DPRD: SATUKAN KOMITMEN ATASI KERUSAKAN ALAM BABEL

         Pangkalpinang, 30/4 (ANTARA) - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rina Tarol, mengemukakan pentingnya menyatukan komitmen bersama dari para pemangku kepentingan di Pemerintahan guna mengatasi kerusakan alam di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

        "Mengenai lahan kritis pasca pertambangan timah, kerusakan terumbu karang, dan sebagainya itu dapat diatasi jika ada komitmen bersama dari para pejabat yang berwenang di Pemerintahan," kata rina di Pangkalpinang, Senin.

        Oleh karena itu, Rina mengatakan harus ada perubahan pola pikir dalam masyarakat saat memilih calon pemimpin.

        "Jangan pilih pemimpin yang hanya memberi "lips service" dan iming-iming uang sebagai imbalan, tapi harus  pilih pemimpin yang benar-benar peduli," kata dia.

        Salah satu wilayah di Kepulauan Bangka Belitung yang paling parah mengalami kerusakan akibat aktivitas penambangan bijih timah adalah wilayah hutan dan wilayah tangkap nelayan di Bangka Barat.

        Guna menanggulangi hal tersebut, DPRD Kabupaten Bangka Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah (perda) Pertambangan pada Senin (9/4).

        Perda pertambangan dimaksudkan untuk menata daerah mana saja yang diizinkan dan dilarang untuk ditambang, sehingga aktivitas penambangan tidak tumpang tindih dengan kepentingan sektor lain.

        "Sebagai anggota Dewan, kami hanya mampu mengawasi dan mengontrol, kewajiban paling utama adalah di tangan Pemerintah untuk menjalankan amanat rakyat dengan baik demi kepentingan rakyat," kata Rina

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News