Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Info Kontak
Alamat

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

Telp/Fax.
Telp: 0716 - 7323080 || Fax: 0716 - 7323079
E-Mail
satupintubabar@yahoo.co.id
Website
Pimpinan SKPD

Nama
Drs. Iskandar
NIP
Pangkat / Golongan
IVb / Pembina Tk. I
Pendidikan Terakhir
S1
Pengalaman
  • Guru
  • Kepala SMPN 2 Jebus
  • Kepala SMAN 1 Jebus
  • Pengawas SMA se-Kab. Bangka Barat
  • Kabid Program Dindikpora
  • Kabid Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKPPD
  • Sekretaris BKPPD
Selayang Pandang

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMMP) Kabupaten Bangka Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan perizinan secara langsung kepada masyarakat.

KPMPP yang awal mulanya merupakan Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) dibentuk berdasarkan amanat :

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006  tentang Pelayanan Publik
  2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KPPTSP Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Barat dan telah diresmikan oleh Bupati Bangka Barat pada tanggal 23 Desember 2009. Pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) yaitu : 

1. SIG ( Surat Izin Gangguan)
2. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
3. IUP (Izin Usaha Perikanan)
4. IT ( Izin Trayek)
 
Setelah KPPTSP bergabung dengan Bagian Penanaman Modal maka dibentuklah formasi baru dengan nama Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (KPMPP). Penggabungan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2014. Setelah mengalami penggabungan, jenis perizinan yang ada di KPMPP bertambah. Pertambahan perizinan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bangka Barat.
 
Dasar Hukum Pembentukan:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara  Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24  Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat
Susunan Organisasi:
  • Kepala Kantor
  • Sub Bagian Tata Usaha
  • Seksi Pengembangan Investasi
  • Seksi Promosi
  • Seksi Pelayanan Perizinan
  • Seksi Pemantauan dan Pengawasan
  • Kelompok Jabatan Fungsional
Visi dan Misi

VISI

Terwujudnya Pelayanan di Bidang Perizinan yang mudah, cepat, nyaman dan transparan dalam rangka meningkatkan investasi di Daerah

MISI

  • Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
  • Menciptakan Iklim Usaha yang lebih luas bagi masyarakat
Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS

  1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
  2. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang bersifat wajib maupun pilihan
  3. Menyelenggarakan fungsi
  4. Membantu Bupati melaksanakan pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka Barat
  5. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
  6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
  7. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
  8.  Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu
  9. Pengkoordinasian pemeriksaan teknis dilapangan
  10. Pemberian serta penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan setelah memperhatikan rekomendasi dari tim kerja teknis 
  11. Melaksanakan tugas kesekretariatan
  12. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

FUNGSI

  1. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
  3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

 

Program Kerja

Program Kerja SKPD:

  1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Perizinan
  4. Program Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat
  5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Struktur Organisasi