ARMIDA: BUDAYA ANTIKORUPSI MASUK KURIKULUM PENDIDIKAN

         Jakarta, 1/5 (ANTARA) - Budaya antikorupsi akan masuk dalam kurikulum mulai dari sekolah dasar hingga universitas dalam upaya membentuk perilaku siswa didik, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana.

        "Untuk pendidikan antikorupsi yang akan menjadi sektor pemimpinnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan memberikan kurikulum sejak dini mulai sekolah dasar," kata Armida kepada pers di Istana Wapres Jakarta, Selasa.

        Hal tersebut disampaikan usai dirinya mengikuti rapat Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Boediono.

        Hadir dalam rapat itu Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Djoko Suyanto, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar, Jaksa Agung Basri Arif, Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Timur Pradopo, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Maliki Heru Santoso.

        Menyusul hadir adalah Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo.

        Menurut Armida, diharapkan dengan memberikan kurikulum dan pendidikan antikorupsi maka siswa atau pelajar memiliki pengetahuan mendalam mengenai budaya antikorupsi.

        Selain memberikan kurikulum budaya antikorupsi, katanya, pemerintah juga akan secara intens menggencarkan kampanye antikorupsi dengan cara yang menarik dan mudah dicerna oleh masyarakat.

        "Kalau kampanye antikorupsi sektor pemimpinnya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

        "Kampanye antikorupsi bisa melalui berbagai media seperti radio dan televisi," kata Armida.

        Dikatakannya, penyampaian kampanye tersebut merupakan upaya pemerintah secara keseharian untuk mengingatkan masyarakat mengenai perilaku korupsi yang melanggar hukum.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News