Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Info Kontak
Alamat

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

Telp/Fax.
Telp. (0716) 7323038 || Fax. (0716) 7323038
E-Mail
dinsos.babar@gmail.com
Website
Pimpinan SKPD

Nama
Ir. Junaidi Abbas, MM
NIP
Pangkat / Golongan
IVd / Pembina Utama Madya
Pendidikan Terakhir
S2 Marketing
Pengalaman
  1. Staf seksi produksi bidang pembinaan, Kantor wilayah departemen Transmigrasi, Propinsi Sumatera Selatan di Palembang (1983 - 1987)
  2. Kepala seksi penyusunan program, Direktorat Bina Sosial Budaya Ditjen RAHBIN, Departemen Transmigrasi dan PPH di Jakarta (1988 - 1996)
  3. Kepala Subbag Keuangan, bagian tata usaha, pusat data dan informasi, departemen Transmigrasi dan PPH (1987 - 2001)
  4. Analis Kebijakan Pendidikan Luar Sekolah, Deputi Bidang Kualitas Penduduk, Menteri Negara Kependudukan dan Transmigrasi di Jakarta (2000)
  5. Kepala Bidang Bina Program, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Bengkulu di Bengkulu (2000 - 2001)
  6. Kepala Bagian Tata Usaha merangkap   pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan Energi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Mei 2001 - Agustus 2002)
  7. Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (2002 - 2003)
  8. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2004 s.d April 2006)
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (April 2006 s.d 28 Agustus 2008)
  10. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (September 2008 s.d Juni 2010)
  11. Staf Ahli Bupati Bangka Barat Bidang Ekonomi dan Keuangan (Maret 2013 s.d Agustus 2013)
  12. Kepala Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Agustus 2013 s.d Sekarang)
Selayang Pandang

Dasar Hukum Pembentukan : 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kepala Dinas, Sekretariat, 2 (dua) Sub Bagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan ) Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Yaitu :

  1. Kepala Dinas ;
  2. Sekretariat membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
  1. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial membawahi :
  1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin, Peran Keluarga, KAT, dan Kelembagaan Sosial;
  2. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
  1. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi ;
  1. Seksi pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan penyalahgunaan NAPZA;
  2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Penyandang Cacat, Lansia dan Tuna Sosial.
  1. Bidang Tenaga Kerja membawahi ;
  1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja ;
  2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan.
  1. Bidang Transmigrasi membawahi :
  1. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana Transmigrasi;
  2. Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha.
  1. Kelompok Jabatan Fungsional;
  2. Unit Pelaksana Teknis Daerah
Visi dan Misi

Visi :

Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja Profesional, dan Pemukiman Transmigrasi yang Berkualitas Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera

Misi :

  1. Menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pemenuhan  kebutuhan dasar
  2. Meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia melalui pemberdayaan, pelatihan, penempatan tenaga kerja, serta penciptaan hubungan industrial yang kondusif
  3. Menciptakan pemukiman transmigrasi yang layak secara terencana dan berkesinambungan.
Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas

  1. Usaha-usaha pelayanan dan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin, orang terlantar dan korban tindak kekerasan
  2. Bantuan pemugaran dan pembangunan rumah layak huni, korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non alam
  3. Pemberdayaan Lembaga Kesejaheraan Sosial, peran keluarga dan komunitas adat terpencil
  4. Pemberian rekomendasi perizinan terhadap lembaga kesejahteraan sosial yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial
  5. Pemberian bantuan kepada fakir miskin dan anak terlantar
  6. Menyelenggarakan usaha-usaha rehabilitasi dan pelayanan terhadap penderita cacat, gelandangan dan pengemis, orang terlantar, anak nakal, tuna susila dan korban penyalahgunaan napza
  7. Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja
  8. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
  9. Menyiapkan administrasi pemberian izin dan pembinaan lembaga latihan swasta
  10. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kerjasama pelatihan kerja
  11. Pemberian izin penggunaan tenaga kerja negara asing pendatang
  12. Melaksanakan penyusunan analisa pasar kerja dan bursa kerja

Fungsi:

  1. Membuat perumusan kebijakan teknis bidang tata usaha, Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi
  2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
  3. Melakukanan pembinaan dan melaksanakan kegiatan yang terkait pada bidang sosial, tenaga kerja dan Transmigrasi
  4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan perencanaan pembaqnunan bidang sosial, tenaga kerjaq dan Transmigrasi sebagaimana yang telah ditetapkan
Program Kerja
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  4. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
  7. Program Pembinaan Eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
  8. Program Peningkatan Kelembagaan Masyarakat Pedesaan
  9. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  10. Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
  11. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Struktur Organisasi