KEMHUT KELUARKAN IZIN PINJAM PAKAI STUDI TAPAK

         Muntok, Bangka Barat, 25/5 (ANTARA) - Bupati Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, Zuhri M Syazali mengungkapkan, Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan di Menjelang, Muntok, untuk kegiatan studi tapak PLTN.

         "Kami sudah menerima surat izin yang ditandatangani Menhut Zulkifli Hasan, ini bukti keseriusan pemerintah menyukseskan studi tapak yang sedang dilakukan Batan," ujarnya di Muntok, Jumat.

         Ia menjelaskan, areal kawasan yang dipakai untuk studi tapak di Muntok seluas 681 hektare tersebut masih berstatus kawasan hutan lindung, dengan izin pinjam pakai atas nama Batan tersebut diharapkan studi tapak yang sedang dilaksanakan berjalan lancar.

         Menurut dia, setelah selesai penggunaan kawasan untuk studi tapak tersebut, nantinya pihak Batan akan mengembalikan kewenangan sepenuhnya ke Kemenhut sesuai aturan yang berlaku.

         "Tolong jangan dipelintir, izin kawasan ini untuk kegiatan studi tapak PLTN, sekali lagi kami tekankan ini bukan izin membangun PLTN," ujarnya menanggapi masih maraknya penolakan pembangunan PLTN di Muntok karena ada kesalahan pemahaman dari warga mengenai kegiatan uji kelayakan yang sedang dilakukan Batan di daerah itu.

         Mengenai rencana pembangunan PLTN di Muntok, Zuhri mengungkapkan, saat ini masih terlalu dini membahas pembangunan PLTN karena belum ada dasar untuk membahas masalah tersebut terkait masih berlangsungnya studi tapak yang sedang dilakukan Batan hingga 2014.

         Menurut dia, saat ini yang dialakukan Pemerintah Pusat melalui Batan baru sabatas survei kelayakan daerah tersebut layak dibangun PLTN atau tidak.

         "Untuk saat ini, mari bicara mengenai masalah studi kelayakan, stop sampai di situ saja, jangan dipelintir sampai rencana pembangunan PLTN karena tahapannya belum sampai di situ," ujarnya.

         Ia mengatakan, perdebatan mengenai rencana pembangunan PLTN hanya akan menghabiskan energi, namun pihaknya tidak akan membatasi pihak manapun untuk bicara karena negara ini menjunjung tinggi demokrasi dan diharapkan dalam setiap pembicaraan memiliki dasar yang jelas sehingga mampu memberikan pencerahan terhadap masyarakat, bukan sebaliknya.

         "Silakan berbicara, namun dasarnya harus jelas dan jangan ada provokasi yang dapat memperkeruh keadaan karena saat ini kita bicara mengenai studi kelayakan, hanya itu dan mari kita jaga situasi kondusif di Muntok," ujarnya.

         Ia mengakui, Pemerintah Pusat saat ini merencanakan untuk membangun PLTN dan itu dinilai wajar karena yang kebutuhan listrik nasional semakin meningkat seiring perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia.

         "Rencana pembangunan PLTN itu urusan Pemerintah Pusat, kami selaku kepala daerah belum ada rencana ke arah itu karena studi tapak yang sedang dilakukan belum selesai dan yang jelas kami tidak akan menyengsarakan warga Bangka Barat," ujarnya.

         Ia mengatakan, hasil studi kelayakan belum tentu layak dan jika nanti hasilnya layak, Pemerintah Pusat juga belum tentu terus melaksanakan pembangunan PLTN, karena masyarakat memiliki peran  penting dalam menentukan jadi tidaknya pembangunan tersebut.

         Menurut dia, persetujuan dari warga menjadi pertimbangan khusus dalam menentukan jadi tidaknya pembangunan PLTN, jadi tidak perlu khawatir karena aspirasi masyarakat juga harus dipertimbangkan.

Sumber: 
Antara
Penulis: 
Antara