BANGKA BARAT PERKETAT IZIN PENAMBANGAN

         Muntok, Bangka Barat, 7/5 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung akan memperketat operasi penambangan yang dilakukan perusahaan dan warga setempat.

        "Pada 2012 kami akan mulai memperketat operasi penambangan baik di darat maupun di laut dengan melakukan pembatasan kawasan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan," ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Barat Chairul Amri Rani di Muntok, Senin.

        Ia menjelaskan, peningkatan pengawasan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Minerba, PP dan Permen ESDM, Perda Pertambangan Kabupaten Bangka Barat yang baru saja disahkan DPRD setempat dan Peraturan Bupati (Perbup) yang sedang disusun.

        Menurut dia, saat ini pemetaan wilayah operasi penambangan di daerah itu sudah dipetakan dan diharapkan seluruh perusahaan menaati segala peraturan tersebut demi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah.

         "Dalam Perda yang sudah kami susun tidak ada larangan bagi siapa pun yang ingin melakukan kegiatan penambangan," ujarnya.

         Meskipun tidak ada larangan bagi semua pihak, diharapkan seluruh penambang menaati aturan yang sudah ditetapkan yaitu melakukan penambangan di lokasi yang memiliki izin usaha penambangan atau wilayah penambangan rakyat.

    
                      Operasi Kapal Isap
    Sementara itu, kegiatan penambangan di wilayah laut yang menggunakan kapal isap hanya diizinkan beroperasi di wilayah IUP dan pemilik atau pemegang IUP yang wajib mengatur operasional penambangan tersebut.

         Amri menambahkan, meskipun sudah diatur oleh pemilik IUP,  pihaknya tetap tidak lepas tangan dan akan terus melakukan kontrol terhadap operasional kapal isap tersebut.

         "Kami tetap akan melakukan kontrol agar operasional kapal isap tidak masuk ke wilayah yang diperuntukkan sektor lain seperti di wilayah tangkapan nelayan, tumbuh bakau, jalur pelayaran umum, terumbu karang, pariwisata dan lainnya," ujarnya.

         Zonasi wilayah operasional kapal isap produksi (KIP), nantinya akan diatur dalam Perbup, jika kedapatan keluar dari daerah yang sudah ditetapkan akan dikenakan sanksi berat.

        Ia mengatakan, pada 2012 terdapat 41 unit KIP yang sudah mengantongi Surat Izin Usaha Jasa Penambangan (SIUJP) untuk beroperasi di perairan laut Bangka Barat, jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 36 unit kapal isap.

        "Mereka sudah mendapatkan SIUJP sejak 2011 lalu, dan ada sebagian yang memperpanjang izin tersebut pada 2012," ujarnya.

        Selain 41 KIP yang beroperasi di wilayah IUP milik PT Timah Tbk, juga ada tiga unit KIP yang memiliki izin tapi beroperasi di wilayah IUP milik Pemda dan swasta lainnya.

        "Mereka rata-rata beroperasi di sekitar perairan Penganak, Rambat, Belo Laut dan Selindung, dengan menempati wilayah IUP milik PT Timah Tbk," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News