Audiensi Warga Tempilang kepada Bupati

 PPID (12/09/2017) MUNTOK -- Kantor Bupati Bangka Barat kedatangan sejumlah tamu dari warga Tempilang untuk menyampaikan aspirasinya terkait Tambang Inkonvensional (TI) Apung yang berada di Perairan Tempilang, Bangka Barat, di ruang kerja Bupati Bangka Barat,  Senin (11/9).

Sejumlah perwakilan warga diterima Bupati Bangka Barat, Drs. H. Parhan Ali, M.M. dan didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Sosial, Muhammad Soleh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Rozali,  Kasat Pol PP,  Sidarta Gautama,  Kabag Ops Polres Bangka Barat,  Sahbaini,  Perwakilan Danramil Muntok, dan Kapolsek Tempilang.

Salah satu perwakilan warga, Satria, menyampaikan bahwa kedatangannya ke Kantor Bupati Bangka Barat untuk diberikan izin oleh Bupati terkait dengan aktivitas penambangan TI Apung di Tempilang.

"Kami mewakili warga memohon kebijaksanaan Bupati agar masyarakat diizinkan kembali menambang. Sebagian besar masyarakat kami hidupnya tergantung dari penambangan. Kami butuh dana menyelesaikan masjid,  butuh dana operasional mobil ambulance warga,  perekonomian warga sedang lesu,  dan semua tergantung dari hasil timah," ujar Satria.

Menanggapi hal tersebut,  Bupati menegaskan bahwa kewenangan terkait izin penambangan tidak berada lagi di kabupaten,  sehingga dirinya tidak bisa memberikan izin terkait aktivitas penambangan ini.

"Kalau saya memberi izin, saya melanggar undang-undang. Sebagai Bupati, saya tidak boleh memberi izin, kewenangan pertambangan tidak berada di kabupaten, tolong selesaikan dengan musyawarah. Saya tidak mau masyarakat pecah. Untuk kebaikan pasti ada solusi dalam menyelesaikannya," ujarnya.

Terkait pernyataan Bupati,  Kabag Ops Polres Bangka Barat,  Sahbaini, menegaskan bahwa sebagai aparat penegak hukum pihaknya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Masukan dari masyarakat kami tampung dan akan kami sampaikan ke Kapolres,  kita berharap jangan sampai karena tambang kerukunan warga terpecah, ada yang mayoritas dan minoritas, ada yang pro dan kontra," ujar Sahbaini.

Sementara itu,  Kasat, Pol PP,  Sidarta Gautama, menegaskan pernyataan Bupati menjadi sikap dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait aktivitas penambangan.

"Pernyataan Bupati sudah cukup jelas, kekhawatiran kabupaten terhadap kemungkinan adanya konflik di masyarakat. Pemkab secara hukum tidak bisa mengizinkan, hendaknya masyarakat mengerti akan hal tersebut," kata Sidarta. 

Dalam audiensi tersebut, disepakati semua permasalahan agar diselesaikan dengan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak sehingga ketentraman warga dan kegiatan masyarakat di Tempilang berjalan sebagaimana mestinya. (ppid/muh).

Sumber: 
PPID
Penulis: 
Muhaimin
Editor: 
M.ERFAN
Tags: 
Audiensi Warga Tempilang kepada Bupati

Berita

22/09/2017 | PPID Bangka Barat
22/09/2017 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Barat
05/09/2017 | Bagian Komunikasi Humas dan Protokol
28/08/2017 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Bangka Barat
21/08/2017 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bangka Barat
03/08/2017 | Diskominfo Kab. Babar
14/07/2017 | Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
04/07/2017 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Barat