Diskominfo Bangka Barat rintis pembangunan radio daerah

Muntok, Bangka Barat (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merintis pembangunan radio daerah untuk meningkatkan penyebaran informasi publik.

"Tahun ini kami akan melakuklan kajian terlebih dahulu agar pembangunan radio daerah itu nantinya bermanfaat dan berkelanjutan," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bangka Barat M Kaidi di Muntok, Rabu.

Pembangunan radio daerah merupakan salah satu prioritas yang akan direalisasikan dalam beberapa tahun ke depan agar masyarakat mendapatkan informasi berbagai program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Dengan adanya penyebaran informasi dengan jangkauan lebih luas diharapkan mampu mendukung gerak pembangunan daerah dan warga mendapatkan hak sama dalam mengakses berbagai informasi.

"Penyiaran informasi melalui radio daerah ini juga sebagai salah satu upaya mencerdaskan masyarakat dan mencegah penyebaran berbagai berita bohong atau hoax," katanya.

Kabupaten Bangka Barat yang memiliki enam kecamatan dan wilayah cukup luas, saat ini terdapat dua stasiun radio swasta, namun daya jangkau siar terbatas dan sulit diakses warga yang ada di pelosok.

"Keberadaan radio daerah nantinya kami targetkan mampu diakses masyarakat di seluruh Bangka Barat, namun kami tetap mempertimbangkan keberadaan dua radio swasta yang sudah ada," katanya.

Pembangunan radio daerah di daerah tu cukup penting sesuai dengan instruksi Kementerian Kominfo RI terkait pembangunan radio daerah atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL).

Kabupaten Bangka Barat merupaka salah satu daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia yang belum mendirikan LPPL.

"Saat ini masih ada sekitar 150 daerah di Indonesia yang belum memiliki LPPL, termasuk Kabupaten Bangka Barat," katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Kelompok Kerja Wartawan bangka Barat, Husni mengapresiasi rencana pembangunan stasiun radio daerah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai informasi yang benar.

"Maraknya penyebaran berita bohong di media sosial akan berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup bermasyarakat, pemerintah perlu segera turun tangan untuk memberikan informasi yang benar secara masif," kata Husni.

Dengan gencarnya pemberitaan dari pemerintah daerah diharapkan masyarakat semakin cerdas dan tidak mudah terprovokasi berbagai berita yang menyesatkan.

Sumber: 
babel.antaranews.com
Penulis: 
Donatus Dasapurna Putranta