BANGKA BARAT SEPAKATI KUS-PPAS 2014

Muntok, (Antara) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD setempat sepakati kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2014 serta perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD kabupaten tahun 2014.

"KUA-PPAS APBD Kabupaten 2014 sudah kami sampaikan pada awal Juli 2013 dan telah melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran Legislatif dan Tim anggaran pemkab setempat," ujar Bupati Bangka Barat Zuhri M Syazali, Senin.

Ia menjelaskan, dari hasil pembahasan tersebut didapatkan plafon APBD 2014 yang terdiri dari pendapatan sebesar Rp623.170.240.000 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp32.270.240.000, Dana perimbangan sebesar Rp525.400.000.000 dan pendapatan sah lain-lain Rp65.500.000.000, Untuk plafon belanja, katanya, sebesar Rp683.889.839.619 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp274.598.000.000, belanja langsung sebesar Rp409.291.839.619, sehingga belanja tidak langsung sebesar 40,15 persen dan belanja langsung 59,85 persen.

Ia menambahkan, untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp73.222.099.619 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp71.722.099.619 dan penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp1.500.000.000.

"Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp12.502.500.000, yang terdiri dari penyertaan modal sebesar Rp7.302.500.000 dan pengeluaranpinjaman daerah sebesar Rp5.200.000.000," kata dia.

Ia mengatakan, pada 8 Juli 2013 telah disampaikan perubahan kebijakan umum APBD sarta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Kabupaten 2013 dan telah dibahas bersama pada 4 dan 5 September 2013.

Dari hasil pembahasan itu, kata dia, menhasilkan plafon perubahan APBD 2013 yaitu Pendapatan untuk perubahan, pemkab setempat memperkirakan sebesar Rp648.278.191.201 dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp537.246.823.036,76 atau mengalami kenaikan sebesar Rp111.031.368.164,53 Kenaikan itu terdiri dari PAD yang dianggarkan sebesar Rp35.216.990.500 atau mengalami kenaikan sebesar Rp10.664.620.000 dibandingkan sebelumnya yaitu sebesar Rp24.552.370.500.

Selain itu, untuk dana perimbangan sebesar Rp511.584.873.857,29 terjadi kenaikan sebesar Rp60.390.421.320,53 dibanding sebelumnya yaitu Rp451.194.452.536,76, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan Rp101.476.326.844 atau mengalami kenaikan sebesar Rp39.976.326.844 dari sebelumnya yaitu sebesar Rp61.500.000.000.

Ia menambahkan, total belanja yang direncanakan dalam perubahan APBD kabupaten 2013 sebesar Rp704.146.982.642 atau mengalami kenaikan Rp110.702.659.605,24 dibanding sebelumnya yaitu sebesar Rp593.444.323.036,76, perubahan itu terdiri dari, Belanja tidak langsung yang direncanakan dalam perubahan APBD 2013 sebesar Rp247.423.899.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.236.184.615,24 dibanding sebelumnya yaitu sebesar Rp240.187.714.384,76.

Untuk belanja tidak langsung dalam perubahan dianggarkan sebesar Rp456.723.083.642 atau naik sebesar Rp103.466.474.990 dari sebelumnya sebesar Rp353.256.608.652.

"Dengan besaran tersebut didapat persentase sebesar 35,14 persen untuk belanja tidak langsung dan 64,86 persen belanja langsung," kata dia.

Zuhri mengatakan, defisit perubahan APBD 2013 sebesar Rp55.868.791.440,71 dibanding defisit sebelumnya yaitu Rp56.197.500.000, defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar Rp55.868.791.440,71.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp66.571.291.440,71 atau mengalami kenaikan sebesar Rp571.291.440,71 dibanding rencana penerimaan sebelumnya yaitu sebesar Rp66.000.000.000, kenaikan itu disebabkan adanya penambahan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (Silpa).

Untuk Pengeluaran pembiayaan, ia mengatakan, pengeluaran yang direncanakan dalam perubahan APBD 2013 sebesar Rp10.702.500.000, atau mengalami kenaikan sebesar Rp900 juta dari rencana pengeluaran sebelumnya yaitu sebesar Rp9.802.500.000, Ia mengatakan, pengeluaran itu meliputi penyertaan modal sebesar Rp7.302.500.000 dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp3,4 miliar.

Oleh Donatus Dasapurna Putranta

 


 

Sumber: 
AntaraNews