BANSOS DINILAI DONGKRAK DAYA BELI EKONOMI LOKAL

          Bogor, 1/5 (ANTARA) - Direktur Jaminan Sosial Kementerian Sosial Edi Suharto mengatakan, bantuan sosial berupa uang tunai dianggap mampu mendongkrak daya beli ekonomi masyarakat lokal.

         "Dan kondisi tersebut jelas menguntungkan bagi negara," katanya  pada bimbingan teknis bagi pendamping dan operator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Bogor, di balai kota Bogor, Selasa.

         Ia menjelaskan, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan di negara-negara Afrika dan Asia, termasuk Indonesia, dana bantuan uang tunai yang diberikan kepada rakyat miskin digunakan secara efisien.

         "Seperti untuk membiayai sekolah anak, atau belanja kebutuhan sehari-hari," katanya.

         Menurut dia, hal itu jangka panjang potensial untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan.

         "Setidaknya bantuan tunai bisa mengurangi kesulitan mendesak yang dihadapi orang miskin," katanya.

         Selain itu, kata dia, bantuan sosial (Bansos) juga dapat mencegah orang tidak mampu untuk mengambil keputusan yang salah, seperti memutuskan untuk jadi pengemis.

         Hanya saja, menurut dia, pemberian bantuan tunai ini tentunya harus memenuhi beberapa syarat.

         Pertama, menetapkan target, yaitu penerima bantuan yang tepat. Kedua, bersyarat artinya penerima memiliki tanggung jawab sehingga uang tidak diberikan begitu saja.

         Ketiga, praktis artinya dijalankan dengan mudah oleh segenap elemen mulai dari pegawai pemerinah, perbankan, maupun fasilitator. Keempat, bantuan bukan recehan yang berarti jumlahnya cukup untuk menghasilkan perubahan.

         Sedangkan kelima, populer yang berarti programnya dapat diterima oleh politisi dan rakyat banyak.

         Untuk PKH sendiri, pihaknya mengharapkan ke depan dapat menghasilkan terobosan-terobosan yang inovatif.

         "Ini dimaksudkan agar PKH dapat makin berkembang dan berhasil dalam melakukan intervensinya," katanya.

         Pihaknya juga mengharapkan para pendamping tidak hanya sekadar verifikasi data, tapi juga dapat mengadakan pertemuan rutin seperti "family development session".

         "Sehingga ada 'extra service' yang bisa diberikan pada masyarakat," katanya.

         Untuk program ke depan, pihaknya mengagendakan agar PKH dapat membuat film dokumenter maupun dokumentasi foto yang bisa dipamerkan atau dikompetisikan.

         Ia juga menugaskan para pendamping dan operator PKH untuk terlibat dalam kompetisi menulis yang berisi pengalaman selama aktif berperan di masyarakat.

         "Nanti dapat dipilih hasil tulisan terbaik untuk kemudian dibukukan," katanya.

         Dalam acara bimbingan teknis itu hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakersostrans) Kota Bogor Bambang Budianto.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News