500 PELAJAR DI BANGKA BARAT TERJARING RAZIA

Muntok, 9/10 (Antara) - Polisi Resor Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan selama September 2013 sekitar 500 orang pelajar terjaring razia pengendara kendaraan bermotor yang digelar Satlantas.

"Dari jumlah kasus itu, rata-rata pelajar yang terjaring penertiban tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan pengendara dengan usia masih dibawah umur," ujar Kapolres Bangka Barat AKBP Djoko Purnomo melalui Kasatlantas AKP Adnan W Kashogi di Muntok, Rabu.

Ia menjelaskan, selama ini pihaknya tidak hanya melakukan penilangan terhadap para pelajar itu, namun juga memanggil orang tuanya dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Bagi kendaraan pelajar yang terjaring karena tidak lengkap komponen kendaraannya, kata dia, kendaraan itu dibawa ke kantor polisi dan si pemilik kendaraan dipanggil dan diwajibkan untuk melengkapi komponen kendaraan sesuai aturan yang berlaku.

"Ke depan kami akan melakukan penertiban kendaraan pelajar baik pada jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah, satlantas juga akan melakukan pendataan ke sekolah-sekolah bagi murid yang menggunakan kendaraan ke sekolah," kata dia.

Untuk menekan tingkat pelanggaran di kalangan pelajar di daerah itu, pihaknya berharap Pemkab Bangka Barat bisa mewujudkan bus sekolah yang beroperasi di seluruh kecamatan untuk memudahkan antar-jemput pelajar ke sekolah.

Selain itu, kata dia, kepedulian dan peran orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya yang belum cukup umur juga menjadi salah satu upaya untuk menekan julah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

"Antar jemput anak sebenarnya bukan suatu beban, tetapi kewajiban para orang tua, jangan hanya sibuk menjari uang dan melepaskan anak-anaknya berkendaraan sendiri dan manakala terjadi kecelakaan pada anak malah menyalahkan pihak lain, menurut aturan para orangtua bisa dijerat hukum," ujarnya.

Ia menambahkan, Polisi agan terus menggencarkan sosialisasi dan gerakan kampanye tertib berlalulintas.

Sementara itu, terkait rencana pengadaan bus sekolah oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, Rozali, belum bisa memberikan kepastian wacana itu.

"Belum ada wacana, namun untuk tindak penertiban kendaraan para pelajar, kami memberikan aprsiasi kepada Polisi dan itu sepenuhnya merupakan kewenangan satlantas. Kami harapkan kegiatan itu bisa memberikan efek jera kepada pelajar yang belum memiliki SIM dan belum cukup umur," kata dia.

Ia menambahkan, Disdikpora juga sudah melakukan program mendirikan sekolah dengan konsep pendekatan pada desa dan lingkungan untuk peduli terhadap keselamatan di jalan raya.

"Terkait pelajar tidak boleh mengendaraai sepeda motor sendiri, kebijakan itu kami kembalikan ke kepala sekolah masing-masing, karena setiap sekolah sudah punya aturan dan mereka yang lebih mengetahui kondisi riil siswanya" kata Rozali.

 

Oleh Donatus Dasapurna Putranta

Sumber: 
Antaranews