DPRD MINTA PEMKAB TINJAU PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

          Muntok, Bangka Barat, 31/5 (ANTARA) - Anggota DPRD Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, meminta Pemerintah Kabupaten setempat meninjau ulang usulan salah satu perusahaan yang ingin mengelola hutan produksi (HP) seluas 66 ribu hektare.

         "Usulan yang dikeluarkan Bupati pada 2009 untuk mendapatkan rekomendasi Kementerian Kehutanan tersebut, kami minta ditinjau ulang seiring meningkatnya animo masyarakat mengelola hutan produksi," ujar anggota komisi III DPRD Bangka Barat Ivan Wahyudi Hartono di Muntok, Kamis.

         Ia menjelaskan, peninjauan ulang tersebut penting dan mendesak karena alih fungsi hutan tidak hanya untuk kepentingan perkebunan, pertanian yang dikelola perusahaan swasta, namun masyarakat lebih memiliki hak untuk mengelola kawasan tersebut.

         Selain itu, kata dia, alih fungsi kawasan HP juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti industri, pariwisata, perekonomian dan pemukiman warga di daerah itu.

         "Ini mendesak untuk segera dikaji ulang terkait moratorium rekomendasi untuk perusahaan yang hanya berlaku hingga 2014 dan kami yakin Pemkab mampu mengevaluasi ulang usulan rekomendasi tersebut," ujarnya.

         Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Bangka Barat, Markus meminta Pemkab Bangka Barat untuk lebih berhati-hati mengeluarkan rekomendasi terhadap perusahaan perkebunan yang arealnya merupakan hutan produksi.

         Ia mengatakan, kondisi hutan di Bangka Barat memiliki karakteristik lain dibandingkan dengan kondisi hutan di daerah lain seperti Kalimantan dan Papua. Hutan di Bangka Barat sebagian besar hanya berupa hamparan ilalang, sangat jarang terdapat tegakan hutan.

         "Ketika kami melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kehutanan, kami sudah sampaikan kondisi di lapangan seperti itu dan kami minta kawasan yang kondisinya seperti itu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian dan ekonomi masyarakat," ujarnya.

         Ia mengatakan, usulan yang disampaikan tersebut pada waktu itu mendapatkan respon positif dari Kemhut dan mereka menyarankan agar Pemkab segera mengajukan alih fungsi HP atau usulan hutan tanaman rakyat terkait moratorium yang berlaku hingga 2014.

         Hal ini disampaikan Ivan dan Markus terkait pernyataan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Barat Kemas Arfani Rahman yang menyebutkan kawasan hutan produksi di daerah itu terancam habis jika Pemerintah Pusat memberikan rekomendasi kepada salah satu perusahaan perkebunan yang ingin mengelola 66.000 hektare HP di daerah itu, padahal luas HP secara keseluruhan hanya 86.025 hektare.

         Kemas mengatakan, jika sampai seluruh usulan tersebut disetujui, dikhawatirkan masyarakat hanya sebagai penonton karena tidak ada lagi hutan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian warga.

         Dengan kenyataan seperti itu, Kemas meminta warga untuk segera mengajukan usulan pengelolaan hutan produksi untuk dikelola menjadi hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat, karena pola seperti itu diizinkan dengan syarat menajukan permohonan ke Pemkab.

         Peluang ini yang harus dimanfaatkan warga dan diharapkan sesegera mungkin agar jangan sampai izin HTI yang diajukan salah satu perusahaan keluar duluan, kata Kemas.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara