Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik

Info Kontak
Alamat

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat
Dayabaru, Pal. 4, Muntok
Bangka Barat 33315

Telp/Fax.
Telp : (0716) 7323008 Faks : (0716) 7323008
E-Mail
kpbkesbangpolbabar@yahoo.com
Website
Pimpinan SKPD

Nama
Sutarmo, S.H.
NIP
Pangkat / Golongan
IVb / Pembina Tk. I
Pendidikan Terakhir
S1 - Hukum (1991)
Pengalaman
  1. Kepala Bagian Hukum Setda Bangka Barat
  2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bangka Barat
  3. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
Selayang Pandang

Dasar hukum pembentukan:
Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Visi dan Misi

Visi:
”TERWUJUDNYA LEMBAGA YANG PROFESIONAL DALAM MENDUKUNG TERCIPTANYA SUASANA KEHIDUPAN AMAN, DAMAI DAN HARMONIS DI KABUPATEN BANGKA BARAT ”

Misi:

  1. Mewujudkan Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
  2. Mewujudkan hubungan harmonis antar lembaga dan atau masyarakat dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
  3. Memfasilitasi terciptanya iklim masyarakat dan bangsa yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang di topang dengan makin mantapnya wawasan kebangsaan, intagritas dan ketahanan bagsa, serta menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab.
  4. Fasilitasi peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan lembaga dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
  5. Memfasilitasi peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan lembaga dalam penanggulangan bencana.
Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya. Susunan Organisasi Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat terdiri Kepala Kantor, 1 (satu) Subbagian dan 3 (tiga) Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional yaitu :

  1. Kepala kantor
  2. Sub Bagian Tata Usaha
  3. Seksi Penanggulangan Bencana
  4. Seksi Kesatuan Bangsa
  5. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik
  6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan tugas Subag dan masing-masing Seksi adalah sebagai berikut:

 

1. SUB BAGIAN TATA USAHA

1.1. Tugas:

Sub Bagian Tata UsahaKantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan perencanaan program dan laporan, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

1.2. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
a. Menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai ketentuan yang berlaku; 
b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik; 
c.  Mengumpulkan bahan dan informasi berbagai peraturan untuk menyusun pedoman pelaksanaan, Norma, standar, prosedur kerja dan bimbingan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Tata Usaha; 
d.  Melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan; 
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; 
f.  Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; 
g. Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran; 
h. Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;   
i. Melaksanakan administasi perkantoran, kepegawaian, kerumahtangga, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan; 
j Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik; 
k.  Melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan Kantor Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik; 
l. Menyelia pelaksanaan tugas penyusunan program agar sesuai dengan rencana; 
m. Membina, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pertimbangan atasan; 
n.  Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sebagai pertanggungjabatan pelaksanaan tugas; 
o

Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

 

2. SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA

 2.1. Tugas
  Kepala Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

2.2. Fungsi:

Untuk melaksanakan tugas Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi:
a.    Pengindentifikasian potensi bencana;    
b.    Pelaksanaan Mitigasi Potensi Bencana;    
c.    Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam;
d.    Pengandaan tempat penampungan sementara dan evaluasi penduduk dari ancaman/ korban bencana;
e.    Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam;
f.     Pelaksanaan fasilitasi dan penyuluhan pencegahan dini serta penanggulangan korban bencana alam;
g.    Perumusan standarisai dan aplikasi peralatan bagi korban bencana;
h.   Pengembangan informasi;      
i.      Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;    
j.      Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan;  

 

3. SEKSI KESATUAN BANGSA

3.1. Tugas
  Kepala SeksiKesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan tekhnis dan fasilitasi dibidang kesatuan bangsa.

3.2. Fungsi:

  Untuk melaksanakan tugas seksi kesatuan bangsa mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan ketahanan bangsa;
b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pembauran bangsa dan kewarganegaraan;
c. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
d. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pranata sosial;
e. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penanganan konflik;
f. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
g. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pemantauan orang asing;
h. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Hak Asasi Manusia;
i. Pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan pembuatan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas;
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.    

 

4.  SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN POLITIK

 4.1. Tugas
  Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan tekhnis dan fasilitasi dibidang hubungan antar lembaga dan politik.

Fungsi

4.2. Fungsi
  Untuk melaksanakan tugas Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, penghimpun dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan hubungan lembaga perwakilan dan fasilitasi organisasi;
b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, penghimpun dan penganalisaan data dan informasi yang berkaitan dengan fasilitas pemilu, partisipasi dan pengembangan budaya politik;
c. Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan hubungan lembaga perwakilan, fasilitasi organisasi, fasilitasi pemilu, partisipasi dan pengembangan budaya politik;
d. Pelaksanaan pembinaan staf;
e. Menghimpun dan menganalisa data yang berkaitan dengan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
f. Memfasilitasi dan menyiapkan bahan – bahan yang berkaitan dengan lembaga perwakilan dan fasilitasi organisasi;
g. Menyiapkan laporan hasil fasilitasi hubungan lembaga perwakilan dan fasilitasi Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
h. Melaksanakan komunikasi dan mediasi serta memantau kegiatan lembaga perwakilan dan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
i. Memfasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada lembaga perwakilan dan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
j. Mediasi penyelesaian kasus – kasus yang berkaitan dengan lembaga perwakilan dan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
k. Memfasilitasi pemberian izin penelitian / riset / survey kepada dinas / instansi, swasta masyarakat dan perguruan tinggi ;
l. Memfasilitasi penyediaan bahan – bahan sosialisasi peraturan perundang – undangan bidang sosial politik;
m. Menginformasikan dan mendokumentasikan hasil – hasil Pemilihan Umum;
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.  
Program Kerja
Urusan Wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                460,181,300.00
Kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat                  96,957,000.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik                  32,400,000.00
Keg. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor                  16,800,000.00
Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional                  24,450,000.00
Keg. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan                  73,325,000.00
keg. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor                  44,723,800.00
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor                  29,164,000.00
Keg. Penyediaan barang cetak dan penggandaan                    7,772,500.00
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor                    5,210,000.00
Keg. Penyediaan Peralatan rumah tangga                  10,400,000.00
Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    4,440,000.00
Keg. Penyediaan makan dan Minum                  14,539,000.00
Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah                100,000,000.00
Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                136,945,000.00
Pengadaan Pameran Pembangunan                   15,000,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan                  40,750,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional                  72,295,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor                    8,900,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur                  12,500,000.00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu                  12,500,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan                  12,000,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                    2,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran                    2,000,000.00
Penyusunan laporan Prognosis Realisasi Anggaran                    2,000,000.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun                    2,000,000.00
Penyusunan LAKIP, LKPJ, TAPKIN, LPPD                    2,000,000.00
Penyusunan Renja dan RKA SKPD                    2,000,000.00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan                569,480,000.00
Fasilitasi penyelenggaraan terhadap peningkatan rasa Nasionalisme dalam Berbangsa dan Bernegara (NKRI)                569,480,000.00
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan                256,660,750.00
Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Kab. Bangka Barat                119,370,750.00
Fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB), Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)                  49,130,000.00
Fasilitasi kegiatan kominda                  88,160,000.00
Program Pendidikan Politik Masyarakat                243,176,500.00
Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Parpol                  44,751,500.00
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam PILKADA                  60,250,000.00
Verifikasi Pendaftaran Orkesmas/ LSM Kab. Bangka Barat                  38,175,000.00
Tim Pemantauan Perkembangan Politik                100,000,000.00
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam                220,180,000.00
Fasilitasi operasional pusat pengendalian dan penanggulangan bencana                150,000,000.00
Penyelamatan dan evaluasi korban bencana                  70,180,000.00
Struktur Organisasi