Kabupaten Bangka Barat

Muntok _ Pemerintah Kabupaten Bangka Barat bersama Forkopimda melaksanakan apel Kebangsaan dan Ikrar Perdamaian menjaga Kebhinekaan serta keutuhan negara Republik Indonesia di Halaman Kantor Bupati Bangka Barat pada Jumat, 27 November 2020.
Selain pihak pemerintah Bangka Barat dan Forkopimda, apel juga diikuti oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial, Kepala OPD Bangka Barat, Kasat Intelkam Polres Bangka Barat, Danpos AL Muntok, Ketua FKUB Bangka Barat, Ketua Muhammadiyah Kab. Bangka Barat, Ketua MUI Bangka Barat, Ketua NU, serta Ketua KNPI Bangka Barat.
Dalam sambutannya, Pjs. Bangka Barat, Drs. H. Sahirman Jumli, M. Si menyatakan bahwa membina rasa persaudaraan dan kebersamaaan itu penting demi terciptanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
"Walaupun Pandemi Covid 19 masih melanda, jangan goyah dan tetap kokoh. Tetap bersinergi satu sama lain. Adanya keberagaman suku, agama, ras dan bangsa yang terus dijaga dengan semangat kebersamaan akan menjadikan negara kita kuat, aman dan terkendali dalam membina Komunikasi yanh Berkomitmen berdasarkan Pancasila," ujarnya.
"Terus jaga NKRI dengan semangat Patriotisme untuk memperkuat Komitmen dan hidup rukun bersama. Tetap saling menghargai satu sama lainnya," tutupnya.
Ketua MUI Bangka Barat, KH. M.Toha, pada kesempatan yang sama mengungkapkan dilaksanakannya apel Kebhinekaan ini diharapkan akan memperkuat kita sebagai satu bangsa yang taat kepada Tuhan dan Bangsa serta Pancasila sebagai dasar negara kita.
Acara diikuti dengan penandatanganan ikrar perdamaian oleh peserta apel.
Adapun ikrar perdamaian tersebut menyatakan komitmen untuk:
1. menjaga kedamaian dan kondusivitas Kamtibmas
2. menolak individu dan kelompok yang akan melakukan ujaran kebencian, sikap intoleransi, aksi kekerasan, dan radikalisme yang dapat memecah belah umat serta mengganggu perdamaian
3. Mendukung pemerintah, TNI Polri, dalam merawat kebhinekaan serta menjaga keutuhan NKRI,
4. Mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19.