Kabupaten Bangka Barat

Penanganan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat radikalisme menjadi perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. Ia menginginkan ASN memililiki cara dan inovasi untuk memerangi paham radikalisme.

Menyongsong era tatanan normal baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19, seluruh elemen bangsa termasuk stakeholder di dunia pendidikan harus menyesuaikan dengan sistem dan tata cara adaptasi yang baru sesuai aturan pemerintah.

Pertemuan antara pemerintah dengan para tokoh serikat pekerja yang diinisiasi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, di Jakarta, Rabu (10/06/2020) menghasilkan sejumlah masukan untuk pembahasan RUU Cipta Kerja. Masukan-masukan itu akan menjadi materi yang akan melengkapi pembahasan oleh tim tripartit yang sudah terbentuk sebelumnya.

Pemerintah pusat, daerah, hingga elemen masyarakat harus bergotong royong dan bersinergi untuk bersama menyelesaikan persoalan pandemi Covid-19.

Masyarakat juga harus beradaptasi dengan kebiasaan baru agar aman dari Covid-19.

Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus ini bahkan turut memengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, Ekonomi global dipastikan melambat.

Pemerintah Indonesia saat ini masih menunggu kepastian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Namun, apabila diputuskan bahwa ibadah haji tahun ini ditiadakan karena pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19), maka calon jemaah haji yang tertunda berangkatannya akan tetap memperoleh hak-haknya.

Menyusul diberlakukannya tatanan normal baru (new normal) dalam beberapa aspek kehidupan, pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan afirmasi (penguatan) untuk sektor pendidikan khususnya pesantren dan pendidikan keagamaan.

Kementerian Perindustrian mengapresiasi perusahaan rintisan (startup) dalam negeri, Neurabot, sebagai pengembang data mining platform terpusat bagi data citra pasien Covid-19 yang telah teridentifikasi. Perusahaan ini menjadi bagian dari gugus tugas kecerdasan buatan dan teknologi informasi (Task Force AI & TI) dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa mulai hari Senin (8/6) Juni 2020, pukul 08.20 WIB calon taruna/praja/mahasiswa sekolah kedinasan sudah dapat melakukan pendaftaran pada portal https://dikdin.bkn.go.id.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan masa transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju tatanan normal baru (New Normal) per 8 Juni 2020 untuk diterapkan di beberapa sektor, termasuk sektor pendidikan. Untuk itu, pendidikan di sekolah umum maupun sekolah berbasis agama seperti pesantren, harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

Memasuki tatanan kenormalan baru, sejumlah kebijakan telah disiapkan pemerintah. Kebijakan terkait transportasi publik menjadi perhatian khusus dalam era new normal. Kebijakan itu diselaraskan antarkementerian dan lembaga agar dapat mengendalikan pergerakan guna meminimalkan potensi penyebaran Covid-19.

Pemberlakuan tatanan normal baru (new normal) di 102 kabupaten/kota menandakan keberhasilan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran kasus Covid-19. Namun masih terdapat beberapa provinsi mengalami peningkatan kasus selama pekan terakhir yaitu Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.

Presiden didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis berolahraga di area sekitar Istana Kepresidenan Bogor.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan memberikan kuliah umum virtual kepada Indonesia Millenial & Generasi Z, dari Jakarta, Jumat (05/06/2020). Kuliah umum yang dihadiri ratusan partisipan tersebut mengangkat tema “Menjadikan Indonesia sebagai Epicentrum Global Value Chains“.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) yang juga Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pelaksanaan Pikada Serentak 9 Desember 2020 Lancar dan Aman dari Covid-19 perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Webinar PP PMKRI dari Jakarta, Jumat (05/06/2020).

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) supaya bisa mengakses kredit kepemilikan rumah (KPR).