KETENTUAN WAJIB ASURANSI KAPAL MASIH HADAPI KENDALA

           Jakarta, 30/4 (ANTARA) - Ketentuan wajib mengasuransikan armada, penumpang, dan muatan barang bagi perusahaan angkutan laut sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, masih menghadapi sejumlah kendala.

         "Kendalanya antara lain masih belum baiknya manajemen perusahaan, kurangnya pengetahuan tentang asuransi, belum tegasnya pelaksanaan aturan hukum untuk menindak bagi pemilik kapal yang tidak mengasuransikan kapalnya, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya asuransi," kata Kepala Badan Litbang Kemenhub Denny Siahaan saat dihubungi di Jakarta, Senin.

          Hal itu merupakan salah satu kesimpulan dari diskusi rutin bertema "Kebijakan dan Kendala Penerapan Wajib Asuransi bagi Angkutan Laut Domestik dan Upaya Mengatasinya".

          Dijelaskan Denny, untuk mengurangi beban kerugian yang dialami oleh semua pihak, maka tanggung jawab diberikan kepada pihak asuransi terhadap keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkutnya, termasuk dalam hal ini asuransi terhadap alat angkut.

          Peneliti Madya Puslitbang Perhubungan Laut Sunarto selaku pembicara dalam diskusi itu menyampaikan kendala pemenuhan wajib asuransi dari sisi perusahaan pelayaran, antara lain manajemen perusahaan belum berjalan dengan baik, kurangnya pengetahuan tentang asuransi, belum tegasnya pelaksanaan aturan hukum untuk menindak bagi pemilik kapal yang tidak mengasuransikan kapalnya, kurangnya kesadaran akan pentingnya asuransi.

          Pembicara lain, Adolf Tambunan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, mengemukakan upaya untuk pemenuhan wajib asuransi, antara lain pemerintah akan mempersiapkan peraturan pelaksanaan wajib asuransi bagi kapal-kapal berbendera Indonesia, lebih khusus lagi bagi kapal-kapal nonkelas.

          "Regulasi itu antara lain mengatur kewajiban asuransi yang berhubungan dengan pertanggungan pihak ketiga (third Party Liability) dan pilihan periode asuransi muatan tidak harus selama setahun, tetapi dapat menjadi opsi yang bisa untuk periode 3 bulan, 4 atau 6 bulan, tergantung kebutuhan operator kapal  atau kondisi bisnis," katanya.

          Menurut dia, kewajiban asuransi kapal harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui dukungan lintas sektor, segera menerapkan secara penuh NCVS, segera dibentuk lembaga independen untuk melaksanakan sertifikasi bagi kapal-kapal yang tidak diwajibkan untuk diklaskan (NCVS).

          Kemudian, juga segera memfungsikan lembaga independen dimaksud untuk lebih meyakinkan pihak asuransi  untuk pelaksanaan asuransi tanggung jawab dari pemilik kapal dan lainnya.

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News