ESDM BANGKA BARAT: BELUM ADA REKLAMASI LAUT

          Muntok, Bangka Barat, 25/5 (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Barat mengakui hingga saat ini perusahaan pertambangan di daerah itu belum melakukan reklamasi laut.

         "Kami belum menerima laporan program reklamasi laut dari perusahaan tambang timah pascapenambangan di wilayah laut Bangka Barat," ujar Inspektur Tambang pada Dinas ESDM Bangka Barat Supriadi di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat.

         Selain itu, kata dia, pihaknya juga tidak mengetahui program reklamasi tersebut nantinya bentuknya seperti apa karena pemerintah pusat juga belum memberikan kejelasan detail kegiatan reklamasi di daerah itu.

         Ia berharap pemerintah pusat segera memberikan penjabaran detail kegiatan kepada daerah agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan keinginan pusat dalam upaya menjaga kelestarian laut dan lingkungan.

         "Itu yang jadi permasalahan sampai saat ini. Reklamasi laut bentuk dan pelaksanaannya seperti apa, kami tidak tahu dan belum dapat tembusan apa pun dari pusat," ujarnya.

         Ia mengatakan, mengenai bentuk kegiatan reklamasi seperti penaburan atau kegiatan lainnya, apakah penaburan biota laut, teknis pelaksanaan, luas lokasi yang akan direklamasi, dan jumlah anggaran, pihaknya tidak mengetahui pasti.

         "Jangankan penaburan, bentuk kegiatan reklamasi saja kami belum tahu detailnya," ujarnya.

         Ia mengharapkan pemerintah pusat segera merealisasikan kegiatan reklamasi, baik di laut maupun di darat, karena masyarakat membutuhkan hal tersebut secepatnya untuk meningkatkan kesejahteraan.

         Selain informasi dari pemerintah pusat, menurut dia, pihak manajemen PT Timah Tbk dan mitranya serta perusahaan swasta lainya juga segera memberikan informasi detail mengenai luas lahan produksi, lahan yang sedang digarap, luas lahan yang sudah dikerjakan, dan informasi lainnya agar pemkab memiliki data valid untuk keperluan penanganan lahan bekas tambang ke depan.

         "Sampai 2012, perusahaan swasta dan PT Timah yang memiliki izin usaha penambangan (IUP) di laut Bangka Barat, belum ada satu pun yang melaksanakan reklamasi," ujarnya.

         Untuk kepentingan reklamasi, kata dia, pemkab sering mengirimkan surat resmi kepada manajemen perusahaan swasta dan PT Timah agar memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan reklamasi.

         Namun, kata dia, dari 24 perusahaan pertambangan yang beroperasi di Bangka Barat, sampai saat ini belum ada manajemen perusahaan tersebut yang memberikan balasan.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara