Bupati Markus Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat

Muntok- Bupati Bangka Barat, Markus, SH hadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka Barat yang bertempat di Gedung Mahligai Betason pada Jumat, 17 Juli 2020. Agenda rapat paripurna ini adalah Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019.
Bertindak sebagai pimpinan rapat adalah Wakil ketua DPRD Bangka Barat, H. Oktorazari. Sebanyak 20 orang anggota DPRD dari total 25 anggota menghadiri rapat ini. Rapat juga dihadiri oleh Ketua DPRD Bangka barat bersama para wakil ketua dan anggota, forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, Asisten sekda, kepala OPD, Camat, pimpinan BUMD, komisioner KPU dan Bawaslu, pimpinan instansi vertikal, serta jurnalis dari media cetak dan online. 
Agenda ini bertujuan untuk penetapan keputusan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 yang sebelumnya sudah disampaikan pada Rapat Paripurna 19 Juni 2020. 
Dibacakan oleh Sekretaris DPRD Bangka barat, Amir Hamzah, S. Sos.bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor: 188.4/4/4.1.1.1/2020 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2019, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 telah disetujui dan sudah boleh diundangkan. 
Bupati Markus dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan disetujuinya raperda ini maka selanjutnya akan diproses menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2019. 
Disebutkan olehnya, bahwa pendapatan tahun 2019 terealisasi sebesar 102,14% dari yang direncanakan sebelumnya. Adapun belanja tahun 2019 terealisasi sebesar 91,6% dari anggaran yang ada. 
“kami sampaikan bahwa ringkasan raperda ini disusun berdasarkan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya. 
“Berkaitan dengan rekomendasi BPK RI akan kami tindaklanjuti, serta akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Sejiran Setason ini. Pemerintah Bangka Barat akan berusaha untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang kredibel, akuntabel, dan transparan sesuai amanat peraturan perundang-undangan ,” katanya lagi.
Bupati Markus juga menyampaikan terima kasih atas perkenan Ketua Dewan dan jajaran yang telah menetapkan keputusan ini.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
erni
Fotografer: 
yogie
Editor: 
wahyu pratiwi