Bangka Barat Launching Kartu JKN-KIS

Muntok (23/02/2018) Humas Bangka Barat. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat meluncurkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran anggaran pendapatan dan belanja daerah (PBI-APBD). Pemberian kartu secara simbolis dilakukan oleh Bupati Bangka Barat, Drs. H. Parhan Ali, M.M., Wakil Bupati Bangka Barat, Markus, S.H. serta Sekretaris Daerah, , Drs. H. Yunan Helmi, M.Si., kepada wakil masyarakat penerima kartu JKN-KIS di Graha Aparatur Pemkab Bangka Barat, Jumat (23/2).

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa program jaminan kesehatan merupakan program strategis nasional dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam pembangunan kesehatan.

“Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk 15 ribu jiwa bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang didaftarkan ke BPJS kesehatan sebagai penerima bantuan iuran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2018,” kata Bupati.

Bupati mengharapkan program JKN ini mencapai semua lapisan masyarakat, sehingga pemerintah Kabupaten Bangka Barat tidak pernah berhenti untuk membenahi data guna tercapainya pelaksanaan program JKN yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan, drg. Achmad Syaifuddin, mengatakan bahwa saat ini jumlah PBI-APBD Kabupaten Bangka Barat sebanyak 8.696 jiwa. Sementara kartu yang telah selesai dicetak dan siap didistribusikan ke masyarakat sebanyak 4.695 kartu.

“Sementara persentase cakupan BPJS di Kabupaten Bangka Barat baru mencapai 40,37%. Meskipun persentase cakupan masih sangat jauh untuk mencapai cakupan semesta pada tahun 2019 yaitu 95% penduduk memiliki jaminan kesehatan, dengan adanya dukungan dan keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak hal ini sangat mungkin terjadi. Sehat itu sangatlah penting dalam kehidupan kita semua, dan yang paling penting lagi adalah bagaimana menyikapi sehat itu sebelum sakit. Jawabannya tentu saja mempunyai jaminan kesehatan” jelas drg. Achmad Syaifuddin. ***

Sumber: 
Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
Penulis: 
Muhaimin
Editor: 
Muhammad Erfan