BUPATI: TIDAK ADA MUTASI PNS HINGGA 2015

         Muntok, Bangka Barat, 13/6 (ANTARA) - Bupati Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Zuhri M Syazali menegaskan tidak akan ada mutasi pegawai negeri sipil selama dirinya menjabat sebagai bupati yaitu sampai 2015.

        "Kami minta seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki dan memegang komitmen tersebut dan fokus dalam mengabdikan diri demi kemajuan pembangunan daerah itu," kata dia di Muntok, Rabu.

        Ia menjelaskan pada kenyataannya banyak CPNS di daerah yang kemudian setelah dilantik menjadi PNS langsung mengajukan permohonan mutasi ke daerah lain dengan berbagai alasan mengikuti suami, keinginan keluarga dan lainnya.

         Hal ini disampaikan Bupati pada Pengambilan Sumpah CPNS Tahun Anggaran 2010 manjadi PNS di Gedung Diklat Pemkab Bangka Barat pada Rabu.

         Pada kesempatan tersebut, Bupati mengambil Sumpah sebanyak 231 orang menjadi PNS di lingkungan Pemkab Bangka Barat yang mengisi formasi tenaga teknis, sebagian besar terdiri dari guru dan tenaga kesehatan.

         Menurut Zuhri, tindakan mutasi seperti itu kurang terpuji dan sebaiknya dihilangkan karena daerah membutuhkan tenaga mereka untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan.

         "Kami tidak mau, daerah hanya dijadikan batu loncatan, setelah dilantik menjadi PNS langsung mengajukan mutasi. Kalau perlu suami atau istri PNS yang berada di luar daerah yang datang ke Bangka Barat, mari bangun daerah ini bersama-sama," ujarnya sambil menyebutkan dirinya tidak akan menandatangi surat pengajuan mutasi PNS.

         Ia mengatakan, memenuhi panggilan menjadi PNS merupakan panggilan mulia menjadi abdi Bangsa dan Negara, oleh sebab itu jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan tersebut yaitu dengan mewujudkan kesanggupan melaksanakan kewajiban dan tidak melakukan pelanggaran.

         "Jangan sampai pelantikan seperti ini hanya sebatas seremonial saja, namun harus menjadi komitmen bersama, setelah dilantik semakin terpacu memberikan kreativitas untuk pembangunan daerah," ujarnya.

         Menurut dia, ada tiga makna dalam pelantikan tersebut yaitu, pertama PNS wajib menjaga martabat, kehormatan, tingkah laku dan bertindak sesuai norma hukum yang berlaku, kedua PNS harus mengutamakan kepentingan masyarakat,
    Selanjutnya, PNS harus memiliki jiwa nasionalisme tinggi, jujur, bersih dan bersemangat menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat.

         "Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Diasiplin PNS, selurh PNS yang ada dituntut cermat, teliti dan hati-hati dalam setiap kali menjalankan tugasnya, meskipun demikian jangan sampai kinerja turun, kami minta PNS jangan takut, terlalu hati-hati dan lamban menjalankan tugas " ujarnya.

         Ia mengharapkan, seluruh PNS di daerah itu selalu melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya, loyal terhadap pimpinan, sesuai peraturan perundangan, menjunjung etika PNS dan berkepribadian luhur sehingga mampu menjadi contoh bagi masyarakat.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News