Enam Raperda akan Dibahas Tahun 2018

Muntok (27/11/2017) PPID - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyampaikan enam judul Rancangan Reraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018, Jumat (24/11) di Gedung Mahligai Betason Muntok. Keenam judul Raperda yang disampaikan Pemerintah  Kabupaten Bangka Barat mendapat persetujuan DPRD ditandai dengan suara aklamasi seluruh anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna dan dilanjutkan penandatanganan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Bangka Barat, Hendra Kurniadi. Setelah ditandatangani ketua DPRD, keenam judul Raperda diserahkan kepada Pemkab Bangka Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Drs. H. Yunan Helmi, M.Si.

Keenam judul rancangan perda yang diusulkan Pemkab Bangka Barat untuk dibahas tahun 2018 di antaranya raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Raperda tentang Air Limbah Domestik, Raperda tentang Pembentukan Kelurahan di Kecamatan Muntok dan Raperda tentang Perlindungan Anak.

Dalam sambutannya, Sekretarisn Daerah menyampaikan bahwa Raperda yang disampaikan berdasarkan skala prioritas dan sudah sesuai peraturan dengan mewujudkan tatanan yang tertib dalam menyusun perda, mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pengesahan.

“Keberadaan program pembentukan Perda dapat membantu meminimalisir munculnya persoalan tumpang tindih, inkonsisten dan saling bertentangan antara peraturan daerah satu dan lainnya, antara peraturanperundang-undangan yang lebih rendah dan peraturan perundang-undangan diatasnya guna menciptakan efisien dalam pembentukan peraturan daerah, ”ujar H. Yunan Helmi dalam sambutannya di hadapan anggota DPRD dan undangan lainnya.

Menurut Sekretaris Daerah, program pembentukan perda tidak saja sebagai wadah politik hukum di daerah, atau potret rencana pembangunan materi hukum yang akan dibuat dalam satu tahun kedepan tetapi  juga merupakan instrumen yang mencakup mekanisme perencanaan hukum agar selalu konsisiten dengan tujuan, dan sesuai dengan arah pembangunan daerah.  (ppid/Muhaimin)
Sumber: 
PPID Kab.Bangka Barat
Penulis: 
Muhaimin
Editor: 
Muhammad Erfan

Berita

25/05/2018 | babel.antaranews.com
25/05/2018 | babel.antaranews.com
24/05/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
24/05/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
23/05/2018 | babel.antaranews.com
22/05/2018 | babel.antaranews.com
21/05/2018 | Bagian Komunikasi, Humas, dan Protokol
21/05/2018 | babel.antaranews.com