KAWASAN HUTAN PRODUKSI BANGKA BARAT TERANCAM HABIS

          Muntok, Bangka Barat, 28/5 (ANTARA) - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, mengungkapkan kawasan hutan produksi (HP) di daerah itu terancam habis jika usulan dari salah satu perusahaan yang ingin mengelola lahan tersebut disetujui Kementerian Kehutanan.

         "Pada 2009 PT Bangun Rimba Sejahtera yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit mengajukan ke Pemkab untuk mengelola seluas 66.000 hektare hutan produksi di Bangka Barat, namun sampai saat ini belum ada izin dari Kemhut," ujar Kepala Dishutbun Bangka Barat Kemas Arfani Rahman di Muntok, Senin.

         Ia menjelaskan, jika seluruh rekomendasi dari Bupati Bangka Barat yang diusulkan ke Kemhut tersebut disetujui, kawasan HP tentu akan habis karena di daerah itu yang ada saat ini hanya 86.025 hektare yang tersebar di enam kecamatan.

         Menurut dia, belum keluarnya izin pengelolaan lahan seluas 66.000 hektare oleh perusahaan tersebut terkait moratorium yang berlaku hingga 2014.

         "Jika seluruhnya disetujui, kami khawatir masyarakat hanya sebagai penonton karena tidak ada lagi hutan yang bisa  dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian warga karena sebagian besar diambil perusahaan itu," ujarnya.

         Untuk itu, kata dia, diharapkan masyarakat di Bangka Barat secepatnya mengajukan usulan ke Bupati untuk mengelola HP di sekitarnya untuk dijadikan hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa atau hutan tanaman rakyat (HTR) sehingga mereka dapat mengelola tanpa harus mengkhawatirkan adanya intervensi perusahaan.

         Ia mengatakan, HKm, HTR dan hutan adat dapat langsung dikelola masyarakat dengan harapan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi warga di daerah itu dengan mengusulkan terlebih dahulu ke Bupati melalui kepala desa masing-masing.

         "Kami tidak bisa melakukan usulan tersebut tanpa ada respon dari masyarakat, warga yang ingin mengelola hutan produksi diharapkan segera berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan segera mengusulkan ke Bupati untuk ditindaklanjuti ke Kemhut," ujarnya.

         Ia mengatakan, kesempatan pengajuan tersebut sampai 2014 sesuai moratorium atau pemberhentian sementara pengeluaran izin pengelolaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit oleh perusahaan sesuai Kesepakatan Helsinki yaitu dari 2010 sampai 2014.

         "Melalui berbagai sosialisasi di tingkat desa kami selalu mengajak warga untuk segera mengusulkan pengelolaan hutan produksi," ujarnya.

         Kemas menambahkan, pihaknya juga telah menerima surat dari Dirjen Kehuatanan melalui Bina Usaha Kehutanan (BUK) untuk segera melakukan percepatan HTR dengan mengutamakan kepentingan warga di daerah itu.

         "Meskipun tenaga penyuluh yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tersebut masih terbatas namun kami akan terus berupaya meningkatkan atau menggerakkan warga agar segera mengusulkan pengelolaan HP tersebut dalam upaya peningkatan kesejahteraan warga melalui sektor kehutanan," ujarnya.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara