ESDM MINTA PENAMBANG IKUTI ATURAN CEGAH KECELAKAAN

Muntok, Bangka Barat, 30/10 (ANTARA) - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, meminta para penambang bijih timah setempat mengikuti aturan penambangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

"Seringnya terjadi kecelakaan tanah longsor dalam penambangan selama ini, karena para penambang mengeruk kolong tambangnya terlalu curam sehingga tanah tidak ada kekuatan penyangga dan sangat beresiko terjadi tanah longsor," ujar Kapala Dinas ESDM Chairul Amri Rani di Muntok, Minggu.

Dalam aturan penambangan, menurut dia, kolong penambangan seharusnya dibuat dengan sistem terasering atau berjenjang seperti tangga dengan sisi miring sekitar 45 derajat agar struktur tanah kokoh dan dapat meminimalkan terjadinya tanah longsor.

Di Kabupaten Bangka Barat, katanya, sudah sering terjadi kecelakaan kerja yang menelan korban jiwa akibat tanah longsor di lokasi penambangan bijih timah yang banyak terdapat di daerah itu.

Selain mengikuti aturan tersebut, ia mengaharapkan, para penambang untuk melakukan penambangan yang menjadi wilayah pertambangan dan memiliki izin usaha penambangan (IUP) sehingga tidak mengganggu kawasan lain.

"Para penambang liar tidak seenaknya masuk kawasan hutan konservasi, hutan produksi, hutan lindung dan kawasan lainnya yang dikhawatirkan terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah," ujarnya.

Menurut dia, pada 2011 pihaknya hanya mengeluarkan sebanyak 151 IUP kepada 24 perusahaan dan sekitar 20 pihak perorangan untuk beroperasi di wilayah Bangka Barat.

"Sebagian besar IUP tersebut untuk izin penambangan bijih timah, hanya ada beberapa yang bergerak dalam penambangan kaolin dan zirkon," ujarnya.

Untuk mengantisipasi penambangan bijih timah liar, katanya, Dinas ESDM sudah beberapa kali melakukan pendekatan kepada para penambang dan pengusaha timah agar melaksanakan penambangan di wilayah pertambangan.

Selain pendekatan, katanya, tindakan pembinaan dan razia yang sering digelar aparat kepolisian dibantu Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat kecamatan, namun tidak mempan untuk mengurangi penambangan liar yang terjadi di hampir seluruh wilayah Bangka Barat.

Menurut dia, para pemegang IUP mempunyai kewajiban untuk menertibkan para penambang di wilayah masing-masing dan untuk penambang di luar kawasan penambangan (KP) pihak kepolisian harus berani bertindak tegas menyelesaikan permasalahan tersebut agar kawasan lain tidak terganggu dengan kegiatan penambangan.

"Kami sudah berusaha mempermudah proses pengurusan izin penambangan bagi perusahaan, dan kami juga mengharapkan para penambang mematuhi aturan yang berlaku dan menaati zonasi yang ada," ujarnya.

Ia mengatakan, agar menimbulkan efek jera bagi penambang liar di kawasan hutan konservasi, hutan produksi, hutan rakyat dan kawasan lainnya harus dilakukan penertiban yang melibatkan pihak pemangku kepentingan seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata, aparat kepolisian dan dinas terkait lainnya," ujarnya.

Menurut dia, Pemkab Bangka Barat sebenarnya tidak ingin melakukan tindakan frontal karena menyangkut banyak orang menggantungkan hidup dengan menambang bijih timah, namun akan lebih baik jika para penambang tersebut bekerja sama dengan perusahaan pemegang IUP di dan beroperasi di wilayah yang telah ditetapkan.

"Kami tidak melarang menambang bijih timah, tetapi tentu dengan cara yang benar, bukan dengan merambah hutan konservasi, hutan produksi, hutan lindung dan kawasan lain yang dilindungi oleh negara dan diperuntukkan kepentingan lain," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News