DPRD BANGKA BARAT RUBAH ALAT KELENGKAPAN DEWAN

          Muntok, Bangka Barat, 16/5 (ANTARA) - DPRD Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung melakukan perubahan alat kelengkapan dewan melalui Rapat Paripurna Perubahan Anggota Fraksi dan Alat Kelengkapan dewan.

         "Kami kembalikan Ivan Wahyudi ke Fraksi Golkar yang semula pindah ke Fraksi PDIP dan merubah kembali kelengkapan dewan agar sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri,"  ujar Wakil Ketua DPRD Bangka Barat Hendra Kurniady di Muntok, Rabu.

         Ia mengatakan, dalam paripurna tersebut keanggotaan fraksi telah dikembalikan seperti semula dan perubahan keanggotaan komisi yaitu Ivan Wahyudi dari komisi III ke komisi II dan Badri dari Komisi II ke komisi III.

         "Selain itu kami juga melakukan perombakan ketua komisi, yaitu Ketua Komisi III yang semula dipegang Yuhanis dari Fraksi PDIP diganti oleh Samsir dari Fraksi PKS," ujarnya.

         Selanjutnya, Ketua Komisi untuk ketua Komisi I semula Ahmad Ani dari Fraksi PDIP diganti Medihestri dari Fraksi Golkar, sedangkan Komisi II tidak mengalami perubahan, Ketuanya tetap dijabat Yus Derahman.

         Untuk badan, Maryudi dari Fraksi Demokrat di menempati posisi di Badan Anggaran menggantikan Sayuti dari Fraksi Demokrat yang semula menduduki dua posisi yaitu di di Badan Musyawarah dan Badan anggaran kini hanya di Badan Musyawarah.

         "Untuk Ketua BK masih tetap yaitu H Iwansyah dan Ketua Banleg Sardi. Posisi ketua tidak berubah yang berubah hanya anggotanya yaitu semula anggota BK terdiri dari H Iwansyah, Nola dan Ahmad Ani, saat ini diduduki Iwansyah, Nola dan Minal Hadi," ujarnya..

         Hendra menambahkan, paripurna telah dilakukan pada Senin (14/5) Sore dihadiri 15 anggota dewan dari Fraksi PKS, Hanura, Demokrat dan Golkar, sedangkan dari Fraksi PDIP tidak ada yang hadir.

         "Perubahan alat kelengkapan ini kami lakukan sebagai implementasi atas Surat dari Kemendagri Nomor 174/1902/OTDA tentang Perpindahan Keanggotaan Fraksi," ujarnya.

         Ia menambahkan, dalam PP Nomor 16 Tahun 2010 ayat 9 pasal 31 diterangkan bahwa fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna seperti yang dimaksud di ayat 8, itu bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

         "Paripurna digelar juga sebagai pembatalan paripurna yang sama, yang telah digelar awal 2012 dan diharapkan dengan ditetapkannya kelengkapan dewan dan dikembalikannya anggota fraksi seperti semula, seluruh peraturan dan keputusan dari DPRD Bangka Barat bersifat legal sesuai peraturan yang ada," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News