DINSOSNAKERTRANS BANGKA BARAT DATA TENAGA KERJA ASING

           Muntok, Bangka Barat, 14/6 (ANTARA) - Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat akan mendata tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di seluruh kapal isap produksi (KIP) di daerah itu.

         "Sampai saat ini kami belum memiliki data jumlah TKA yang bekerja di Bangka Barat karena perusahaan mereka juga tidak melapor ke Pemkab," ujar Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinsosnakertrans Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Sofyan Usman di Muntok, Kamis.

         Ia menjelaskan, saat ini di wilayah perairan Bangka  Barat terdapat 36 perusahaan KIP yang beroperasi, namun yang pernah melaporkan keberadaan tenaga kerja asingnya baru delapan perusahaan.

         "Setiap KIP mitra PT Timah Tbk dan swasta lainnya diperkirakan mempekerjakan TKA rata-rata 10 orang, namun selama ini baru ada delapan yang melapor, sementara yang lainnya tidak ada laporan sama sekali," kata dia.

         Beberapa bulan yang lalu, pihaknya pernah menerima laporan dari delapan perusahaan KIP, namun setelah itu tidak ada lagi laporan berkala, padahal menurut ketentuan setiap TKA wajib lapor ke Disnaker setempat setiap tiga bulan sekali.

         "Kami hanya ingin menegakkan peraturan yang berlaku, karena kewajiban tersebut sudah tercantum dalam Permennaker Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing," ujarnya.

         Ia mengatakan, dalam Bab IX pasal 27 (2c) disebutkan, Bupati/Wali Kota bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam satu wilayah kabupaten/kota.

         Dengan ketentuan tersebut, menurut dia, Pemkab memiliki kewajiban dan berhak mengeluarkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) di wilayahnya.

         "Jika TKA bekerja di Bangka Barat, berarti yang berhak mengeluarkan izin IMTA juga Disnaker Bangka Barat, bukan pemrintah pusat atau provinsi," katanya.

         Untuk menegakkan aturan dan menertibkan keberadaan TKA, kata dia, dalam waktu dekat ini tim terpadu akan segera melakukan pendataan dengan mendatangi setiap KIP yang beroperasi di wilayah Bangka Barat.

         "Tim terpadu terdiri dari Dinsosnakertrans Bangka Barat, Kantor Imigrasi Pangkalpinang, Polres Bangka Barat, Kejaksaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bagian Hukum Sekda Banga Barat akan bersama-sama melakukan pendataan dengan mendatangi setiap KIP di Bangka Barat," ujarnya.

         Ia mengharapkan dengan diterjunkannya tim tersebut, permasalahan TKA di daerah itu dapat diselesaikan.

         "Para TKA ini memiliki kewajiban membayar ke kas negara sebesar 100 dolar Amerika per orang per bulan, ini yang akan kita kejar karena setoran tersebut akan kembali lagi ke daerah dalam bentuk bantuan lain dari pusat," kata Sofyan.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News