018 dari 23 instansi sudah kami serahkan ke instansi yang bersangkutan dan 12 instansi sudah rampung dan segera akan kita serahkan. Sementara 6 instansi lainnya masih dalam proses pengusulan kepada kami,” jelas Delpa.

Delpa melanjutkan ke-23 instansi yang sudah menerima penetapan NIP dr Kanreg XII tersebut terdiri dari 11 instansi yang berada di wilayah Pemda Provinsi Riau, sebanyak 10 instansi berada di wilayah Pemprov Sumbar dan sebanyak 2 instansi di wilayah Pemprov Kepulauan Riau .

Sementara itu ditanya soal makin dekatnya batas akhir waktu pengusulan NIP yang jatuh pada 28 Februari 2019, Delpa tetap meyakini bahwa proses penetapan NIP CPNS di wilayah Kanreg XII BKN Pekanbaru dapat selesai tepat waktu. “Instansi di wilayah kerja kami yang belum menyampaikan usul NIP kini tinggal 14% saja. Kami sangat optimistis, instansi akan segera mengajukan usul NIP dan proses penetapan NIP CPNS 2018 dapat kami selesaikan tepat pada waktu yang ditargetkan,” imbuhnya. bal

Pages