DISDIKPORA: BELUM ADA INDIKASI PENYELEWENGAN DANA BOS

            Muntok, Bangka Barat, 30/5 (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, menegaskan hingga saat ini belum ada indikasi penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

         "Sampai saat ini belum ada indikasi pelanggaran karena kami melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan dari pemerintah pusat tersebut," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikpora Bangka Barat Amrullah Sidik di Muntok, Rabu.

         Ia menjelaskan, pembentukan tim pengawas dari Disdikpora Bangka Barat yang memiliki kompetensi dan pemahaman mengenai penggunaan dana BOS ini dimaksudkan agar penggunaan anggaran tepat sasaran sesuai peraturan yang berlaku.

         "Tim pengawas ini berfungsi mengawasi, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada pihak sekolah mengenai penggunaan dana BOS agar sesuai peruntukannya sebagaimana ditentukan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas pendidikan siswa di daerah itu," ujarnya.

         Tim itu, kata dia, akan mengawasi penggunaan dana BOS secara berkelanjutan dan memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan pemanfaatan dana BOS di setiap sekolah.

         Amrullah mengatakan, Disdikpora akan memberikan teguran, peringatan dan masukan kepada pihak sekolah jika mereka melakukan kesalahan. Namun pihaknya tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi.

         "Pemberian sanksi akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika ada tindak penyelewengan dan kesalahan yang dilakukan pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS tersebut," kata dia.

         Menurut dia, sampai saat ini pihaknya belum pernah memberikan sanksi, namun ada beberapa teguran kepada pihak sekolah yang lalai dan kurang tepat sasaran dalam penggunaan dana BOS.

         "Kami berharap pada 2012 tidak ada lagi pihak sekolah yang lalai dalam penggunaan dana BOS dan melalui tim pengawas kami akan melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat," katanya.    
    Ia mengatakan, untuk penyaluran anggaran BOS tahap tiga akan dilakukan setelah ada verifikasi ulang  penerimaan siswa baru karena  dana ini berdasarkan jumlah siswa di masing-masing sekolah.

         "Seluruh SD dan SMP mendapatkan anggaran ini, sementara untuk jenjang SLTA, pemerintah daerah juga sudah menyiapkan anggaran sehingga orang tua siswa tidak perlu khawatir tidak mampu membayar biaya karena dijamin pemerintah," ujarnya.

         Menurut dia, berbagai upaya pemerintah menyediakan anggaran biaya sekolah atau pendidikan gratis tersebut diharapkan mampu menyukseskan program wajib belajar 12 tahun seperti yang sudah dicanangkan pada Hari Pendidikan Nasional 2012 tingkat kabupaten beberapa waktu lalu.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara