BIAYA BERSALIN HANYA RP50 RIBU?

Oleh Donatus Dasapurna Putranta

          Berbagai jaminan kesehatan yang diluncurkan pemerintah seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan dan Jaminan Kesehatan Rakyat  merupakan langkah nyata dalam menyediakan pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat, terutama warga miskin.

         Hal ini kiranya perlu dikembangkan karena kenyataan di lapangan, pelaksanaan jaminan tersebut sangat membantu kalangan kelas bawah dalam menanggung biaya mendapatkan pelayanan kesehatan seiring tingginya biaya berobat.  
    Murahnya biaya berobat antara lain dirasakan langsung oleh Dwi Anggoro, warga di Muntok, saat istrinya melahirkan anak pertama di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat.

         "Yang benar saja mbak! Mosok hanya Rp50 ribu untuk biaya persalinan istri saya?" ujarnya setengah berteriak dan terbengong-bengong di depan kasir Puskesmas tersebut.

         Setelah dijelaskan pihak Puskesmas bahwa seluruh biaya persalinan sudah ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah melalui Jampersal, bapak muda bertubuh subur tersebut lega, karena dia mengira biaya persalinan tinggi dan dikhawatirkan uang tabungannya tidak cukup untuk membayarnya.

         Murahnya biaya yang harus dibayarkan membuat dirinya terbantu, dan sesampaibya di rumah, Dwi dapat memanfaatkan tabungannya untuk melangsungkan syukuran sederhana dengan mengundang tetangga di sekitar rumah tinggalnya.

         Hal yang sama dirasakan Fatma, ibu muda saat mengunjungi RSUD Sejiran Setason, Bangka Barat, untuk memeriksakan kesehatan anaknya ke dokter. Anaknya yang baru berumur kurang dari satu tahan tersebut harus mendapatkan perawatan inhalasi karena mengalami kesulitan pernafasan.

         Ia mengatakan, dalam kunjungan ke dokter tersebut pihaknya tidak perlu mengeluarkan biaya pelayanan kesehatan karena semua sudah ditanggung Pemkab melalui program Jamkesra.

         "Kami sebagai warga Bangka Barat sangat terbantu dengan program pelayanan kesehatan tersebut dan tidak perlu lagi memikirkan biaya kesehatan karena sudah ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab dan sangat praktis karena kita cukup menunjukkan KTP Bangka Barat, sudah boleh pulang," ujarnya.  
    Sepenggal kisah nyata tersebut merupakan salah satu keberhasilan program Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya melalui program jaminan kesehatan yang sudah berjalan selama ini.

         Mengenai Jamkesra, Bupati Bangka Barat Zuhri M Syazali mengungkapkan jaminan kesehatan tersebut merupakan salah satu langkah yang diambil Pemkab untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga daerah itu yang memiliki KTP atau Kartu Keluarga Bangka Barat.

         Menurut dia, Jamkesra sudah cukup memberikan proteksi kesehatan bagi setiap warga Bangka Barat karena dapat digunakan untuk pengobatan di seluruh Puskesmas, RSUD Bangka Barat, RSUD Sungailiat, RSUD Pangkalpinang dan RSCM Jakarta serta RS rujukan lainnya.

         "Kesehatan merupakan kebutuhan pokok dan hak setiap warga, dengan Jamkesra diharapkan seluruh warga mampu bekerja maksimal, tidak khawatir dengan besarnya biaya berobat karena jika sakit sudah ditanggung Pemkab dan mampu bekerja lebih produktif untuk meningkatkan perekonomian keluarga masing-masing," ujarnya.

         Ia mengatakan, Pemkab sudah menyalurkan sekitar Rp4 miliar pada 2011 untuk meringankan beban biaya masyarakat setempat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di berbagai tempat layanan seperti Puskesmas, RSUD Sejiran Setason dan RS rujukan lainnya.

         "Pemkab Bangka Barat menyediakan dana untuk Jamkesra sebesar Rp8 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dan diharapkan program tersebut berjalan terus untuk meningkatkan kesejahteraan warga tanpa membedakan status," ujarnya.

    
              Jamkesra Lebih Praktis
    Direktur RSUD Bangka Barat atau yang biasa disebut RSUD Sejiran Setason, dr Mario D Simandjuntak, mengungkapkan, permintaan layanan Jamkesra di daerah itu relatif tinggi dibandingkan jaminan kesehatan lainnya karena lebih praktis.

         "Cukup menyertakan fotokopi KTP atau Kartu Keluarga, semua biaya pelayanan pasien di RSUD Bangka Barat sudah ditanggung Pemkab Bangka Barat, jadi pasien tidak perlu mengurus berbagai persyaratan apa pun," ujarnya.

         Selain praktis, kata dia, program tersebut juga tidak membedakan jenis obat yang harus diberikan kepada pasien. Pasien akan diberikan obat-obat yang sama dengan obat untuk pasien umum, meskipun mereka dirawat di kamar kelas III.

         "Untuk pasien peserta Jamkesra, kami menyediakan 12 dokter terdiri dari delapan dokter umum dan empat dokter spesialis terdiri dari spesialis panyakit dalam, anak, bedah umum dan kandungan," ujarnya.

         Ia menambahkan, pasien Jamkesra berhak menerima obat-obatan seperti pasien kelas di atasnya, tidak melulu obat generik seperti yang umum dilakukan pada pasien Jamkesmas.

        Mario menambahkan, program Jamkesra dinilai tepat sasaran dan diharapkan terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

         Ia mengatakan, selama ini klaim biaya pelayanan di rumah sakit tersebut mencapai rata-rata Rp150 juta per bulan untuk penanganan pasien peserta Jamkesra yang jumlahnya mencapai 100 hingga 200 orang per bulan.

         Jamkesra dapat dimanfaatkan dan dinikmati seluruh warga Bangka Barat tanpa memandang status ekonomi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya nyata dari Pemkab setempat dalam meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dengan maksimal klaim sebesar Rp20 juta per orang per tahun.

         "Jika pasien harus dirujuk ke luar daerah seperti ke Jakarta atau Palembang, pasien dalam perjalanannya didampingi satu orang tenaga medis, satu orang anggota keluarga, yang biayanya pun ditanggung Pemkab," ujarnya.

    
              Empat Bulan 8.219 Pasien
    Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Dinas Kesehatan Bangka Barat dr Rudi Faizul melaporkan, selama empat bulan pertama 2012 pihaknya sudah melakukan pelayanan kesehatan melalui program Jamakesra untuk 8.219 warga di daerah itu.

         Jumlah tersebut mengalami peningkatan, karena selama 2011 Pemkab berhasil mengalokasikan anggaran untuk Jamkesra sekitar Rp3,6 miliar dari Rp8 miliar yang dianggarkan untuk 14.260 pasien.

          "Program Jamkesra dengan menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten ini dilakukan untuk menjamin kesehatan seluruh warga Bangka Barat yang tidak terjaring melalui Jaminan kesehatan lain seperti Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal Askes dan lainnya," ujar
    Ia menjelaskan, dari 8.219 pasien tersebut terdiri dari 548 pasien rawat inap, 1.461 pasien rujukan dan sisanya pasien rawat jalan dari delapan Puskesmas yang ada di enam kecamatan seluruh Bangka Barat.

         "Jumlah anggaran untuk program Jamkesra mulai Januari sampai April 2012 mencapai sekitar Rp2,3 miliar yang diambil dari APBD 2012 Kabupaten Bangka Barat. Pemkab sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk Jamkesra pada 2012 sebanyak Rp8 miliar," ujarnya.  
    Ia mengungkapkan, untuk pasien rawat jalan dari delapan Puskesmas terdiri dari Puskesmas Muntok 3.557 pasien, Simpang Teritip 668 pasien, Kundi 268 pasien, Jebus 491 pasien, Sekarbiru 483 pasien, Puput 949 pasien, Kalapa 74 pasien, Tempilang 1.062 pasien dan RSUD Sejiran Setason 667 orang.

         Untuk pasien rawat inap sebanyak 548 pasien, dirawat di Puskesmas Muntok 111 pasien, Simpang Teritip 58 pasien, Jebus 49 pasien, Sekarbiru 116 pasien, Kelapa 49 pasien dan Tempilang 165 pasien.

         Rudi Faizul menambahkan, jumlah anggaran tersebut telah dialokasikan untuk pasien yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Bangka Barat baik yang dirawat di Puskesmas ataupun di rumah sakit untuk membiayai pelayanan dasar berupa rawat jalan, rawat inap dan rujukan-rujukan ke rumah sakit yang telah ditunjuk sebagai mitra tempat rujukan seperti RSUD Bangka Barat, RSUD Pangkalpinang, RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta dan RS MH Thamrin Palembang.

    
              Minta Ditingkatkan
    Meskipun sudah berjalan dan banyak warga yang terbantu dengan program tersebut, ada sebagian warga yang kurang puas dengan layanan tersebut dan menilai besaran pertanggungan yang ditetapkan kurang mampu memenuhi biaya berobat penyakit kelas berat.

         Legislator Bangka Barat Ivan Wahyudi Hartono meminta Pemkab setempat meningkatkan besaran tanggungan penerima Jamkesra menjadi Rp50 juta per orang. Pertanggungan Rp20 juta per orang yang berjalan selama ini dinilai masih kurang, seiring dengan tingginya biaya berobat baik yang dilakukan di rumah sakit daerah atau rumah sakit rujukan," ujarnya.

         Ia menjelaskan, selama ini pihaknya sering mendapat keluhan dari warga karena tanggungan dari Pemkab melalui Jamkesra yang besar maksimal Rp20 juta per orang masih kurang untuk membayar biaya berobat di berbgai rmah sakit rujukan yang akibatnya banyak pasien tidak mampu melanjutkan pengobatan.

         Menurut dia, peningkatan tanggungan ini dimaksudkan agar warga Bangka Barat baik yang berada di daerah atau pun di luar daerah dapat berobat secara maksimal dan sembuh tanpa memikirkan biaya pengobatan karena sudah ditanggung Pemkab.

         "Dengan tidak ada kekhawatiran mengenai biaya pengobatan, kami yakin masyarakat akan lebih nyaman dan aman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari karena jika sewaktu-waktu sakit sudah ditanggung Pemkab, hal ini diharapkan masyarakat mampu memaksimalkan kinerjanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari," ujarnya.

         Ia mengatakan, untuk menutup biaya pertanggungan kesehatan tersebut diharapkan setiap tahun anggaran, Pemkab mengajukan peningkatan alokasi anggaran agar masyarakat dapat menikmati kesehatan secara maksimal.

         "Pertanggungan sebesar Rp20 juta jika diterapkan di RS rujukan di daerah mungkin masih bisa menutup biaya pengobatan, namun untuk berobat ke RS rujukan luar daerah seperti RSCM masih kurang, hal ini yang sering dikeluhkan warga," ujarnya.

         Anggota Komisi III tersebut menambahkan, dengan adanya peningkatan pertanggungan pengobatan dari Pemkab diharapkan seluruh warga Bangka Barat baik yang berada di daerah maupun luar daerah dapat bekerja maksimal sekaligus mampu meningkatkan produktivitasnya.

         "Kami yakin dengan danya peningkatan program kesehatan tersebut, masyarakat akan semakin sejahtera karena tidak terbebani dengan tingginya biaya kesehatan," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News