ANGGOTA KPU AKUI MASUK DCS PEMILU 2009

    Bangka Barat, (Antara) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Pardi, mengakui namanya masuk dalam daftar calon sementara (DCS) pada Pemilu Legislatif 2009.
    "Saya menilai hal itu tidak ada hubungannya dengan penetapan saya sebagai anggota KPU, karena waktu itu saya hanya sebagai calon sementara dan tidak masuk daftar calon tetap (DCT)," ujar Pardi di Muntok, Selasa.
    Ia menjelaskan, untuk mengikuti seleksi anggota KPU tidak perlu mengundurkan diri sebagai anggota partai karena tidak lolos daftar calon tetap (DCT).
    "Karena waktu itu saya tidak lolos DCT, maka saya berasumsi secara otomatis mundur sebagai anggota partai dan dirinya tidak pernah mengurus dan mendapatkan surat keputusan dari partai baik sebagai pengurus maupun pengunduran diri," kata dia.
    Hal ini diungkapkan Pardi terkait pernyataan LSM setempat yang mempermasalahkan penetapan dirinya sebagai anggota KPU padahal Pardi belum genap lima tahun mundur dari keanggotaan partai politik peserta pemilu.
    Pardi mengatakan, dalam kasusnya sama dengan kepala daerah harus mundur kalau maju sebagai Caleg.
    "Kepala Daerah akan mundur jika dia sudah ditetapkan melalui DCT, ini kasusnya hampir sama dengan yang saya alami, karena nama saya belum masuk DCT maka saya secara otomatis tidak perlu mendapatkan SK pengunduran diri dari partai," kata dia.
    Ia mengatakan, kejadian seperti itu secara legal formal DCS belum memiliki kekuatan hukum tetap.
    "Pada dasarnya saya siap menghadapi mekanisme selanjutnya kalau memang itu dipermasalahkan," kata dia.
    Sementara itu, LSM Masyarakat Anti Suap (Mantap) Kabupaten Bangka Barat sebelum menyatakan bahwa anggota KPU Bangka Barat yang terpilih beberapa waktu lalu diduga tidak memenuhi persyaratan pada saat pendaftaran.
    Persyaratan tersebut seperti tertuang dalam poin 9 yaitu tidak pernah menjadi anggota partai politik atau sekurang-kurangnya lima tahun telah mengundurkan diri dengan bukti surat keputusan pemberhentian dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
    "Salah satu anggota KPU ini telah melanggar persyaratan administrasi dan peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013, semestinya yang bersangkutan tidak lolos seleksi administrasi," kata Ketua LSM Mantap Deddi Wijaya.
    "Kami sudah siap dan akan membeberkan bukti-bukti terkait salah satu anggota KPU Kabupaten Bangka Barat yang kami duga cacat administrasi," kata dia.
    Saat ini, kata dia, bukti-bukti sudah diserahkannya kepada teman-teman media di Kabupaten Bangka Barat dan jelas menyebutkan Anggota KPU yang disebutkan terdaftar di Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Nomor Urut 7 untuk Daerah Pemilihan 2 Jebus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
    "Kami berharap data yang kami miliki bisa menjadi pijakan pihak terkait untuk melakukan proses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Deddi.

Oleh Donatus Dasapurna Putranta

Sumber: 
ANTARANEWS