DISKOMINFO: BABEL PERLU PERDA BENTUK LEMBAGA ADAT

Pangkalpinang, 23/11 (ANTARA) - Sekretaris Diskominfo Provinsi Bangka Belitung (Babel), Marwan menyatakan, Babel perlu peraturan daerah (Perda) membentuk lembaga adat disertai aturan sanksi untuk mencegah prilaku sosial yang menyalahi aturan di dalam lingkungan masyarakat.

"Pada zaman sekarang, prilaku warga terutama generasi muda dengan mudah menyalahi aturan-aturan adat karena belum terbentuknya perda yang mengatur lembaga dan aturan adat untuk memberikan sanksi kepada pelaku," ujarnya di Pangkalpinang, Rabu.

Ia menjelaskan, saat ini, banyak video-video yang tidak senonoh atau tindak kekerasan melalui hand phone yang diperankan siswa-siswi, sebagai bentuk tidak adanya sanksi sosial di dalam masyarakat yang diatur dalam adat.

Misalnya, kejadian kasus video mesum dalam sepekan terakhir ini, video tidak senonoh itu yang diperankan siswa-siswa SMU Sungailiat, Kabupaten Bangka, dengan mudah masyarakat luas mengakses video tersebut melalui hand phone.

"Pembentukan Perda adat ini, akan mempengaruhi semua elemen masyarakat untuk membudayakan norma-norma sesuai adat istiadat melayu, sehingga prilaku yang tidak sesuai budaya adat bisa ditekan," ujarnya.

Ia mengatakan, pembentukan Perda lembaga adat yang disertai sanksi ini untuk menyusun kembali konsep kehidupan sosial masyarakat untuk mematuhi norma-norma adat yang berlaku.

"Saat ini, norma-norma adat yang berlaku di masyarakat tidak lagi menjadi sesuatu pantangan atau ketakutan bagi warga untuk melanggarnya karena tidak ada lagi sanksi dari masyarakat, seperti bagi yang melakukan perselingkuhan, mabuk-mabukan dan berbuat tidak senonoh akan dikucilkan atau diusir dari kampungnya," ujarnya.

Menurut dia, untuk memperbaiki prilaku atau kebiasaan seseorang, harus melalui kebijakan pemerintah yang mempengaruhi elemen masyarakat seperti orang tua, para guru, pejabat pemerintah dan elemen masyarakat lainnya.

"Masyarakat Babel yang terkenal tidak disiplin dan membuang sampah sembarangan, pada mereka berada di negara lain seperti Malaysia dan Singapura, mereka menjadi disiplin dan tidak berani membuang sampah sembarangan tempat karena negara tersebut memiliki karakter dan kebijakan yang kuat untuk membina masyarakatnya," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah kabupaten/kota untuk segera membuat Perda pembentukan lembaga adat yang disertai sanksi untuk membentuk masyarakat yang disiplin, berkarakter dan menekan prilaku-prilaku yang menyimpang yang tidak sesuai budaya melayu.

"Lembaga adat yang akan didirikan mesti tumbuh dari kesadaran masyarakat adatnya, bukan yang di bentuk oleh pemerintah, sehingga sistem yang berjalan menjadi sesuai sengan sistem adat yang pernah dan masih berlaku dengan sistem yang khas Babel," ujarnya.

Ia mengatakan, lembaga adat yang akan dibentuk sesuai dengan ciri khas dan keunikan daerah, misalnya Minangkabau, Riau, Bali, dan lainnya.

"Marilah kita bersatu dalam kesatuan adat yang rukun penuh rasa kebersamaan dalam memberdayakan kebudayaan dan lembaga adat ini dipimpin seorang yang bijaksana yang mampu mengayomi hingga semua sistem kerja divisi atau seksi pelaksana kerja kelembagaan adat berjalan baik," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News