FKUB Bangka Barat Sosialisasikan PBM Nomor 9 dan nomor 8 Tahun 2006

Muntok- Bertempat di Koperasi Warga Peltim Muntok, FKUB sosialisasikan Peraturan Bersama Menteri (PBM) nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 9 September 2020.
Tema yang diusung adalah Melalui Sosialisasi PBM Kita Tingkatkan Persaudaraan dan Kerukunan Menuju Pilkada 2020 yang damai, aman, dan sejuk.
Kegiatan dihadiri oleh Pj. Sekda Bangka Barat, Hartono, SE, Kepala Kantor Kemenag Bangka Barat, kepala Kesbangpol Bangka Barat, Plt. Kepala Bagian Sosial Kemasyarakatan Setda, Kepala Camat Muntok, Kepala KUA Muntok, Lurah di Kecamatan Muntok serta ketua dan anggota FKUB.
Ketua FKUB, Bachtiar Harahap, menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran berbagai pihak. Dirinya mengatakan bahwa agenda ini bertujuan untuk mempertemukan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, kelurahan dan desa agar menyamakan persepsi dalam kaitannya dengan pembinaan kerukunan umat beragama.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Pj. Sekda disampaikan bahwa kemajemukan masyarakat hendaknya tidak menjadi hambatan untuk hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain.
Dia juga menyebutkan bahwa Pilkada Bangka Barat sudah dijadwalkan pada 9 Desember mendatang.
"Untuk itu, FKUB diharapkan menjadi wadah dalam memelihara kerukunan umat. Utamakan semangat kebersamaan dan saling mengormati perbedaan. Pilkada tidak boleh merusak tatanan kebersamaan. Tetap pelihara sikap saling menghormati tanpa terganggu isu-isu yang dapat memecah belah kita," katanya.
"Dibutuhkan peran semua pihak dalam hal menjaga kerukunan umat beragama. Mari bersama jaga kondisivitas daerah kita," tutupnya.
Dalam hal ini, camat dan lurah memiliki peran strategis. Berdasarkan PBM tersebut disebutkan bahwa camat dan lurah memiliki tugas dan kewajiban untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat untuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kabupaten/Kota.

Sumber: 
Diskominfo
Penulis: 
Dedra
Fotografer: 
Aldi
Editor: 
Wahyu Pratiwi