KEPASTIAN KEBIJAKAN BBM KUNCI ATASI INFLASI

         Jakarta, 3/5 (ANTARA) - Kepastian kebijakan pemerintah mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dianggap menjadi kunci untuk mengatasi inflasi.

        "Harga-harga naik dan inflasi naik karena efek psikologis dari kemungkinan kenaikan harga BBM, jadi harus ada kepastian tentang rencana pembatasan BBM dari pemerintah," kata Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi di Jakarta, Kamis.

        Pada Selasa (1/5) Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi pada April 2012 adalah 0,21 persen karena adanya kenaikan harga beberapa komoditas pangan di daerah.

        Harga komoditas yang mengalami kenaikan tersebut adalah bawang putih, cabai rawit, rokok kretek filter, gula pasir, bawang merah dan minyak sawit.

        "Yang paling penting dalam pasar adalah kepastian, jadi harus ada kepastian tetang upaya pengendalian konsumsi BBM, karena pelaku usaha dan masyarakat sudah mulai mengerti bila BBM tidak dibatasi maka defisit anggaran pemerintah akan melebihi ketentuan yaitu tiga persen," jelas SOnny.

        Pemerintah, menurut Sonny memang sudah mengatakan pasti akan melakukan pembatasan BBM, tapi caranya tidak jelas diatur, sehingga terlanjur menimbulkan penimbunan BBM.

        Cara selain memberikan kepastian kebijakan pembatasan BBM untuk mengatasi inflasi adalah dengan melihat komoditas apa yang mendorong inflasi dan lokasi inflasi tertinggi.

        "Komoditas yang mendorong inflasi adalah bawang putih, bawang merah, cabai rawit yang sifat ketersediannya tergantung panen, tapi masih ada juga barang-barang pendorong inflasi yang tidak tergantung panen," tambah Sonny.

        Barang-barang yang dimaksud adalah gula pasir dan minyak goreng yang mungkin mendorong inflasi karena kendala distribusi.

        "Pemerintah punya wewenang untuk menjaga distribusi sembako yang mendorong terjadinya inflasi, Manado dan kota-kota di sekitarnya mengalami inflasi tertinggi jadi pemerintah dapat mencari tahu bagaimana jalur distribusi di sana," jelas Sonny.

        BPS mendata dari 66 kota yang dicatat indeks harga konsumen (IHK), sebanyak 52 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi, laju inflasi tertinggi terjadi di Pangkal Pinang (1,76 persen) dan Manado (1,63 persen).

        Sedangkan inflasi terendah terjadi di Bengkulu (0,03 persen).

        Untuk menekan inflasi yang semakin tinggi setelah masa panen, Sonny mengungkapkan bahwa pemerinth dapat menyampaikan nilai ekspektasi inflasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih siap terkait inflasi.

        "Pemerintah memang hanya memberikan sinyal kuat ke pasar dan pemantauan distribusi, hanya hal itu yang dapat dilakukan," ungkap Sonny.

        Laju inflasi tahun kalender Januari-April menurut BPS tercatat 1,09 persen dengan inflasi year on year (yoy) 4,5 persen.  
   Sementara, laju inflasi komponen inti tercatat 0,23 persen dan inflasi inti year on year (yoy) 4,24 persen.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News