IZIN LINGKUNGAN

Salah satu instrumen  pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 14  antara lain adalah

  1. KLHS;
  2. Tata ruang;
  3. Baku mutu lingkungan hidup;
  4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
  5. Amdal;
  6. UKL-UPL;
  7. Perizinan;
  8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
  9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
  10. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
  11. Analisa resiko lingkungan hidup;
  12. Audit lingkungan hidup;
  13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan;

Pada kesempatan ini penulis mencoba untuk menguraikan instrumen pencegahan sebagaimana tersebut diatas, yaitu instrumen AMDAL, UKL-UPL dan perizinan yang dalam hal ini Izin Lingkungan dan kaitannya dengan dokumen lingkungan hidup seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan turunanya.

Bagi sebagian orang masih banyak belum mengetahui dengan pentingnya Izin Lingkungan.....apa itu izin lingkungan ????  ketidaktahuan tentang izin lingkungan ini tidak hanya dirasakan oleh  pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang kurang memahami tentang pentingnya Izin Lingkungan, bahkan bagi beberapa SKPD di lingkungan pemerintahan pun masih banyak belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya Izin lingkungan dalam melaksana kegiatan dalam lingkup SKPD nya dan sangsi jika tidak memiliki izin lingkungan dalam melaksanakan program kegiatannya di SKPD nya.

“ Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 36 ayat (1) berbunyi “  setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan”

Apa yang dimaksud dengan izin lingkungan ?

Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang sudah berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009 , Pasal 1 angka 35 menjelaskan definisi izin lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh Izin usaha dan/atau kegiatan

Kapan Peraturan tentang izin lingkungan ini mulai berlaku ?

Sebagaimana Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang sudah berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009, maka regulasi turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan telah ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 23 Februari 2012. Pertanyaan ini penting untuk diketahui karena pelanggaran atau pengabaian melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin lingkungan merupakan pelanggaran terhadap UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH Pasal 109 dan pasal 111 dan ada sangsi pidana dan dendanya.

Usaha dan/atau kegiatan apa saja yang wajib memiliki izin lingkungan?

Sesuai dengan UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, pasal 36 ayat (1) menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan,

Bagaimana untuk mengetahui suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib memiliki Amdal/UKL-UPL?maka dapat di lakukan hal-hal antara lain sbb ;

  1. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL

Mengacu kepada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pasal 22

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

  1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
  2. luas wilayah penyebaran dampak;
  3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  5. sifat kumulatif dampak;
  6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau 
  7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

(1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

  1. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
  2. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
  3. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
  4. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
  5. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya; 
  6. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
  7. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
  8. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
  9. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 23 ayat (2) UU 32/2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup & Pasal 3 ayat (2) PP 27/2012 Tentang Izin Lingkungan disampaikan bahwa: Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, diatur dengan Peraturan Menteri (MENLH), yaitu Peraturan MENLH No 05/2012 tentang jenis usaha yang wajib dilengkapi AMDAL yang berlaku mulai tanggal 10 April 2012

  1. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL

Pasal 34 UU 32/2009 tentang Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)  wajib memiliki UKL-UPL.

(2) Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Penampisan tentang kegiatan tersebut wajib AMDAL/UKL-UPL bisa dilakukan sendiri/mandiri dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis usaha dan/atau kegiatan yang Wajib memiliki Amdal atau berkoordinasi dan Konsultasi dengan Instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.

dengan mengacu pada Undang- Undang No 32 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan Peraturan Menteri Negara  Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 34 ayat (2) Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL,  akan tetapi jika Gubernur atau Bupati/Walikota belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL maka dapat mengacu kepada surat edaran dari Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Nomor B-5362/Dep I-1/LH/07/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Apa sangsinya jika suatu usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki Izin lingkungan?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, sangsi terhadap pelanggaran Izin Lingkungan di jelaskan sebagai berikut :

  1. Untuk pelaku Usaha dan/atau kegiatan (pasal 36 ayat (1)

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memilki  Izin Lingkungan “

pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan sangsi sesuai pasal 109 UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memilki Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

  1. Untuk tim penyusunan Amdal?

Dalam hal penyusunan AMDAL, penyusun amdal harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, hal ini penting karena pelanggaran terhadap ini termasuk larangan yang diatur pada pasal 69 UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan pidana diatur dalam pasal 110 UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menyatakan :

“setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf i di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)”

  1. Untuk pejabat peneribit Izin Lingkungan dan Pejabat yang menerbitkan Izin Usaha dan /atau Kegiatan

Dalam Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), tidak hanya mengatur bagi setiap orang pelaku usaha dan/atau kegiatan, penyusun Amdal bahkan juga memberikan sanksi kepada pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL, juga kepada pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi izin lingkungan juga diatur dalam pasal 111 UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menyatakan sbb:

(1) Pejabat Pemberi Izin Lingkungan yang menerbitkan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahundan denda paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah)

(2) Pejabat Pemberi Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang menerbitkan Izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud di pasal 40 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00  (tiga miliar rupiah)

Apa keterkaitan Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan /atau kegiatan ?

Undang – Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) ,

Pasal 40 :

  1. Izin Lingkungan merupakan persyaratan Untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan;
  2. dalam hal izin lingkungan di cabut, izin usaha dan/atau kegaiatan dibatalkan;
  3. dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan

jadi hubungan izin lingkungan dengan perizinan yang lain adalah jelas bahwa izin lingkungan merupakan izin utama atau jantungnya dari semua perizinan bagi suatu usaha dan/atau kegiatan, maka dengan demikian ketika kita ingin mendirikan suatu usaha dan/atau kegiatan seperti (tambang, hotel, industri dan lain sebagainya) kita harus tahu apakah usaha dan/atau kegiatan kita tersebut wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, setelah mengetahui kewajiban dokumen yang wajib dimiliki apakah AMDAL/UKL-UPL, selanjutnya kita susun dokumen yang dimaksud (Amdal/UKL-UPL) dan bersamaan dengan itu kita ajukan surat permohonan penerbitan Izin Lingkungan kepada Bupati

Bagaimana mengurus izin lingkungan?

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, pasal 2 ayat (1) setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Ayat (2) izin lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

  1. penyusunan Amdal dan UKL-UPL
  2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL
  3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan

Jadi secara teknis pengajuan izin lingkungan dapat disampaikan sbb :

  1. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  2. Permohoan izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL,RKL-RPL atau pemeriksaaan UKL-UPL
  3. Permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan :
  1. Dokumen Amdal yang terdiri dari KA-ANDAL, ANDAL, RKL-RPL atau fomulir UKL-UPL
  2. Dokumen Pendirian usaha dan/atau kegiatan
  3. Profil usaha dan/atau kegiatan

Selanjutnya, kita tinggal menunggu keputusan izin lingkungan dengan syarat semua ketentuan terpenuhi, dan Izin Lingkungan diterbitkan bersamaa dengan surat keputusan Kelayakan lingkungan untuk wajib AMDAL dan rekomendasi layak lingkungan untuk wajib UK-UPL.

Bagaimana dengan usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki izin lingkungan sebelum peraturan tentangizin lingkungan berlaku?

untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum memilik izin lingkungan sebelum PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkunganberlaku (23 Februsri 2012) maka untuk surat keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan wajib amdal disamakan dengan izin lingkungan dan surat rekomendasi kelayakan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL disamakan dengan izin lingkungan.

Apa yang menjadi kewenangan bagi pemegang izin lingkungan atau surat keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi kelayakan lingkungan yang disamakan dengan izin lingkungan?

Pada peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012 tentang Izin lingkungan Pasal 53

Ayat (1)

Pemegang izin lingkungan berkewajiban :

  1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  2. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota dan;
  3. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undagan

Ayat (2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Jika tidak membuat laporan dan melaporkan sebagaimana diwajibkan dalam PP Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan apa sangsi yang diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan?

Sesuai dengan PP 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal 71 disampaikan :

Pasal 71 ayat (1)

Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dikenakan sanksi adminstratif yang meliputi :

  1. Teguran tertulis;
  2. Paksaan pemerintah;
  3. Pembekuan izin lingkungan;
  4. Pencabutan izin lingkungan;

Pasal 71 ayat (2)

Sangsi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Jadi jelas tidak membuat laporan dan melaporkan sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 53 dapat dikenakan sangsi sesuai dengan pasal 71, dan jika sampai dengan penerapan sankgsi pasal 71 ayat (1) huruf d (pencabutan izin lingkungan) maka semua izin yang lain akan tercabut seperti antara lain izin usaha dan/atau kegiatan, izin PPLH, izin operasional dan izin-izin yang lain.

Berapa lama izin lingkungan berlaku ?

PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal 48 ayat (3) “ izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan”

Apakah izin lingkungan dapat dilakukan perubahan dan apa yang menjadi dasar dilakukannya perubahan izin lingkungan?

Sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal 50 ayat (2),

  1. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
  2. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  3. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
  1. Perubahan dalam pengunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  2. Penambahan kapasitas produksi;
  3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
  4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
  5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
  6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
  7. Usaha dan/atau kegiatan didalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;
  8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau;
  9. Terjadinya perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar sebagai akibat lain, sebelum pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  1. Terdapat perubahan dampakm dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan. Dan/atau;
  2. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkanya izin lingkungan.

Demikian sedikit informasi tentang izin lingkungan sebagaimana diamanatkan  pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Yang sudah berlaku sejak 23 Februari 2012 yang kemudian nanti akan dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat tentang PERDA Izin Lingkungan, yang sedang penulis susun bersama Tim di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Semoga  tulisan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan baik selaku pelaku usaha maupun di SKPD terkait yang dalam program kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan sedangkan bagi penulis semoga tulisan ini dapat merupakan ibadah yang di ridhoi oleh Allah SWT.

Penulis: 
Eddu Novandaharto.ST. | NIP. 19751121 201001 1 009 | FUNGSIONAL AHLI PERTAMA PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN BLHD
Sumber: 
BLHD KABUPATEN BANGKA BARAT

Artikel

05/04/2017 | Diki Anugrah Hardi
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/03/2016 | Dessy Parlina, S. Pt, NIP: 19821228..., Jabatan: Pengawas...
18/02/2016 | Faizal, NIP...., Auditor Kepegawaian...
04/02/2016 | Eddu Novandaharto.ST, Fungsional Ahli...
04/11/2014 | Harwanti, S. Pt
10,170 kali dilihat
17/03/2015 | Elfriska Damayanti...
4,360 kali dilihat
29/12/2015 | Eddu Novandaharto...., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
3,308 kali dilihat
21/01/2016 | Eddu Novandaharto,..., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
2,603 kali dilihat
23/08/2013 |
2,100 kali dilihat
13/03/2014 | Dessy Parlina, S. Pt
1,906 kali dilihat
21/01/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
1,522 kali dilihat
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
1,429 kali dilihat
04/02/2016 |
1,012 kali dilihat
29/12/2014 | PNPM MPd.Kecamatan...
935 kali dilihat