ESDM: PERUSAHAAN WAJIB TERAPKAN K3 BAGI PENAMBANG

 

Muntok, Bangka Barat, 13/3 (ANTARA) - Perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan wajib menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para penambang yang beroperasi di lokasi tambang miliknya.
 
"Penerapan K3 di setiap lokasi pertambangan diharapkan mampu meminimalkan jumlah kecelakaan kerja di seluruh lokasi pertambangan di daerah itu," kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Chairul Amri Rani di Muntok, Selasa.
 
Ia menjelaskan, di daerah itu penambangan bijih timah kembali marak seiring meningkatnya harga timah di pasar internasional, hal ini harus diikuti dengan sosialisasi keselamatan kerja oleh para pemilik IUP karena para penambang inkonvensional tersebut kebanyakan beroperasi di lokasi di lahan perusahaan yang memiliki IUP.
 
"Kami berharap pemilik perusahaan pertambangan bertanggung jawab dan lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja tambang inkovensional (TI) di kawasan penambangan (KP) miliknya," ujarnya.
 
Ia menjelaskan, dari sebanyak 24 perusahaan pertambangan yang ada di Bangka Barat, saat ini baru PT Timah yang sudah membentuk dan melaporkan kepengurusan organisasi K3 tersebut, sedangkan perusahaan lain belum ada laporan.
 
Ia mengatakan, perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi sehingga penerapan K3 harus diterapkan dan diawasi lebih serius untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja.
 
Untuk itu, setiap perusahaan wajib menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilindungi dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 
"Setiap pekerja wajib mendapatkan perlindungan saat bekerja, seperti perlengkapan keselamatan kerja berupa helm pengaman, masker, sepatu, sarung tangan dan lainnya sehingga pekerja merasa aman dan nyaman saat beraktivitas di lapangan," ujarnya.
 
Selain menerapkan K3, katanya, seringnya terjadi kecelakaan tanah longsor dalam penambangan selama ini, karena para penambang mengeruk kolong terlalu curam sehingga tanah tidak ada kekuatan penyangga dan sangat beresiko terjadi tanah longsor.
 
Dalam aturan penambangan, kolong penambangan seharusnya dibuat dengan sistem terasering atau berjenjang seperti tangga dengan sisi miring maksimal 45 derajat agar struktur tanah kokoh dan dapat meminimalkan terjadinya tanah longsor.
 
"Selain mengikuti aturan penambangan, kami berharap para penambang melakukan aktivitasnya di lokasi yang memiliki IUP agar tidak mengganggu kawasan lain seperti hutan lindung, konservasi dan produksi yang dikhawatirkan mengganggu ekosistem yang ada.
 
Menurut dia, pada 2011 pihaknya hanya mengeluarkan sebanyak 151 IUP kepada 24 perusahaan dan sekitar 20 pihak perorangan untuk beroperasi di wilayah Bangka Barat.
 
"Sebagian besar IUP tersebut untuk izin penambangan bijih timah, hanya ada beberapa yang bergerak dalam penambangan kaolin dan zircon," ujarnya.
 
Menurut dia, para pemegang IUP mempunyai kewajiban untuk menertibkan para penambang di wilayah masing-masing dan untuk penambang di luar KP, pihak kepolisian harus berani bertindak tegas menyelesaikan permasalahan tersebut agar kawasan lain tidak terganggu dengan kegiatan penambangan.
 
Menurut dia, Pemkab Bangka Barat ingin melakukan tindakan frontal karena menyangkut banyak orang menggantungkan hidup dengan menambang bijih timah, namun akan lebih baik jika para penambang tersebut bekerja sama dengan perusahaan pemegang IUP di dan beroperasi di wilayah yang telah ditetapkan.
 
"Kami tidak melarang menambang bijih timah, tetapi tentu dengan cara yang benar, bukan dengan merambah hutan konservasi, hutan produksi, hutan lindung dan kawasan lain yang dilindungi oleh negara dan diperuntukkan kepentingan lain," ujarnya.
Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News