KKP OPTIMIS GAPAI 20 JUTA HA KAWASAN KONSERVASI LAUT

         Jakarta, 16/5 (ANTARA) - Kerja sama Indonesia - Amerika Serikat terus ditingkatkan secara aktif dengan melibatkan unit teknis terkait demi melaksanakan program kerja Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) yang saat ini telah memasuki tahap implementasi. Langkah nyata kerja sama ini diwujudkan dalam upaya merespon tantangan dan tindakan pencegahaan terkait kerusakan lingkungan, mitigasi bencana pesisir, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, mengungkapkan hal ini saat menerima kunjungan Kerri Ann Jones, Assistant Secretary of State for Ocean, Environment, Scientific Affairs dari Amerika Serikat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu  (16/5).

         Dikatakan Sharif, IMACS (Indonesia Marine and Climate Support) merupakan sebuah program bantuan hibah dari USAID sebagai perwujudan kerja sama bilateral RI-AS. Berbagai bentuk kerja sama lainnya terus ditingkatkan a.l. Kerja sama dengan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Marine Protected Area Governance (MPAG), dan Joint Commission Meeting (JCM) on Science and Technology.  Seiring dengan itu, Program Kawasan Konservasi Laut (Marine Protected Area/MPA) diharapkan dapat mendukung komitmen Indonesia dalam mengembangkan kawasan konservasi laut seluas 20 juta hektar pada tahun 2020, melalui pengelolaan secara efektif dan berkelanjutan dengan mengembangkan sistem kawasan konservasi perairan nasional.

         "Program Konservasi Laut Government (MPAG) merupakan program lanjutan dari Coral Triangle Support Program (CTSP) - Indonesia yang bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mencapai komitmen 20 juta hektar kawasan konservasi laut (MPA) hingga tahun 2020, serta tercapainya pengelolaan MPA yang efektif di Indonesia," jelas Sharif.

         Program MPAG yang berlangsung selama tiga tahun (2012 - 2015) akan dikawal oleh lima konsorsium LSM yaitu Conservation Indonesia (CI), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF), Coral Triangle Center (CTC) dan Wildlife Conservation Society (WCS) sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Program MPAG memiliki tiga komponen penting yakni pembentukan sistem program Daerah Laut Dilindungi MPA nasional, pengelolaan MPA secara efektif pada wilayah-wilayah terpilih serta assessment sistem pengelolaan keuangan pemerintah terkait penerimaan hibah asing.

         Sebagai upaya tindak lanjut dalam persiapannya, maka KKP akan mengkordinasikan sosialisasi MPA di lingkungan KKP yang didukung rencana official launch program MPA dengan pihak-pihak terkait. Rencananya, Program MPA akan diluncurkan secara resmi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada pertengahan tahun 2012.

         Sharif menyatakan, Program MPA sejalan dengan upaya KKP dalam perbaikan dan pengelolaan kawasan konservasi laut (MPA) untuk melindungi keanekaragaman hayati dan produksi perikanan. Sebagai bagian dari MRP USAID, MPAG bekerja sama dengan IMACS dan NOAA dalam kegiatan integrasi MPA dengan perikanan berkelanjutan melalui penetapan indikator Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM), dan pembangunan kapasitas Sumber Daya Manusia. Indonesia mendapat bantuan dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui lembaga milik AS  yang bergerak di bidang pembangunan internasional, (USAID) senilai US$ 800 ribu untuk kerjasama penelitian AS-Indonesia dalam rangka memelihara keanekaragaman hayati laut dan lingkungan.

         Tak hanya itu, KKP secara aktif menjalin kerja sama untuk mengkoordinasikan langkah strategis dengan NOAA perihal tindak lanjut rencana kerja sama penelitian blue carbon, kelanjutan penelitan INDEX Halmahera, capacity building and training in beta analysis, technical expert assistance, dan Joint Corridor Exhange. Hal ini terkait dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Monitoring, Controlling and Surveillance, Developing Capacity in Stock Assessment, dan Marketing. Tak kalah pentingnya, KKP-NOAA akan melakukan pembaharuan Nota Kesepahaman (MoU) yang akan berakhir pada bulan September 2012.  

    Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Indra Sakti, SE, MM, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0818159705)

Sumber: 
Antara News
Penulis: 
Antara News