30 PERSEN HUTAN MENUMBING RUSAK DIRAMBAH PENAMBANG

          Muntok, Bangka Barat, 13/6, (ANTARA) - Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Barat, Kemas Arfani Rahman, mengungkapkan sekitar 30 persen dari 4.000 hektare luas hutan konservasi Gunung Menumbing, Muntok dalam kondisi rusak karena masih maraknya aktivitas penambangan liar.

         "Kerusakan hutan tersebut akibat masih maraknya penambangan bijih timah liar atau yang biasa disebut tambang inkonvensional dan pembalakan liar," kata dia di Muntok, Rabu.

         Ia menjelaskan, kerusakan hutan konservasi tersebut sebagian besar terdapat di kaki Gunung Menumbing, sementara untuk bagian atas tidak ditemukan kerusakan yang berarti.

         "Kami sudah melakukan pengecekan dan pemantauan langsung ke lapangan, jumlah tersebut merupakan data terbaru kami," kata dia.

         Untuk tindak antisipasi meluasnya kerusakan hutan tersebut, kata dia, Polisi Hutan (Polhut) sudah beberapa kali melakukan penyidikan dan penindakan terkait aktivitas yang merugikan negara tersebut, namun harus menunggu izin dari Kemhut.

         Ia mengatakan, Dishutbun Bangka Barat kewenangannya terbatas yaitu pengawasan, penindakan dan penyidikan di wilayah hutan lindung dan hutan produksi, sementara untuk kawasan hutan konservasi pihaknya hanya sekedar melakukan pengawasan dan memberikan informasi ke Kemhut terkait pelanggaran yang terjadi.

         "Dengan keterbatasan kewenangan tersebut, kami tidak bisa melakukan hal-hal yang bersifat represif ketika ada kegiatan tanpa izin di dalam hutan konservasi," kata dia.

         Menurut dia, kewenangan Polhut saat ini hanya sebatas pengawasan, peneguran dan pembinaan bagi warga yang merambah hutan yang berstatus hutan konservasi karena hutan konservasi merupakan kewenangan Kemhut melalui Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Palembang.

         "Kami sudah dua kali melayangkan surat ke BKSDA Palembang agar melakukan penindakan dan penyidikan terakait perambahan Hutan Gunung Menumbing, namun sampai saat ini tidak ada tindakan apapun dari mereka. Padahal kapan pun mereka akan turun, kami siap membantu," kata Kemas.

         Ia mengatakan, BKSDA Palembang merupakan tempat berkumpulnya Polhut yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan dan pengawasan wilayah hutan konservasi di seluruh Sumatera Selatan dan Babel.

         Sementara itu, sejak 2011 hingga saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bangka Barat juga berupaya meningkatkan pengawasan  dan penindakan terhadap aktivitas permabahan hutan konservasi Gunung Menumbing, Muntok.

         "Dalam lima bulan terakhir, kami berhasil menyita sekitar 10 unit peralatan penambangan liar yang kami temukan di kawasan Hutan Menumbing," ujar Kepala Seksi Operasi Satpol PP Bangka Barat, Setiawan.

         Ia mengatakan, setiap kali melakukan tindakan ke lapangan, pihaknya selalu menemukan peralatan  penambangan bijih timah liar, itu sebagai bukti masih maraknya penambangan dan perambahan hutan di Gunung Menumbing.

         "Menumbing dan kawasannya terlarang untuk aktivitas penambangan dan pembalakan, kami tetap akan melakukan pengawasan dan razia jika sewaktu-waktu memang diperlukan," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News