KONSULTASI PUBLIK PEMBANGUNAN SUTT DAN USC 150 KV INTERKONEKSI SUMATERA SELATAN – BANGKA (GI TANJUNG API-API DAN GI MUNTOK)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah mengatur dengan jelas dan memberikan ruang yang cukup luas pada setiap lapisan masyarakat untuk dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Setiap anggota masyarakat  telah didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan  dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap lingkungan.

Dokumen Analisisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang - Undang No 32 Tahun 2009  Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan

Hidup (UU 32/2009) yang telah diberlakukan sejak tanggal 5 Oktober 2009, dimana AMDAL disusun diwajibkan dengan melibatkan masyarakat melalui media pengumuman dan Konsultasi Publik terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Dimana UUPLH juga telah mengatur bahwa dalam proses AMDAL dan Izin Lingkungan, masyarakat dilibatkan  melalui :

  1. Pengikutsertaan dalam penyusunan dokumen AMDAL melalui proses pengumuman, penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat dan konsultasi publik serta pengikutsertaan masyarakat dalam komisi penilai AMDAL, bagi rencana usahan yang wajib AMDAL.
  2. Proses pengumuman permohonan Izin Lingkungan, Penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat serta pengumuman setalah Izin Lingkungan diterbitkan, baik untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL maupun UKL-UPL.

Dalam penyusunan Dokumen Analisisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) yang dimaksud dengan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL adalah 1) masyarakat yang terkena dampak, 2) pemerhati lingkungan Hidup dan/atau,  3) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL .

PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan III, telah berencana untuk melakukan pembangunan SUTT dan USC 150 KV dengan pemasangan kabel bawah laut yang terinterkoneksi antara dua provinsi di sumatera yaitu antara sumatera Selatan (Gardu Induk (GI)Tanjung Api-Api s/d Gardu Induk (GI) Muntok), maka sesuai dengan lampiran I, huruf K (bidang Energi dan Sumber daya Mineral), point K.3 (ketenagalistrikan) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL, maka kegiatan PT. PLN (PERSERO) ini wajib dilengkapi dengan AMDAL dan sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-Undang No 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), dimana AMDAL disusun dengan melibatkan masyarakat melalui pengumuman dan Konsultasi Publik terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, dimana bentuk konsultasi publik itu sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat berbentuk yang antara lain lokakarya, seminar, focus group, temu warga, forum dengar pendapat, dialog interaktif, dan metode lain yang dapat dipergunakan untuk komunikasi secara dua arah.

Dalam konsultasi Publik dengan bentuk/konsep konsultasi publik temu warga yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan III selaku Pemrakarsa kegiatan dan dibantu oleh konsultan LPJ penyusun AMDAL oleh PT Artama Interkonsulindo (No Registerasi Kompetensi 0130/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH) , maka rencana Usaha dan/atau kegiatan pembangunan SUTT dan USC 150 KV dengan pemasangan kabel bawah laut yang terinterkoneksi antara dua provinsi yaitu antara sumatera Selatan (Gardu Induk (GI)Tanjung Api-Api s/d Gardu Induk (GI) Muntok) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2012 di Rumah Kebun Ibu Mimi yang berlokasi dimentok, dan secara aturan perundang-undangan konsultasi publik ini wajib melibatkan 1) Masyarakat yang terkena dampak, 2) pemerhati lingkungan Hidup dan/atau,3) yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL , berdasarkan hal tersebut Dalam konsultasi publik rencana kegiatan PT.PLN (Persero) Unit Pembangunan III ini di hadiri dari oleh berbagai komponen masyarakat yang antara lain:

  1. Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kep.Bangka Belitung
  2. Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
  3. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab.Bangka Barat.
  4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bangka Barat
  5. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Bangka Barat
  6. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat
  7. KSOP Muntok Kabupaten Bangka Barat
  8. Dan Ramil Mentok Kabupaten Bangka Barat
  9. KAPOLSEK Muntok Kabupaten Bangka Barat
  10. Camat Muntok
  11. Lurah Tanjung
  12. Lurah Sungai Daeng
  13. LPM. Kel.Tanjung
  14. LPM Kel. Sungai Daeng
  15. Ketua Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (LSM FMPL) Kab. Bangka Barat
  16. Ketua HNSI Kab.Bangka Barat
  17. Ketua KNPI Kabupaten Bangka Barat
  18. Tokoh Masyarakat Kel.Tanjung Kabupaten Bangka Barat
  19. Tokoh Masyarakat Kel.sungai Daeng Kabupaten Bangka Barat
  20. Wakil masyarakat Kel.Tanjung
  21. Wakil masyarakat kel. Sungai Daeng
  22. Wakil masyrakat nelayan
  23. Perwakilan PT.Timah

Dengan telah dilakukannya konsultasi publik terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan SUTT dan USC 150 KV dengan pemasangan kabel bawah laut yang terinterkoneksi antara dua provinsi disumatera yaitu antara sumatera Selatan (Gardu Induk (GI)  Tanjung Api-Api s/d Gardu Induk (GI) Muntok), adalah bertujuan selain untuk menyaring saran, pendapat dan tanggapan dari berbagai komponen masyarakat yang terkena dampak dan yang hadir dalam acara konsultasi publik tersebut,  juga bertujuan yang  antara lain adalah sebagai berikut :

  • Untuk menginformasikan kepada Masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan Hidup dan/atau, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL terhadap rencana kegiatan pembangunan SUTT dan USC 150 KV dengan pemasangan kabel bawah laut yang terinterkoneksi antara dua provinsi yaitu antara sumatera Selatan (Gardu Induk (GI)  Tanjung Api-Api s/d Gardu Induk (GI) Muntok).
  • Mengharapkan saran, pendapat, dan tanggapan dari Masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan Hidup dan/atau, yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL dan unsur terkait mengenai rencana pembangunan SUTT dan USC  150 KV interkoneksi sumatera Selatan (Gardu Induk (GI)  Tanjung Api-Api s/d Gardu Induk (GI) Muntok).
  • Untuk indentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kegiatan pembangunan SUTT dan USC 150 KV interkoneksi sumatera Selatan (Gardu Induk (GI)  Tanjung Api-Api s/d Gardu Induk (GI) Muntok).

Adapun rencana kegiatan dari pembangunan SUTT dan USC 150 KV interkoneksi sumatera Selatan (Gardu Induk (GI)Tanjung Api-Api - Gardu Induk (GI) Muntok) secara umum dapat di deskripsikan kegiatanya menjadi 3 bagian :

  • Jalur SUTT 150 kV dari GI Tanjung Api – Api menuju Landing Point Tanjung Carat sepanjang ± 20.402 meter dan sebanyak ± 60 tower, yang melintasi Kecamatan Banyuasin II di Kab. Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan
  • Jalur USC 150 kV dari Landing Point Tanjung Carat menuju Landing Point Mentok sepanjang ± 36.035,74 meter dan sebanyak ± 19 turning point, yang melintasi Selat Bangka
  • Jalur SUTT 150 kV dari Landing Point Mentok menuju GI Mentok sepanjang ± 8.677 meter dan sebanyak ± 32 tower,  yang melintasi Kecamatan Mentok di Kab. Bangka Barat, Prov. Kep. Bangka Belitung . 

Dalam studi AMDAL rencana kegiatan pembangunan SUTT dan USC 150 KV interkoneksi sumatera Selatan (Gardu Induk (GI)  Tanjung Api-Api s/d Gardu Induk (GI) Muntok) terdiri dari beberapa tahapan rencana kegiatan yang mana per tahapan rencana kegiatan tersebut adalah sbb (sumber PT Artama Interkonsulindo 2016) :

A. Tahap Pra-Konstruksi

  • Survei Awal
  • Pengurusan Izin
  • Sosialisasi Rencana Kegiatan
  • Pembebasan lahan untuk tapak tower dan pemberian kompensasi ROW SUTT 150 KV

B. Tahap Konstruksi

  • Perekrutan Tenaga Kerja Konstruksi
  • Mobilisasi Peralatan dan Material
  • Penyiapan Lahan
  • Pembangunan Pondasi SUTT 150 KV
  • Pmbangunan Switch Station, pagar & gedung kegiatan USC 150 KV
  • Pendirian Tower (erection tower) SUTT 150 KV
  • Pemasangan konduktor serta penarikan kawat penghantar (stringing)SUTT 150 KV
  • Pembersihan Jalur (Route Clearance) USC 150 KV
  • Penggelaran USC 150 KV dan pemasangan Peralatan
  • Uji Coba (commissioning)
  • Demobilisasi peralatan dan material
  • Pelepasan tenaga kerja konsruksi

C. Tahap Operasional

  • Penyaluran  Energi Listrik
  • Pemeliharaan

D. Pasca Operasional

  • Kajian kelayakan

Dari tahapan per tahapan rencana kegiatan pembangunanpembangunan SUTT dan USC 150 KV interkoneksi sumatera Selatan (Gardu Induk (GI)Tanjung Api-Api s/d Gardu Induk (GI) Muntok) baik secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menimbulkan dampak/gangguan terhadap komponen lingkungan (biotik, Abiotik, culture/budaya) adapun dampak yang berpotensi terjadi gangguan dapat diperkirakan antara lain (sumber PT Artama Interkonsulindo 2016) :

FISIKA - KIMIA

  • Geografis
  • Fisiografis
  • Klimatologi
  • Sifat oceanografi
  • Kualitas udara
  • Kebisingan
  • Medan magnet dan medan listrik

BIOLOGI

  • Biota Darat
  • Biota Air

SOSIAL-BUDAYA

  • Kependudukan
  • Pendidikan
  • Mata pencaharian
  • Adat istiadat
  • Persepsi masyarakat

KESEHATAN MASYARAKAT

  • Sarana dan pra sarana kesehatan
  • Tenaga kesehatan
  • Fasilitas sanitasi
  • 10 penyakit tertinggi

Demikian konsultasi publik yang dilaksanakan PT PLN (Persero) Unit Pembangunan III ini dilaku sebagaimana bentuk dari amanat Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah kerjanya.

Penulis: 
Eddu Novandaharto.ST | Fungsional Ahli Pertama Pengendali Dampak lingkungan
Sumber: 
BLHD KABUPATEN BANGKA BARAT

Artikel

05/04/2017 | Diki Anugrah Hardi
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/04/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
08/03/2016 | Dessy Parlina, S. Pt, NIP: 19821228..., Jabatan: Pengawas...
18/02/2016 | Faizal, NIP...., Auditor Kepegawaian...
04/02/2016 | Eddu Novandaharto.ST, Fungsional Ahli...
04/11/2014 | Harwanti, S. Pt
9,607 kali dilihat
17/03/2015 | Elfriska Damayanti...
4,293 kali dilihat
29/12/2015 | Eddu Novandaharto...., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
3,014 kali dilihat
21/01/2016 | Eddu Novandaharto,..., NIP. 19751121..., FUNGSIONAL AHLI...
2,286 kali dilihat
23/08/2013 |
1,938 kali dilihat
13/03/2014 | Dessy Parlina, S. Pt
1,823 kali dilihat
21/01/2016 | ELFRISKA DAMAYANTI..., NIP. 19820425..., FUNGSIONAL...
1,303 kali dilihat
30/01/2017 | Mukti Purwanto, S....
1,021 kali dilihat
29/12/2014 | PNPM MPd.Kecamatan...
927 kali dilihat
04/09/2014 | Harwanti, S.Pt
896 kali dilihat