Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Info Kontak
Alamat

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

Telp/Fax.
Telp. (0716) 7323070 || Fax. (0716) 7323071
E-Mail
disperkimhub@bangkabaratkab.go.id
Website
Pimpinan SKPD

Nama
Muhammad Kaidi,S.E.
NIP
196704081994031006
Pangkat / Golongan
IVb / Pembina Tk. I
Pendidikan Terakhir
S1 Ekonomi
Pengalaman
Selayang Pandang

Dasar Pembentukan :

 

  • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  • Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat
  • Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan

 

  1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan bertipe B yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Seksi dengan susunan organisasi sebagai berikut :

  1. Kepala Dinas;
  2. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
    2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
  3. Bidang Perumahan, terdiri dari :
    1. Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman.
  4. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    1. Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman.
  5. Bidang Perhubungan, terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan.
  6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

 

Visi dan Misi
Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas Perumahan,  Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
  2. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan   Perhubungan;
  3. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Perhubungan;
  4. penyusunan advice planning untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  5. pelaksanaan Pengkajian dan Bahan Fasilitasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  6. penyusunan Perencanaan Teknis, Master Plan Kecamatan, Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL), dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Rencana Induk Sarana Pembangunan Air Minum (RISPAM);
  7. pelaksanaan pembangunan di bidang Peru
  8. mahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Perhubungan;pelaksanaan Studi Pra Kelayakan/Kelayakan/AMDAL;
  9. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
  10. penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
  11. pengelolaan terminal penumpang tipe c;
  12. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  13. pengujian berkala kendaraan bermotor;
  14. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
  15. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
  16. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten;
  17. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten;
  18. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam kabupaten;
  19. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  20. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten;
  21. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam satu kabupaten serta angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
  22. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha, izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat dan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau bagi orang perorangan atau badan usaha, yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di kabupaten;
  23. penertiban izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten;
  24. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
  25. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam wilayah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten serta kapal yang melayani penyeberangan dalam wilayah kabupaten;
  26. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;

 

 

  1. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan pada  wilayah kabupaten;
  2. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
  3. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
  4. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal;
  5. penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan izin reklamasi di wilayah pelabuhan pengumpan local;
  6. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKP/DLKR pelabuhan pengumpan lokal;
  7. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang Perhubungan darat, laut, dan perairan;
  8. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
  9. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
  10. Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
  11. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
  12. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
  13. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Perumahan, Kawasan  Permukiman dan Perhubungan;
  14. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
  15. Pelaksana fungsi lain yang terkait bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan yang diberikan oleh Bupati.

 

Program Kerja
  • Program kerja
  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  • Program Lingkungan Sehat Perumahan
  • Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
  • Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh
  • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
  • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
  • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  • Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  • Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam atau Sosial
  • Program Areal Pemakaman  
  •  
     

     

Struktur Organisasi