Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Info Kontak
Alamat

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

Telp/Fax.
Telp. (0716) 7323012 Fax. (0716) 7323012
E-Mail
adbsiak_bangkabarat@yahoo.co.id
Website
Pimpinan SKPD

Nama
Suparman M. Jani, S.Pd.i
NIP
19610907 198303 1 010
Pangkat / Golongan
IVb / Pembina Tk. I
Pendidikan Terakhir
S1 Pendidikan Agama Islam Stain Syekh Abdurrakhman Sidik Bangka Belitung
Pengalaman
  1. Guru SDN. 9 Sungailiat Kab. Bangka
  2. Kepala Sekolah SDN. 335 Simpang Teritip Kab. Bangka Barat
  3. KACABDIN. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat
  4. Kepala Bidang Program Kab. Bangka Barat
  5. Camat Simpang Teritip Kab. Bangka Barat
  6. Sekretaris Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kab. Bangka Barat
  7. Kepala Bagian Pertanahan Sekda Kab. Bangka Barat
  8. Kepala Bagian Ekbang Sekda Kab. Bangka Barat
  9. Kepala Bagian Kesra Sekda Kab. Bangka Barat
  10. Staf Ahli Bupati Kab. Bangka Barat
  11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat
Selayang Pandang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri D). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bangka Barat sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta SIAK seperti penerbitan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan/pengesahan anak, penerbitan nik, penerbitan surat pindah datang, surat pindah keluar, penerbitan biodata yang bermanfaat bagi penduduk dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan salah satu instansi yang mencatat data penduduk se Kabupaten Bangka Barat seperti jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, jumlah penduduk cetak akta kelahiran,jumlah wajib ktp, perekaman ktp-el, penduduk berdasarkan usia, penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk berdasarkan agama, penduduk berdasarkan pekerjaan, penduduk berdasarkan status perkawinan, jumlah pindah datang, pindah keluar dan lain-lain. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten Bangka Barat saat ini telah terbagun dalam suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan telah terintegrasi dengan database KTP-El yang telah menjamin keunggulan data dengan merekam data biometric penduduk seperti tanda tangan, photo, iris mata dan sidik jari sehingga keakuratan dan kevalidan data semakin tinggi, dengan demikian upaya pengembangan sebuah system administrasi kependudukan memang merupakan suatu keharusan karena akan mendorong terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan tersedianya database kependudukan.

Dasar Hukum Pembentukan

  1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268 )
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 2 Seri D).

Susunan Organisasi

  1. Kepala Dinas sebagai pengelola kedinasan memiliki,
  2. Sekretariat Dinas
  1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan ;
  2. Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
  1. Bidang Kependudukan
  1. Seksi pendaftaran kependudukan
  2. Seksi pendataan
  1. Bidang Catatan Sipil
  1. Seksi Kelahiran, kematian, pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak.
  2. Seksi perkawinan dan perceraian
  1. Bidang Sistem Informasi dan penyerasian kebijakan perkembangan kependudukan
  1. Seksi sistem Informasi Administrasi kependudukan
  2. Seksi penyerasian kebijakan perkembangan kependudukan
  1. Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Penjabaran Tugas Dan Fungsi

  • Sekretariat Dinas

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program Dinas, pengolahan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat, serta tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

  1. Sekretariat mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan, perkumpulan data dan pengelolaan data serta pelaporan;
  2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  3. Pengelolaan urusan kepegawaian;
  4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat kedinasan;
  5. Melakukan koordinasi penyusunan Program Dinas, pengumpulan dan pegelolaan data, serta laporan, pengolahan urusan umum.
  6. Mengurus, mengatur dan melakukan pemeliharaan Inventaris kantor
  7. Menyusun perencanaan umum dan kebutuhan pelaksanaan Tugas Dinas dan memonitor pelaksanaannya
  8. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya.
  9. Mewakili Kepada Dinas, apabila Kepada Dinas tidak berada di tempat

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

  1. Sub. Bagian Perencanaan Dan Pelaporan mempunyai kewenangan melaksanakan sebagaian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang Perencanaan dan Pelaporan.
  2. Untuk melaksanakan kewenangan pada ayat  (1) Sub. Bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi :
  1. Melaksanakan persiapan bahan perencanaan anggaran dan pendapatan belanja
  2. Pengadaan perlengkapan dan perawatan rumah tangga, menginventariskan barang Dinas
  3. Menyusun rencana dan program sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan
  4. Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan kependudukan dan Pencatatan Sipil
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian

  1. Sub. Bagian Keuangan dan Kepegawaian Mempunyai Kewenangan melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang keuangan dan kepegawaian.
  2. Untuk melaksanakan kewenangan pada ayat (1) Sub bagian keuangan dan kepegawaian fungsi :
  1. Melaksanakan Pembukuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran, Verifikasi pembendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Melaksanakan kegiatan Administrasi keuangan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku
  3. Menyiapkan bahan – bahan dalam rangka menyusun DUK dan DIK
  4. Menyiapkan dan mengurus SPP
  5. Menyusun daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayaran
  6. Menyiapkan dan mengurus bukti – bukti kas
  7. Membuat laporan keuangan serta berkala
  8. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan
  9. Melaksanakan urusan perjalanan Dinas
  10. Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai sebagai bahan peningkatan karir

Bidang Kependudukan

  1. Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang kependudukan.
  2. Untuk melaksanakan kewenangan pada ayat (1) bidang kependudukan mempunyai fungsi :
  1. Melakukan pelayanan dan penertiban Administrasi kependudukan
  2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  3. Memberikan penyuluhan, menyelenggaraan penyimpanan dokumen kependudukan
  4. Pelayanan Tertib Administrasi dan mobilitas penduduk
  5. Memonitor dan membuat kebijakan perkembangan penduduk
  6. Penerbitan Administrasi migrasi penduduk
  7. Pendaftaran penduduk secara berkelanjutan
  8. Mendata dan mencatat mobilitas penduduk pendatang dan lokal
  9. Mencatat korban pengungsi bencana alam
  10. Melayani kartu Identitas Penduduk bagi penduduk musiman
  11. Pengadaan Blanko Karto Tanda Penduduk (NIK) dan Kartu Keluarga (KK)

Bidang Kependudukan terdiri dari :

  1. Seksi pendaftaran penduduk
  2. Seksi pendataan
    1. Seksi pendaftaran penduduk mempunyai fungsi :
  1. Melaksanakan pendaftaran dan pencatatan Administrasi kependudukan bagi warga Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA)
  2. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk WNI dan WNA
  3. Melaksanakan dan merekam Identitas Penduduk yang meliputi :

-  Biodata dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

          -  Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)

  1. Melaksanakan dan merekam perpindahan penduduk Intra Daerah, perpindahan Penduduk musiman.
  2. Melaksanakan dan merekam perpindahan Penduduk antar Negara, perpindahan Penduduk keluar Negeri, Orang Asing Tinggal Sementara, Orang Asing Tinggal Tetap.
  3. Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan Administrasi kependudukan yang meliputi : Bencana Alam, kerusuhan Sosial, Daerah Terbelakang
  1. Seksi pendataan mempunyai fungsi :
  1. Melaksanakan pendataan penduduk yang meliputi :

-  Pendataan Pilkada, Pilpres dan Legislatif

-  Pendataan pengungsi, Bencana Alam, Kerusuhan sosial

  1. Memberikan pelayanan penertiban surat keterangan pengganti dokumen penduduk yang berupa : Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI)
  2. Pengadaan Blanko SKPTI dan formulir pendaftaran
  3. Melaksanakan pencocokan, penelitian dan entry data kependudukan

Bidang Pencatatan Sipil

  1. Bidang Pencatatan Sipil Mempunyai kewenangan melaksanakan sebagain tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang Pencatatan Sipil
  2. Untuk melaksanakan kewenangan bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
  1. Melakukan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian, pengakuan anak, penangkatan dan pengesahan anak
  2. Memberikan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian
  3. Melaksanakan penyuluhan dan advokasi tentang Akta Pencatatan Sipil
  4. Memberikan penyuluhan nasehat dan advokasi perkawinan dan perceraian bagi non muslim
  5. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan berkas – berkas persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil
  6. Melaksanakan pembuatan Blanko akta – akta, buku register akta – akta

Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

  1. Seksi kelahiran, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak
  2. Seksi perkawinan dan perceraian
  1. Seksi kelahiran, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak mempunyai tugas :
  1. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan berkas – berkas persyaratan pembuatan Akta kelahiran, kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
  2. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan Akta kelahiran, kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan anak
  3. Mencatat Akta kelahiran, kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak pada buku register Akta
  4. Memberikan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil kepada pengungsi dan penduduk korban bencana
  1. Seksi perkawinan dan perceraian mempunyai tugas :
  1. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan berkas – berkas persyaratan pembuatan akta perkawinan dan perceraian
  2. Melaksanakan pelayanan dan penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian
  3. Mencatat Akta perkawinan dan Akta perceraian pada buku register Akta Perkawinan dan Perceraian
  4. Memberikan pelayanan dan penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil kepada pengungsi dan penduduk koorban bencana
  5. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian yang dilaksanakan di KUA.

Bidang Sistem Informasi dan Penyerasian Kebijakan Perkembangan Penduduk

  1. Bidang Sistem Informasi dan Penyerasian Kebijakan Perkembangan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Sistem Informasi dan penyerasian kebijaksanaan perkembangan kependudukan
  2. Untuk melaksanakan kewenangan Bidang Sistem Informasi dan Penyerasian Kebijakan perkembangan kependudukan mempunyai fungsi:
  1. Melaksanakan pengolahan data Kependudukan
  2. Melayani Informasi  Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Akurat
  3. Melaksanakan pengolahan data pendaftaran penduduk dan pengolahan data kejadian vital penduduk
  4. Melaksanakan pelayanan media elektronik, media cetak, dokumentasi dan pendayagunaan outlet
  5. Merumuskan kebijakan perkembangan kependudukan sesuai dengan undang – undang yang berlaku

Bidang sistem informasi dan penyerasian kebijakan perkembangan kependudukan terdiri dari :

  1. Seksi sistem informasi administrasi kependudukan
  2. Seksi penyerasian kebijakan perkembangan kependudukan
    1. Seksi sistem informasi kependudukan mempunyai tugas :
  1. Melaksanakan pengolahan data kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Melaksanakan pelayanan Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Akurat
  3. Melaksanakan pengolaan data pendaftaran penduduk dan kejadian vital penduduk
  4. Melaksanakan pelayanan media elektronik, media cetak dan pendayagunaan outlet.
  1.   Seksi penyerasian kebijakan perkembangan kependudukan mempunyai tugas :
  1. Pengarahan kuantitas penduduk yang meliputi ;
  1. Struktur jumlah dan komposisi penduduk
  2. Fertilitas dan kesehatan Reproduksi penduduk
  3. Vertilitas dan Mortalitas Penduduk
  1. Pengembangan kualitas penduduk yang meliputi : pengembangan kualitas anak remaja, penduduk usia produtif, penduduk usia lanjut
  2. Penataan persebaran penduduk antar wilayah, antar kota dan desa
  3. Penataan penduduk sementara dan migrasi non permanen
  4. Perlindungan dan pemberdayaan penduduk
  5. Pengembangan wawasan penduduk
  6. Membuat analisis Indikator dan Penyusunan Perkembangan Indikator Kependudukan
  7. Membuat analisis proyeksi, penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan
  8. Membuat analisis Dampak dan menyusun pengembangan analisis Dampak kependudukan
  9. Penyerasian kebijakan lembaga pemerintahan dan lembaga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll dapat ditetapkan Jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

  1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan
  2. Kelompok Jabatan fungsional dipimpim oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
  3. Jumlah tenanga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas untuk sebagian kegiatan tekhnik operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan pelayanan Pencatatan sipil ditingkat Kecamatan
  2. Mengkoordinir laporan penduduk ditingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan
  3. Membuat laporan secara berkala kepada kepala Dinas Dukcapil tentang kegiatan UPTD di Kecamatan
  4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Sistem Administrasi Pelayanan Publik yang Prima di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta SIAK

Misi

  1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Cepat dan Optimal
  2. Menyediakan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui SIAK
Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas

  1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
  4. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Fungsi

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Program Kerja
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  5. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Struktur Organisasi