Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa berubah status menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa pada tahun 2014

Dasar Hukum Pembentukan

1. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat

Susunan Organisasi

1. Kepala BPMPPD
2. Sekretaris
   
   1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
   2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
3. Bidang Pemerintahan Desa
   
   1. Sub Bidang Administrasi dan Aparatur
   2. Sub Bidang Kapasitas dan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan
4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi
   
   1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Desa
   2. Sub Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya
5. Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat
   
   1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
   2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   
   1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
   2. Sub Bidang Perlindungan Anak