BABEL PERLU TINGKATKAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAM

         Pangkalpinang, 3/5 (ANTARA) - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Benny Kabur Harman mengimbau aparat terkait untuk lebih meningkatkan penegakkan hukum dan hak asasi manusia (ham) di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

        "Selama melakukan Kunjungan Kerja ke wilayah ini, kami menemukan bahwa kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan liar sepertinya dibiarkan oleh aparat, oleh karena itu kami mengimbau mereka untuk menindak tegas," kata Benny di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Masa Reses Persidangan III di Bangka Belitung, Kamis.

        Benny mengatakan Komisi III telah menyampaikan hal tersebut secara khusus kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
   "Kami telah bertemu Kapolda dan telah menyampaikan agar kepolisian dapat mengusut masalah ini dengan tuntas," kata dia.

        Selain itu, Benny juga mengimbau masyarakat Bangka Belitung untuk turut melakukan pengawasan terhadap adanya praktek-praktek pertambangan liar yang dapat merusak lingkungan.

        "Kami imbau masyarakat Bangka Belitung baik perusahaan-perusahaan maupun lembaga swadaya masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan," kata dia.

        Lebih dari itu, Benny juga menyatakan para penegak hukum dan aparat di Kepulauan Bangka Belitung dapat menuntaskan masalah-masalah hukum tindak pidana korupsi (tipikor) dan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

        "Selain masalah pertambangan, kasus hukum yang mencolok di sini adalah soal tipikor dan narkoba, itu juga menjadi pekerjaan rumah (pr) bagi aparat dan penegak hukum di sini," kata dia.

        Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan melakukan Kunjungan Kerja pada Masa Reses Persidangan III dengan mengunjungi dinas-dinas terkait di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak Selasa (1/5) hingga Kamis (3/5).

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News