DINAS: BANGKA BARAT KEKURANGAN TENAGA PENYULUH KEHUTANAN

          Muntok, Bangka Barat, 11/6 (ANTARA) - Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Bangka Barat, Porvinsi Bangka Belitung, Umar, mengungkapkan, daerah tersebut kekurangan tenaga penyuluh untuk membina pengelolaan hutan dan kebun di daerah itu.

         "Kami hanya memiliki dua orang tenaga penyuluh untuk menangani wilayah hutan dan kebun di seluruh Bangka Barat, jumlah ideal yang dimiliki satu orang per desa/kelurahan," kata dia di Muntok, Senin.

         Ia menjelaskan, untuk kedepannya dibutuhkan lebih banyak lagi tenaga penyuluh dan jika memungkinkan seluruh penyuluh tersebut dibuatkan badan khusus penyuluh yang menangani masalah kehutanan dan perkebunan sehingga kinerjanya lebih fokus dan efektif untuk meningkatkan produksinya.

         Menurut dia, dua tenaga penyuluh perkebunan yang ada saat ini tugasnya terlalu berat untuk menjangkau 64 desa/kelurahan di enam kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Muntok, Jabus, Parittiga, Simpang Teritip, Kelapa dan Tempilang.

         "Penyuluh dibutuhkan untuk membantu dan mengarahkan warga menangani berbagai jenis penyakit tanaman perkebunan yang sering muncul seperti jamur akar putih pada tanaman karet, batang busuk dan penyakit kuning pada tanaman lada," katanya.

         Selain itu, kata dia, saat ini juga sedang digencarkan peningkatan kepedulian warga terkait pengelolaan wilayah hutan tanaman rakyat.

         Menurut dia, perlu penyuluhan intensif untuk meningkatkan kepedulian warga mengenai hal tersebut karena dikhawatirkan jika warga tidak ada yang mengusulkan keikutsertaan mereka dalam mengelola wilayah hutan produksi, kawasan tersebut akan dikelola perusahaan swasta.

         "Jika seluruh hutan produksi dipakai perusahaan swasta, warga hanya akan sebagai penonton dan gigit jari, karena warga tidak akan bisa ikut mengelola hutan tersebut, ini harus segera ditangani serius," ujarnya.

         Di Bangka Barat, kata dia, terdapat kawasan hutan produksi sekitar 86 ribu hektare, namun yang dikelola warga hingga saat ini masih kurang dari 20 ribu hektare.

         Dengan kurangnya tenaga penyuluh, menurut dia, menjadi kendala tersendiri bagi Dishutbun meningkatkan kesadaran warga mengenai peningkatan kepedulian dalam mengelola hutan produksi tersebut.

         "Kami sedang mengupayakan sosialisasi peningkatan kesadaran dengan berbagai penyuluhan yang melibatkan seluruh perangkat desa agar warga sadar bahwa mereka memiliki hak untuk ikut berperan megelola kawasan hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya," ujarnya.

         Ia mengharapkan, sosialisasi yang telah diberikan segera ditindaklanjuti dengan berbagai usulan dari masyarakat ke pemkab untuk mengelola hutan produksi dijadikan hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan adat dan hutan desa.

         "Dengan berbagai usulan tersebut diharapakan mampu meminimalkan peran swasta dalam penanganan kawasan hutan sehingga lebih banyak warga yang berperan dalam pengelolaan kawasan hutan," kata Umar.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News