HARAPAN PASCA PENGESAHAN PERDA PERTAMBANGAN

Oleh Donatus Dasapurna Putranta

 

            Kekhawatiran kerusakan lingkungan karena aktivitas penambangan bijih timah di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung oleh beberapa pihak  akan sedikit terobati dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan oleh para wakil rakyat setempat.

           Selama ini masyarakat masih beranggapan pertambangan menyengsarakan warga di daerah itu karena pada kenyataan di lapangan warga setempat jarang yang menikmati bijih timah karena para pelaku pertambangan sebagian besar para bos dari luar daerah yang memanfaatkan tenaga kerja pendatang.

          Warga yang berusaha membuka tambang inkonvensional (TI) baik di darat maupun laut membutuhkan modal besar dan keberuntungan karena tidak semua lahan mengandung timah, perlu keberanian untuk berspekulasi yang tentunya membutuhkan dukungan permodalan.

           Dengan disahkannya Perda Pengelolaan Pertambangan, diharapkan para perusahaan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) mengelola lahan miliknya dengan memberdayakan warga di daerah itu sehingga mereka dapat merasakan langsung kekayaan kandungan mineral di tanah kelahirannya.

          "Kami akan tekankan kepada para pemegang IUP untuk memberdayakan warga dan menjamin kestabilan harga serta bersedia menampung produksi yang dihasilkan warga tersebut," ujar Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Barat Chairul Amri Rani.

           Hal tersebut disampaikannya sekaligus menepis anggapan sebagian besar masyarakat selama ini yang mendiskreditkan bahwa pertambangan menyengsarakan warga di daerah itu.

           iamenyatakan keyakinannya jika pertambangan dilakukan sesuai dengan aturan tentu akan dirasakan manfaatnya baik oleh perusahaan maupun masyarakat di daerah yang memiliki mineral melimpah seperti Bangka Barat.

          "Kami akan terus berupaya mengikis paradigma tersebut dengan terus menggencarkan sosialisasi tentang pentingnya melakukan penambangan yang aman dan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

          Perda tersebut disahkan untuk melindungi kelestarian hutan, wilayah tangkap nelayan, kawasan wisata, pemukiman dan kawasan lainnya dari kerusakan akibat aktivitas penambangan, bukan untuk melegalkan penambangan di seluruh wilayah Bangka Barat.

           Lahirnya perda pertambangan dimaksudkan untuk menata daerah mana saja yang diizinkan dan dilarang untuk ditambang, sehingga aktivitas penambangan tidak semrawut dan tumpang tindih dengan kepentingan sektor lain seperti yang terjadi saat ini.

          "Dengan disahkannya Perda tersebut diharapkan pihak aparat penegak hukum juga ikut terbantu jika menemukan pelanggaran operasi penambangan di luar kawasan penambangan mereka memiliki pedoman kuat untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran tersebut," ujarnya.

    
                             Kekhawatiran Nelayan dan Pelaku Wisata
     Kepala Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muntok Febriansyah mengkhawatirkan disahkannya perda yang salah satu isinya mengizinkan penambangan di kawasan laut dimulai dari titik nol bibir pantai karena sebagian besar nelayan di daerah itu merupakan nelayan pinggiran.

           Hampir seluruh terumbu karang tempat berlindung, berkembang biak dan mencari makan ikan sudah rusak karena tertutup sedimen penambangan bijih timah yang dilakukan kapal isap produksi (KIP) dan ponton TI apung yang jumlahnya mencapai ratusan dan beroperasi di seluruh wilayah laut Bangka Barat.

         "Kami hanya bisa berharap semoga berbagai bantuan untuk nelayan berupa pinjaman modal tanpa bunga, PUMP, peralatan tangkap, alat pengolahan dan berbagai bantuan lain dari Pemkab yang jumlahnya miliaran rupiah, tidak sia-sia karena tumpang tindih kepentingan dalam satu wilayah tangkap nelayan," ujarnya.

         Menurut data, jumlah rumah tangga nelayan di Bangka Barat saat ini mencapai 1.861 Kepala Keluarga (KK) yang terdapat di enam kecamatan meliputi Kecamatan Muntok 385 KK, Simpang Teritip 358 KK, Tempilang 478 KK, Kelapa 213 KK dan Jebus 427 KK.

         "Jumlah tersebut merupakan jumlah nelayan tetap, sementara jumlah nelayan tidak tetap atau sampingan masih banyak lagi tetapi kami tidak bisa mendata karena mereka melaut musiman dengan peralatan sederahana seperti bubu, jaring dan kail yang melaut tida pernah jauh dari bibir pantai," ujarnya.

         Kabupaten Bangka Barat memiliki luas laut 169.028,1 hektare atau 1.690,281 kilometer persegi dengan panjang garis pantai kurang lebih 273 kilometer.

         "Dengan potensi kelautan dan jumlah nelayan yang begitu banyak, kami akan terus memberikan motivasi kepada para nelayan agar semakin mencintai laut, namun kami juga mengharapkan dukungan Pemkab untuk tetap memperhatikan wilayah tangkap nelayan bukan hanya mementingkan ekplorasi mineral laut saja," ujarnya.

         Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Informatika Bangka Barat Yanuar, ia berharap potensi kepariwisataan di daerah itu jangan sampai dikalahkan sektor pertambangan seiring geliat sektor wisata di daerah itu.

         "Kami berharap beberapa wilayah yang sudah ditetapkan sebagai tempat wisata baik di darat maupun di laut tidak diganggu sektor penambangan karena itu merupakan salah satu potensi andalan perekonomian masyarakat pascatimah," ujarnya.

        Beberapa obyek wisata seperti pantai Batu Rakit, Tanjung Asmara, Tanjung Kalian, Tanjung Ular, Siangau, Bembang, Pasirkuning, Pulau Nanas, Air panas Dendang, Danau Sekarbiru, Batu Balai, Bukit Menumbing dan obyek wisata andalan lainnya dapat dilindungi dari penambangan.

         "Kami berharap upaya yang sedang dirintis para pelaku wisata dan komunitas pecinta obyek wisata di Bangka Barat tidak pupus di tengah jalan karena pengesahan perda itu," ujarnya.

    
                                     Hantam Kromo            
      Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bangka Barat Chairul Amri Rani mengungkapkan perda yang disahkan tersebut dikeluarkan untuk melindungi wilayah sektor lain selain pertambangan.

           Selama ini para penambang melakukan penambangan hantam kromo tanpa memperhatikan kepentingan sektor lain dan kelestarian lingkungan.

           Pemkab tidak mengizinkan adanya aktivitas penambangan yang tidak memiliki izin karena di Bangka Barat banyak kawasan yang tidak diizinkan atau dilarang untuk penambangan karena dilindungi seperti daerah tumbuh terumbu karang, mangrove, hutan lindung dan lainnya.

          "Banyak daerah yang tidak diizinkan untuk aktivitas penambangan, seperti Teluk Limau, Muntok Karangaji, Kundi Tempilang Karang, dan semua kawasan tumbuh terumbu karang dilindungi, serta seluruh daerah aliran sungai juga tidak diperbolehkan untuk ditambang," ujarnya.

          Menurut dia jika masyarakat dan perusahaan menaati aturan yang berlaku dengan mengurus segala macam perizinan dan menerapkan K3 seperti yang telah diatur dalam Undang-undang pertambangan, tentu sektor pertambangan akan bermanfaat untuk masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian daerah.

         "Hal itu bisa tercapai karena dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa seluruh aktivitas penambangan harus disertai dengan perbaikan lahan bekas tambang, bukan seperti yang terjadi saat ini dimana bekas tambang terbengkalai menjadi kolong-kolong yang tidak bermanfaat bagi warga sekitarnya," ujarnya.

         Ia mencontohkan, hutan konversi Menumbing sampai saat ini tidak ada izin untuk melakukan kegiatan penambangan dan penebangan hutan karena kawasan itu telah ditetapkan sebagai hutan konservasi dan Pemerintah juga memiliki pertimbangan bahwa Menumbing merupakan aset nasional dalam hal sejarah," ujarnya.

          Alasan pemkab mengajukan pengesahan Perda Pertambangan tersebut karena perda lama yang berfungsi sebagai perda induk yang diterbitkan sebelum 2010, bisa dijalankan tapi tidak keseluruhan atau dipakai sebagian saja dan perlu adanya Perda baru yang dapat diterapkan untuk mengakomodasi seluruh sektor.

         Menurut dia, dengan disahkannya Perda baru tersebut diharapkan mampu mengakomodasi seluruh bidang karena aturannya jelas dan telah disesuaikan dengan Undang undang Pertambangan. Dan yang pasti pertambangan akan lebih berpihak kepada masyarakat karena warga boleh melakukan aktivitas penambangan.

         "Selama ini pola penambangan di daerah itu belum tegas. Melalui Perda yang baru diharapkan tumpang tindih kepentingan dapat teratasi dan mampu mewujudkan pembangunan Bangka Barat yang mandiri dan sejahtera," ujarnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News