BANGKA BARAT USULKAN 83 HEKTARE HTR

          Muntok, Bangka Barat, 29/5 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada 2012 mengusulkan kepada Kementerian Kehutanan agar 83 hektare lahan hutan produksi dijadikan hutan tanaman rakyat (HTR).

         "Usulan ini sudah melalui rekomendasi dari Balai Pamantauan, Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Palembang dan sesuai keinginan warga untuk segera alih fungsi lahan tersebut terealisasi," ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Barat Kemas Arfani Rahman di Muntok, Selasa.

         Ia menjelaskan, alih fungsi hutan seluas 83 hektare di Desa Air Belo, Kecamatan Muntok tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga di daerah itu sekaligus memberdayakan warga memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk ditanami sesuai keinginan masyarakat.

         "Kami rekomendasikan HTR tersebut ditanami pohon karet, bukan untuk perkebunan sawit atau penambangan bijih timah yang jelas-jelas tidak sesuai peruntukannya," ujarnya.

         Menurut dia, lokasi tersebut statusnya tetap sama yaitu hutan produksi yang berubah hanya pemanfaatan dan pengelolaannya yang dikelola langsung oleh warga di daerah itu.

         Ia mengatakan, sampai saat ini di Bangka Barat terdapat 4.570 hektare pencadangan HTR yang terdapat di enam Kecamatan di daerah itu meliputi Kecamatan Muntok, Simpang Teritip, Tempilang, Kelapa, Jebus dan Parittiga.

         "Pencadangan kawasan ini atas usulan Bupati ke Kemhut namun yang mengeluarkan izin pengelolaan dan pemanfaatan lahan dari Bupti setempat," ujarnya.

         Dengan prosedur seperti itu, diharapkan semakin banyak warga yang mengusulkan alih fungsi lahan menjadi HTR, hutan kemasyarakatan (HKm), hutan adat atau hutan desa sehingga hutan yang ada dapat dimanfaatkan maksimal untuk warga di daerah itu.

         Kemas menambahkan, warga yang mengusulkan untuk memanfaatkan lahan tersebut hanya cukup mengusulkan ke Bupati dan akan diproses ke Kemhut, untuk mendapatkan izin  pemanfaatan lahan tersebut tidak membutuhkan waktu lama.

         "Kami berharap warga yang ingin mengelola berbagai lahan hutan produksi yang ada sesegera mungkin mengusulkannya ke Bupati mengingat moratorium alih fungsi lahan hanya sampai 2014," ujarnya.

         Ia mengatakan, Pemkab lebih mengarahkan semaksimal mungkin kawasan hutan produksi untuk dapat dikelola masyarakat agar masyarakat dapat merasakan langsung manfaat hutan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraannya.

         "Lain cerita jika kawasan tersebut dikelola perusahaan swasta, tentu warga hanya bisa sebagai penonton atau buruh di perusahaan tersebut dan hasilnya tentu kurang maksimal," ujarnya.

         Untuk itu, kata dia, diharapkan masyarakat segera sadar dan mengusulkan sebanyak-banyaknya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan yang ada untuk memanfaatkan dan mengelola hutan produksi yang ada di daera masing-masing," ujarnya.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara