DPD DORONG MALAYSIA TERBITKAN UU PEKERJA ASING

         Jakarta, 16/5 (ANTARA) - DPD RI mendorong agar pemerintah Malaysia menerbitkan undang-undang tentang Pekerja Asing yang isinya antara lain melindungi hak-hak pekerja asing di negara tersebut.

        "Sampai saat ini Malaysia belum memiliki UU tentang Pekerja Asing yang bekerja di negara tersebut sehingga sering terjadi kekerasan yang menimpa pekerja asing, termasuk TKI (tenaga kerja Indonesia) yang bekerja di Malaysia," kata Ketua DPD RI, Irman Gusman, usai menerima Menteri Hukum Malaysia Dato Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

        Pada kesempatan tersebut, Irman Gusman didampingi oleh Anggota DPD RI Fariuk Muhammad (Nusa Tenggara barat), Parlindungan Purba (Sumatera Uatara), dan Emma Yohana (Sumatera Barat).

        Sedangkan, Dato Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz didampingi dua anggota DPR Malaysia yakni Datuk Ronald Kiande dan Mohammed Yusmadi bin Mohammed Yusoff serta Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Syed Munshe Afdraruddin Syed Hassan.

        Menurut Irman, kunjungan Menteri Hukum Malaysia Dato Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz ke Indonesia juga menjaga hubungan persahabatan antara kedua negara, termasuk  menyikapi kasus penembakan terhadap tiga TKI asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tewas tertembak di Malaysia.

        Malaysia, menurut dia, merespons positif langkah Indonesia yang menyikapi kasus penembakan terhadap tiga TKI di Malaysia.

        Pada kesempatan tersebut, Dato Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz mengusulkan agar Indonesia dan Malaysia membentuk lembaga bersama di tataran parlemen guna menyikapi hal-hal yang terjadi di antara kedua negara.

        "Hal-hal tersebut, tidak hanya sebatas tenaga kerja tapi persoalan lainnya, seperti persoalan  sosial dan budaya," katanya.

        Menurut dia, Malaysia lebih mengutamakan hubungan persahabatan antara Malaysia dan Indonesia.

        Irman Gusman menhyambut positif usulan dari Menteri Hukum Malaysia Dato Seri Muhammad Nazri bin Abdul Aziz yang dinilai bisa meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua negara.

        "Kasus tertembaknya tiga TKI asal NTB di Malaysia menjadi momentum untuk peningkatan hubungan persahabatan diantara kedua negara," katanya.

        Sementara itu, Ketua Panitia Akutabilitas Parlemen (PAP) DPD RI, Farouk Muhammad mengatakan, DPD RI menyikapi persoalan tertembaknya tiga orang TKI di Malaysia pada dua tataran, yakni penyelesaian persoalan hukumnya serta serta kebijakan pemerintah Malaysia dalam melindungi tenaga kerja asing.

        Soal penyelesaian hukum, kata dia, DPD meminta agar Malaysia mengusut tuntas dan memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah.

        Sedangkan di tataran kebijakan, menurut dia, DPD RI mendorong Malaysia agar menerbitkan UU tentang Pekerja Asing yang isinya antara lain melindungi hak-hak pekerja di negara tersebut.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News