Subscribe to MENDAGRI feed
Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, penulisan kolom agama di KTP Elektronik (KTP el) hanya untuk 6 agama yang diakui pemerintah melalui undang-undang.  http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/kolom-agama-di-ktp-hanya-untuk-6-agama-diakui-uu http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/kolom-agama-di-ktp-hanya-untuk-6-agama-diakui-uu Mon, 24 Jul 2017 19:41:12 Asia/Jakarta

JAKARTA – Kemeneterian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membuat surat edaran untuk pemerintah provinsi (pemprov) agar merancang peraturan daerah (perda) organisasi kemasyarakatan (ormas).

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/perlunya-aturan-soal-ormas-di-daerah http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/perlunya-aturan-soal-ormas-di-daerah Mon, 24 Jul 2017 18:04:47 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai hanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menentukan apakah suatu pasal dalam undang-undang (UU) bertentangan atau tidak dengan UUD 1945.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/hanya-mk-berhak-sebut-presidential-treshold-inkonstitusional http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/hanya-mk-berhak-sebut-presidential-treshold-inkonstitusional Mon, 24 Jul 2017 15:35:23 Asia/Jakarta

Pekanbaru - Berbagai macam cara dilakukan Presiden Joko Widodo untuk berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia. Setelah menggunakan media sosial dan juga membuat vlog, kini Presiden menggunakan sulap sebagai media komunikasi.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/hari-anak-nasional-2017-presiden-ingatkan-anak-anak-untuk-saling-menghargai http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/hari-anak-nasional-2017-presiden-ingatkan-anak-anak-untuk-saling-menghargai Mon, 24 Jul 2017 14:14:06 Asia/Jakarta

JAKARTA – Kepala daerah diminta melakukan verifikasi terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga terlibat dalam gerakan organisasi kemasyarakatan (ormas) tak sejalan dengan Pancasila. Perlu diukur seberapa besar kecenderungan mereka aktif dalam mendukung ideologi tersebut.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/kepala-daerah-harus-verifikasi-pns-terlibat-ormas-tak-berideologi-pancasila http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/kepala-daerah-harus-verifikasi-pns-terlibat-ormas-tak-berideologi-pancasila Mon, 24 Jul 2017 13:28:44 Asia/Jakarta

JATINANGOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melangsungkan halal bihalal dengan 3668 praja IPDN ditambah para pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan kampus IPND Jatinangor pada Minggu (23/7) malam.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/mendagri-halal-bihalal-dengan-ribuan-praja-ipdn http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/mendagri-halal-bihalal-dengan-ribuan-praja-ipdn Mon, 24 Jul 2017 09:52:54 Asia/Jakarta

JATINANGOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah bisa mencermati keterlibatan para pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (ormas) bertentangan dengan Pancasila. Mereka diminta mundur dari status aparatur pemerintah bila lebih memperjuangkan kelompok dengan ideologi bersebrangan tersebut.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/mendagri-cermati-pns-kalau-ideologinya-dianggap-menyimpang http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/mendagri-cermati-pns-kalau-ideologinya-dianggap-menyimpang Mon, 24 Jul 2017 09:26:55 Asia/Jakarta

JATINANGOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara halal bihalal di kampus IPDN menyampaikan pesan agar para praja menjauhi narkoba dan perkelahian. Akan ada sanksi tegas bagi mereka yang melanggarnya.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/ini-pesan-mendagri-di-kampus-ipdn http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/24/ini-pesan-mendagri-di-kampus-ipdn Mon, 24 Jul 2017 09:15:15 Asia/Jakarta

JATINANGOR – Pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pamong sekaligus pelayanan publik diminta memperlihatkan konsistensi sikap untuk loyal kepada negara. Keharusan bagi mereka mengimplementasikan ideologi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/23/mendagri-tak-ingin-pns-terlibat-aktif-di-organisasi-anti-pancasila http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/23/mendagri-tak-ingin-pns-terlibat-aktif-di-organisasi-anti-pancasila Sun, 23 Jul 2017 19:26:47 Asia/Jakarta

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak perumpamaan bahwa ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold (PT) 20 – 25 persen sebagai tiket sobek pada pileg dan pilpres 2014 yang dipakai lagi di pemilu 2019 mendatang.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/23/kemendagri-pt-20-25-bukan-tiket-sobek-untuk-2019 http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/23/kemendagri-pt-20-25-bukan-tiket-sobek-untuk-2019 Sun, 23 Jul 2017 09:49:10 Asia/Jakarta

JAKARTA – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo membantah berita yang mengakabarkan kalau dirinya melarangan pengibaran bendera tauhid yang identik dengan logo dan lambang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/22/kemendagri-tak-larang-bendera-tauhid-melainkan-bendera-hti http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/22/kemendagri-tak-larang-bendera-tauhid-melainkan-bendera-hti Sat, 22 Jul 2017 11:19:20 Asia/Jakarta

JAKARTA – Pada Jumat (21/7) dini hari, DPR melalui rapat paripurna sepakat bersama Pemerintah mendukung opsi A dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu. Tidak ada sekat antara partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/sepakati-uu-pemilu-mendagri-pimpinan-dpr-dukung-opsi-pemerintah http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/sepakati-uu-pemilu-mendagri-pimpinan-dpr-dukung-opsi-pemerintah Fri, 21 Jul 2017 15:47:12 Asia/Jakarta

Malang - Presiden Joko Widodo sekali lagi menekankan betul perubahan-perubahan yang harus segera dilakukan agar tak tertinggal dengan negara lain.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/presiden-minta-pemerintah-daerah-antisipasi-cepatnya-perkembangan-teknologi http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/presiden-minta-pemerintah-daerah-antisipasi-cepatnya-perkembangan-teknologi Fri, 21 Jul 2017 12:02:31 Asia/Jakarta

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik keputusan paripurna yang merampungkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaran Pemilu menjadi UU. Dengan begitu, penyelenggara pemilu bisa langsung bekerja menyiapkan peraturan dan tahapan pemiu 2019.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/kemendagri-tahapan-pemilu-tak-akan-terganggu http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/kemendagri-tahapan-pemilu-tak-akan-terganggu Fri, 21 Jul 2017 11:02:41 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai Undang-undang Pemilu yang diputuskan DPR lewat Sidang Paripurna, sah dan konstitusional. Bila ada pihak yang merasa tak puas dengan hasil tersebut, maka bisa menempuh langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/uu-pemilu-dinilai-sah-dan-konstitusional http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/uu-pemilu-dinilai-sah-dan-konstitusional Fri, 21 Jul 2017 10:37:05 Asia/Jakarta

JAKARTA – DPR melalui rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (20/7) malam telah menyetujui Undang-undang Penyelenggaran Pemilu. Meski dalam prosesnya ada 4 fraksi DPR yang menarik diri atau walk out pada akhir masa pembahasan regulasi tersebut.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/dpr-sahkan-uu-pemilu-mendagri-bila-keberatan-silahkan-ke-mk http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/21/dpr-sahkan-uu-pemilu-mendagri-bila-keberatan-silahkan-ke-mk Fri, 21 Jul 2017 09:15:17 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap Sidang Paripurna DPR pada Kamis (20/7) malam ini bisa mengambil putusan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaran Pemilu. Pernyataan ini menyusul permintaan beberapa fraksi yang ingin putusan tersebut ditunda pada Senin (24/7) mendatang.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/mendagri-ingin-malam-ini-paripurna-berikan-putusan-soal-ruu-pemilu http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/mendagri-ingin-malam-ini-paripurna-berikan-putusan-soal-ruu-pemilu Thu, 20 Jul 2017 21:29:09 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyatakan kalau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki langkah ke depan bila nanti Sidang Paripurna DPR tak mengakomodir opsi sesuai dengan keinginan pemerintah.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/apa-langkah-pemerintah-bila-opsinya-tak-masuk-di-uu-pemilu http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/apa-langkah-pemerintah-bila-opsinya-tak-masuk-di-uu-pemilu Thu, 20 Jul 2017 16:27:06 Asia/Jakarta

JAKARTA – Dalam sidang paripurna, Pemerintah berharap putusan Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu dapat diambil melalui jalur musyawarah. Namun, bila tak ada kata sepakat, maka semua proses tersebut pemerintah mengembalikan kembali pada pimpinan DPR.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/bila-tak-ada-sepakat-mendagri-serahkan-putusan-ruu-pemilu-ke-pimpinan-dpr http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/bila-tak-ada-sepakat-mendagri-serahkan-putusan-ruu-pemilu-ke-pimpinan-dpr Thu, 20 Jul 2017 16:13:21 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaran Pemilu pada Sidang Paripurna DPR bisa tetap lewat mekanisme musyawarah, bukan pengambilan suara terbanyak atau voting.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/putusan-ruu-pemilu-diharapkan-lewat-musyawarah-mufakat http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/putusan-ruu-pemilu-diharapkan-lewat-musyawarah-mufakat Thu, 20 Jul 2017 15:52:51 Asia/Jakarta

JAKARTA – Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu akhirnya dibawa ke Sidang Parupurna DPR untuk pengambilan putusan akhir. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap ada kesepakatan bersama mengenai regulasi tersebut.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/ruu-pemilu-dibawa-ke-paripurna-mendagri-mudah-mudahan-ada-kata-sepakat http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/20/ruu-pemilu-dibawa-ke-paripurna-mendagri-mudah-mudahan-ada-kata-sepakat Thu, 20 Jul 2017 15:35:44 Asia/Jakarta

MALANG – Untuk mengantisipasi pihak-pihak yang ingin menyusup di lingkungan warga, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh wali kota di 34 provinsi di Indonesia mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/mendagri-ingin-siskamling-digiatkan-kembali http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/mendagri-ingin-siskamling-digiatkan-kembali Wed, 19 Jul 2017 19:14:55 Asia/Jakarta

MALANG – Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengimbau agar para kepala daerah bisa menghindari area rawan korupsi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/rakernas-apeksi-mendagri-minta-kepala-daerah-waspadai-area-rawan-korupsi http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/rakernas-apeksi-mendagri-minta-kepala-daerah-waspadai-area-rawan-korupsi Wed, 19 Jul 2017 18:44:14 Asia/Jakarta

MALANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam Rakernas XII Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi) mengingatkan kembali perlunya sinergi antara kepala daerah dengan unsur jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). 

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/perlunya-kepala-daerah-berkordinasi-dengan-forkopimda http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/perlunya-kepala-daerah-berkordinasi-dengan-forkopimda Wed, 19 Jul 2017 18:22:25 Asia/Jakarta

MALANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan sejumlah saran kepada para kepala daerah yang hadir di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi) supaya terhindar dari kesalahan yang berakibat ancaman pidana.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/ini-saran-mendagri-agar-kepala-daerah-terhindar-ancaman-pidana http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/ini-saran-mendagri-agar-kepala-daerah-terhindar-ancaman-pidana Wed, 19 Jul 2017 17:07:45 Asia/Jakarta

MALANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (Apeksi) di Hotel Savana, Kota Malang, Jawa Timur pada Rabu (19/7) pagi tadi.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/hari-ini-mendagri-buka-rakernas-apeksi-di-malang http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/19/hari-ini-mendagri-buka-rakernas-apeksi-di-malang Wed, 19 Jul 2017 16:43:15 Asia/Jakarta

JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menahan kembali pemekaran daerah dengan pertimbangan Masalah keterbatasan anggaran. Skala prioritas pembangunan di 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi masih harus menjadi perhatian utama.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/pemerintah-putuskan-masih-moratorium-pemekaran-daerah http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/pemerintah-putuskan-masih-moratorium-pemekaran-daerah Tue, 18 Jul 2017 20:49:48 Asia/Jakarta

JAKARTA – Dalam menjalankan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), pemerintah dinilai sudah bersikap demokratis. Sebab, mereka meminta persetujuan DPR terlebih dahulu sebelum menerapkan ketentuan tersebut.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/terbitkan-perppu-ormas-pemerintah-bersikap-demokratis http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/terbitkan-perppu-ormas-pemerintah-bersikap-demokratis Tue, 18 Jul 2017 19:20:05 Asia/Jakarta

JAKARTA – Kualitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah (pemda) meningkat. Selain penyerapan anggaran yang kian membaik, sekarang ini banyak daearah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/kualitas-pengelolaan-anggaran-pemda-semakin-meningkat http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/kualitas-pengelolaan-anggaran-pemda-semakin-meningkat Tue, 18 Jul 2017 18:03:22 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan dugaan kasus korupsi yang menjerat Ketua DPR, Setya Novanto. Meski menyayangkan keterlibatan Novanto dalam proyek pengadaan KTP elektronik, namun ia meminta tetap kedepankan asas praduga tak bersalah.

 

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/mendagri-prihatin-atas-dugaan-kasus-ketua-dpr-ri http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/mendagri-prihatin-atas-dugaan-kasus-ketua-dpr-ri Tue, 18 Jul 2017 17:37:21 Asia/Jakarta

Jakarta - Keputusan untuk melakukan pemblokiran terhadap ribuan konten Telegram dilaksanakan setelah mempertimbangkan ketiadaan niat baik dari Telegram, sejak dikirimkan email dari 11 Juli 2017 s.d. 13 Juli 2017. 

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/perkembangan-terkini-mengenai-pemblokiran-akses-aplikasi-telegram http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/perkembangan-terkini-mengenai-pemblokiran-akses-aplikasi-telegram Tue, 18 Jul 2017 12:28:48 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hadir dalam acara Nota Kesepahaman (MoU) Pengembangan Center of Excellence di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Selasa (18/7). Ini menjadi bagian dari program State Accountability Revitalization (STAR).

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/mendagri-apresiasi-bpkp-untuk-peningkatan-kualitas-aparat-pengelola-keuangan http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/18/mendagri-apresiasi-bpkp-untuk-peningkatan-kualitas-aparat-pengelola-keuangan Tue, 18 Jul 2017 11:06:43 Asia/Jakarta

JAKARTA – Pelayanan pencetakan fisik KTP elektronik dinilai masih belum maksimal. Dari 5.985.000 keping blanko yang sudah didistribusikan ke daerah, baru 27 persen yang terpakai sehingga masih tersisa 4.368.083 keping yang belum dicetak.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/17/pencetakan-ktp-el-diminta-lebih-maksimal http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/17/pencetakan-ktp-el-diminta-lebih-maksimal Mon, 17 Jul 2017 17:40:40 Asia/Jakarta

BOGOR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendampingi Menteri Poltik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto hadir dalam peringatan Haru Ulang Tahun ke-7 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/17/mendagri-dampingi-menkopolhukam-hadir-di-hut-bnpt http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/17/mendagri-dampingi-menkopolhukam-hadir-di-hut-bnpt Mon, 17 Jul 2017 14:10:09 Asia/Jakarta

JAKARTA – Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan layanan dokumen kependudukan terintegrasi di seluruh Indonesia. Sementara ini, tercatat ada sebanyak 222 kabupaten/kota yang tengah menjalankan pelayanan 

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/17/sebanyak-222-daerah-terapkan-layanan-terintegrasi-dokumen-kependudukan http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/17/sebanyak-222-daerah-terapkan-layanan-terintegrasi-dokumen-kependudukan Mon, 17 Jul 2017 10:40:51 Asia/Jakarta

JAKARTA – Dalam pembahasan RUU Pemilu bersama DPR, Pemerintah masih bertahan dengan opsi ambang batas pencalonan presiden 20 – 25 persen. Pilihan ini tertuang dalam 5 paket, adapun keinginan pemerintah yakni pake A.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/17/kemendagri-tetap-ingin-musyawarah-soal-ruu-pemilu http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/17/kemendagri-tetap-ingin-musyawarah-soal-ruu-pemilu Mon, 17 Jul 2017 10:07:58 Asia/Jakarta

JAKARTA – Terhitung April 2017, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mendistribusikan 5,9 juta keping blanko KTP elektronik tersebar ke seluruh Indonesia. Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mencatat per Juni - Juli 2017, pencetakan KTP sudah meningkat 40 persen.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/pemerintah-telah-distribusikan-sebanyak-59-juta-ktp-el http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/pemerintah-telah-distribusikan-sebanyak-59-juta-ktp-el Sun, 16 Jul 2017 22:18:38 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menguraikan sejumlah catatan terkait terbitnya Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Berikut 7 poin catatan Mendagri.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/ini-7-catatan-mendagri-terhadap-perppu-ormas http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/ini-7-catatan-mendagri-terhadap-perppu-ormas Sun, 16 Jul 2017 12:53:37 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) telah melalui proses telaah dan tak mendadak.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/mendagri-pastikan-penerbitan-perppu-ormas-tak-mendadak http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/mendagri-pastikan-penerbitan-perppu-ormas-tak-mendadak Sun, 16 Jul 2017 12:40:02 Asia/Jakarta

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tak akan menggugurkan keberadaan ormas di Indonesia.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/perppu-bukan-untuk-menggugurkan-ormas-ormas http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/perppu-bukan-untuk-menggugurkan-ormas-ormas Sun, 16 Jul 2017 12:30:26 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilahkan kalau ada pihak yang tak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) untuk mengajukan judicial review ke MK.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/tak-setuju-perppu-ormas-mendagri-silahkan-ke-mk http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/tak-setuju-perppu-ormas-mendagri-silahkan-ke-mk Sun, 16 Jul 2017 12:18:37 Asia/Jakarta

JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Regulasi tersebut dinilai mempunyai dasar hukum kuat untuk menyempurnakan UU Ormas, No. 17 Tahun 2013.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/mendagri-perppu-ormas-punya-dasar-hukum-kuat http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/16/mendagri-perppu-ormas-punya-dasar-hukum-kuat Sun, 16 Jul 2017 12:02:39 Asia/Jakarta

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari) melarang organisasi kemasyarakatan (ormas) melakukan aksi sweeping. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2017.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/kemendagri-larang-ormas-lakukan-sweeping http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/kemendagri-larang-ormas-lakukan-sweeping Fri, 14 Jul 2017 19:02:00 Asia/Jakarta

JAMBI – Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri gencar menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik. Kali ini, kegiatan Pendidikan Etika dan Budaya Politik dilangsungkan di grand hotel Jambi, Jumat (14/7).

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/jaga-kearifan-lokal-politik-ini-kata-direktur-politik-kemendagri http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/jaga-kearifan-lokal-politik-ini-kata-direktur-politik-kemendagri Fri, 14 Jul 2017 14:02:14 Asia/Jakarta

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan kalau terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) No. 2 Tahun 2017 bukan untuk menindak satu ormas tertentu.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/kemendagri-perppu-bukan-untuk-satu-ormas-tertentu http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/kemendagri-perppu-bukan-untuk-satu-ormas-tertentu Fri, 14 Jul 2017 13:53:31 Asia/Jakarta

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan partai politik (parpol) pendukung pemerintah atau parpol koalisi semestinya konsisten dalam mendukung upaya pemerintah secara umum, khususnya saat berdialog bersama DPR merampungkan sebuah regulasi.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/mendagri-tekankan-perlunya-etika-berkoalisi-antara-parpol-dan-pemerintah http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/mendagri-tekankan-perlunya-etika-berkoalisi-antara-parpol-dan-pemerintah Fri, 14 Jul 2017 11:28:32 Asia/Jakarta

JAKARTA – Alasan pemerintah bertahan dengan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) sebesar 20-25 persen dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu adalah untuk penguatan sistem presidensial dalam aturan mengenai Pemilu. 

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/alasan-pemerintah-pt-20-25-ingin-perkuat-sistem-presidensil http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/14/alasan-pemerintah-pt-20-25-ingin-perkuat-sistem-presidensil Fri, 14 Jul 2017 11:15:08 Asia/Jakarta

JAKARTA – Setelah beberapa kali molor, akhirnya Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu sepakat menyelesaikan pembahasan di tingkat Pansus, dan membawanya ke sidang paripurna tanggal 20 Juli.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/13/ruu-pemilu-dibawa-ke-sidang-paripurna http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/13/ruu-pemilu-dibawa-ke-sidang-paripurna Thu, 13 Jul 2017 22:15:51 Asia/Jakarta

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya mengembangkan layanan administrasi kependudukan agar lebih terintegrasi.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/13/revolusi-layanan-dukcapil-urus-satu-bisa-dapat-3-dokumen-sekaligus http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/13/revolusi-layanan-dukcapil-urus-satu-bisa-dapat-3-dokumen-sekaligus Thu, 13 Jul 2017 22:09:04 Asia/Jakarta

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memahami sistem administrasi kependudukan (Adminduk) secara benar.

http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/13/kemendagri-minta-kpu-pahami-sistem-adminduk http://www.kemendagri.go.id/news/2017/07/13/kemendagri-minta-kpu-pahami-sistem-adminduk Thu, 13 Jul 2017 22:04:29 Asia/Jakarta
Updated: 1 hour 11 min ago

Perlunya Aturan Soal Ormas di Daerah

Mon, 07/24/2017 - 22:37

Ini Pesan Mendagri di Kampus IPDN

Mon, 07/24/2017 - 16:31

Pages