KPU TUNGGU KEPUTUSAN PEMETAAN LOKASI KAMPANYE

    Muntok,  (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, hingga saat ini masih menunggu keputusan pemerintah daerah setempat mengenai pemetaan lokasi kampanye dan pemasangan alat peraga Pemilu Legislatif 2014.
    "Kemarin, Rabu (25/9), kami sudah menghubungi Kantor Kesbangpol Kabupaten Bangka Barat, namun mereka juga belum mendapatkan laporan dari kecamatan dan desa mengenai pemetaan itu, sehingga kami belum berani menjalankan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye," ujar Anggota KPU Kabupaten Bangka Barat Harpandi di Muntok, Kamis.
    Di daerah lain, kata dia, sudah banyak yang menjalankan peraturan KPU tersebut, namun di Bangka Barat belum bisa dijalankan sesuai rencana karena berbagai kendala di lapangan dan harus dikoordinasikan dengan pihak pemerintah desa, kecamatan, pemkab, panwaslu, dan partai peserta pemilu.
    Ia menjelaskan lebih baik terlambat melaksanakan peraturan tersebut daripada memaksakan aturan namun daerah sendiri belum siap karena belum ada pemetaan yang jelas.
    "Jangan sampai memaksakan kehendak, namun nantinya malah terjadi benturan saat diterapkan di lapangan," kata dia.
    Ia mengatakan pemkab melalui Kantor Kesbangpol sudah memberikan kesanggupan untuk segera menyerahkan pemetaan wilayah kampanye dan pemasangan alat peraga.
    Namun, katanya, baru pada Rabu (2/10) data tersebut dikumpulkan dari pihak pemerintah desa di daerah itu, untuk diserahkan ke pemerintah kecamatan dan pemkab yang kemudian dilanjutkan ke KPU.
    "Kami sudah bahas mengenai masalah ini, kami harap mereka menepati jadwal yang sudah ditentukan sehingga aturan itu bisa segera diterapkan," katanya.
    Selain berkoordinasi dengan pemkab, kata dia, pihaknya juga akan berkunjung ke KPU Provinsi Babel untuk mengonfirmasikan berbagai kendala yang dihadapi di daerah.
    Hal itu, katanya, dilakukan agar KPU kabupaten tidak mendapat teguran dari provinsi mengenai batas waktu pemasangan alat peraga kampanye kepada calon anggota legislatif dan partai politik.
    "Kami akui selama ini sudah ada sosialisasi dari partai, caleg, dan pengurus dengan pemasangan alat peraga di sejumlah lokasi strategis, namun untuk melakukan penindakan dan penertiban kami belum bisa karena belum memiliki dasar kuat untuk itu," kata dia.
    Jika memang diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan aturan baru itu, pihaknya juga bisa berkoordinasi langsung dengan pemkab dan panwaslu setempat.
    "Jalan pencabutan atau penindakan itu bisa ditempuh jika memang sudah mendesak, namun itu belum akan kami lakukan, sambil menunggu laporan dari Kesbangpol," kata dia.
    Menurut dia, dalam Peraturan KPU Nomor 15 itu ditegaskan pemasangan baliho atau reklame untuk partai politik satu per desa atau kelurahan, baliho itu memuat visi, misi, logo, nomor urut partai politik, dan foto pengurus partai yang tidak mencalonkan diri.
    Baliho yang dipasang, katanya, sudah diatur ukuran besar kecilnya, khusus untuk ukuran spanduk maksimal 1,5 x 7 meter di satu zona atau wilayah yang ditetapkan KPU.

Oleh Donatus Dasapurna Putranta

Sumber: 
ANTARANEWS