KEJUJURAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL 2012 KEMBALI DIUJI

Oleh Zita Meirina

 

        Bersamaan dengan rampungnya pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SLTP dan SLTA, media mendapat isu menarik dari Indonesia Corupption Watch (ICW) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) yang membeberkan fakta adanya kebocoran kunci jawaban mata ujian Matematika tingkat SLTP di suatu sekolah.

        ICW dan FSGI tentu tidak asal bicara kepada masyarakat bila tidak memiliki bukti. Hasil penelusuran yang dilakukan, ternyata akurasi kunci jawaban mata pelajaran matematika yang diterima satu hari sebelum ujian dilaksanakan itu mencapai lebih dari 60 persen.

        Fakta kebocoran yang diungkapkan ICW dan FSGI seolah mementahkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pelaksanaan UN tahun 2012 yang diklaim Mendikbud Mohammad Nuh sudah berjalan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tidak ditemukan kecurangan berarti.

        Namun adanya bukti yang disodorkan oleh ICW telah menimbulkan keraguan masyarakat terhadap jaminan pelaksanaan UN tahun 2012 yang dinyatakan berlangsung lancar tanpa masalah berarti.

        "Kami mau melakukan verifikasi dan mendengar penjelasan mereka terkait kebocoran itu. Selama ini pihak Kementerian mengatakan UN bersih dan tidak ada kebocoran soal ataupun kunci jawaban" kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri yang mendatangi kantor Kemdikbud Senayan pada Jumat (27/4) untuk meminta penjelasan langsung terkait kebocoran kunci jawaban soal UN.

        Dengan adanya dugaan bukti kebocoran kunci jawaban, Febri juga mendesak agar informasi kebocoran kunci jawaban ini segera ditelusuri tim dari Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud.

          "Kami ingin bocoran ini disampaikan ke Pusat Penelitian Pendidikan (puspendik). Jika benar, kami berharap ada pengakuan dari Kemendikbud," ujarnya.

        Usai menerima fakta adanya kebocoran soal tersebut, ujar Hendri,  ICW melakukan verifikasi dan ditemukan fakta bahwa akurasi bocoran dengan soal UN matematika SMP mencapai lebih dari 60 persen. Meski demikian, Febri mengaku akan tetap menunggu hasil verifikasi dari pihak Kemendikbud.

        Informasi adanya kebocoran memang sudah terendus sejak pelaksanaan Ujian nasional tingkat SLTA berlangsung 16-18  April 2012 lalu. Posko Pengaduan UN yang dibentuk Kemdikbud menerima 752 kasus pengaduan dari masyarakat, terkait kecurangan, peredaran kunci jawaban, soal ujian yang rusak, dan lain-lain.

        Di sela-sela inspeksi mendadak pelaksanaan UN tingkat SLTA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh telah menyatakan keyakinannya yakin tidak ada kebocoran soal pada Ujian Nasional 2012 tingkat SMP/MTs.

        "Temuan di lapangan sejauh ini bukan kebocoran soal tetapi kecurangan-kecurangan lain seperti mencontek, baik mencontek sesama peserta ujian, maupun mencontek buku selama ujian berlangsung," kata Mendikbud.

        Laporan itu antara lain beredarnya kunci jawaban lewat modus SMS di Jombang dan Jember (Jawa Timur), Temanggung dan Demak (Jawa Tengah) serta Kendari (Sulawesi Tenggara). Di Jombang, kunci jawaban Bahasa Indonesia itu langsung dicek Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang dengan menghadirkan sejumlah guru Bahasa Indonesia, dan hasilnya 75 persen kunci jawaban dalam SMS itu benar.

        Selain itu, ada pula pelajar yang ketahuan mencontek dan guru memberitahukan jawaban soal kepada anak didiknya. Kasus itu terjadi di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

        Mohammad Nuh mengatakan pihaknya masih mengumpulkan data dan keterangan terkait adanya pengaduan bocornya kunci jawaban ujian nasional di sebagian daerah di Jawa Timur. Terkait isu kebocoran yang ramai, tim kementerian sudah turun untuk melakukan verifikasi dan sudah dilakukan 'video conference' dengan yang ada di Jatim untuk memastikan soal kebocoran itu.

         Keyakinan Mendikbud Mohammad Nuh soal tidak adanya kebocoran soal kembali ditegaskan di sela-sela acara Musrenbang di Hotel Bidakara (26/4).

         "Saya sampai sekarang yakin tidak ada kebocoran. Kami sudah melakukan perombakan. Mulai dari percetakan sampai sekolah-sekolah itu telah diawasi ketat".

         Perusahaan percetakan yang dipakai mencetak soal UN pada tahun ini berbeda yang dipakai tahun lalu. Jika sebelumnya terdapat 33 titik percetakan, maka saat ini hanya empat titik saja.

        "Kalau ada yang meragukan kebocoran itu ada di percetakan, akan saya ajak melihat (percetakan tersebut). Nanti akan tahu bahwa tidak mungkin ada kebocoran soal. Lagi pula kami terus kawal soal dari percetakan sampai sekolah-sekolah agar tidak sampai bocor," katanya.

        Terkait contekan, Nuh mengungkapkan sudah menemukan solusi agar tindakan tersebut bisa dikurangi.

         "Solusinya adalah variasi soal. Sekarang kami punya lima macam variasi soal. Tahun depan setidaknya ada 10-20 macam. Jadi nantinya di dalam satu ruangan itu tidak soal yang sama," katanya..

        Nuh berharap jangan sekedar melihat masih cukup tingginya laporan pengaduan UN semata. Tetapi pada substansinya, yaitu penyelenggaraan UN tahun ini lebih siap, matang, dan lebih baik dalam kualitas.

        
                                                                        Solusi      
    Pelaksanaan Ujian Nasional sejak lima terakhir terus menjadi sorotan publik karena sarat dengan isu kecurangan dan kebocoran yang semula sebatas dugaan kemudian terbukti nyata, pada tahun 2007, publik dihebohkan dengan adanya pengaduan dari sejumlah guru di Medan, Sumatera Utara yang tergabung dalam Kelompok Air Mata Guru menolak diajak kompromi oleh kepala sekolah untuk membantu memberikan kunci jawaban kepada siswa-siswa yang sedang ujian.

         Keberanian para guru dari kelompok tersebut untuk menolak ajakan melakukan kecurangan harus dibayar mahal, karena kemudian para guru tersebut dikucilkan oleh kawan-kawan dan kepala sekolah. Bahkan dinas pendidikan setempat ikut memojokkan mereka.      
    Kasus kecurangan lain pada pelaksanaan UN tahun 2008 terulang kembali. Kepala sekolah dan 16 guru SMA Lubuk Pakam 2 di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dipergoki Kepolisian Resor Deli Serdang sedang membetulkan jawaban siswa yang sedang melaksanakan ujian.

         Kasus-kasus yang terjadi dalam pelaksanaan UN di tahun-tahun sebelumnya, menjadi bahan evaluasi bagi kemdikbud dan Badan Standar Nasional Pendidikan selaku lembaga penyelenggara UN. Kecurangan terkait kebocoran soal disinyalir berada pada tiga titik rawam, yaitu percetakan, distribusi soal, dan pengawasan pada pelaksanaan UN.

         Karena itu, bila tahun-tahun sebelum proses pencetakan soal UN diserahkan kepada masing-masing provinsi, maka mulai tahun 2012 pencetakan soal UN dilakukan hanya di empat titik dengan kualifikasi security printing. Empat titik lokasi pencetakan soal UN, yakni di Jakarta, Surabaya, semarang dan Riau.

         Dengan semakin rampingnya jumlah perusahaan dan lokasi pencetak soal UN, maka diharapkan  memudahkan bagi Kemdikbud dan BSNP untuk mengawasi bila sampai terjadi kebocoran soal. Sebagai contoh bila kebocoran terjadi di provinsi A, maka bisa segera ditelusuri perusahaan percetakan asal wilayah distribusi .

         Selain itu, Kemdikbud mulai tahun 2011 lalu menerbitkan Permendiknas Nomor 45 dan 46 tahun 2010 tentang perubahan sistem penentuan kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dari hasil UN semata. Regulasi terhadap penyelenggaraan UN dipandang perlu karena adanya berbagai permasalahan yang muncul pada penyelenggaraan UN tahun-tahun sebelumnya.

         Mendikbud menyatakan, mulai tahun pelajaran 2010/2011, kelulusan peserta didik ditentukan dari nilai akhir (NA). Dalam hal ini NA diperoleh dari perpaduan atau kolaborasi nilai sekolah (NS) dan nilai ujian nasional (UN). Sedangkan NS didapatkan dari perhitungan nilai rapor (NR) dengan nilai ujian sekolah (US).

        "Sebelum kelulusan diumumkan, sekolah mengirimkan hasil nilai sekolah untuk digabungkan dengan hasil nilai UN ke Kemdikbud. Selanjutnya, setelah digabungkan dengan formula 60 persen UN ditambah dengan 40 persen nilai sekolah, nilai tersebut dikembalikan lagi ke sekolah. Selanjutnya, sekolah merekap dengan mata pelajaran lain, yakni ada tujuh mata pelajaran lain yang harus dinyatakan lulus, sehingga pada akhirnya yang menentukan kelulusan siswa tetap satuan pendidikan," kata Mohammad Nuh.

        Mendikbud juga mengatakan dari peta nilai akan dilakukan analisis tiap sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang nilainya rendah, akan dilakukan intervensi.

         "Sejak tahun 2010, Kemdiknas telah melakukan intervensi dengan memberikan insentif kepada 100 kabupaten- kota yang nilai UN-nya rendah. Kita beri dana Rp1 miliar sebagai stimulus," ungkapnya.

        Insentif tersebut diberikan bagi kabupaten/kota dengan persentase kelulusan siswa kurang dari 80 persen dan memiliki indeks kapasitas fiskal kurang dari 1. Ada pun intervensi program yang dilakukan meliputi peningkatan kompetensi guru dan remedial.

        Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) M Aman Wiranatakusumah menjelang pelaksanaan UN 2012 menyatakan perbaikan dan peningkatan telah dilakukan dan berharap UN 2012 dilakukan secara jujur dan kredibel.

        Dengan berbagai persiapan dan perbaikan di berbagai sektor baik teknis maupun substansial, Aman meyakini pelaksanaan UN tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu.

        "Kami merasa percaya diri dan tenang menghadapi penyelenggaraan UN kali ini," katanya.

        Dalam pencetakan soal, lanjut Aman, pihaknya hanya mencetak sesuai jumlah peserta UN 2012. Kalaupun ada soal yang lebih, hanya dicetak dalam jumlah tertentu untuk mengantisipasi soal yang rusak.

         "Saat ini naskah tidak dicetak berlebih untuk mengantisipasi kecurangan. Selain penghematan anggaran, hal ini juga berhubungan dengan keamanan".

    
                                                                        Minim
   Ujian Nasional tahun ini dinilai lebih kredibel karena minimnya jumlah pelanggaran. Secara keseluruhan UN tahun 2012 juga bejalan sesuai standar yang berlaku karena dukungan semua pihak.

        Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Irjen Kemdikbud), Haryono Umar mengatakan semua pihak memainkan perannya dengan sangat baik, mulai dari dinas pendidikan, pengawas, sekolah, dan peserta ujian itu sendiri.

        "Tidak terbukti ada bocoran, UN sudah kredibel karena semua memainkan peran dengan baik. Memang ada sedikit kecurangan, tapi secara keseluruhan mereka (siswa) menjalankan dengan cukup jujur," kata Haryono.

        Dari segi hasil, lanjutnya, nilai UN juga dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, strategi pelaksanaan ujian itu sangat menyulitkan semua siswa untuk menyontek karena soal dibedakan dalam lima paket.

         "Ini cukup memenuhi target, tidak bocor, dan minim kecurangan. Para siswa juga antusias untuk lulus 100 persen," pungkasnya.

        Sejak 13 April sampai 19 April (pukul 12.00 WIB), Posko Pengaduan UN di Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud mencatat sedikitnya terdapat 837 pengaduan yang masuk melalui berbagai saluran. Dari pengaduan itu, jumlah tertinggi merupakan isu kecurangan sebanyak 213 kasus, isu kunci jawaban palsu 73 kasus, dan isu kebocoran soal sebanyak 71 kasus.

        Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang baru saja usai, belum dapat menjawab upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional karena fokus pada unsur pengamanan berlebihan.

          "Pengawasan terlalu ketat dalam pelaksanaan UN ini tanpa disadari telah menanamkan bibit ketidakpercayaan terhadap guru dan murid".

        Darmaningtyas menyatakan pelaksanaan UN ini merupakan bentuk kebijakan bohong yang dilakukan negara terhadap dunia pendidikan. Penilaian itu didasari karena ujian sekolah telah diabaikan penilaiannya.

         "Meski ujian di sekolah itu berperan dalam memberi kontribusi kelulusan, etap saja UN yang kemudian menjadi penentu kelulusan," ujarnya.

        Sementara anggota Komisi X DPR Raihan Iskandar mengatakan pelaksanaan UN dari tahun ke tahun lebih mengedepankan pendekatan keamanan sehingga siswa cenderung tidak percaya diri karena mendapat pengawasan berlebihan.  
   "Ketika proses pendidikan diawasi oleh polisi, padahal adalah tugas guru, mereka yang harus ditanamkan pendidikan karakternya untuk mengajarkan kejujuran dan bukan kemudian pengamanan diserahkan kepada polis," katanya.

         Raihan mempertanyakan dulu tidak pernah ada kekhawatiran bahwa anak-anak akan menyontek, sekarang guru yang sebaliknya menyuruh contek, membocorkan soal, walau secara hukum belum terbukti. Tapi itu yang berkembang di lapangan dan ini sebuah realita yang sangat menyedihkan, katanya.

         UN ,menurut Raihan,  telah menghapus penghargaan terhadap guru. Sebab guru tidak lagi diberi kesempatan mengevaluasi kemampuan anak didik, padahal mereka yang lebih mengetahui kondisi siswa dari hari ke hari.

         Untuk itu, ia meminta agar pemerintah fokus melakukan perbaikan mutu pendidikan, khususnya pendidikan menengah agar keinginan untuk menjadikan hasil UN syarat masuk ke PTN dapat terwujud.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News