Bupati Babar dan Kadin Diskominfo Hadiri Rakornas Komisi Informasi ke 10

Pangkalpinang,(25/09).Bupati Bangka Barat dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bangka Barat menghadiri Rapat  Koordinasi Nasional Komisi Informasi Se Indonesia di Hall Rom Novotel Hotel Koba Bangka TengahPangkalpinang, Rabu 25 September 2019.

Rapat yg dibuka oleh ketua Komisi Informasi Pusat, Bpk.I Gede Narayana, mengusung tema " Optimalisasi keterbukaan Informasi Mewujudkan Indonesia Berdaya Saing Global". Dalam sambutannya I Gede Narayana menjelaskan bahwa dalam rapat koordinasi Nasional kali ini terdapat 3 tujuan yang utama yaitu; pertama, untuk mensinergikan program dan kegiatan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah. Kedua, untuk mendiskusikan persoalan persoalan informasi yang berkembang saat ini terutama yang berkenaan dengan akses keterbukaan informasi publik di beberapa bidang yg mulai mencuat dan mulai menimbulkan miskomunikasi. Dan yang ketiga untuk menjalin silaturahmi antara Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Daerah dan juga dengan stakeholder terkait lainnya.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam bersinergi dengan Komisi Informasi Daerah melalui organisasi PPID (Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi). Melalui PPID nantinya semua informasi akan dikelola dengan baik sehingga masyarakat akan mudah mendapatkan akses informasi yg diinginkan. Selain itu PPID juga merupakan perpanjangan tangan dari Komisi informasi guna menyelesaikan adanya perselisihan informasi.

Acara yang juga dihadiri Yulizar Adnan, Plt. Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewakili Gubernur, serta beberapa pejabat kementerian dan anggota DPRI,  Rudianto Chen dan Bahar Buasan. Dalam sambutannya Yulizar Adnan menyambut baik adanya rapat koordinasi ini, terutama menghadapi arus informasi yg semakin terbuka saat ini, dimana peralatan pendukung sudah semakin canggih, sehingga arus Informasi sudah semakin sulit untuk dikendalikan, maka keberadaan  komisi informasi di daerah sangatlah diperlukan. Dengan keberadaan komisi informasi daerah diharapkan arus informasi tersebut semakin lancar namun tetap terkendali sehingga tidak banyak lagi kasus perselisihan informasi di daerah.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Edi