Bangka Barat Deklarasikan Kabupaten Layak Anak

Muntok (26/03/2018) Humas Bangka Barat. Sebanyak 65 orang peserta mengikuti kegiatan kegiatan Forum Anak Daerah (FAD) dan Deklarasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2018. Para peserta tersebut dari kelompok anak usia sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan pertama (SMP) dan pendidikan menengah (SMA/K) yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini, mulai tanggal 26 sampai 27 Maret 2018 itu dibuka secara resmi oleh Bupati Bangka Barat, Senin (26/3), di Gedung Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat.

Bupati Bangka Barat, Drs. H. Parhan Ali, M.M., sebelum membuka kegiatan tersebut membacakan Deklarasi KLA serta menandatangani komitmen KBL bersama semua unsur Forkopimda, Ketua PKK Bangka Barat, Ketua DWP Bangka Barat, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Bangka Barat, dan perwakilan dari RSJ Provinsi Babel.

Dalam sambutannya, Drs. H. Parhan Ali, M.M. menyampaikan bahwa hari ini adalah hari istimewa, karena bisa bertatap muka dengan tunas-tunas Bangka Barat, dan sekaligus melakukan deklarasi menuju kabupaten layak anak, sehingga ke depannya Kabupaten Bangka Barat akan menjadi salah satu kabupaten layak anak di Provinsi Babel.

“Melalui KLA ini, saya mengharapkan kepada semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Bangka Barat menjadi KLA, sehingga nantinya anak-anak dapat merasakan perlindungan, belajar serta bermain dengan aman dan terarah,” harap Bupati.

Kegiatan KLA ini memiliki sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui Pengintegritasian Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha serta Media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Parhan juga menghimbau kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten bangka Barat untuk terus memperjelas fokus, arah strategi, tindakan, serta bahu membahu secara terpadu untuk mewujudkan Kabupaten Bangka Barat menjadi Kabupaten Layak Anak. “Hal ini mengingat bahwa kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan isu lintas sektor dan hanya tercapai melalui kerjasama yang berkesinambungan,” tutup Bupati.***

Sumber: 
Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol Kab. Bangka Barat
Penulis: 
Heru Indarto
Fotografer: 
Azuar
Editor: 
Muhammad Erfan